Habib Muhsin Syafingi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendampingan Panitia Khusus II DPRD Kota Magelang dalam Pembahasan Raperda Kota Magelang tentang Pengarusutamaan Gender Habib Muhsin Syafingi; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari; Jihan Arsya Nabila
Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): September: Jurnal Riset Sosisal Humaniora, dan Pendidikan
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/perigel.v4i3.3310

Abstract

This community service activity in the form of assistance aims to enhance the capacity of the Regional House of Representatives (DPRD) of Magelang City as a legislative body in formulating gender-responsive regulations through the drafting of the Regional Regulation on Gender Mainstreaming (Raperda PUG). This activity represents a commitment to supporting the development of regional regulations that are responsive to gender equality issues and provide legal certainty in achieving gender-inclusive national development, as mandated by Presidential Instruction Number 9 of 2000 on Gender Mainstreaming in National Development (Inpres No. 9/2000). To achieve broader gender equality—in family, community, national, and state life—it is necessary to implement gender mainstreaming strategies within national development, one of which is through the formulation of regional regulations. The assistance was carried out in two stages, namely preparation and implementation. The output of this activity consists of analyses and recommendations on the Raperda PUG, covering sociological and juridical aspects, which were presented both orally and in written form to the Special Committee II (Pansus II) of the DPRD of Magelang City.
Waris Islam dalam Dinamika Sosial Kontemporer: Perspektif Living law di Daerah Istimewa Yogyakarta Nurrohim, Ahmad; Fitrohtul Khasanah; Habib Muhsin Syafingi; Miftakhul Ulya; Rahmat Septa Pratama
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15473

Abstract

Penelitian ini mengkaji hukum waris Islam (mawārīṡ) sebagaimana dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pendekatan living law. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris dengan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan memetakan pemahaman, sikap, dan praktik masyarakat terhadap pembagian harta warisan dalam konteks sosial kontemporer. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap 90 narasumber dari beragam latar belakang sosial, serta didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam diakui secara normatif sebagai ajaran agama yang sah dan mengikat secara moral, terutama terkait prinsip dasar faraidh. Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan lebih banyak diselesaikan melalui musyawarah keluarga dengan pertimbangan keadilan substantif, keharmonisan, dan pencegahan konflik. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat bersifat konsultatif dan legitimatif, bukan sebagai penentu teknis pembagian. Temuan ini menegaskan bahwa hukum waris Islam di Yogyakarta berfungsi sebagai living law yang hidup, dinegosiasikan, dan dijalankan secara kontekstual sesuai dinamika sosial masyarakat.