Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba/The Community Legal Awareness in Implementing Fishermen's Insurance Policies in Bulukumba Regency Dahlan, Nurul Khasanah; Patitting, Farida; Lahae, Kahar
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10072

Abstract

Abstract:Fishermen are one of the high risk occupations. The protection of this work sometimes escapes the government's attention. This study aims to describe the application of legal protection to fishermen in Bulukumba Regency, South Sulawesi. This article is based on doctrinal law research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the protection of fishermen in Bulukumba district has been carried out using an insurance system since 2016. The insurance premium is borne by the local government which has been budgeted through the Regional Revenue and Expenditure Budget. The obstacle to the implementation of this policy is the legal culture of the people who are reluctant to enroll in programs implemented by the government. In addition, the lack of socialization to the community is also a driving force for weakening public legal awareness of the urgency of self-insurance when carrying out activities at sea.Keywords: Fishermen, Insurance, legal awareness.Abstrak:Nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi. Perlindungan terhadap pekerjaan ini terkadang nyaris luput dari perhatian pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan penerapan perlindungan hukum terhadap nelayan di Kabupaten Bulukumba Sulawesi selatan. Artikel ini berdasarkan Penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan nelayan di kabupaten Bulukumba dilakukan menggunakan sistem asuransi sejak tahun 2016. Premi asuransi ditanggung oleh pemerintah daerah yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hambatan pelaksanaan kebijakan ini adalah budaya hukum masyarakat yang enggan mendaftarkan diri dalam program yang dilaksanakan pemerintah. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi pendorong melemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap urgensi asuransi diri saat melaksanakan aktifitas di laut.Kata Kunci: Nelayan, Asuransi, kesadaran hukum.
Eksistensi Tanah Ulayat Suku Bunggu di Provinsi Sulawesi Barat M, Herianto; Lahae, Kahar; Arisaputra, Muhammad Ilham
Widya Yuridika Vol 7, No 2 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i2.5012

Abstract

This research aims to analyze the regulation of the use of the customary land of the Bunggu Tribe Customary Law Community in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province and to analyze the role of the Regional Government of Pasangkayu Regency in terms of recognizing and protecting the customary land of the Bunggu Tribe Customary Law Community. This research is an empirical type of research, the location of this research was carried out in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province. The results of the research show that the regulation of the use of the customary land of the Bunggu Tribe Customary Law Community in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province, is still being regulated using customary mechanisms, meaning that every person who owns or will manage land must have the knowledge of the traditional stakeholders. And the role of the Regional Government of Pasangkayu Regency in terms of recognizing and protecting the customary land of the Bunggu Tribe Traditional Law Community in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province, is only limited to recognizing the existence of the Bunggu Tribe culturally and customarily, not yet providing legal or regulatory recognition through Regional Regulations ( Regional Regulation).
Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan Arung Labi, Joshua Melvin; Susyanti Nur, Sri; Lahae, Kahar
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 6 No 1: Mulawarman Law Review - June 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i1.525

Abstract

Tanah Tongkonan merupakan bentuk perwujudan tanah milik masyarakat hukum adat yang ikut serta dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL), hal berikut menunjukan sangatb bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang memiliki isi mengenai Pendaftaran Tanah. Penelitian yang dilaksanakan bertujuan dalam menganalisis bentuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah tongkonan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris, dengan menganalisis data yang terkumpul dengan sarana wawancara dan studi kepustakaan. Tinjauan mengenai hasil yang didapat pada penelitian ini memberikan petunjuk bahwa, apabila tanah tongkonan di daftarkan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) akan menimbulkan berbagai permasalahan terutama yang berwenang sebagai pemegang sertifikat hak atas tanah tongkonan, dan kemudian pemberian hak melalui penerbitan sertifikat bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).
EFEKTIVITAS TERHADAP PELAKSANAAN PENGATURAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Ansari, Muhammad. Nur; Bachri, Syamsul; Lahae, Kahar
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 2 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i2.863

Abstract

Penulisan ini dilakukan berdasarkan pada permasalahan tentang lahan pertanian pangan memiliki fungsi strategis secara sosial, ekonomi dan religius bagi masyarakat Indonesia yang agraris. Namun karena kebutuhan terhadap lahan-lahan baru serta luas lahan yang terbatas serta laju pertumbuhan penduduk  yang memerlukan  lahan,  alih  fungsi  lahan tidak  dapat dihindari. Alih fungsi lahan bila  tidak  diantisipasi  akan mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan petani dan  masyarakat. Karena itu,  akan ditelaah lebih lanjut mengenai perlunya perlindungan hukum bagi lahan pertanian pangan yang ada menjadi lahan pertanian abadi dalam kebijakan negara mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Melalui penelitian normative dengan pendekatan dan pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  hasil penelitian menunjukan  bahwa Bagi masyarakat sebagai tambahan pengetahuan   bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional,lahan pertaniannya harus dipertahankan.Bagi pemerintah untuk menyusun program dan kebijakan  terkait  dengan   perlindungan   lahan   pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sinjai. Pemerintah Daerah perlu  menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya diderivasi ke dalam Peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar alih fungsi lahan dapat dicegah dan lahan pertanian pangan dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.