Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PELAYANAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN KONAWE TAHUN 2017 (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) Hasjad, Hasjad
Aksara Public Vol 3 No 2 (2019): Mei (2019)
Publisher : EDUTECH CONSULTANT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is entitled the Birth Certificate Service at the Population and Civil Registry Service in Konawe Regency in 2017 (Based on Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration) against the background of public services or general forms of all services, both in the form of public goods and public services. which in principle is the responsibility and carried out by the relevant institutions, in the context of efforts to meet the needs of the community and in the context of implementing the provisions of the legislation. The type and method of research used is a type of descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process investigated by describing or describing the state of the subject and object of research at present based on the facts that appear or how they are. While the method used is a qualitative research method by describing the actual situation in detail and actual by looking at the problem and the purpose of the study. The results of this study indicate that the services of birth certificates at the Population and Civil Registry Service in Konawe Regency in 2017 based on Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration are still lacking in inadequate facilities. From the government side, it can be concluded that there are still obstacles faced by the government that manage the issuance of E-KTP and birth certificates. So that the E-KTP ownership and birth certificates in Konawe District are still very low.
Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Jefry Crisbiantoro; . Hasjad
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One indication of the low quality of Civil Servants is the recognition of the many disciplines undertaken by civil servants. The ongoing development in Indonesia often has complex and complex obstacles and complexities. It can cause disorder in the life of nation and state. Increased discipline in the apparatus environment is one effort to overcome the disorder. There is a high level of discipline of development activities will take place effectively and efficiently. Indonesian civil servants are at a time incapable of determining whether an employee can move the government smooth and national development. In an effort to improve the discipline of Civil Servants, in fact the Government of Indonesia has made a regulation with the issuance of Government Regulation No. 53 of 2010 on the Discipline Regulation of Civil Servants, with a view to educate and build Civil Servants, for those who perform obligations and obligations prohibition pay administrative violations. Civil Servants as something that is used in the obligation of government wheel to perform duties and duties as a servant of state and public servant. Civil servants should also be able to uphold the dignity and image of staffing for the sake of society and state. However, much more is found. Civil Servants who will not perform tasks and often happen. Often there are imbalances in performing tasks and not infrequently. This research uses descriptive qualitative analysis method with primary and secondary data to enrich the result of analysis. The purpose of this study is to find facts about the administrative process, the factors that deeply and comprehensively affect it after the penalty administration.
Kinerja Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) (Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2011) Hasjad
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The performance of the Organization of the Regional Financial and Asset Management Agency of Konawe Regency is still lacking in the Management of Regional Assets. The objective conditions of fixed assets and the disorderly recording and reporting of fixed assets are also a problem. This kind of thing can be caused by lack of direction, socialization, and coordination from the Regional Financial and Asset Management Agency of Konawe Regency. Another problem is that there is no regional asset warehouse for securing fixed assets so that fixed assets that are not or have not been exploited are temporarily stored in the backyard of the building, the implication of storing regional property in the backyard of the building is lack of security. The Regional Financial and Asset Management Agency of Konawe Regency also faces constraints related to infrastructure facilities which are still minimal, especially currently in the process of developing an Asset Management Information System (SIM) that requires an increase in adequate infrastructure such as computers, network systems, and other equipment. The minimum number of employees and the low competency of employees or not according to needs is also one of the obstacles in implementing the overall work program.
Pemenuhan Persamaan Perlakuan dalam Penerbitan Surat Izin Usaha pada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari Hasjad, Hasjad
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.861 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v6i1.1367

Abstract

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pemenuhan persamaan perlakuan dalam penerbitan surat izin usaha pada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan persamaan perlakuan dalam penerbitan surat izin usaha pada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu secara yuridis melihat Peraturan Walikota Kendari Nomor: 57 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Kota Kendari, kemudian di lihat secara empiris yaitu proses pelayanan perizinan usaha di lapangan berdasarkan Peraturan tersebut diatas. Hasil dalam penelitian ini Pemenuhan Persamaan Perlakuan Dalam Penerbitan SITU Pada BPPP Kota Kendari. Dari hasil penelitian serta anlisa mendalam maka dapat disimpulkan bahwa ada bentuk-bentuk diskriminasi dalam penerbitan SITU oleh BPPP Kota Kendari, seperti berbedanya waktu, biaya dan mekanisme pengurusan pada tiap orang yang mengurus surat izin tempat usaha SITU. Tindakan diskriminasi tersebut karenakan adanya unsur kekerabatan dalam mendahulukan pemberian pelayanan yang seiring berjalanya waktu berkembang dimanfaatkan oknum BPPP Kota Kendari dalam mencari keuntungan sendiri, dengan meberikan fasilitas khusus dalam pelayanan dengan syarat melakukan pembayaran yang lebih dari Ketentuan, hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari No. 1547 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Perizinan Kota Kendari, Pasal 6. Kemudian Faktor yang Mempengaruhi tidak Terpenuhinya Pemenuhan Persamaan Perlakuan Dalam Penerbitan SITU Pada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari yang Penulis Simpulkan Anatar Lain, Kurangnya Pengawasan Kinerja, Kurangnya Pembinaan Sumberdaya Manusia, Keterbatasan Sumberdaya Manusia, Serta Minimnya Respon terhadap Pengaduan Masyrakat.
Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Pada Kantor Bawaslu Kabupaten Konawe): Studi Pada Kantor Bawaslu Kabupaten Konawe Muh Kevin Alfath Sianturi; Meliyanti. M; Hasjad
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 1 (2025): Menulis - Januari
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i1.123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan efektivitas kinerja bawaslu dalam pengawasan kampanye pada pemilu tahun 2019 dan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan pada pemilu tahun 2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Konawe pada pemilu tahun 2019 telah berjalan dengan efektif, karena dalam menjalankan kinerjanya Bawaslu Kabupaten konawe telah memenuhi tolak ukur efektivitas kinerja dengan tercapainya pemilu yang aman. Keefektivan kinerja Bawaslu Kabupaten Konawe dapat dilihat dari data temuan dugaan pelanggaran yang dimana Bawaslu telah berhasil melakukan tindakan pengawasan dan pencegahan terhadap adanya tindakan kecurangan selama masa kampanye, akan tetapi yang menjadi kendala Bawaslu Kabupaten Konawe yaitu kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pengawasan sehingga Bawaslu Kabupaten Konawe beserta seluruh jajaran dibawahnya harus lebih jelih dalam melakukan pengawasan karena adapun masyarakat yang mengetahui tentang adanya tindak kecurangan yang terjadi pada masa kampanye mereka tetap acuh dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Konawe. Dan adapun bentuk-bentuk pengawasan pada pemilu di tahun 2019, telah dijalankan dengan maksimal sesuai dengan bentuk-bentuk pengawasan yang terdiri dari pengawasan pendahuluan pengawasan selama kegiatan berlangsung, dan pengawasan umpan balik, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari segala bentuk kecurangan yang terjadi.
EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI KABUPATEN KONAWE PROPINSI SULAWESI TENGGARA Fadhli, Andi Muh Dzul; Hasjad, Hasjad
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2030

Abstract

Abstrak Kebijakan yang dikeluarkan Kemenpan-RB melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) di lingkup instansi pemerintah merupakankebijakan sebagai upaya pencegahan budaya koruptif oleh aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, peluang korupsi dibirokrasi tidak hanya oleh pejabat, tetapi juga segenap ASN. Oleh karena itu, untuk membentengi seluruh pejabat penyelenggara negara dari tindakan korupsi, maka ASN berkewajiban untuk mengisi formulir LHKASN.Penelitian ini bersifat naturalistik sebagai pemaknaanimplementasi kebijakan terhadap kewajiban LHKASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif.Pada penelitian ini, ASN eselon IIIa merupakan informan dan objek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN yang ada pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Konawe tidak mengetahuidan memahamin adanya kebijakan tersebut. Berbagai faktor yang menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman olehASN, antara lain; Pertama, sosialisasi yang tidak dijalankan oleh pihak berwenang, dalam hal ini inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP); Kedua, pemerataan implementasi kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi wilayah yang ada seperti, sarana dan prasarana pemerintah daerahyang menyebabkan tidak efektifnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dalam menciptakan ASN yang bebas dari tindakan koruptif. Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, LHKASN. 
PERBANDINGAN KEWENANGAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA Fibran; Hasjad
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i2.97

Abstract

Pemerintahan desa memainkan peranan penting dalam menerapkan otonomi di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia metode penelitian ini mengunakan metode pustaka. Metode ini sangat cocok dan efektif untuk mengeksplorasi serta menganalisis perbandingan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan, meneliti, dan mengevaluasi berbagai sumber informasi yang relevan seperti buku, jurnal akademis, undang-undang, serta dokumen terkait lainnya. Selanjutnya, untuk analisis data, digunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang- undang, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kewenangan kepada desa. Namun, implementasinya beragam antar wilayah, terutama disebabkan oleh komitmen pemerintah daerah dalam mendukung otonomi desa. Pembagian sumber daya dan pendanaan juga menjadi perbedaan penting antar wilayah, yang berdampak pada kemampuan desa untuk melaksanakan program-program pembangunan. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat setempat sangat berpengaruh terhadap efektivitas kekuasaan desa. Keterlibatan ini bervariasi tergantung pada aspek-aspek seperti pendidikan, kultur, akses, dukungan dari pemerintah, serta dinamika politik yang ada. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi biasanya berkontribusi pada peningkatan kualitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.
ANALISIS PERAN DESA DALAM IMPLEMENTASI DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA Divia Salsabila; Hasjad
Lakidende Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): DELAREV (AGUSTUS)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lakidende

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/delarev.v4i2.98

Abstract

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku, Budaya dan agama, selain itu Indonesia uga identik dengan Pemerintahannya mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, Dan desa/kelurahan Berbicara tentang pemerintahan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konteks desentralisasi Membahas tentang desentralisasi desa memiliki peran penting Karena desa dapat menadi pusat layanan masyarakat, Pengambilan keputusan lokal, Pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat, Adapun tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi desentralisasi Di desa antaranya keterbatasan keterbatasan sumber daya, Keterampilan dan kapasitas, Serta koordinasi dan sinkronisasi. Desentralisasi sangat penting untuk kemauan Daerah karena dapat meningkatkan akuntabilitas Dan efisiensi pemerintahan selain itu uga Masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi Kinera pemerintah desa dalam artian Transparansi untuk mewuudkan pemerintahan Yang bersih dan bermartabat (good governance).
SOSIALISASI PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN Oktavina Ustien, Dewi; Hasjad, Hasjad
Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS) Vol. 2 No. 4 (2024): Artikel Pengabdian bulan Januari-Maret 2024
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/sikemas.v2i4.2754

Abstract

Peran lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menangani sengketa pertanahan di masyarakat sangat penting, terutama bagi mereka yang tidak mampu menghadapi permasalahan hukum. Lembaga ini memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, untuk masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dan menyampaikan informasi terkait peran, hak, serta kewajiban lembaga bantuan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai prosedur dan syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum terkait sengketa pertanahan. Melalui pengabdian dan penelitian ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dan memperoleh materi yang dapat meningkatkan pemahaman mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui peran lembaga bantuan hukum dan prosedur pengajuan bantuan hukum. Mereka menganggap LBH hanya memberikan jasa yang memerlukan imbalan. Oleh karena itu, pengabdian ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak-hak mereka dan pentingnya lembaga bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.
Fungsi Kontrol Pers Media Harian Rakyat Sultra Terhadap Kebijakan Penanganan Bencana Banjir Pemerintah Kota Kendari Marhum, Umar; Tomalili, Rahmanuddin; Hasjad, Hasjad; Ariadi, Agus
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 3 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i3.996

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pers Harian Rakyat Sultra dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap kebijakan Pemerintah Kota Kendari dibidang penanganan bencana banjir di Kota Kendari serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pers Harian Rakyat Sultra dalam menjalankan fungsi kontrolnya sebagai bentuk pressure kebijakan Pemerintah Kota Kendari terhadap masalah penanganan bencana banjir di Kota Kendari. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Mei 2023 di kantor Harian Rakyat Sultra, penelitian ini lebih komprehensif dan obyektif, karena data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif lalu dideskripsikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa, media Harian Rakyat Sultra dalam mengemban fungsi kontrol pers, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pers No : 40 Tahun 1999 tentang Pers dibidang lingkungan, khususnya dalam hal menyuarakan masalah penagananan banjir yang terus melanda masyarakat Kota Kendari, pada setiap musim hujan dengan intensitas tinggi, belum maksimal. Walaupun pada dibidang lain seperti Pendidikan, Bisnis dan Politik telah dilakukannya secara maksimal, karena adanya rubrikasi khusus yang disiapkan. Sementara rubrik lingkungan, khususnya penanganan masalah banjir di Kota Kendari hanya ditempatkan pada rubrik halaman Metro, yang merupakan gabungan dari semua berita peristiwa di Kota Kendari. Tidak adanya rubrik halaman khusus tentang lingkungan pada media Harian Rakyat Sultra, alasan adanya unsur fungsi bisnis media dalam sebuah penetapan rubrik menjadi faktor penyebab minimnya jumlah berita harian Rakyat Sultra dalam menyorot isu kebijakan pemerintah kota Kendari terhadap masalah banjir dan penanganannya.