Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Fikih Muamalah tentang Khiyar Aib dalam transaksi jual beli pakaian grosir di Pasar Pagi kota Samarinda Putri, Widya Amanda; Hervina, Hervina; Fathoni, Sulthon
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : FASYA Press

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan fikih muamalah tentang khiyar aib dalam transaksi jual beli pakaian grosir di Pasar Pagi kota Samarinda. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik khiyar aibdalam Transaksi Jual Beli pakaian grosir di Pasar Pagi Kota Samarinda dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah tentang khiyar aib di Pasar Pagi Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan normatif empiris, dengan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi Serta teknik analisis data deskriftif kualitatif untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Hasil dari penelitian tinjauan fikih muamalah tentang khiyar aib dalam transaksi jual beli pakaian grosir di Pasar Pagi kota Samarinda. (1) Praktik khiyar aib di Pasar Pagi kota Samarinda, Dari 10 penjual 6 melaksanakan dan 4 tidak melaksanakan. Dari 6 penjual tersebut 4 penjual memberikan potongan harga jika tetap melanjutkan jual beli, dan 2 penjual mengganti pakaian terdapat cacat kepada pembeli dengan seri pakaian yang baru. Selanjutnya 4 dari 10 penjual tersebut membatalkan transaksi jual beli ketika terdapat pakaian yang cacat. Adapun 5 dari 10 pembeli mengerti dan memahamai mengenai praktik khiyar aib, jika ada pakaian terdapat cacat maka pembeli akan meminta jangka waktu pengembalian barang kepada penjual. Sebaliknya 5 pembeli yang tidak mengetahui khiyar aib sehingga tidak mempermasalahkan jika terdaat aib pada pakaian yang dibeli. (2) Berdasarkan tinjauan fikih muamalah bahwasannya praktik khiyar aib di Pasar Padi kota Samarinda, 6 penjual dan 5 pembeli yang telah sesuai dengan ketentuan khiyar Namun juga ada 4 penjual dan 5 pembeli yang tidak memahami dan mengerti mengenai khiyar aib sehingga tidak sesuai dengan fikih muamalah. Dengan alasan memberikan potongan harga jika tetap melanjutkan jual beli, mengganti pakaian terdapat cacat kepada pembeli dengan seri pakaian yang baru, dan pembeli yang tidak mengetahui khiyar aib sehingga tidak mempermasalahkan jika terdapat aib pada pakaian yang dibeli. Kata Kunci : Tinjauan, Fikih Muamalah, Khiyar Aib, Jual Beli, Pakaian.

Persepsi Pemilik Toko Jamu Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Pada Jamu Yang Belum Bersertifikat halal di Kecamatan Samarinda Seberang Anshar, Muhammad; Haries, Akhmad; Fathoni, Sulthon
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : FASYA Press

Penelitian ini membahas tentang persepsi pemilik toko jamu terhadap kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di kecamatan . Dan teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan dan menganalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian Persepsi pemilik toko jamu terhadap kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di Kecamatan Samarinda Seberang adalah 7 pemilik toko jamu dan dapat dilihat dari 2 persepsi sebagai berikut: 1. Persepsi positif, terdapat 3 pemilik toko jamu di kecamatan Samarinda Seberang setuju, karena peraturan sertifikat halal untuk kebaikan masyarakat dan jamu yang sudah bersertifikat halal sudah dipastikan sebagai bentuk perantara untuk menyembuhkan sehingga umat Islam merasa aman ketika mengonsumsi jamu yang sudah halal. 2. Persepsi negatif, terdapat 4 pemilik toko jamu di kecamatan Samarinda Seberang tidak setuju dikarenakan kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di Kecamatan Samarinda Seberang menyebabkan tidak tersedianya produk jamu yang dibutuhkan oleh konsumen yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen,, kemudian banyak pemilik toko jamu tidak mengetahui terkait Peraturan No. 39 Tahun 2021 Pasal 141. Pandangan Islam terkait sesuatu yang haram akan berubah menjadi halal ketika dalam keadaan mendesak termasuk jamu yang harus bersertifikat halal. Sedangkan saran pemilik toko jamu diharapkan untuk melaksakan kewajiabannya terkait dengan sertifikat halal pada jamu sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagi bentuk upaya untuk memenuhi hak konsumen atas informasi secara benar, jelas dan jujur, sedangkan untuk konsumen dapat lebih berperan aktif dalam meningkatkan minat baca atau dalam memperoleh informasi terhadap sertifikat halal. Kata Kunci : Persepsi, Pemilik Toko Jamu, Kewajiban Sertifikat Halal, Jamu.

Kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal di Kota Samarinda Rahayu, Henning Widya; Fathoni, Sulthon
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 1 No 2 (2023): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v1i2.6089

Artikel ini membahas tentang kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menerapkan sertifikasi halal di Kota Samarinda. Sistem jaminan produk halal yang berlaku di BPJPH Kementrian Agama dijelaskan sebagai berbasis online melalui website dan berbasis manual melalui kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, dibahas kesiapan yang dilakukan oleh Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur dalam hal struktur organisasi, sistem layanan sertifikasi halal dan biaya layanan. Selanjutnya, diuraikan kendala dan upaya yang dilakukan BPJPH dalam menerapkan sertifikasi halal. Kendala meliputi kendala internal dan eksternal, sedangkan upaya meliputi sosialisasi dan edukasi, aplikasi SiHalal dan pelaksanaan sertifikasi halal melalui media elektronik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah empat orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menerapkan sertifikasi halal di Kota Samarinda didukung dengan adanya Satgas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki struktur organisasi dan sistem layanan sertifikasi halal serta biaya layanan sertifikasi halal yang tersedia. Kendala yang dihadapi oleh BPJPH dalam menerapkan sertifikasi halal di Kota Samarinda meliputi kendala internal seperti terbatasnya tenaga dan kendala eksternal seperti kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masih terbatasnya Layanan Pemeriksa Halal. Upaya yang dilakukan oleh BPJPH dalam mengatasi kendala meliputi sosialisasi dan edukasi kepada stakeholder dan masyarakat umum, serta penerapan layanan halal digital melalui website dan aplikasi SiHalal.

Peran Pengawasan Kemetrologian dalam Menjamin Kebenaran Penunjukkan Volume Takaran Pompa Ukur BBM di SPBU Kota Samarinda Rahmah, Annisa; Fathoni, Sulthon
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v8i2.9300

Dilatarbelakangi dari informasi masyarakat bahwa dari sejumlah SPBU yang tersebar di Kota Samarinda ada beberapa SPBU yang bermasalah. Masyarakat mengeluh tentang ketidakakurasian antara jumlah nominal yang tertera di dispenser pompa BBM dengan volume BBM yang dikeluarkan dari nozzle BBM. Berdasarkan ini timbul permasalahan: Pertama, Sejauh mana urgensi pengawasan terhadap kebenaran penunjukkan volume takaran pompa ukur. Kedua, faktor penghambat pengawasan Kemetrologian dalam menjamin kebenaran penunjukkan volume takaran pompa ukur di SPBU Kota Samarinda. Ketiga, bagaimana perspektif hukum Islam dalam pelaksanaan pengawasan Kemetrologian dalam menjamin kebenaran penunjukkan volume takaran pompa ukur di SPBU Kota Samarinda. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris (field research), dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data diperoleh dari data primer, sekunder dan data tersier. Selanjutnya data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini, menyimpulkan: Pertama, bahwa adanya pengawasan itu sangat penting untuk dilaksanakan agar mewujudkan Daerah Tertib Ukur yang mampu melindungi kepentingan umum khususnya konsumen dalam hal jaminan kebenaran ketetapan pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam alat-alat ukur, takar,timbang,dan perlengkapannya. Kedua, kendala atau faktor penghambat dari kegiatan pengawasan yaitu: kurangnya sarana dan prasarana secara teknis, keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengawas Kemetrologian dan yang terakhir yaitu rendahnya kesadaran masyarakat serta minimnya pengetahuan masyarakat terkait Metrologi. Ketiga, dalam perspektif Hukum Islam yang merealisasikan konsep Fiqh Siyasah Tanfidziyyah bahwasannya Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan kemetrologian yang dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah yang tujuan semua nya ialah untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama.

PROBLEMATIKA TEMPAT RUKYATUL HILAL DI KALIMANTAN TIMUR Fathoni, Sulthon
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.3455

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi dan analisis data tempat dan ketinggian menggunakan rumus segitiga dan ketinggian hilal. Sehingga pemaparan hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif analisis. Penelitian ini mengasilkan bahwa Apartemen Pertamina di kota Balikpapan pada ufuk barat azimuth 240-300 derajat terdapat penghalang setinggi 1-2 derajat. Sedangkan di pantai Muara Badak terdapat penghalang setinggi 1.5-5 derajat. Factor cuaca juga kurang mendukung karena sering awan tipis atau tebal menghalangi kecerahan ufukbarat. Dimungkinkan karena banyak bukit dan hutan sebagai penyebab awan tersebut. Actor sekunder aksesibilatas dan fasilitas juga kurang mendukung karena belum tersedianya tempat khusus untuk Rukyat dan peralatan yang kurang bagus, biasanya yang dipakai adalah theodolite manual milik BMKG. Tetapi dari tempat yang biasa digunakan sebagai tempat rukyat (Samarinda, Balikpapan) dan Bontang, Apartemen Pertamina Balikpapan adalah yang paling bagus standar kelayakannya.

ANALISIS ATAS PELABELAN HALAL DSN-MUI TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN TAMBANG BATU BARA DALAM PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN Fathoni, Sulthon
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v9i2.9803

This study analyzes the Sharia shares of coal mining companies from the perspective of Environmental Jurisprudence. Several shares of coal mining companies have obtained the Sharia label from the DSN-MUI. This raises questions when compared to the reference of environmental activists who state that coal is a bad energy and there is an attempt to classify it as energy that must be abandoned because it damages the environment. In addition, environmental fiqh has developed rapidly. Even the MUI has issued a fatwa on environmentally friendly mining. This research method is descriptive analysis using Environmental Jurisprudence Analysis knife. The principles developed in Environmental Jurisprudence will be presented and used to analyze the process of sharing coal mining shares and see the environmental concept of coal that is currently developing. Especially those popularized by environmental activists. This research results that the Islamic process does not see coal as harmful to the environment. Besides that, the process is only carried out in a normative Fiqh manner without looking at the issues that develop in the field about the number of mining companies that damage the environment or the issue that coal is an energy that is not environmentally friendly.

Intersecting Spheres: Civil and Family Law in the Evolving Islamic Legal Landscapes of Iran, Egypt, and Indonesia Fakhlaei, Mohammad Taqi; Dorafshan, Sayyed Mohammad Hadi Ghabooli; Fathoni, Sulthon
Mazahib Vol 24 No 2 (2025): VOLUME 24, ISSUE 2, 2025
Publisher : Fakultas Syariah UINSI Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/mj.v24i2.11528

This article examines the complex relationship between civil and family law in Iran, Egypt, and Indonesia. These three Muslim-majority nations, despite their unique legal systems shaped by varying integrations of Islamic jurisprudence and Western influences, all face the challenge of harmonizing modern legal frameworks with religious norms. The paper investigates this dynamic by analyzing how each country’s legal system defines and governs the family within its civil law framework. We delve into their respective court structures, the hierarchy of statutory laws, and the significant role of religious authorities. Our comparative analysis reveals how these societies balance tradition and modernity in their legal landscapes, offering insights into their shared struggles and distinct approaches to personal status and broader civil regulation. The findings highlight the critical tension between traditional religious norms and modern legal frameworks, with the core result that Iran employs a unified religious-legal approach in which family law is part of civil law, While early Iranian family law, like that of Egypt and Indonesia, was influenced by civil-law individualism and limited largely to alimony obligations, contemporary Iranian law—similar to developments in Egyptian and Indonesian family law—has shifted toward prioritizing the protection and collective interests of the family. At the same time, Egypt maintains a dual system with state-controlled religious courts and codified civil law. Indonesia, on the other hand, utilizes a decentralized system that grants significant autonomy to religious courts but subjects them to national legal oversight. Each nation has developed a unique, albeit often conflicted, strategy to manage this delicate balance.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search