Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

HUBUNGAN ANTARA PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP RENDAHNYA KEIKUTSERTAAN SUAMI MENJADI AKSEPTOR KB PRIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TALANG BETUTU PALEMBANG TAHUN 2017 Nelly Mariyam; Ria Oktaviani
Jurnal Kesehatan : Jurnal Ilmiah Multi Sciences Vol 10 No 02 (2020): JURNAL KESEHATAN: JURNAL ILMIAH MULTI SCIENCIES
Publisher : STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52395/jkjims.v10i02.296

Abstract

Partisipasi pria untuk mengikuti program KB masih rendah. Salah satunya disebabkan minimnya akses laki-laki terhadap perolehan informasi, pelayanan KB, dan kesehatan reproduksi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pekerjaan dan pendidikan terhadap rendahnya keikutsertaan suami menjadi akseptor KB pria di Wilayah Kerja Puskesmas Talang Betutu Palembang tahun 2017. Desain penelitian Kuantitatif bersifat Survei Analitik dengan pendekatan Cross Sectional, populasi pada penelitian ini adalah seluruh akseptor KB pria dari bulan Januari – Mei yang berjumlah 106 orang tercatat didalam Rekam Medik di Puskesmas Talang Betutu Palembang Tahun 2017, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling yang berjumlah 51 orang dan alat ukur yang digunakan adalah Cheklist. Analisis data meliputi univariat dan bivariat dengan menggunakan Chi-Square. Hasil uji statistik didapatkan bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan terhadap rendahnya keikutsertaan suami menjadi akseptor KB pria dengan p value 0,036, hubungan antara pendidikan terhadap rendahnya keikutsertaan suami menjadi akseptor KB pria dengan p value 0,006 Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Puskesmas Talang Betutu Palembang untuk meningkatkan penyuluhan kesehatan khususnya tentang Kontrasepsi Pria dan pentingnya ber-KB
ANALISIS PENGUJIAN DGA MENGGUNAKAN METODA CHROMATOGRAPHY GAS SEBAGAI INDIKASI KEGAGALAN MINYAK ISOLASI TRANSFORMATOR GI 150 KV KOTA BARU Ria Oktaviani; Yohannes M Simanjuntak; Danial -
Journal of Electrical Engineering, Energy, and Information Technology (J3EIT) Vol 8, No 2: Juli 2020
Publisher : Faculty of Engineering, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/j3eit.v8i2.42556

Abstract

Salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada gardu induk yaitu gagalnya isolasi peralatan akibat panas berlebihan pada transformator. Panas berlebihan biasanya ditimbulkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah beban lebih (overload). Terjadinya arus lebih pada transformator dapat memicu kenaikan temperatur pada minyak transformator yang bisa menyebabkan rusaknya isolasi minyak transformator. Untuk menjaga keandalan transformator perlu dilakukan suatu pengujian untuk mengetahui kondisi transformator secara dini. Metoda pengujian yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi transformator adalah pengujian minyak transformator dengan metoda DGA (Dissolved Gas Analysis) dengan standar IEC 60599-2007. Dalam metode DGA penelitian dilakukan dengan 3 metode interpretasi yaitu metode TDCG (Total Dissolved Combustible Gas), Key Gas dan metode Duval Triangle. Hasil dari percobaan yang dilakukan dengan metode TDCG yaitu 1678.02 ppm yang menunjukan transformator dalam kondisi 2 yang berarti nilai TDCG mulai tinggi. Sedangkan menggunakan metode Key Gas transformator terdeteksi mengalami Corona In Oil akibat tingginya konsentrasi gas H2 yaitu 97%. Dan pada metode Duval Triangle didapat nilai konsentrasi gas CH4  yaitu 100% yang berada di titik zona PD (Partial Discharges). Dari ketiga metode tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan transformator harus dilakukan secara bulanan dimana prosedur pengoperasiannya diperlukan ekstra hati-hati, melakukan analisa setiap gas dan menentukan pembebanan yang diijinkan pada transformator.
Akad Salam dalam Transaksi Tanah Pemakaman Perspektif Hukum Islam : Studi Desa Donggala Kab Kolaka Ria Oktaviani; Asni Asni; Musfikah Ilyas
Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): Lisyabab, Jurnal Studi Islam dan Sosial
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jurnallisyabab.v7i1.526

Abstract

This article aims to analyze the implementation of the salam contract in the practice of buying and selling cemetery land in Donggala Village, Kolaka Regency, from an Islamic legal perspective. The focus of this research includes the practice of the salam contract in the sale and purchase of cemetery land, the community's response to the payment system, and its compliance with the provisions of the salam contract in Islamic law. This article uses a qualitative method with a normative sharia and phenomenological approach. Data sources were obtained from adama figures, community leaders, village governments, landowners, and the local community. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation, while data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The article shows that: (1) The practice of salam contracts in the sale and purchase of burial plots in Donggal Village is carried out with an upfront payment system, but is not accompanied by clarity of location, land boundaries, and written documentation, (2) The public response to this payment system tends to be positive because it provides certainty and peace of mind for families in preparing burial plots, (3) The implementation of salam contracts in these transactions does not fully fulfill the pillars and requirements of salam contracts in Islamic law, especially regarding the clarity of the object of the contract, certainty of the time of use, and recording of the agreement, so that it still has the potential to contain elements of gharar. The implications of this research indicate the need for restructuring the payment system and management of burial plots to align with the principles of justice and welfare in Islamic law. In addition, guidelines for sharia-based burial management are needed as well as socialization regarding contracts and the importance of documenting agreements to protect community rights and prevent future conflicts.