Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Islamic and Law Studies (JILS)
Fajrul Ilmi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KONTRADIKSI DAN KARAKTERISTIK AKAD JUAL BELI BATU BARA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA BANJARMASIN) Fajrul Ilmi; Muhammad Nurdin
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.554 KB) | DOI: 10.18592/jils.v1i2.2612

Abstract

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi pada dasarnya jual beli itu sah akan tetapi bila jual beli itu merugikan salah satu pihak maupun berdampak kepada kerusakan lingkungan sekitar, maka jual beli tersebut tidak boleh, tidak mengherankan jika dalam masalah jual beli banyak terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan. Kedua, untuk mengetahui alasan pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli batu bara yang berdampak merusak lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.Penelitian ini adalah penelitian studi kasus.Penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Banjarmasin.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumenter, dan observasi.Sumber data berasal dari Majelis Ulama Kota Banjarmasin.Dari hasil penelitian yang dilakukan ada 5 macam pendapat tentang hukum jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Pendapat pertama menyatakan bahwa jual beli tersebut hukumnya haram. Pendapat kedua mengatakan bahwa jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan hukum jual belinya terlarang.Pendapat ketiga bahwa jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak sesuai dengan hukum syara. Pendapat keempat menyatakan bahwa jual beli batubara yang berdampak pada kerusakan lingkungan hukum jual belinya batal (fasad). Dan pendapat kelima menyatakan tidak sependapat akan jual belinya karena jual beli batubara tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan. Kata kunci: Pendapat, Jual Beli, Batu Bara, Kerusakan Lingkungan
The Practice of Borrowing Houses That are Leased as Boarding Rooms (Case Study in Hakurung Village, North Daha District, Hulu Sungai Selatan Regency) Khairiyah; Fajrul Ilmi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i1.12143

Abstract

Dalam menerima barang pinjaman, peminjam harus mengurus barang pinjaman tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak, namun nyatanya peminjam menyalahgunakan barang pinjaman tersebut dan melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan menjadikan rumah pinjaman tersebut sebagai kamar kos dengan menyewakannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik rumah asli. Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian antara peminjam rumah dengan pihak yang meminjamkan rumah, dan tentu saja apa yang dilakukan bertentangan dengan syariat Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif deskriptif. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik pinjam meminjam diperbolehkan dan termasuk jenis aqad mu'alaq dan termasuk jenis ariyah muqayyad. Praktik menyewa tidak sah karena ketentuan kontrak tidak terpenuhi dan ketentuan sewa, yang merupakan objek halalnya, tidak terpenuhi. Dari perspektif hukum ekonomi Islam terkait praktik pinjam meminjam adalah sah karena prinsip-prinsip muamalah telah terpenuhi dan sewa tidak berlaku karena prinsip-prinsip muamalah tidak terpenuhi. Dari sisi hukum positif, pinjam meminjam yang terjadi adalah sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, dan leasing yang dilakukan tidak sah karena tidak sejalan dengan Undang-Undang dan melanggar Pasal 1744 KUHPerdata.
Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat pada Masjid di Kabupaten Balangan Muhammad Noor Ridani; Fajrul Ilmi; Budi Rahmat Hakim; Muhammad Haris
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i1.16740

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk meneliti apakah masjid-masjid di Kecamatan Lampihong sudah menerapkan peraturan ini dengan tujuan membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat mengingat sudah lamanya peraturan tersebut disahkan melalui praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah yang biasa mereka laksanakan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah dan penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 diterapkan pada masjid-masjid di Kecamatan Lampihong. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 13 masjid yang ada di Kecamatan Lampihong, ada 6 masjid yang rutin membentuk kepanitiaan zakat fitrah, adapun praktik kepanitiaan zakat fitrah ini biasanya mereka membentuk satu hari sebelum hari raya Idul Fitri untuk menerima zakat fitrah dari jamaah masjid tersebut, kemudian pada malam harinya akan disalurkan kepada para mustahik di sana, dan 4 masjid dari 6 masjid tersebut sudah terdaftar secara resmi sebagai Unit Pengumpulan Zakat pada KUA Kecamatan Lampihong dan BAZNAS Kabupaten Balangan. Sehingga penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dirasa masih belum maksimal, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan sinergitas antara BAZNAS Kabupaten Balangan serta para pengurus masjid yang ada di tingkat kecamatan.
Co-Authors Budi Rahmat Hakim Khairiyah Muhammad Haris Muhammad Noor Ridani Muhammad Nurdin