Mompang L Panggabean
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rasionalitas Pemidanaan  Dalam Kasus Korupsi Yang Menimbulkan  Kerugian Keuangan Negara Irfan Nadeak; Mompang L Panggabean; Rospita Adelina Siregar
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep rasionalitas pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia dan mengevaluasi penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya melalui implementasi pedoman pemidanaan. Rasionalitas pemidanaan merupakan elemen krusial dalam pemberantasan korupsi untuk memastikan bahwa sanksi hukum selaras dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks kerugian keuangan negara, sering kali terjadi perdebatan mengenai apakah vonis yang dijatuhkan telah rasional secara ekonomi dan hukum, terutama terkait disparitas putusan yang masih sering terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep rasionalitas pemidanaan dalam hukum positif Indonesia telah mengalami transformasi menuju keseimbangan antara sanksi badan (penjara) dan sanksi ekonomi (uang pengganti). Penerapan rasionalitas ini diperkuat dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 yang bertujuan meminimalisir disparitas hukuman berdasarkan kategori kerugian negara. Namun, dalam praktik peradilan, tantangan tetap ada pada optimalisasi pemulihan aset (asset recovery) dan konsistensi hakim dalam mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis di luar kerugian finansial. Kesimpulannya, rasionalitas pemidanaan tidak hanya diukur dari beratnya penjara, tetapi juga dari efektivitas pemulihan keuangan negara yang terdampak.
The Problem of Confiscation of Non-Relevant Assets in Criminal Processes: A Study of Human Rights Discourse Hor Agusmen Girsang; Mompang L Panggabean; Rospita A Siregar
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 8 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i1.10235

Abstract

Law enforcement is fundamentally the process of transforming legal norms into functional guidelines for conduct within both societal and state frameworks. Its primary objective is to uphold justice and public order by engaging all legal subjects to ensure strict compliance with established regulations. According to Soerjono Soekanto, the essence of law enforcement lies in the harmonization of values articulated through stable principles, which are then manifested in decisive actions. This process serves as the final stage of value interpretation, aimed at establishing, nurturing, and safeguarding communal harmony. Consequently, law enforcement can be understood as the tangible realization of the law itself, ensuring its effectiveness in the pursuit of genuine justice. In the realm of criminal law enforcement, seizure serves as a legitimate coercive measure intended for evidentiary purposes or the recovery of state losses. Nevertheless, the boundary between legal enforcement and the infringement of property rights often becomes ambiguous when investigators confiscate assets that lack a direct nexus to the alleged offense (non-relevant assets). This phenomenon has sparked intense debate from a Human Rights perspective, particularly concerning the constitutional safeguards for private property rights.