Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Dikdaya Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service
Ustien, Dewi Oktoviana
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Undang-Undang ITE dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat di Desa Amberi Rauf, Sofyan; Guntur, Sabri; K, Karmila; J, Jabaruddin; Triana. S, Ni Nyoman; Ustien, Dewi Oktoviana; H, Hasjad
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 4 (2024): Juli
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13273833

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain danuntuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatdemokratis. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia khususnya di media sosial membuat resah masyarakat. Metode yang digunakan ialah sosialisasi atau penyuluhan kepada masyrakat, hasil dan pembahasan pengabdian ini adalah bahwa kualifikasi pencemaran nama baik dan kualifikasi ujaran kebencian berbeda. Jika pencemaran nama baik menyerang nama dan kehormatan orang lain atau suatu kelompok, tetapi ujaran kebencian menyerang harkat dan martabat manusia.
Penyuluhan Undang-Undang ITE dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat di Desa Amberi Rauf, Sofyan; Guntur, Sabri; K, Karmila; J, Jabaruddin; Triana. S, Ni Nyoman; Ustien, Dewi Oktoviana; H, Hasjad
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 4 (2024): Juli
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13273833

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain danuntuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatdemokratis. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia. Maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia khususnya di media sosial membuat resah masyarakat. Metode yang digunakan ialah sosialisasi atau penyuluhan kepada masyrakat, hasil dan pembahasan pengabdian ini adalah bahwa kualifikasi pencemaran nama baik dan kualifikasi ujaran kebencian berbeda. Jika pencemaran nama baik menyerang nama dan kehormatan orang lain atau suatu kelompok, tetapi ujaran kebencian menyerang harkat dan martabat manusia.
Implementasi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan Dengan Harapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Terhadap Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Tingkat Kabupaten/Kota Handrawan, Handrawan; Hasjad, Hasjad; Ustien, Dewi Oktoviana; Arpin, Syaiful
Jurnal Ilmiah Dikdaya Vol 12, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/dikdaya.v12i2.317

Abstract

Abstract :The focus of the study in this research is the implementation of the provisions of Article 35 of Law No. 46 of 2009 concerning Corruption Courts Contrary to the Expectations of Fast, Simple and Low Cost Judicial Principles for Corruption Courts at the Regency/City Level. This study aims to examine and analyze the subject matter, namely analyzing the problems of implementing the provisions of Article 35 of Law Number 46 Year 2009 concerning the court of corruption at the district/city level. To analyze the policy concept so that the judicial process for corruption at the district/city level can reflect the expectations of the principles of simple, fast and low-cost justice. To discuss these problems, the type of research used by the author is that this research is structured as "normative" research, namely research that is used to examine various positive legal provisions and general legal principles, in order to obtain scientific truth on the discussion of legal issues being studied. . Based on the results of the research, the implementation of the establishment of the criminal justice system for corruption in each district was not in accordance with what was expected. This means that what is expected with the reality that occurs does not match. Because until now the implementation of article 52 paragraph (2) has not materialized. The impact is that there are difficulties in the process of handling cases that must be resolved by the Corruption Crime Court and the increasing number and accumulation of cases, in addition to the long distance constraints from the corruption courts, a small budget, an average staff of only 2 public prosecutors. so that the settlement of corruption cases that are carried out becomes slow, this is certainly not in accordance with the principles of fast, simple and low-cost justice.
Upaya Hukum dalam Perundingan Binapartit Ustien, Dewi Oktoviana
Jurnal Ilmiah Dikdaya Vol 12, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/dikdaya.v12i2.346

Abstract

The demands of industrialization are increasingly important for the progress of a country. Therefore, a set of laws is needed which can become a separate forum for dealing with disputes within companies, in this case through bipartite negotiations. Bipartite negotiations are the first attempt taken to resolve industrial relations problems that occur. Therefore, it is interesting to carry out an in-depth analysis regarding the importance of conducting bipartite negotiations in resolving industrial relations disputes which will form the legal basis for the agreement. Bipartite negotiations as an initial effort to resolve industrial relations disputes require good faith in the negotiation process, the formation of collective agreements, and the implementation of collective agreements. Accuracy and prudence are also needed in the formulation of collective agreements so that the agreement clauses do not result in losses or problems in its implementation. The results of this study indicate that the effectiveness of Bipartite LKS plays an active role as a media for positive deliberations to be used as a place for communication and consultation regarding new policies from the company as well as a place for expressing the aspirations of the working parties to achieve policies that do not harm either party. In addition, LKS Bipartite is also a preventive tool to create a harmonious, focused work environment that is in line with the company's vision and mission.
Co-Authors Arpin, Syaiful Guntur, Sabri H, Hasjad Handrawan, Handrawan Hasjad J, Jabaruddin K, Karmila Rauf, Sofyan Triana. S, Ni Nyoman