Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Widya Yuridika Mulawarman Law Review
Lahae, Kahar
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba/The Community Legal Awareness in Implementing Fishermen's Insurance Policies in Bulukumba Regency Dahlan, Nurul Khasanah; Patitting, Farida; Lahae, Kahar
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10072

Abstract

Abstract:Fishermen are one of the high risk occupations. The protection of this work sometimes escapes the government's attention. This study aims to describe the application of legal protection to fishermen in Bulukumba Regency, South Sulawesi. This article is based on doctrinal law research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the protection of fishermen in Bulukumba district has been carried out using an insurance system since 2016. The insurance premium is borne by the local government which has been budgeted through the Regional Revenue and Expenditure Budget. The obstacle to the implementation of this policy is the legal culture of the people who are reluctant to enroll in programs implemented by the government. In addition, the lack of socialization to the community is also a driving force for weakening public legal awareness of the urgency of self-insurance when carrying out activities at sea.Keywords: Fishermen, Insurance, legal awareness.Abstrak:Nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi. Perlindungan terhadap pekerjaan ini terkadang nyaris luput dari perhatian pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan penerapan perlindungan hukum terhadap nelayan di Kabupaten Bulukumba Sulawesi selatan. Artikel ini berdasarkan Penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan nelayan di kabupaten Bulukumba dilakukan menggunakan sistem asuransi sejak tahun 2016. Premi asuransi ditanggung oleh pemerintah daerah yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hambatan pelaksanaan kebijakan ini adalah budaya hukum masyarakat yang enggan mendaftarkan diri dalam program yang dilaksanakan pemerintah. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi pendorong melemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap urgensi asuransi diri saat melaksanakan aktifitas di laut.Kata Kunci: Nelayan, Asuransi, kesadaran hukum.
Eksistensi Tanah Ulayat Suku Bunggu di Provinsi Sulawesi Barat M, Herianto; Lahae, Kahar; Arisaputra, Muhammad Ilham
Widya Yuridika Vol 7, No 2 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i2.5012

Abstract

This research aims to analyze the regulation of the use of the customary land of the Bunggu Tribe Customary Law Community in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province and to analyze the role of the Regional Government of Pasangkayu Regency in terms of recognizing and protecting the customary land of the Bunggu Tribe Customary Law Community. This research is an empirical type of research, the location of this research was carried out in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province. The results of the research show that the regulation of the use of the customary land of the Bunggu Tribe Customary Law Community in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province, is still being regulated using customary mechanisms, meaning that every person who owns or will manage land must have the knowledge of the traditional stakeholders. And the role of the Regional Government of Pasangkayu Regency in terms of recognizing and protecting the customary land of the Bunggu Tribe Traditional Law Community in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province, is only limited to recognizing the existence of the Bunggu Tribe culturally and customarily, not yet providing legal or regulatory recognition through Regional Regulations ( Regional Regulation).
Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan Arung Labi, Joshua Melvin; Susyanti Nur, Sri; Lahae, Kahar
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 6 No 1: Mulawarman Law Review - June 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i1.525

Abstract

Tanah Tongkonan merupakan bentuk perwujudan tanah milik masyarakat hukum adat yang ikut serta dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL), hal berikut menunjukan sangatb bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang memiliki isi mengenai Pendaftaran Tanah. Penelitian yang dilaksanakan bertujuan dalam menganalisis bentuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah tongkonan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris, dengan menganalisis data yang terkumpul dengan sarana wawancara dan studi kepustakaan. Tinjauan mengenai hasil yang didapat pada penelitian ini memberikan petunjuk bahwa, apabila tanah tongkonan di daftarkan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) akan menimbulkan berbagai permasalahan terutama yang berwenang sebagai pemegang sertifikat hak atas tanah tongkonan, dan kemudian pemberian hak melalui penerbitan sertifikat bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).
Co-Authors Arung Labi, Joshua Melvin Dahlan, Nurul Khasanah M, Herianto Muhammad Ilham Arisaputra, Muhammad Ilham Patitting, Farida Susyanti Nur, Sri