Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Commerce Law
Fitrahadi, Khairus Febryan
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Telkom Dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram Saleh, Moh.; Fitrahadi, Khairus Febryan; Wardani, Nizia Kusuma
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.162

Abstract

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yakni regulasi terkait kemitraan usaha kecil dengan usaha besar, dan model kemitraan usaha kecil dan usaha besar dalam perspektif pemberdayaan usaha kecil. Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada dunia usaha, BUMN, dan masyarakat terkait berbagai kebijakan terkait model kemitraan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan terhadap konstruksi kebijakan kemitraan bagi pelaku usaha kecil, serta memberikan kontribusi pengembangan dalam ilmu hukum, terutama dalam bagian hukum bisnis atau hukum ekonomi, khususnya terkait usaha kecil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kelompok usaha bersama atau usaha kecil dalam mendapatkan informasi tentang berbagai konstruksi kebijakan kemitraan.
Penyuluhan Hukum Mengenai Kebijakan Standarisasi Di Bidang Perdagangan Dalam Rangka Mewujudkan Konsumen Cerdas Dan Mandiri Di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Saleh, Moh.; Fitrahadi, Khairus Febryan; Wardani, Nizia Kusuma
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.163

Abstract

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis beberapa permasalahan yang melibatkan konsumen terkait produk berbahaya dan obat-obatan terlarang. Rumusan masalah mencakup kurangnya sosialisasi kebijakan terkait, kurangnya pemahaman konsumen saat pembelian langsung, dan kebutuhan akan penyuluhan hukum terkait perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang cara mengenali produk berbahaya dan obat-obatan terlarang serta memahami kebijakan konsumen dalam menantikan regulasi terkait produk impor. Meskipun UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diundangkan, pemahaman konsumen masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi yang lebih spesifik terkait produk-produk tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik bagi pemerintah dan masyarakat terkait perlindungan konsumen terhadap produk berbahaya dan obat-obatan terlarang.
Perindungan Kreditor Dalam Penerapan Asas Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU: (Studi Putusan Nomor. 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg) Latifah, Annisa; Fitrahadi, Khairus Febryan
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4583

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan Hukum yang diberikan Kepada Kreditor dalam Penerapan asas keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Perlindungan hukum yang dimaksud merupakan perlindungan hak yang diberikan kepada Kreditor untuk mendapatkan keadilan haknya dalam Kepailitan dengan Seorang Debitor. Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap Kreditor, namun Undang-Undang ini hanya menjelaskan mengenai Sistematika pengajuan Kepailitan, Utang, dan Pembagian Harta Kepailitan. Sedangkan untuk penerapan asas keadilan dalam putusan pengangkatan Kepailitan seorang Debitor tidak mengimplementasikan mengenai penerapan sebuah keadilan yang akan didapatkan oleh seorang Kreditor, karena dalam pertimbangan Hukumnya Hakim menggunakan dasar Hukum yang tidak cukup untuk melindungi seorang Kreditor, dasar Hukum yang digunakan yakni Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Perindungan Kreditor Dalam Penerapan Asas Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU: (Studi Putusan Nomor. 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg) Latifah, Annisa; Fitrahadi, Khairus Febryan
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4583

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan Hukum yang diberikan Kepada Kreditor dalam Penerapan asas keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Perlindungan hukum yang dimaksud merupakan perlindungan hak yang diberikan kepada Kreditor untuk mendapatkan keadilan haknya dalam Kepailitan dengan Seorang Debitor. Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap Kreditor, namun Undang-Undang ini hanya menjelaskan mengenai Sistematika pengajuan Kepailitan, Utang, dan Pembagian Harta Kepailitan. Sedangkan untuk penerapan asas keadilan dalam putusan pengangkatan Kepailitan seorang Debitor tidak mengimplementasikan mengenai penerapan sebuah keadilan yang akan didapatkan oleh seorang Kreditor, karena dalam pertimbangan Hukumnya Hakim menggunakan dasar Hukum yang tidak cukup untuk melindungi seorang Kreditor, dasar Hukum yang digunakan yakni Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Co-Authors Latifah, Annisa Moh. Saleh Wardani, Nizia Kusuma