Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Menelisik Pengembangan Profesi Widyaiswara : Inovasi Paten Yuswanto, Slamet
Cendekia Niaga Vol. 3 No. 1 (2019): Cendekia Niaga
Publisher : Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper aims to find out the implementation of the provisions of Article 8 paragraph (4) letter d of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 22 of 2014 concerning Widyaiswara's Functional Position and Credit Numbers. The writing method uses normative-empirical legal research with a synchronization approach to several laws and regulations. Primary data were obtained from interviews with widyaiswara, while secondary data came from laws, government regulations and ministerial empowerment ministerial regulations. The research results obtained that the provisions of Widyaiswara's professional development through the discovery of patented innovations and who have been included in the list of patents in accordance with their specialized fields of expertise, cannot be implemented by Widyaiswara.
EFEKTIVITAS KETENTUAN HKI TERDAFTAR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA Yuswanto, Slamet
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i3.233

Abstract

Waralaba sebagai strategi pengembangan usaha dari luar, banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Model bisnis ini dipandang lebih mudah mendatangkan keuntungan dibanding membuka cabang usaha yang membutuhkan modal. Oleh sebab itu, waralaba banyak dipilih pelaku usaha, terbukti pertumbuhan waralaba di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Waralaba pada dasarnya merupakan komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Mengingat pemilik HKI sebagai Pemberi Waralaba akan mendapatkan royalti atas penggunaan HKInya oleh Penerima Waralaba. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dinyatakan bahwa perjanjian waralaba memuat klausula antara lain jenis HKI. Pada umumnya jenis HKI yang digunakan pada waralaba yaitu hak atas merek. Sedangkan menurut Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, Waralaba harus memenuhi kriteria mempunyai HKI yang terdaftar. Penelitian ini membahas sejauhmana kesadaran dan kepatuhan hukum Pemberi dan Penerima Waralaba dalam memahami HKI terdaftar sebagai parameter efektivitas ketentuan HKI terdaftar. Dalam menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan HKI terdaftar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 telah dipahami dan ditaati oleh para Pemberi Waralaba dengan mendaftar dan memperoleh sertifikat merek. Kondisi tersebut tidak seluruhnya terjadi pada Penerima Waralaba.