Garuda - Garba Rujukan Digital

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENDAPAT DPR RI MENGENAI IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN Saleh, Moh.
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat sejak putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Di sisi lain, wewenang melakukan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengkontrol proses impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kurator Sebagai Eksekutor Dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan Saleh, Moh.; Martini, Dwi; Mulada, Diman Ade; Fitrahady, Khairus Febryan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.51

Tujuan Penelitian Ini adalah untuk menganalisi mengenai peran, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab kurator dalam menyelesaiakan sengketa kepailitan. Jnis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual dan Perundang-Undangan. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: Mengingat begitu sentral kedudukan hukum kepailitann dalam tatanan hukum bisnis, dan banyaknya permohonan pailit yang diajukan oleh debitur ke Pengadilan Niaga Dewasa ini, dan kemudian telah diputus, maka tanggung jawab kurator dalam menyelesaikan utang debitur pailit menjadi sangat penting.Kurator setelah ditunjuk oleh pengadilan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelesaian utang pailit. Kurator mengurus dan membereskan proses sampai akhir atau final. Kurator hanya ada dalam proses kepailitan sadangkan dalam hal Penundaan kewajiban pembayaran utang, peran kurator dilaksanakan oleh pihak yang disebut dengan pengurus. Pekerjaan lain yang dilakukan pasca berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang adalah mengelola harta pailit. Kurator diberi keleluasaan menjual harta debitur pailit. Juga meminjamkan dari pihak lain dengan agunan harta yang pada saat pernyataan pailit belum dibebani agunan. Untuk menjalankan itu perlu izin dari Hakim Pengawas. Selain hal tersebut di atas, dalam rangka mengoptimalisasi harta debitur pailit, sejak pernyataan pailit ditetapkan walaupun belum keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun diajukan upaya hukum, kurator dapat menjual harta debitur pailit dan mengambil tindakan untuk mengoptimalisasikan harta debitur pailit.Tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh oleh Undang-undang kepada curator untuk menentukan penyelesaian harta debitur pailit sungguhmenjadi bebab bagi curator jika tidak didukung oleh kemampuan intelektual secara individual dalam menjalankan kewenangannya. Mengingat tanggung jawab yang sangat berat dewasa ini berkaitan dengan penyelesaian utang debitur pailit, maka Menteri Kehakiman dan HAN memulai Keputusan No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tanggal 12 Desember 1998 Tentang Pedoman bsarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta debitur pailit dan kepada pengurus dalam rangka pengurusan harta debitur.

Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Badan Usaha Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Asikin, Zainal; Saleh, Moh.; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.57

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan merger, akuisisi dan konsolidasi menurut hukum di Indonesia, serta mengkaji bagaimana penerapannya dan praktiknya di Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan menginfentarisasi bahan bahan hukum primer (perundang undangan), skunder ( dokumen dokumen hukum berupa buku dan jurnal hukum) serta bahan hukum tertsier berupa kamus hukum dan kamus bahasa lainnya. Hasil penelitian bahwa praktik prakti merger, akuisisi dan konsolidasi telah banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara dengan membawa keuntungan baik secara ekonomi dan non ekonomi. Namun demikian perlulah payung hukum yang lebih terinci melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK jika merger, akuisisi dan kpnsolidasi tersebut menyangkut badan hukum publik dan badan hukum milik negara agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemegang saham perusahaan pu

Social Change and Threat to Agrarian Rights of the Tau Taa Wana Indigenous People in Central Sulawesi Nutfa, Moh.; Roslinawati, Roslinawati; Mascunra, Andi; Saleh, Moh.; Suriansah, Suriansah
JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences - UIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jsw.2023.7.2.13118

Social Change impacts indigenous people socially, which may result in agrarian conflicts and contested land tenure rights between local communities, private parties, and the state. This paper aims to identify social change and explain the negative consequences on the rights of the Tau Taa Wana indigenous people in Central Sulawesi. The article uses a descriptive qualitative research design to collect data through observations, in-depth interviews, focus group discussions, and a literature study. Eight informants became research subjects selected by purposive sampling. The data were analyzed using an interactive model to find patterns of social change and its impacts through data collection, data reduction, data presentation, and verification. Data validity was tested through triangulation. The results showed that 1) the Tau Taa Wana tribe experienced a gradual social transformation from a primitive, nomadic, agrarian society to a modern one, 2) the expansion of oil palm plantations is a modernization that threatened the tenure rights of the tribe, and 3) the Tau Taa Wana tribe will still struggle with agrarian conflicts that render them minority on their land. This research finding suggests the need to voice for agrarian rights in Indonesia as practiced by the Tau Taa Wana indigenous people in Central Sulawesi.

Pelaksanaan Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Telkom Dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram Saleh, Moh.; Fitrahadi, Khairus Febryan; Wardani, Nizia Kusuma
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.162

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yakni regulasi terkait kemitraan usaha kecil dengan usaha besar, dan model kemitraan usaha kecil dan usaha besar dalam perspektif pemberdayaan usaha kecil. Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada dunia usaha, BUMN, dan masyarakat terkait berbagai kebijakan terkait model kemitraan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan terhadap konstruksi kebijakan kemitraan bagi pelaku usaha kecil, serta memberikan kontribusi pengembangan dalam ilmu hukum, terutama dalam bagian hukum bisnis atau hukum ekonomi, khususnya terkait usaha kecil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kelompok usaha bersama atau usaha kecil dalam mendapatkan informasi tentang berbagai konstruksi kebijakan kemitraan.

Penyuluhan Hukum Mengenai Kebijakan Standarisasi Di Bidang Perdagangan Dalam Rangka Mewujudkan Konsumen Cerdas Dan Mandiri Di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Saleh, Moh.; Fitrahadi, Khairus Febryan; Wardani, Nizia Kusuma
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.163

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis beberapa permasalahan yang melibatkan konsumen terkait produk berbahaya dan obat-obatan terlarang. Rumusan masalah mencakup kurangnya sosialisasi kebijakan terkait, kurangnya pemahaman konsumen saat pembelian langsung, dan kebutuhan akan penyuluhan hukum terkait perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang cara mengenali produk berbahaya dan obat-obatan terlarang serta memahami kebijakan konsumen dalam menantikan regulasi terkait produk impor. Meskipun UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diundangkan, pemahaman konsumen masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi yang lebih spesifik terkait produk-produk tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik bagi pemerintah dan masyarakat terkait perlindungan konsumen terhadap produk berbahaya dan obat-obatan terlarang.

Kurator Sebagai Eksekutor Dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan Saleh, Moh.
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan Penelitian Ini adalah untuk menganalisi mengenai peran, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab kurator dalam menyelesaiakan sengketa kepailitan. Jnis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual dan Perundang-Undangan. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: Mengingat begitu sentral kedudukan hukum kepailitann dalam tatanan hukum bisnis, dan banyaknya permohonan pailit yang diajukan oleh debitur ke Pengadilan Niaga Dewasa ini, dan kemudian telah diputus, maka tanggung jawab kurator dalam menyelesaikan utang debitur pailit menjadi sangat penting.Kurator setelah ditunjuk oleh pengadilan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelesaian utang pailit. Kurator mengurus dan membereskan proses sampai akhir atau final. Kurator hanya ada dalam proses kepailitan sadangkan dalam hal Penundaan kewajiban pembayaran utang, peran kurator dilaksanakan oleh pihak yang disebut dengan pengurus. Pekerjaan lain yang dilakukan pasca berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang adalah mengelola harta pailit. Kurator diberi keleluasaan menjual harta debitur pailit. Juga meminjamkan dari pihak lain dengan agunan harta yang pada saat pernyataan pailit belum dibebani agunan. Untuk menjalankan itu perlu izin dari Hakim Pengawas. Selain hal tersebut di atas, dalam rangka mengoptimalisasi harta debitur pailit, sejak pernyataan pailit ditetapkan walaupun belum keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun diajukan upaya hukum, kurator dapat menjual harta debitur pailit dan mengambil tindakan untuk mengoptimalisasikan harta debitur pailit.Tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh oleh Undang-undang kepada curator untuk menentukan penyelesaian harta debitur pailit sungguhmenjadi bebab bagi curator jika tidak didukung oleh kemampuan intelektual secara individual dalam menjalankan kewenangannya. Mengingat tanggung jawab yang sangat berat dewasa ini berkaitan dengan penyelesaian utang debitur pailit, maka Menteri Kehakiman dan HAN memulai Keputusan No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tanggal 12 Desember 1998 Tentang Pedoman bsarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta debitur pailit dan kepada pengurus dalam rangka pengurusan harta debitur.

Legal Responsibility of Business Actors in Guaranteeing Halal Products Irwansyah, Muh. Gani; Saleh, Moh.
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 3 (2024): June 2024 ( Indonesia - Ethiорiа - Nigeria )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v5i3.829

This paper examines the legal obligations of businesses in Indonesia concerning halal product assurance, as mandated by Law Number 33 of 2014. It explores the significance of halal certification in protecting consumers, fostering economic growth, and upholding market integrity. The discussion covers legal requirements for businesses, potential sanctions for non-compliance, and the role of certification in building consumer trust and ensuring adherence to halal standards. The paper emphasizes the importance of halal certification for businesses within the halal industry and highlights the legal framework that safeguards consumer rights to genuine halal products. Additionally, it explores the role of government initiatives in developing the domestic halal food industry and maintaining strict halal standards. Overall, the paper underscores the multifaceted benefits of halal certification for businesses, consumers, and the Indonesian economy as a whole.Halal Certification

Konstitualitas Penentuan Syarat Usia Minimal dan Maksimal Pimpinan KPK Yusuf, Achmad; Saleh, Moh.
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8421.810-820

Kontroversi seputar penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang berupaya mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), berpusat pada perubahan persyaratan usia yang tercantum dalam Pasal 29 huruf (e). Modifikasi ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan calon pimpinan KPK tidak memenuhi kriteria usia minimum yang direvisi, yaitu di bawah 50 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pimpinan KPK. Penelitian yang disajikan di sini dirancang untuk mengevaluasi beberapa aspek, termasuk: (1) Ratio decidendi yang digunakan untuk menetapkan persyaratan usia minimum dan maksimum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022; (2) Konsekuensi hukum dari penetapan persyaratan usia minimum dan maksimum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber data, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, analisis dokumen, dan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 menjadi bahan hukum primer yang dikaji untuk memberikan gambaran mengenai isu-isu utama yang dikaji. Kontroversi Pasal 29 huruf (e) UU KPK bermula dari perubahan persyaratan usia setelah seleksi pimpinan KPK yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan. MK menggarisbawahi pentingnya pengalaman sebagai kualifikasi utama bagi calon pimpinan KPK, dengan menekankan perannya dalam menjaga integritas dan efektivitas lembaga tersebut. Studi ini merekomendasikan peninjauan menyeluruh terhadap setiap usulan undang-undang, dengan mempertimbangkan semua komponen yang relevan dan mematuhi prinsip-prinsip konstitusional sebelum diberlakukan.

The Urgency of Applying Article 39 paragraph (2) UUJN Against Prevention of Indications of Criminal Acts in Notary Deeds Prayitno, Urip; Saleh, Moh.
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 15 No 1 (2023): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v15i1.5635

Notaries are authorized to make authentic deeds (Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary). A notary has the potential to be entangled in criminal law, if it is proven that intentionally or unintentionally the Notary together with the parties / interceptors to make a deed with the intention and purpose of benefiting one party and harming the other party. This study aims to examine the urgency of applying Article 39 paragraph (2) of the UUJN to the prevention of indications of criminal acts in notarial deeds. The research method used is the normative juridical method, which is carried out by analytical descriptive analysis. The results of the study concluded that notaries cannot be held liable when the element of fraud and mistakes is committed by the confronters, because the Notary only records what is submitted by the parties to be poured into the deed (partij deed). False statements submitted by the parties are the responsibility of the parties. With regard to the actions of notaries who commit criminal acts of forgery of deeds or criminal acts of false information committed by the parties, UUJN does not specifically regulate related to criminal provisions because it is based on the principle of legality which is the principles in the Criminal Code.

Title

Found 45 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 45 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 45 Documents
Search