Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum
Solihin, Rohmad Agus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby) Fitrianingrum, Fatimah Azzahra; Basri, Achmad Hasan; Solihin, Rohmad Agus
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 10 No 1 (2024): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v10i1.6725

Abstract

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pembagian harta bersama masing-masing mendapat bagian seperdua bagi duda maupun janda tak selamanya dapat dijadikan sumber acuan dan tak selamanya diikuti oleh pengadilan dalam memutus suatu perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus serta konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan menentukan fakta hukum, menghimpun sumber hukum, menganalisis masalah, menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum, dan membuat rekomendasi. Hasil penelitian menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor231/Pdt.G/2022/PTA. Sby mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI, hakim memutus perkara tersebut secara contra legem dengan alasan bahwa terjadi ketidakseimbangan kontribusi antara suami dan istri, hal ini diperkuat oleh teori keadilan Gustav Radbruch di mana urutan prioritas pertama keadilan, kepastian,dan terakhir finalitas, kemudian teori keadilan distributif Aristoteles yang menyatakan memberi hak seseorang sesuai dengan porsi kemampuan dan prestasinya, serta metode ijtihad istihsan yang menggunakan pertimbangan kemaslahatan khusus daripada dalil umum. Dan mengenai kriteria darurat perkara yang boleh diputus secara contra legem yaitu mempertimbangkan bahwa bilamana perkara tersebut ditolak akan menimbulkan mudharat yang lebih besar disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum
Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby) Fitrianingrum, Fatimah Azzahra; Basri, Achmad Hasan; Solihin, Rohmad Agus
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 10 No 1 (2024): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v10i1.6725

Abstract

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pembagian harta bersama masing-masing mendapat bagian seperdua bagi duda maupun janda tak selamanya dapat dijadikan sumber acuan dan tak selamanya diikuti oleh pengadilan dalam memutus suatu perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus serta konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan menentukan fakta hukum, menghimpun sumber hukum, menganalisis masalah, menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum, dan membuat rekomendasi. Hasil penelitian menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor231/Pdt.G/2022/PTA. Sby mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI, hakim memutus perkara tersebut secara contra legem dengan alasan bahwa terjadi ketidakseimbangan kontribusi antara suami dan istri, hal ini diperkuat oleh teori keadilan Gustav Radbruch di mana urutan prioritas pertama keadilan, kepastian,dan terakhir finalitas, kemudian teori keadilan distributif Aristoteles yang menyatakan memberi hak seseorang sesuai dengan porsi kemampuan dan prestasinya, serta metode ijtihad istihsan yang menggunakan pertimbangan kemaslahatan khusus daripada dalil umum. Dan mengenai kriteria darurat perkara yang boleh diputus secara contra legem yaitu mempertimbangkan bahwa bilamana perkara tersebut ditolak akan menimbulkan mudharat yang lebih besar disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum
Community, Court, and Conciliation: Designing a Hybrid Mediation Model for Islamic Divorce Adjudication Solihin, Rohmad Agus; Fauzi, Imron
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 59 No 2 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v59i2.1619

Abstract

The appointment of a hakam, an individual who mediates disputes, in divorce proceedings constitutes a crucial mechanism for advancing justice and reconciliation within both Islamic law and the Indonesian judicial system. This study offers a comparative analysis of two predominant hakam models in Jember Regency: the formal-institutional approach utilized by the Religious Court and the communal-cultural approach practiced by community leaders or local religious figures (Kiai). Employing a qualitative case study methodology, the research draws on data collected through in-depth interviews with ten purposively selected participants, including judges, mediators, religious leaders, community elders, and divorced individuals, supplemented by direct observation and document analysis. The findings reveal that the formal-institutional model ensures legal certainty through standardized mediation procedures; however, it often overlooks the social and cultural dimensions of marital conflict. Conversely, the communal-cultural model emphasizes empathy, religious authority, and contextual harmony but lacks binding legal authority and enforceability. This study underscores the potential for synergy between formal legal mechanisms and socio-cultural practices. It contributes to the literature by proposing a hybrid hakam framework that integrates procedural justice with cultural responsiveness, demonstrating how the convergence of legal formalism and communal concern can enhance the effectiveness, fairness, and cultural relevance of Islamic divorce resolution in Indonesia.
Co-Authors Achmad Hasan Basri Fitrianingrum, Fatimah Azzahra Imron Fauzi