Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)
Setiawan, Wahyu Beny Mukti
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
UPAYA REGULASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGHADAPI SERANGAN SIBER (CYBER ATTACK) GUNA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Setiawan, Wahyu Beny Mukti; Churniawan, Erifendi; Faried, Femmy Silaswaty
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2773

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan UU ITE dan Upaya Regulasi dalam menghadapi Serangan Siber. Saat ini, teknologi berkembang dengan begitu pesat,oleh karena itu, perlunya diadakannya perlindungan terhadap para pengguna IT saat ini agar para pengguna selalu merasa dilindungi oleh Hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif, Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan penafsiran Gramatikal dan penafsiran Sistematis. Pemberlakuan UU ITE merupakan hukum siber pertama di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mencegah kejahatan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi bagi penggunanya. Undang-undang khusus tentang kejahatan siber merupakan salah satu kebijakan kriminalisasi kejahatan siber yang ideal di Indonesia yang memuat aturan umum yang berlaku untuk semua kejahatan yang berlaku di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan yang terkait dengan kerahasiaan data atau sistem di komputer. Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam suatu negara. Dalam hal ini, POLRI sebagai penegak hukum yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber.
Evaluating the Implementation of Suicide Prevention Policy in Gunungkidul Regency: A Van Meter and Van Horn Model Analysis Tyas, Lintang Ciptaning; Setiawan, Wahyu Beny Mukti
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 5 No. 2 (2026): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v5i2.2199

Abstract

Suicide in Gunungkidul Regency is a persistent public policy problem, affected by institutional and socio-cultural factors. This study measures the implementation of the suicide prevention policy contained in Regulation No. 18 of 2022 using Van Meter and Van Horn. Using a qualitative approach, through interviews, observations, and document analysis. The results show that policy implementation remains suboptimal, not only due to a separate constraint but also due to the interaction of weak operational standards, resource constraints, fragmented interorganizational communication, and socio-cultural barriers. The model highlights systemic gaps, including the lack of a localized Regional Action Plan, an imbalance in resource allocation between curative and preventive services, and inadequate cross-sectoral coordination. Additionally, the stigma surrounding mental health and the persistence of the Pulung Gantung myth further hinder early detection and community engagement. This study contributes by illustrating how the interaction between institutional capacity and the local socio-cultural context affects policy outcomes in a decentralized setting. Enhancing context-specific policy instruments and aligning cross-sectoral coordination are crucial for improving implementation effectiveness.
Co-Authors Churniawan, Erifendi Femmy Silaswaty Faried, Femmy Silaswaty Tyas, Lintang Ciptaning