Garuda - Garba Rujukan Digital

PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM ANGSURAN DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Achmad Hasan Basri; Rumawi Rumawi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini mengkaji konstruksi hukum perjanjian jual beli dengan sistem angsuran, yang menghasilkan tindak lanjut perjanjian jaminan fidusia dan mekanisme pelaksanaan eksekusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 diterbitkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan studi banding. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum perjanjian jual beli dengan sistem angsuran merupakan kerangka konseptual yang berlaku untuk dua peristiwa hukum, pertama yaitu jual beli dan kedua adalah hutang piutang, yang biasa dikenal dengan perjanjian jual beli dengan system angsuran. Selanjutnya, perjanjian fidusia merupakan perjanjian lanjutan dimana pemberi fidusia menjaminkan barangnya. Sebagaimana pelunasan utang apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari, serta pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, tidak dapat segera dilakukan oleh kreditur setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang pelanggaran perjanjian kontrak diatur terlebih dahulu dalam perjanjian dan jika debitur tidak bersedia menyerahkan jaminan secara sukarela. Dengan demikian, proses hukum yang dilakukan dan berlaku sama dengan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, eksekusi jaminan fidusia harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan negeri. Tindak lanjut regulasi mengenai teknis pelelangan juga perlu diatur agar tidak terjadi kekosongan hukum. This paper examines the legal construction of a sale and purchases agreement with an installment system that results in a follow-up to a fiduciary guarantee agreement and its implementation mechanism after the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019 was issued. This study employs a normative legal research method with a legal approach and comparative study. The results show that the legal construction of a sale and purchase agreement with an installment system is a conceptual framework that applies to two legal events, namely buying and selling and accounts payable, which is commonly known as an installment sale and purchase agreement. Furthermore, a fiduciary agreement is an additional agreement where the fiduciary giver guarantees the goods. As for debt repayment in the event of default in the future, as well as the implementation of fiduciary guarantees, creditors cannot immediately do so after the enactment of the Constitutional Court Decision as referred to in Article 15 paragraphs (2) and (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which is considered contradicting to the 1945 Constitution and has no binding legal force, as long as the violation of the contract agreement is regulated in advance in the agreement and if the debtor is not willing to submit collateral voluntarily. Thus, the legal process carried out and applied is the same as carrying out a court decision with permanent legal force. In other words, the execution of fiduciary guarantees must first be submitted to the district court. Further regulations related to technical tenders also need to be regulated so that there is no legal vacuum.

Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia Nury Khoiril Jamil; Achmad Hasan Basri; Urmawan Sutopo
Acta Comitas Vol 7 No 02 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i02.p2

The objective of this paper is to examine the legal certainty of the Memorandum of Understanding during Covid-19 pandemic in the treaty law which applies in Indonesia. In addition, it is also to find out the resolution of disputes when one of the parties breaks a promise. The study used normative juridical methods with law enforcement approaches, law concept analysis and case aprroach. The results of this study are the position of the MoU during the pandemic requires an observation of the substance contained in the MoU. If a MoU contains an element of material financial loss, if the performance is not fulfilled, it is punishable. If the parties disprove it, the MoU has already been established as a contract agreement based on Articles 1338 and 1320 of the Civil Code. In the other word means while it is not explicitly stated as a contract, but based on the de facto theory (implied in fact) the MoU would be categorized as a contract. While the MoU only regulates the basic provisions that emphasize the moral burden than the current pandemic situation. So, depart from it, when the law is not explicitly set about the MoU, at that time a judge must explore and identify the law. It can be found by investigating legal values ??that arise in society by adjusting to current circumstances, especially the pandemic situation through interpretation to build legal constructions that can fill legal voids which may later become jurisprudence.

Tanggungjawab Atas Beban Risiko Pemilik Kapal Yang Karam Karena Kecelakaan Dalam Pelayaran di Laut Indonesia Hendra Yulis Priyanto; Achmad Hasan Basri; Muchamad Huzaeni
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p03

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji terkait terbentuknya ikatan hukum antara para pihak dalam penyelengaraan pelayaran dan tanggung jawab beban risiko bagi pemilik kapal atas penyingkiran kerangka kapal yang karam akibat kecelakaan dalam pelayaran di laut Indonesia. Kajian ini mamanfaatkan bentuk penelitian normatif yang memanfaatkan pendekatan melalui Undang-Undang, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian terbentuknya ikatan hukum dalam penyelenggaraan angkutan melalui laut terdiri dari dua pertama bersifat privat atau perdata menjadikan pondasi norma bagi pihak pada janji angkutan yang lahir dari kesepakatan. Kedua bersifat umum merupakan sandaran hukum yang berlaku dan bermanfaat bagi semua komponen yang terkait pada penyelenggaraan angkutan laut akan terikat berdasarkan hukum yang menyangkut kepentingan umum. Pembagian beban risiko dapat dilakukan melalui risk retention, risk sharing dan risk transfer. Bagi pemilik kapal yang tidak mengalihkan tanggung jawabnya atas penyingkiran badan kapal yang karam akibat kecelakaan dalam pelayaran di laut Indonesia dapat dimintai pertanggung jawaban secara mutlak akibat melanggar hukum berdasarkan beban risiko yang ditanggung sendiri (risk retention).

Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Sutopo, Umarwan; Basri, Achmad Hasan
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162

Tulisan ini mengkaji tentang relasi agama dan Negara serta relevansi hubungan tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kaitannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normative dengan pendekatan pendekatan konseptual dan pendekatan melalui Al Qur’an, Hadis, Ijma’ dan Kiyas serta perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Islam dan negara keduanya merupakan hal berbeda, pertama adalah agama yang bersifat transendental dan suci sedang yang kedua adalah hasil peradaban manusia dalam pengaturan hubungan sesama manusia. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat semacam dialektika yang unik, dimana para ulama dan cendekiawan berpandangan bahwa keduanya memiliki relasi yang kuat tidak hanya berasal dari kesimpulan ulama kontemporer, melainkan memiliki sejarah panjang sejak zaman kenabian Muhammad SAW. Di Indonesia, relasi keduanya tampak dalam sejarah negara ini, pertentangan pemikiran tokoh agamawan dan nasionalis muslim di awal-awal kemerdekaan maupun kontak bersenjata mewarnai bukti relasi keduanya. Namun demikian, pada akhirnya, mayoritas muslim tidak memandang bahwa agama (islam) dan negara tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru perlu dielaborasikan dalam perpaduan yang cantik. Islam bisa dijadikan sebagai landasan spirit yang suci dalam penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan. Lahirnya kementrian agama, Peradilan agama, UU Pernikahan, maupun perda-perda syariah adalah bentuk-bentuk relasi yang relevan antara agama dan negara di Indonesia.This paper examines the relationship between religion and the state and the relevance of these relationships in the life of the nation and state, as well as their relation in Indonesia. This study uses a descriptive normative research method with a conceptual approach and an approach through the Qur'an, Hadith, Ijma' and Kiyas as well as legislation. The research findings show that Islam and the state are two different things, the first is a religion that is transcendental and sacred while the second is the result of human civilization in regulating human relations. However, in its development there is a unique kind of dialectic, where the scholars and scholars are of the view that the two have a strong relationship not only from the conclusions of contemporary scholars, but also having a long history since the time of the prophethood of Muhammad SAW. In Indonesia, the relationship between the two is evident in the history of this country, the conflicting thoughts of religious figures and Muslim nationalists in the early days of independence and armed contact coloring the evidence of their relationship. However, in the end, the majority of Muslims do not see that religion (Islam) and the state do not need to be contradicted. Both actually need to be elaborated in a beautiful combination. Islam can be used as the basis of a holy spirit in the administration of power or government. The birth of the Ministry of Religion, the Religious Courts, the Marriage Law, as well as Sharia Regional Regulations are forms of relevant relations between religion and the state in Indonesia.

Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby) Fitrianingrum, Fatimah Azzahra; Basri, Achmad Hasan; Solihin, Rohmad Agus
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 10 No 1 (2024): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v10i1.6725

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pembagian harta bersama masing-masing mendapat bagian seperdua bagi duda maupun janda tak selamanya dapat dijadikan sumber acuan dan tak selamanya diikuti oleh pengadilan dalam memutus suatu perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus serta konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan menentukan fakta hukum, menghimpun sumber hukum, menganalisis masalah, menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum, dan membuat rekomendasi. Hasil penelitian menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor231/Pdt.G/2022/PTA. Sby mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI, hakim memutus perkara tersebut secara contra legem dengan alasan bahwa terjadi ketidakseimbangan kontribusi antara suami dan istri, hal ini diperkuat oleh teori keadilan Gustav Radbruch di mana urutan prioritas pertama keadilan, kepastian,dan terakhir finalitas, kemudian teori keadilan distributif Aristoteles yang menyatakan memberi hak seseorang sesuai dengan porsi kemampuan dan prestasinya, serta metode ijtihad istihsan yang menggunakan pertimbangan kemaslahatan khusus daripada dalil umum. Dan mengenai kriteria darurat perkara yang boleh diputus secara contra legem yaitu mempertimbangkan bahwa bilamana perkara tersebut ditolak akan menimbulkan mudharat yang lebih besar disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum

Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam Basri, Achmad Hasan
Indonesian Journal of Islamic Law Vol. 2 No. 2 (2019): Indonesia Journal of Islamic Law
Publisher : Postgraduate Programme of UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/ijil.v2i2.606

Abstrack: Modern technology, such as computers and mobile phones, has been widely utilized for its practicality as a tool to help facilitate people to do trade transaction for example. Furthermore, in this digital age, a myriad of virtual transactions have made use of electronic media which enables each party to get involved in the limitless and borderless business. For their security purposes, people use social media to keep their transaction in their account as evidence that they have carried out such online trading to anticipate any breach of contract and other legal issues. Electronic documents are included as legal evidence according to Law No. 11/2008 on information and electronic transactions, thus, it is necessary to analyze them regarding the use of electronic documents as evidence in Indonesian civil law, to find out what criteria that can be referred to make electronic documents as evidence in civil law, and to figure out the position of electronic documents as evidence in civil law reform in Indonesia. The present study is a normative juridical research method that refers to the legal norms and regulations as well as the court decisions and the living norms that develop in society. The research revealed that the use of electronic media can become evidence yet it cannot be used as stand-alone evidence. It must be determined by various components in it such as the need for expert witnesses and the interpretation of judges. Therefore, the present research expects to contribute theoretically in the field of law through which the use of electronic media will be no longer a legal problem and can continue to be used as evidence by the public.

Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters Huzaeni, Muchamad; Basri, Achmad Hasan
Indonesian Journal of Law and Society Vol 4 No 1 (2023): International Business and Crimes in Modern Society
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ijls.v4i1.38415

Tujuan dari tulisan ini adalah mengkaji kebijakan legislatif yang mengatur tindak pidana pencemaran di perairan Indonesia berdasarkan UU PPLH dan UU Perkapalan serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran di perairan Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penegakan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian tersebut merupakan kebijakan legislatif tentang pencemaran di perairan yang diatur dalam UU PPLH dengan UU Perkapalan, telah terjadi ketidakselarasan norma terkait tindak pidana pencemaran di perairan yang dilakukan oleh operasional kapal, ketentuan hukuman pidana atau denda yang berbeda sehingga dalam penerapannya menjadi multitafsir dan akan berdampak pada ketidakpastian. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran di perairan dapat diterapkan berdasarkan UU Perkapalan. Terhadap awak kapal yang lalai melakukan pencegahan mengikuti Pasal 324 jo 227 UU Pelayaran. Terhadap kapten, apabila berkaitan dengan pengoperasian kapal di luar ketentuan, serta terhadap siapapun yang berada di dalam kapal yang tidak membutuhkan perintah kapten atau awak kapal yang diilustrasikan oleh Pasal 325 jo 229 UU Pelayaran.

The Prospects of Islamic Economics in the Era of Prabowo-Gibran Leadership Basri, Achmad Hasan; Maghfiroh, Anisatul; Muslih, Imam; Cholili, Azwar; Muttaqin, Muh. Syaukin; Arifin, Ali
Journal of Business Improvement Vol 1 No 2 (2024): Edisi II, Juni 2024
Publisher : Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze in depth the prospects of the Islamic economy in Indonesia during the Prabowo-Gibran leadership era, identify the opportunities and challenges faced, and formulate strategy recommendations to encourage comprehensive and sustainable Islamic economic growth. Using a qualitative approach through literature study, this study collects and analyzes various related literature sources, such as books, journals, research reports, and other relevant written sources. This research also examines Prabowo-Gibran's vision, mission, and work program related to the development of the Islamic economy in Indonesia. The results showed that the Prabowo-Gibran leadership era had great opportunities in the development of the Islamic banking and finance industry, the Islamic economic sector in the fields of trade, halal tourism, and MSMEs, as well as increasing public literacy and education about the Islamic economy. Supportive regulations and policies, financing, and Islamic economic diplomacy in the global arena are also important prospects in this era. However, the main challenges faced include the availability of competent human resources, competition with conventional economic systems, and harmonization of policies between the center and the regions. This research provides recommendations for strategies that can be applied by the Prabowo-Gibran administration to optimize opportunities and overcome challenges in the development of the Islamic economy in Indonesia

Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh LKPP Hasan Basri, Achmad; Kholis, Nur; Rato, Dominikus; Arundhati, Gautama Budi
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4051

This study aims to examine the characteristics of the PBJP dispute settlement conducted by LKPP, as well as legal certainty and the ideal concept of PBJP dispute settlement by LKPP in the future. The method utilized by this study is a normative legal review using a legal regulatory approach that examines a rule of norms and a case approach that is linear with the issues to be resolved. The results of this study show that the characteristics of dispute resolution through mediation and arbitration by an independent and professional LKPP, as well as the adoption of technology in dispute resolution can increase efficiency and transparency in procurement in accordance with the culture of deliberation in Indonesia. The regulation of dispute resolution by LKPP has not provided legal certainty, because the provisions related to dispute resolution that are excluded are contrary to higher regulations and the principles of the agreement, thus not providing legal certainty for the parties. The ideal concept of PBJP dispute resolution in Indonesia can combine local wisdom with technological developments to provide more effective and credible solutions. This will improve the efficiency and transparency of the procurement process, ensure dispute resolution is in line with local culture and values, and provide the desired legal certainty. ABSTRAK Penelitian ini mencoba untuk melihat karakteristik penyelesaian sengketa PBJP yang dilakukan oleh LKPP, serta kepastian hukum dan konsep ideal penyelesaian sengketa PBJP oleh LKPP kedepan. Metode yang dimanfaatkan oleh kajian ini berupa penelaahan hukum normatif dengan memakai pendekatan peraturan yang legal yang menelaah suatu aturan norma serta pendekatan kasus yang linier dengan isu yang akan dipecahkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Karakteristik penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase oleh LKPP yang independen dan profesional, serta adopsi teknologi dalam penyelesaian sengketa dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan sesuai dengan budaya musyawarah di Indonesia. Pengaturan penyelesaian sengketa oleh LKPP belum memberikan kepastian hukum, karena ketentuan terkait penyelesaian sengketa yang dikecualikan kontrdiktif dengan peraturan di atasnya dan asas-asas perjanjian, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Konsep ideal penyelesaian sengketa PBJP di Indonesia dapat mengkombinasikan kearifan lokal dengan perkembangan teknologi untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan kredibel. Ini akan meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan, memastikan penyelesaian sengketa sesuai dengan budaya dan nilai-nilai lokal, serta memberikan kepastian hukum yang diinginkan. Kata Kunci: Karakteristik, penyelesaian sengketa; PBJP; LKPP

Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby) Fitrianingrum, Fatimah Azzahra; Basri, Achmad Hasan; Solihin, Rohmad Agus
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 10 No 1 (2024): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v10i1.6725

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pembagian harta bersama masing-masing mendapat bagian seperdua bagi duda maupun janda tak selamanya dapat dijadikan sumber acuan dan tak selamanya diikuti oleh pengadilan dalam memutus suatu perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus serta konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan menentukan fakta hukum, menghimpun sumber hukum, menganalisis masalah, menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum, dan membuat rekomendasi. Hasil penelitian menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor231/Pdt.G/2022/PTA. Sby mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI, hakim memutus perkara tersebut secara contra legem dengan alasan bahwa terjadi ketidakseimbangan kontribusi antara suami dan istri, hal ini diperkuat oleh teori keadilan Gustav Radbruch di mana urutan prioritas pertama keadilan, kepastian,dan terakhir finalitas, kemudian teori keadilan distributif Aristoteles yang menyatakan memberi hak seseorang sesuai dengan porsi kemampuan dan prestasinya, serta metode ijtihad istihsan yang menggunakan pertimbangan kemaslahatan khusus daripada dalil umum. Dan mengenai kriteria darurat perkara yang boleh diputus secara contra legem yaitu mempertimbangkan bahwa bilamana perkara tersebut ditolak akan menimbulkan mudharat yang lebih besar disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search