Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMAHAMAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI MAKASSAR TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MK NO. 93/2012 Izzah, Ibnu; Supardin; Virgiawa, Rheyza; Nurul Alfiah Rahmi
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 2 Desember 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.52914

Abstract

Abstrak Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah pemahaman lembaga keuangan Syariah di Makassar terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah? 2) Bagaimanakah Implementasi Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Makassar pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 93 tahun 2012 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Selanjutnya, metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, jika mengacu pada aspek pemahaman pada lembaga keuangan syariah di Makassar, maka menunjukkan berbagai tingkatan pemahaman pada lembaga keuangan syariah di Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya melalui jalur litigasi yaitu terdiri dari pemahaman yang baik, kurang paham, dan tidak paham. Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Sengketa Ekonomi Syariah, Putusan MK No. 93/2012   Abstract The main issues in this study are: 1) How do Islamic financial institutions in Makassar perceive the resolution of Sharia economic disputes? 2) How is the implementation of Sharia economic dispute resolution in Makassar following the Constitutional Court decision No. 93 of 2012? This research is a field study utilizing qualitative methods, with a legislative approach and a socio-legal approach. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. The findings of this study, focusing on the understanding of Islamic financial institutions in Makassar, reveal varying levels of comprehension among these institutions regarding the resolution of Sharia economic disputes, particularly through litigation. These levels range from good understanding, partial understanding, to lack of understanding. Keywords: Islamic Financial Institutions, Sharia Economic Disputes, Constitutional Court Decision No. 93/2012
Pertanggung Jawaban Camat Sebagai PPAT Sementara dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Kabupaten Jeneponto Izzah, Ibnu
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.18143

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui praktek pembuatan akta jual beli yang dilakukan oleh camat sebagai PPAT sementara dan memahami tanggung jawab camat sebagai PPAT sementara terhadap akta jual beli yang dibuatnya jika terjadi kesalahan substansi dan prosedural dalam pembuatannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) camat sebagai PPAT sementara di kabupaten Jenepoto masih melakukan banyak kesalahan dalam pembuatan akta jual beli, slah satunya pada proses penandatanganan akta. (2) Tanggung jawb camat sebagai PPAT sementara jika melakukan kesalahan terhadap akta yang dibuatnya dapat dikenakan tanggung jawab pidana, perdata, dan juga administrasi (kode etik).Kesalahan yang dilakukan oleh camat sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Jeneponto tidak terlepas dari minimnya pendidikan dan pelatihan ke-PPATan yang dilakukan oleh pihak BPN Jeneponto sebagai pembina dan pengawas PPAT. Oleh karena itu diharapkan pihak BPN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembina dan pengawas PPAT dapat dengan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh PP Nomor 37 tahun 1998.    Kata Kunci : Camat, PPAT sementara, Akta Jual Beli
Juridical Analysis of the Practice of Child Marriage in the Onto Village, Bantaeng Regency Izzah, Ibnu
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2022): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i2.34605

Abstract

This study examines the analysis of Islamic Law and National Law in addressing the practice of Child Marriage that occurred in the Onto Village, Bantaeng Regency. The purpose of this research is to build synergy between the Islamic Family Law study program and the local government regarding the prevention of child marriage and provide education regarding the ideal minimum age for marriage from a legal and health perspective. This type of research is field research with data collection methods, observation, documentation and interviews with several parties concerned directly with the object of this research. Research data were obtained from two sources, namely interviews, legal counselling, and questionnaires which are the primary data sources. While the second is books, journals, and literature related to marriage which are secondary data sources in this study. The results of this study indicate that child marriage that occurs in the Onto Village community is dilator due to several factors, namely the lack of public understanding regarding the minimum age limit for marriage regulated in law, as well as the psychological and reproductive health impacts, especially for the bride, and also economic factors. So that the implications of this research will give birth to the dissemination of ideal marriage to the community along with the development of child psychology and the dynamics of existing laws. Keywords: Islamic Law, National Law, Child Marriage