Garuda - Garba Rujukan Digital

URGENSITAS CARRY OVER DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: Kajian Siyasah Maulida, Achmad; Umar, Kusnadi
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.30176

Pembaharuan hukum dibutuhkan setiap waktu untuk melengkapi dan mengisi kekosongan hukum terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Undang-undang sebagai instrument hukum membutuhkan pembaharuan dan perubahan, namun kendalanya adalah prosesnya yang sedemikian Panjang membuat pembaharuan dan pembuatan undang-undang kadang tidak mampu mengisi kekosongan hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana urgensitas carry over dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia? Bagaimana perspektif siyasah syar'iyyah terhadap proses pembuatan undang-undang di Indonesia?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pustaka. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan syar'I dan undang-undang. Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, serta sumber data sekunder berupa jurnal hukum dan buku fiqih. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam dinamika pembentukan undang-undang di Indonesia hanya dua kali mengalami masa dimana produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif (masa awal kemerdekaan dan reformasi). proses pembuatan undang-undang di Indonesia berjalan selaras dengan prinsip inferensi. Yakni metode pembuatan undang-undang dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendah syar’i dari berbagai sumber yang ada utamanya al-Qur’an dan Hadist. Kata Kunci: Dinamika Politik; Pembuatan Undang-undang; Siyasah Syar'iyyah

Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Umar, Kusnadi; Sofyan, Sofyan
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 1, JUNE 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.38153

The Constitutional Court as the guardian of the constitution has a central role in a constitutional-democratic state. This study aims to reveal the extent of the development of the authority of the Constitutional Court in the constitutional system using a normative juridical approach. The results showed that the Constitutional Court experienced a "growth" of authority born from interpretations as an effort to renew and complement its constitutional authority. There are some powers that are not explicitly attributed to the 1945 NRI Constitution, but in practice, judges of the Constitutional Court interpret them to legitimize the basis of their authority. as in Perppu testing (formal and material), settlement of authority disputes between state institutions whose authority is delegative and settlement of disputes over regional head elections. The move confirms the inclusiveness of Constitutional Court judges on the dynamics of developments and legal needs in resolving every constitutional issue even though it is not stipulated in the Constitution and also as an effort and commitment to protect the constitutional rights of citizens.

PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS Afrianti, Firna; Umar, Kusnadi
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/siyasatuna.v6i1.48807

The design of simultaneous national regional elections in 2024 has led to a vacancy in the position of regional head, to anticipate this, the government appoints an acting regional head to carry out the duties, functions, and authorities of the regional head until the inauguration of the definitive regional head. This research aims to analyze the application of democratic principles in the appointment of acting regional heads by using conceptual and statutory approaches. The process of appointing acting governors by the president and acting regents and mayors by the Minister of Home Affairs has ignored several fundamental principles such as the principle of free elections, equal political participation, accountability and transparency, protection of human rights (political rights), and the principle of placing officials with a merit system instead of a spoil system. The Constitutional Court in Decision Number 67/PUU-XIX/2021 has emphasized that the process of appointing acting regional heads must still be carried out democratically. The filling of acting regional heads also lacks strong social legitimacy because it does not involve active participation from the community.

DINAMIKA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA JUDICIAL REVIEW Idris, Munawara; Umar, Kusnadi
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dalam memutus perkara judicial review berperan sebagai negatif legislator untuk membatalkan norma yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun seiring perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga berperan sebagai positif legislator dengan mengubah frasa dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang positif legislator serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (conceptual and statute approach). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis kemudian disimpulkan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara judicial review dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan, sehingga dituntut tidak hanya memosisikan diri sebagai negatif legislator, tetapi juga sebagai positif legislator. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator tidak menimbulkan kerugian bagi pembuat undang-undang, sepanjang tujuan dari putusan yang bersifat positif legislator adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Kedepan, diharapkan adanya penguatan kelembagaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan positif legislator, sehingga akan lebih berkepastian hukum sekaligus menghindari polemik ditengah-tengah masyarakat. Kata Kunci: Judicial Review; Mahkamah Konstitusi; Positif Legislator

NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KETETAPAN MPR-RI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Siska, Siska; Hisbullah, Hisbullah; Umar, Kusnadi
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Nilai keadilan telah menjadi bahan kajian baik dikalangan ahli filsafat, agamawan, politikus, maupun para pemikir atau ahli hukum. Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang dalam diskursus hukum dan negara. Selain itu, negara merupakan figur sentral dalam perwujudan keadilan. Studi ini membahas tentang nilai-nilai keadilan dalam Keputusan MPR RI dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang perumusannya terikat dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, maka perumusan Ketetapan MPR wajib mengandung dan mencerminkan nilai-nilai keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali, meskipun perwujudan dari nilai keadilan tersebut dalam kehidupan bernegara tidak mudah dioperasionalkan. Keadilan dalam Islam bersifat komprehensif, asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan keberpihakan kepada kebenaran, tidak sewenang-wenang, istiqamah, bertanggungjawab baik dalam relasi sosial maupun politik. Keharusan setiap bentuk peraturan, termasuk Ketetapan MPR untuk mengadopsi dan mencerminkan nilai keadilan dapat diartikan bahwa Ketetapan MPR telah sejalan dengan pandangan siyasah syar’iyyah.Kata Kunci: Keadilan; Ketetapan MPR; Siyasah Syar’iyyah

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SINJAI Muharis, Abdul; Umar, Kusnadi; Laman, Ilham
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah merupakan momentum pergantian tampuk kepemimpinan di daerah yang diselenggarakan secara demokratis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai pada tahun 2018. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, dan apa kendala serta bagaimana pandangan masyarakat terkait proses pelaksanaannya. Keseluruhahan tahapan penelitian ini menggunakan konsep penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian menujukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah, KPU Kabupaten Sinjai berkedudukan sebagai pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengacu pada tahapan-tahapan pemilihan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, kendala yang dihadapi ada dua, yaitu kendala yang bersifat teknis seperti pendistribusian surat suara ke daerah-daerah yang lokasinya jauh dan sulit dijangkau, dan keterbatasan personil. Sementara kendala non teknis seperti tingkat partipasi pemilih, khususnya pemilih pemula dan lansia. Masyarakat menilai kinerja KPU Kabupaten Sinjai masih perlu ditingkatkan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi yang harusnya dilakukan secara menyeluruh kesemua daerah, termasuk untuk daerah-daerah pelosok yang sangat potensial terjadi pelbagai bentuk kecurangan karena rendahnya pengetahuan masyarakat.

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA: Studi Desa Tabbinjai Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Muhliza, Nurul; Risal, M. Chaerul; Umar, Kusnadi
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Women's representation in the Badan Permusyawaratan Desa is mandated by the Village Law to encourage women's involvement in policy formulation at the village level. This study aims to analyze women's representation in the Badan Permusyawaratan Desa in Tabbinjai Village, Tombolo Pao District, Gowa Regency in the perspective of Islamic law. This research is a qualitative field research with a legislative and theological approach to syar'i. Data is sourced from primary and secondary data obtained through observation, interviews, and literature studies. Women's representation in the structure of the Badan Permusyawaratan Desa in Tabbinjai Village has fulfilled the provisions of laws and regulations, even though the quota does not reach 30%. The lack of interest and representation of women is influenced by various factors, such as lack of socialization about the role and function of the Badan Permusyawaratan Desa, an election system that seems closed, education level and the choice to focus on other professions. The involvement of women in the public sphere caused dissent among scholars, some expressly forbidding on the basis of hadith narrated by Abu Abkrah. Other scholars, however, argue that the hadith does not apply in general, but only applies to the Persian empire. Because historically, there are examples of women's leadership, both those described in the Qur'an and those that occurred during the time of the Holy Prophetsa and his companions.

KONSEP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM MENURUT ABU AL-A’LA AL-MAUDUDI SERTA KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI INDONESIA Otoluwa, Andhika Pratama Putra; Umar, Kusnadi
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Differences in views regarding governance in Islam have caused debate among the people, for that al-Maududi tries to answer this problem by returning to the Qur'an, the sunnah, and the example given by Khulafa al-Rasyidun. This study aims to determine the system of government in Islam and the division of power according to Abu al-A'la al-Maududi and the possibility of its application in Indonesia. The research method used is library research, with a normative syar'i and philosophical approach. The results show that the Islamic government system according to Abu al-A'la al-Maududi can be grouped as a caliphate Islamic government system based on shura. Power is divided into legislative (ahl al-hal wa al-aqd), executive (ulu al-amr) and judicial (qadha). The application of the concept of Islamic government according to Abu al-A'la al-Maududi in Indonesia is faced with opportunities in the form of the existence of Islamic law in Indonesia, the view of Indonesia as an Islamic state and Islamic values in line with the nation's goals. The obstacles faced are the plurality of Indonesia, the view that there is no need to establish an Islamic state and the rejection of women's groups. The challenge is in the form of nationalist Islamic intellectual groups and secularization.

Integrasi Kearifan Lokal Massenrempulu dalam Perancangan Sistem Drainase Berkelanjutan di Kabupaten Enrekang Syam, Febrianto; Rivai, Aspin Nur Arifin; Amra, Muhammad Fikri; Irfan, Ahmad Asrul Azwar; Bakar, Abu; Tajuddin, Muhammad; Umar, Kusnadi
RUANG KOMUNITAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 2 (2025): Ruang Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Program Studi Ilmu Politik bekerjasama Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/rkjpm.v3i2.62516

Kabupaten Enrekang menghadapi permasalahan drainase yang kompleks akibat topografi bergunung, curah hujan tinggi, serta lemahnya integrasi antara sistem modern dan kearifan lokal masyarakat. Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan mendukung penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Drainase Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Enrekang. Kegiatan ini mengadopsi pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan pengetahuan teknis modern dan sistem tradisional Massenrempulu. Metode yang digunakan meliputi pendekatan yuridis-normatif dan empiris, kajian literatur, analisis spasial, serta diskusi multipihak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam desain sistem eco-drainage mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan air, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menurunkan risiko banjir hingga 40%. Rekomendasi utama dari kegiatan ini adalah pembentukan Unit Pengelola Drainase Terpadu berbasis kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat. Upaya ini diharapkan menjadi model replikasi bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola air yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search