Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Penumpang PT. MRT Jakarta Ditinjau Dari Peraturan Perundang Undangan Churniawan, Erifendi; handoko, handoko; darmawan, endras setiyo
Indonesian Railway Journal Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Perkeretaapian Indonesia Volume 3 Nomer 2 Tahun 2019
Publisher : Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.106 KB)

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk menegtahui apakah Undang Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan MRT Jakarta. Selain hal tersebut juga untuk mengetahui sejauhmana MRT Jakarta dalam menangani gangguan dalam operasional yang menyebabkan kerugian pada penumpang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis bahan hukum yang adalah bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang kumpulkan yaitu: studi kepustakaan (library research) dan cyber media. Dalam menganalisis bahan hukum ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa Undang Undang perlindungan konsumen telah memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan MRT Jakarta. Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku dalam ketentuan yang diuraikan pada peraturan tersebut adalah kewajiban dari instansi penyelenggara perkeretaapian yaitu PT. MRT Jakarta apabila terjadi gangguan adalah melakukan evakuasi, pengembalian biaya (refund) dan melakukan pengamanan perlatan sesuai dengan aspek keamanan dan keselamatan.
Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Penumpang PT. MRT Jakarta Ditinjau Dari Peraturan Perundang Undangan Churniawan, Erifendi; handoko, handoko; darmawan, endras setiyo
Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Perkeretaapian Indonesia Volume 3 Nomer 2 Tahun 2019
Publisher : Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37367/jpi.v3i2.116

Abstract

This study aims to determine whether the Consumer Protection Act has provided legal protection for users of Jakarta MRT transportation services. Besides that, it is also to find out how far the MRT Jakarta is in handling operational disruptions that cause harm to passengers. This research is a descriptive normative legal research. This research uses a qualitative approach. Types of legal materials that are secondary legal materials. In this research, the techniques of collecting legal materials are collected namely: library research and cyber media. In analyzing this legal material the writer uses descriptive qualitative methods. Based on the research, it was obtained that the Consumer Protection Act has provided legal protection for Jakarta MRT transport passengers. The Consumer Protection Act that applies in the provisions described in the regulation is the obligation of the railroad implementing agency namely PT. MRT Jakarta in the event of an interruption is evacuating, refunding and securing equipment in accordance with security and safety aspects.
Analisis Respon Penumpang Terhadap Penerapan New Normal pada Layanan Kereta Api Jarak Jauh di Pulau Jawa ,, handoko; Churniawan, Erifendi; Rozak, Fadly
Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Perkeretaapian Indonesia Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37367/jpi.v5i1.127

Abstract

RINGKASAN Sejak merebaknya virus corona di indonesia awal tahun 2020 telah membawa dampak yang signifikan pada transportasi kereta api. Jumlah penumpang kereta api mengalami penurunan sebagai akibat dari himbauan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. PT KAI juga telah membatasi okupansi atau jumlah penumpang hingga 50% dari kapasitas yang seharusnya. Tingkat okupansi tersebut disesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 serta Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 4 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Penerapan protocol Kesehatan pada penumoang Kereta Api berdampak pada semakin lamanya waktu boarding karena pengecekan dokumen-dokumen kelengkapan yang diperlukan seperti surat hasil rapid test maupun hasil swab. Pemeriksaan terhadap suhu badan pun juga dilakukan kepada setiap penumpang yang akan naik kereta. Tentunya hal ini menambah prosedur bagi penumpang saat akan naik kereta. Pemakaina masker dan menjaga jarak juga diterapkan selama dalam perjalanan, bahkan selama perjalanan penumpang dilarang berbicara dengan penumpang lainnya. Berdasarkan permasalahan diatas maka perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui respon penumpang terkait dengan penerapan protocol Kesehatan selama mas pandemic covid 19. Respon penumoang ini bisa dijadikan referensi bagi pihak operator kereta api dalam mengambil kebijakan pelayanan agar para penumpang tetap bisa merasa terlayani dengan sebaik mungkin. Hasil dari penelitian bahwa penumpang setuju dengan penerapan protocol Kesehatan yang dilakukan oleh PT. KAI meliputi :penumpang menyatakan sangat setuju dengan prosedur pemesanan tiket kereta api yang ditetapkan oleh KAI, penumpang menyatakan sangat setuju dengan prosedur sebelum dan sesudah boarding serta selama perjalanan di kereta api yang ditetapkan oleh KAI, penumpang menyatakan sangat setuju dengan prosedur penanganan kebersihan dan penyediaan fasilitas kebersihan di stasiun dan di kereta api yang ditetapkan oleh KAI, penumpang menyatakan sangat setuju dengan persyaratan surat bebas Covid-19 yang ditetapkan oleh KAI, penumpang cenderung memilih alternatif okupansi penumpang mengurangi jumlah penumpang dengan menaikkan harga tiket.
Dinamika Money Politics di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa Churniawan, Erifendi
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v4i2.10410

Abstract

Praktik money politics di Indonesia sudah menjadi fenomena meluas dalam pesta demokrasi seperti Pilkada dan Pileg meski secara normatif dilarang oleh undang-undang. Lemahnya penegakan hukum dan ketimpangan relasi kuasa antara elit politik dengan masyarakat kelas bawah turut melanggengkan budaya politik uang di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik money politics di Indonesia ditinjau dari perspektif relasi kuasa antara elit politik dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif kualitatif untuk merumuskan kesimpulan. Hasil penelitian memaparkan bahwa praktik money politics  mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara elite politik dan masyarakat, di mana elite politik menggunakan uang sebagai sumber daya politik untuk mempertahankan dominasi dan status quo. Sementara itu, kondisi rentan secara ekonomi dan minimnya akses politik rakyat pemilih kerap dimanfaatkan elite politik melalui politik uang. Hal ini dipicu oleh lemahnya sistem demokrasi, penegakan hukum, transparansi aturan pendanaan parpol, serta budaya pragmatis masyarakat yang memandang politik uang sebagai hal biasa. Faktor-faktor tersebut secara interkoneksi menciptakan ekosistem yang subur bagi praktik money politics.
PENERAPAN METODE HIRADC DALAM PENGENDALIAN RISIKO KECELAKAAN KERJA PEMERIKSAAN HARIAN SARANA LRT SUMATERA SELATAN Ramadhani, Muh Rizki; Handoko; Churniawan, Erifendi
Berkala Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi Vol. 2 No. 1 (2024): Berkala Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi
Publisher : Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember dan Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/berkalafstpt.v2i1.894

Abstract

Light Rail Transit South Sumatra was built on the basis of Presidential Regulation Number 55 of 2016 concerning the Acceleration of the Implementation of Light Railroad/Light Rail Transit in South Sumatra Province. To always maintain the reliability of the LRT facility, daily inspection work of the LRT facility is required which is carried out every day which has a potential risk of work accidents due to the use of equipment related to electricity and standard operating procedures (SOPs) that are not followed. This study aims to identify potential risks, determine the value of risks, arrange priority rankings, and analyze risk controls to reduce the impact of risks on the daily inspection work of the South Sumatra LRT facilities. This study conducted an analysis using the method hazard identification, risk assessment, and determining control (HIRADC). Based on the research, there are 18 risks with risk level classifications: 1 extreme risk, 7 high risk, 9 moderate risk, and 1 low risk. The determination of risk control is carried out according to the risk control hierarchy, namely engineering engineering, administrative control, and the use of personal protective equipment (PPE). ABSTRAK Light Rail Transit Sumatera Selatan dibangun atas dasar Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk selalu menjaga keandalan dari sarana LRT Sumsel maka diperlukan pekerjaan pemeriksaan harian sarana LRT yang dilakukan setiap harinya yang mana memiliki potensi risiko kecelakaan kerja dikarenakan menggunakan peralatan yang berhubungan dengan listrik dan standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko, mengetahui nilai risiko, menyusun rangking prioritas, serta menganalisis pengendalian risiko untuk mengurangi dampak risiko pada pekerjaan pemeriksaan harian sarana LRT Sumsel. Penelitian ini melakukan analisis menggunakan metode hazard identification, risk assessment, and determining control (HIRADC). Berdasarkan penelitian terdapat 18 risiko dengan klasifikasi tingkat risiko: 1 risiko ekstrim, 7 risiko tinggi, 9 risiko sedang, dan 1 risiko rendah. Untuk pengendalian risiko dilakukan sesuai hirarki pengendalian risiko rekayasa teknik, pengendalian administrasi, dan penggunaan alat pelindung diri (APD).
Risiko Kecelakaan Kerja pada Kegiatan Perawatan Bulanan Sarana Kereta di Depo Kereta Cipinang Ariffin, Muhammad Rifki; Churniawan, Erifendi; Kuswati, Atik Roro Siti
Berkala Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi Vol. 2 No. 2 (2024): Berkala Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi
Publisher : Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember dan Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/berkalafstpt.v2i2.1013

Abstract

Cipinang Train Depot is the largest train depot in Indonesia, and it has a reasonably busy maintenance schedule. The maintenance of facilities has the potential to cause hazards and risks. This is evidenced by the work accident that occurred in the period 2023. This study aims to analyze the risk of work accidents in the monthly maintenance of trains at Cipinang Train Depot. A descriptive qualitative analysis using the Job Safety Analysis (JSA) method is used. This research step refers to 4 stages: job selection, determining job steps, identifying and analyzing hazards, and determining controls. Based on the research results, 15 potential hazards and risks were obtained from 6 monthly train maintenance activities. The risk levels obtained are two extreme, two high, eight medium, and three low risks. Controls are carried out by substitution, engineering, administration, and personal protective equipment. This study suggests providing safety briefings, and companies must equip personal protective equipment and impose strict sanctions. ABSTRAK Depo Kereta Cipinang adalah Depo Kereta terbesar yang ada di Indonesia dengan jadwal perawatan yang cukup padat. Dalam perawatan sarana berpotensi menimbulkan bahaya dan risiko. Terbukti dengan adanya kecelakaan kerja yang terjadi pada periode 2023. Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis risiko kecelakaan kerja pada perawatan bulanan kereta di Depo Kereta Cipinang. Metode yang digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode Job Safety Analysis (JSA). Langkah penelitian ini mengacu pada 4 tahapan, yaitu pemilihan pekerjaan, penentuan langkah pekerjaan, mengidentifikasi dan menganalisis bahaya, serta menentukan pengendalian. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan 15 potensi bahaya dan risiko dari 6 kegiatan perawatan bulanan kereta. Level tingkat risiko yang didapatkan yaitu 2 risiko ekstrem, 2 risiko tinggi, 8 risiko sedang, dan 3 risiko rendah. Pengendalian yang dilakukan dengan cara substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan alat pelindung diri. Saran pada penelitian ini adalah memberikan safety briefing, perusahaan diwajibkan melengkapi alat pelindung diri, dan memberlakukan sanksi yang tegas.
Willingness of Long-Distance Train Passengers to Pay for Valuable Baggage Services Priyanto, Sapto; Churniawan, Erifendi; Nopriyanto, Windi
Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan Vol. 12 No. 6 (2024): JIMKES Edisi November 2024
Publisher : LPPM Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37641/jimkes.v12i6.2807

Abstract

This study aims to analyze the willingness of long-distance train passengers to pay for a special valuable item storage service. Despite PT KAI recording an increase in passenger numbers in 2023, issues of lost belongings remain a significant concern, as experienced by passengers on the Tawang Jaya Premium and Kaligung trains. The study involved 276 respondents selected from long-distance train passengers. The Contingent Valuation Method (CVM) and binary logistic regression were used to understand the factors influencing the willingness to pay for this service. The findings indicate that 35% to 71% of passengers are willing to pay for the valuable item storage service. The price range considered reasonable by passengers is between Rp 5,000 and Rp 50,000. Several key factors influencing passengers’ willingness to pay include the reliability of the storage facilities provided, the security of the storage procedures, and the perceived risk of losing belongings on the train. These findings offer insights for PT KAI to consider providing this service, which could enhance passenger comfort and security while reducing the risk of lost items during travel.
Kajian Yuridis terhadap Kerugian yang ditimbulkan Akibat Kecelakaan Perkeretaapian Berbasis Nilai Keadilan Churniawan, Erifendi; Agustriana, Titiek Masdini; Priyanto, Sapto
Wajah Hukum Vol 8, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1539

Abstract

Railway transportation is one of the mass transportation modes widely used by the Indonesian people. However, train accidents often occur and cause losses to the victims. Therefore, the value of justice becomes very important as a basis for examining the issue of losses due to train accidents. This research aims to analyze the regulation of liability and compensation related to railway accidents in Indonesian law and evaluate whether these regulations are based on the value of justice. This research is a normative legal research that analyzes the relevant laws and regulations using a statutory and conceptual approach. The type of data used is secondary data in the form of primary legal materials such as laws and government regulations, as well as secondary legal materials such as books and journals, using analytical-prescriptive descriptive qualitative analysis methods. The research results explain that the regulation of liability and compensation related to railway accidents in Indonesia is regulated in several laws and regulations such as the Railway Law, Government Regulations, and related ministerial regulations. In general, these regulations require railway facility operators to provide compensation to service users who suffer material and immaterial losses due to accidents caused by the operator's fault. The amount of compensation is determined based on the calculation of losses suffered by the victim, considering factors such as medical expenses, loss of property, and physical or psychological suffering. Although it attempts to accommodate the values of justice, there are still shortcomings in terms of unclear criteria, types, and amounts of compensation that must be given, as well as the potential for differing interpretations or inconsistent implementation, which could lead to injustice for accident victims.
UPAYA REGULASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGHADAPI SERANGAN SIBER (CYBER ATTACK) GUNA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Setiawan, Wahyu Beny Mukti; Churniawan, Erifendi; Faried, Femmy Silaswaty
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2773

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan UU ITE dan Upaya Regulasi dalam menghadapi Serangan Siber. Saat ini, teknologi berkembang dengan begitu pesat,oleh karena itu, perlunya diadakannya perlindungan terhadap para pengguna IT saat ini agar para pengguna selalu merasa dilindungi oleh Hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif, Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan penafsiran Gramatikal dan penafsiran Sistematis. Pemberlakuan UU ITE merupakan hukum siber pertama di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mencegah kejahatan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi bagi penggunanya. Undang-undang khusus tentang kejahatan siber merupakan salah satu kebijakan kriminalisasi kejahatan siber yang ideal di Indonesia yang memuat aturan umum yang berlaku untuk semua kejahatan yang berlaku di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan yang terkait dengan kerahasiaan data atau sistem di komputer. Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam suatu negara. Dalam hal ini, POLRI sebagai penegak hukum yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber.