Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.959
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Jurnal Abdi Insani Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Commerce Law
Wardani, Nizia Kusuma
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
ASPEK HUKUM PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) TIRTE URIP LOMBOK TENGAH NTB Raodah, Putri; Mulyana, Septira Putri; Fathoni, Lalu Achmad; Wardani, Nizia Kusuma
Unram Law Review Vol 8 No 1 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i1.318

Abstract

This research examines the legal aspects of SFBGs business development at FFGs Tirte Urip. Increasing institutional capacity is needed to develop the SFBGs business at FFGs Tirte Urip. The method is that the SFBGs at FFGs Tirte Urip must prepare and ratify the SFBGs management plan document and SFBGs internal regulations. Implementation must be carried out towards integrated efforts to assist SFBGs business development by various parties. Villages must include SFBGs business development efforts in the VMTDPs (Village Medium Term Development Plan), VGWPs (Village Government Work Plan) Village Regulations, and Rambitan Village APBDes. Hence, Rambitan village government has a legal basis for taking a position as the leading actor driving efforts to develop the SFBGs business. The specificity of SFBGs business development at FFGs Tirte Urip is the inclusion of FFGs Tirte Urip in the Mandalika Agroforestry IAD; this is an integrated and collaborative program between ministries/agencies, provincial, district/city governments, and related parties as stated in Presidential Decree 28/2023. So, the SFBGs at FFG Tirte Urip must take a lot of initiative to implement Article 12 and the social forestry acceleration action plan listed in the attachment to Presidential Decree 28/2023.
ANALASIS HUKUM SENGKETA SELANDIA BARU DAN AMERIKA DS 477/478 TERKAIT HORTIKULTURA, HEWAN, DAN PRODUK HEWAN Wardani, Nizia Kusuma
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.83

Abstract

Liberalisasi perdagangan World Trade Organization, Indonesia telah melakukan beberapa proteksi sektor hortikultura, dan produk hewan untuk produk dalam negeri, yang jelas prinsip ini berlawanan dari perjanjian yang telah di sepekati Indonesia dengan World Trade Organization. Perubahan lingkungan perdagangan internasional berupa liberalisasi perdagangan World Trade Organization telah memicu perubahan kebijakan pembangunan Indonesia, khususnya di bidang hortikultura. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri World Trade Organization (WTO) dan telah meratifikasnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Agreement Establishing The world Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional). Sengketa kasus hortikultura, hewan, dan produk hewan diatur Agreement of Agriculture (AoA), dan Dispute Settelement Understanding (DSU).
Pelaksanaan Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Telkom Dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram Saleh, Moh.; Fitrahadi, Khairus Febryan; Wardani, Nizia Kusuma
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.162

Abstract

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yakni regulasi terkait kemitraan usaha kecil dengan usaha besar, dan model kemitraan usaha kecil dan usaha besar dalam perspektif pemberdayaan usaha kecil. Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada dunia usaha, BUMN, dan masyarakat terkait berbagai kebijakan terkait model kemitraan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan terhadap konstruksi kebijakan kemitraan bagi pelaku usaha kecil, serta memberikan kontribusi pengembangan dalam ilmu hukum, terutama dalam bagian hukum bisnis atau hukum ekonomi, khususnya terkait usaha kecil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kelompok usaha bersama atau usaha kecil dalam mendapatkan informasi tentang berbagai konstruksi kebijakan kemitraan.
Penyuluhan Hukum Mengenai Kebijakan Standarisasi Di Bidang Perdagangan Dalam Rangka Mewujudkan Konsumen Cerdas Dan Mandiri Di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Saleh, Moh.; Fitrahadi, Khairus Febryan; Wardani, Nizia Kusuma
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.163

Abstract

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis beberapa permasalahan yang melibatkan konsumen terkait produk berbahaya dan obat-obatan terlarang. Rumusan masalah mencakup kurangnya sosialisasi kebijakan terkait, kurangnya pemahaman konsumen saat pembelian langsung, dan kebutuhan akan penyuluhan hukum terkait perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang cara mengenali produk berbahaya dan obat-obatan terlarang serta memahami kebijakan konsumen dalam menantikan regulasi terkait produk impor. Meskipun UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diundangkan, pemahaman konsumen masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi yang lebih spesifik terkait produk-produk tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik bagi pemerintah dan masyarakat terkait perlindungan konsumen terhadap produk berbahaya dan obat-obatan terlarang.
Perlindungan Hukum Bagi Petani Terdaftar Penerima KUR Pada Kasus KUR TANI Fiktif Di Kabupaten Lombok Timur Zahara, Annisa; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4227

Abstract

The distributor of Farmer's People's Business Credit (KUR TANI). Thisresearch uses a type of normative research with a statutory approach method(Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and caseapproach method (Case Approach) to describe the problem. Based on the resultsof the research and discussion, it was concluded that the forms of legal protectionfor registered farmers who receive KUR are divided into 2 (two), namelypreventive legal protection and repressive legal protection, and the provision ofsanctions or legal responsibility can be in the form of administrative sanctions,civil sanctions, and criminal sanctions. The procedure that farmers can carry outif their data is misused is to resolve disputes through litigation.Keywords: Credit; Fictitious; Legal protection
Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Mantika, Dwi Alivia Mantika; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4245

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan seperti apakah hambatan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dalam pekerjaan kontruksi. Pelaksanaan Kontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memproleh barang dan jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan. Tahap pelakasanaan kontrak dimulai pada saat terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) sampai dengan penghentian/ pemutusan kontrak. Pada pengadaan barang dan jasa sebagian maupun seluruh danaanya dibiayai oleh APBN/APBD.
Tanggungjawab Hukum PT.Telkom Terhadap Konsumen yang Berlangganan Wireless Fidelity (Wifi) (Studi Wilayah Telkom Mataram) Hamdayani, Muhamad Faziro; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3187

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara konsumen dan PT.Tekom dalam berlangganan Wireless Fidelity, dan juga untuk mengetahui dan menganalis tanggungjawab PT.Tekom terhadap konsumen Wireless Fidelity apabila terjadi gangguan internet. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang–Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT.Telkom kota Mataram masih kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu dibuatnya aturan tentang Perlindungan Konsumen yang memuat tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.  
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Pola Channeling Wulandari, Ni Kadek Sri; Wisudawan, I Gusti Agung; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2034

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling dan mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling sangatlah penting untuk dilakukan sebagai bentuk kepastian dan keamanan untuk melindungi konsumen sehingga menghindari terjadi penyelewengan dari pihak pelaku usaha serta apabila terjadi sengketa kepada kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan cara terstrukur dan terorganisir. Namun hal ini belum dilakukan secara optimal karena minimnya aturan dan tidak adanya pengaturan terkait dengan sejauh apa risiko yang ditanggung bank apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan maupun nasabah.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Vaksin Palsu Menurut Hukum Positif Indonesia Filham, Filham; Setiawan, Yudhi; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2035

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran vaksin palsu menurut hukum positif Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran vaksin palsu diatur dalam Pasal 8 dan 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 98, 197 dan 198 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 51 dan 79 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 58 dan 82 UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. Serta Pasal 83 dan 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Peran BPOM dengan cara Pre-Market and Post Market. Sementara, BBPOM Kota Mataram dilaksanakan dengan sidak sekali sebulan.
Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN. Bjw) Salim, Shafira; Sili, Eduardus Bayo; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2036

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan serta analisis dan pertimbangan hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere (Study Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bjw). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini disimpulkan bahwa kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere adalah kredit macet pada bank merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi. Dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere menyatakan demi hukum perbuatan Anselma Ana Meo (Tergugat) adalah Wanprestasi kepada Bank NTT Cabang Pembantu Aimere (Penggugat), serta menghukum Anselma Ana Meo (Tergugat) untuk membayar seluruh kewajiban tunggakan kredit serta harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Co-Authors Adilla Kustya Ulfa Aini, Ghina Awanis Linati Haziroh Bagus, Bagus Denhaq Damar, Haunan Fatmawati, Elia Resha Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra Filham, Filham Fitrahadi, Khairus Febryan Hamdayani, Muhamad Faziro Kusuma, Pradana Jati Lalu Achmad Fathoni Mantika, Dwi Alivia Mantika Moh. Saleh Muhammad Sood, Muhammad Mulyana, Septira Putri Raodah, Putri Salim, Shafira Sili, Eduardus Bayo Wisudawan , I Gusti Agung Wisudawan, I Gusti Agung Wulandari, Ni Kadek Sri Yudhi Setiawan Zahara, Annisa