Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Pemerintahan dan Politik Jurnal Ilmiah Publika Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences (MIRSHuS) Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial Innovative: Journal Of Social Science Research
Aruni, Fidhia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Strategi Public Relation dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan PT. Arun NGL Lhokseumawe Aruni, Fidhia; Rasyidin, Rasyidin
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1 No 2 (2016): Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh public relation PT. Arun NGL dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan sebagai bidang yang menangani hubungan internal perusahaan dalam menjaga serta meningkatkan motivasi kerja karyawannya agar tetap tinggi demi terwujudnya dan terjaganya produktifitas yang diinginkan perusahaan. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam kepada informan yang ditentukan melalui purposive sampling praktisi PR PT.Arun NGL dan melalui observasi langsung di Main Office PT. Arun NGL. Hasil penelitian menunjukkan beberapa strategi yang sudah dijalankan dan diterapkan oleh public relation PT. ARUN NGL dalam meningkatkan motivasi kerja karyawannya, antara lain menjalin komunikasi secara aktif dan harmonis secara efektif dengan prinsip good will and understanding, mengadakan event untuk para karyawan, memberikan perghargaan atau apresiasi kepada para karyawan, mempublikasikan informasi melalui media cetak berupa bulletin dan media elektronik berupa publik info Lotus Note, dan website melalui internet yang dimiliki oleh perusaan tersebut.
Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Pase Kota Lhokseumawe Studi Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Nurmasyahyati, Nurmasyahyati; Aruni, Fidhia; Muhaddis, Muhaddis; Farida, Ratna; Fauzan, Fauzan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.15774

Abstract

Banda Sakti District, which is the capital of Lhokseumawe, certainly requires the development of city infrastructure that is orderly, neat, orderly and has comfortable open spaces, so that it is not disturbed by street vendors selling in front of shops, on the side of the road, on the sidewalks on Jalan Pase. The aim of this research is to describe the effectiveness of government policy in removing street vendors. The method used in this research is descriptive qualitative research through interviews, observation and documentation, data analysis techniques are carried out through data collection, data reduction, data presentation and data verification. This research used 9 informants who were determined purposively. The results of the research found that on Jalan Pase there were 38 out of 270 street vendors selling on the side of the road, in front of shops, on sidewalks, in front of offices and schools and were not willing to move to the location (relocation) that had been provided by the Lhokseumawe City Government due to relocation (place new) does not match the condition. The conclusion is that the government policy of Lhokseumawe Mayor Regulation Number 06 of 2010 concerning the relocation of controlling street vendors has been implemented through an individual approach by providing warnings, but the government's objectives regarding the relocation of street vendors have not been realized effectively, because the street vendors have not been successfully moved to the new relocation .
Analysis of Women’s Economic Empowerment and Domestic Violence Prevention Policy Implementation based on Gender Transformative (GT) Approach in North Aceh Regency Aruni, Fidhia; Safrida, Safrida; Safrida, Nila; Bahri, Saiful; Kurniawan, Rudi
Jurnal Borneo Administrator Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v21i1.1597

Abstract

Domestic violence remains a serious problem in Indonesia, especially in North Aceh, which has the second highest number of domestic violence cases in Aceh. This research analyzes the North Aceh District Government's economic empowerment policy implementation in tackling domestic violence using the GenderTransformative (GT) approach. Using a phenomenological qualitative method, this research conducted in-depth interviews with various parties, including the Department of Social Affairs, Women's Empowerment and Child Protection, and analysis of related documents. The results showed that despite the existence of Aceh Qanun (Local Law) No. 9 of 2019 and North Aceh Regent Regulation No. 9 of 2022 that regulate women's empowerment and handling of domestic violence, implementation still faces many challenges. The main obstacles are weak interagency coordination, lack of community and NGO participation, and limitedunderstanding of the relevant qanuns. More integrated and effective local, mesomacro, and inter-organizational interventions must be strengthened. In conclusion, achieving gender equality and reducing domestic violence through economic empowerment requires a more comprehensive approach. The North Aceh regional government is advised to enhance coordination, increase community and NGO participation, and develop sustainable empowerment programs considering the local context and Islamic values
EFEKTIFITAS KINERJA KOORDINATOR KABUPATEN DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Alba, Amru; Aruni, Fidhia; Zahara, Ana; Abdullah, Amiruddin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7896

Abstract

Penelitian ini mengkaji Efektifitas Kinerja Koordinator Kabupaten di Program Keluarga Harapan. Tujuan penelitian untuk memahami efektifitas kinerja Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaan bisnis proses program di Kabupaten Aceh Utara, implementasi program dan dampak keberadaan Koordinator Kabupaten bagi Sumber Daya Manusia pelaksana program. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, menggolongkan, menyajikan dan menarik kesimpulan. Keberadaan koordinator untuk mengoordinasikan bisnis proses program ditingkat stakeholder kabupaten serta menyampaikan laporan bisnis proses program dari Pendamping Sosial dan Administrator Pangkalan Data ke Koordinator Wilayah Aceh dan Koordinator Regional Sumatera. Keberadaan koordinator dibutuhkan untuk melaporkan secara berjenjang bisnis proses program sampai ke Direktorat Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Keberadaan koodinator tidak dirancang oleh kabupaten tetapi regulasi dari Kementerian Sosial. Data penerima manfaat masih diperlukan validasi dan verifikasi oleh Pendamping Sosial di kecamatan-kecamatan. Koordinator dibutuhkan untuk mengoordinir validasi dan verifikasi data. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk suksesnya pemberian bantuan, oleh karena itu keberadaan koordinator dibutuhkan untuk melakukan koordinasi lintas sektor ditingkat kabupaten, terutama dengan Bank Syariah Indonesia, Badan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Netralitas ASN menjelang Pilkada dalam Perspektif Primordialisme di Aceh Armanda, Dicky; Aruni, Fidhia; Nurmasyahyati; Syukri
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i4.5339

Abstract

Penelitian ini mengkaji netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks hubungan primordial pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Aceh. Tujuan penelitian adalah menganalisis manifestasi primordialisme serta dampaknya terhadap netralitas menjelang pilkada di ke dua dinas tersebut. Metode penelitian mnggunakan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN berada dalam posisi dilematis selama Pilkada, yaitu munculnya motivasi untuk mendapatkan promosi jabatan sehingga seringkali berbenturan dengan kewajiban mereka dalam menjaga netralitas. Hubungan primordial mendorong ASN untuk mengambil sikap dukungan, baik secara terbuka maupun dibelakang layer, karena anggota keluarga dan kerabat cenderung saling mendukung dalam mencapai kemenangan. Rekomendasi penelitian adalah perlu penguatan regulasi, sosialisasi, pengawasan, dan penanaman budaya organisasi yang lebih transparan.
Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Pase Kota Lhokseumawe : Studi Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Nurmasyahyati, Nurmasyahyati; Aruni, Fidhia; Muhaddis, Muhaddis; Farida, Ratna; Fauzan, Fauzan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17292

Abstract

Kecamatan Banda Sakti merupakan Ibu Kota Lhokseumawe tentu memerlukan pembangunan infrastruktur Kota yang tertib, rapi, teratur dan memiliki ruang terbuka yang nyaman, sehingga tidak terganggu dengan pedagang kaki lima yang berjualan di depan toko, dipinggiran jalan, di atas trotoar di Jalan Pase. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Efektivitas kebijakan pemerintah dalam pemindahan pedagang kaki lima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini menggunakan 9 informan yang ditentukan secara purposif. Hasil penelitian diketemukan bahwa di Jalan Pase terdapat 38 dari 270 pedagang kaki lima yang berjualan dipinggiran jalan, depan toko, di atas trotoar, depan kantor dan sekolah dan tidak bersedia untuk pindah ke lokasi (relokasi) yang telah disediakan Pemerintah Kota Lhokseumawe karena relokasi (tempat baru) tidak sesuai dengan kondisi. Kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 tahun 2010 tentang relokasi penertiban pedagang kaki lima sudah dilaksanakan melalui pendekatan individu dengan memberikan peringatan, namun tujuan pemerintah tentang relokasi pedagang kaki lima belum terwujud secara efektif, karena pedagang kaki lima belum berhasil dipindahkan ke relokasi yang baru.
POSISI PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMBELAAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA Muhaddis, Muhaddis; Junaidi, Junaidi; Armanda, Dicky; Aruni, Fidhia
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31072

Abstract

Indonesia telah berimplikasi pada luasnya kewenangan pemerintah untuk mencampuri semua bidang kehidupan rakyat atau warga negara. Berbeda halnya dengan negara hukum klasik yang membatasi tugas negara hanya pada bidang keamanan dan ketertiban atau yang dikenal dengan istilah negara penjaga malam (nachtwakkersstaat) sehingga kewenangan pemerintah sangat terbatas. Tulisan ini bertujuan posisi prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik dalam pembelaan hukum bagi warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan empat pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang – undangan (statutory approach), pendekatan kasus (case approach) pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Asas-asas umum pemerintahan yang baik mempunyai kedudukan dalam Hukum Administrasi Negara bukan hanya sebatas teori atau doktrin tetapi eksistensinya telah diakui oleh peraturan perundang-undangan. Serta Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perlindungan hukum bagi warga negara dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dengan menjadikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara dan sebagai alat uji bagi pengadilan tata usaha negara dalam menguji keputusan tata usaha negara yang digugat oleh warga negara.
JEJARING SOSIAL PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI HONGKONG Farida, Ratna; Zahara, Ana; Aruni, Fidhia; Muzaffarsyah, Teuku
Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial Vol. 9 No. 2 (2023): September
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jsds.v9i2.12502

Abstract

In the research, the relationship between the social networks of migrant domestic workers from Indonesia in Hong Kong and the accessibility of medical care and legal protection is investigated. To help others and support the struggle of BMI organizations and groups in Hong Kong, the Coalition of Indonesian Labor Organizations in Hong Kong (KOTKIHO) was founded out of concern and solidarity.. Similarly, participant observations from formal and informal activities were used in this research, which also drew on field notes. In order to control risk and gain access to resources for their health and well-being, KOTKIHO strategically use their strong and weak ties, deciding within their social network who and what to discuss with reference to medical issues. For characterizing and assessing the continuous dynamic social integration process, researchers suggest using social network analysis. Their employers, who can also provide them with access to institutional and social resources, are carefully negotiated with regarding their rights and opportunities. Participate in online discussions and debates regarding the health policies of their native and host nations. To better comprehend the complexity and intricacy of social integration, social network analysis must be done using a mixed-methods approach due to its limitations as a relatively new tool in the field of social integration research. It also demonstrates the establishment, activation, and mobilization of migrant social networks around discourses on state-designed immigration-related health policy.Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jaringan sosial pekerja migran asal Indonesia di Hong Kong dengan aksesibilitas perlindungan hukum. Kelompok pekerja migran membantu sesama, mendukung perjuangan organisasi dan kelompok BMI di Hong Kong, sehingga didirikanlah Koalisi Organisasi Buruh Indonesia di Hong Kong (KOTKIHO) atas dasar kepedulian dan solidaritas. Demikian pula observasi partisipan dari kegiatan formal dan informal digunakan dalam kegiatan ini. penelitian, yang juga mengacu pada hasil studi lapangan. Untuk mengendalikan risiko dan mendapatkan akses ke sumber daya kesehatan dan kesejahteraan mereka, KOTKIHO secara strategis menggunakan ikatan kuat dan lemah mereka, memutuskan dalam jejaring sosial mereka siapa dan apa yang harus didiskusikan dengan mengacu pada masalah medis. Untuk mengkarakterisasi dan menilai proses integrasi sosial dinamis yang berkelanjutan, peneliti menyarankan untuk menggunakan analisis jaringan sosial. Majikan mereka, yang juga dapat memberi mereka akses ke sumber daya kelembagaan dan sosial, dinegosiasikan secara hati-hati mengenai hak dan peluang mereka. Berpartisipasi dalam diskusi dan debat online mengenai kebijakan kesehatan negara asal dan tuan rumah mereka. Untuk lebih memahami kompleksitas dan kerumitan integrasi sosial, analisis jaringan sosial harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode campuran karena keterbatasannya sebagai alat yang relatif baru di bidang penelitian integrasi sosial. Ini juga menunjukkan pembentukan, aktivasi, dan mobilisasi jaringan sosial migran seputar wacana kebijakan kesehatan terkait imigrasi yang dirancang negara.
GOVERNANCE REFORM IN THE ERA OF DECENTRALISATION: A COMPARISON OF THE ROLES OF SMART GOVERNANCE, GOOD GOVERNANCE, AND HUMAN RESOURCE CAPACITY IN ADDRESSING CORRUPTION Aruni, Fidhia; Taufiqurokhman; Satispi, Evi; Andriansyah; Firmansyah, Yasef
Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/mirshus.v5i2.139

Abstract

This study comprehensively examines governance reform in the era of decentralisation, focusing on comparing the roles of Smart Governance, Good Governance, and Human Resource (HR) capacity in corruption mitigation efforts. Using a literature review approach, this article analyses various concepts, theories, and empirical findings related to the implementation of these three pillars of governance in the context of dynamic decentralisation. The results of the study show that Good Governance provides an essential foundation of ethics, transparency, and accountability, forming a normative framework for clean governance. Meanwhile, Smart Governance complements this with technological innovation, big data utilisation, and digital solutions to improve the efficiency of public services, accelerate decision-making, and narrow the gap for corruption. Human resource capacity, in terms of technical and managerial competence as well as moral integrity, has proven to be a crucial factor in bridging governance principles with practical implementation in the field. This study concludes that a synergistic combination of Good Governance as a foundation, Smart Governance as an accelerator, and competent human resources as implementers, supported by strong regulations and active public participation, is key to creating a robust and effective governance system to address the challenges of corruption in the era of decentralisation. This research has important implications for the formulation of integrated anti-corruption policies and strategies at the local and national levels.
Co-Authors Abdullah, Amiruddin Alba, Amru ANDRIANSYAH Armanda, Dicky Bahri, Saiful Fauzan . Firmansyah, Yasef Junaidi Junaidi Muhaddis, Muhaddis Muzaffarsyah, Teuku Nurmasyahyati Nurmasyahyati, Nurmasyahyati Rasyidin Rasyidin Ratna Farida Rudi Kurniawan Safrida Safrida Safrida, Nila SATISPI, EVI Syukri Taufiqurokhman Zahara, Ana