Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 MELALUI DANA DESA DI GAMPONG PANTE KECAMATAN LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA Alba, Amru; Sari, Dewi Kemala; Armanda, Dicky
Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati (JRAMM) Vol 10, No 2 (2021): Kiinerja Perusahaan dan Bisnis
Publisher : Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jur.jeram.v10i2.5100

Abstract

Corona virus merupakan virus baru yang muncul pada akhir Desember 2019, karena itu disebut covid-19. Virus ini menyebar dengan cepat serta menyerang siapa saja seperti anak-anak, orang dewasa, orang tua lansia, ibu hamil dan ibu menyusui. Virus tersebut menyerang sistim pernafasan yang sangat membahayakan dan mematikan. Oleh karena itu perlu diwaspadai dan ditanggulangi dengan cepat karena memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan  teknik  memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan  implementasi kebijakan penanggulangan wabah covid-19 melalui dana desa di Gampong Pante bersama upaya yang dilakukan oleh geuchik dalam menghadapi penanggulangan covid-19. Teknik analisa data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data (kesimpulan). Informan ditentukan secara purposif terdiri  dari, Camat Lhoksukon, Geuchik gampong, Tuha Pheut, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda  dan warga masyarakat yang berstatus ODP. Hasil penelitian bahwa bahwa Geuchik Gampong Pante antara lain telah mengalokasikan dana Rp.597.650.000 untuk memberikan bantuan langsung tunai Rp.600.000/rumah tangga. Upaya lain adalah pembentukan gugus tugas covid-19, melakukan edukasi masyarakat, sistem informasi covid-19 dan menyediakan sarana cuci tangan bagi masyarakat. Kesimpulan bahwa implementasi Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk penanggulangan wabah covid-19 sudah dilaksanakan walaupun belum maksimal, karena terdapat hambatan bahwa dana desa tidak mencukupi apabila diberi bantuan  kepada 2009 rumah tangga yang ada dalam Gampong Pante.  
EFEKTIFITAS KINERJA KOORDINATOR KABUPATEN DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Alba, Amru; Aruni, Fidhia; Zahara, Ana; Abdullah, Amiruddin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7896

Abstract

Penelitian ini mengkaji Efektifitas Kinerja Koordinator Kabupaten di Program Keluarga Harapan. Tujuan penelitian untuk memahami efektifitas kinerja Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaan bisnis proses program di Kabupaten Aceh Utara, implementasi program dan dampak keberadaan Koordinator Kabupaten bagi Sumber Daya Manusia pelaksana program. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, menggolongkan, menyajikan dan menarik kesimpulan. Keberadaan koordinator untuk mengoordinasikan bisnis proses program ditingkat stakeholder kabupaten serta menyampaikan laporan bisnis proses program dari Pendamping Sosial dan Administrator Pangkalan Data ke Koordinator Wilayah Aceh dan Koordinator Regional Sumatera. Keberadaan koordinator dibutuhkan untuk melaporkan secara berjenjang bisnis proses program sampai ke Direktorat Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Keberadaan koodinator tidak dirancang oleh kabupaten tetapi regulasi dari Kementerian Sosial. Data penerima manfaat masih diperlukan validasi dan verifikasi oleh Pendamping Sosial di kecamatan-kecamatan. Koordinator dibutuhkan untuk mengoordinir validasi dan verifikasi data. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk suksesnya pemberian bantuan, oleh karena itu keberadaan koordinator dibutuhkan untuk melakukan koordinasi lintas sektor ditingkat kabupaten, terutama dengan Bank Syariah Indonesia, Badan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.