Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JURNAL USM LAW REVIEW UNES Journal of Swara Justisia Wasana Nyata Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) WASANA NYATA
Femmy Silaswaty Faried, Femmy Silaswaty
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Veterinary Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM PERSOALAN PERTANAHAN PADA WARGA RT 001 RW 029 KELURAHAN MOJOSONGO KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA FARIED, FEMMY SILASWATY; SUPARWI, SUPARWI
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i2.35257

Abstract

Persoalan pertanahan tentu saja kerap terjadi terlebih bagi masyarakat umum yang sangat tidak paham dengan pengaturan peraturan perundang-undangan. Persoalan mengenai tanah, jenis tanah, jenis hak atas tanah, bagaimana peruntukan hak katas tanah, bagaimana pendaftaran tanah serta dimana dan bagaimana cara penyelesaian sengketa. Metode pengabdian yang dipergunakan adalah dengan melihat secara empiris, bagaimana persoalan yang timbul dan bagaimana aturan yakni pengaturan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, pelaksanaan pengabdian dengan cara memaparkan materi setelah itu tanya jawab dengan mempergunakan power point, dan LCD proyektor. Pengabdian dihadiri oleh ketua RT 001 RW 029 serta para warganya yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan kantor RT 001 RW 029 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Tujuan pengabdian ini adalah sebagai upaya sosialisai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan, mengingat banyaknya persoalan yang timbul dari permasalahan tentang tanah tersebut.
PENYULUHAN HUKUM PERSOALAN PERTANAHAN PADA WARGA RT 001 RW 029 KELURAHAN MOJOSONGO KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA FARIED, FEMMY SILASWATY; SUPARWI, SUPARWI
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i2.35257

Abstract

Persoalan pertanahan tentu saja kerap terjadi terlebih bagi masyarakat umum yang sangat tidak paham dengan pengaturan peraturan perundang-undangan. Persoalan mengenai tanah, jenis tanah, jenis hak atas tanah, bagaimana peruntukan hak katas tanah, bagaimana pendaftaran tanah serta dimana dan bagaimana cara penyelesaian sengketa. Metode pengabdian yang dipergunakan adalah dengan melihat secara empiris, bagaimana persoalan yang timbul dan bagaimana aturan yakni pengaturan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, pelaksanaan pengabdian dengan cara memaparkan materi setelah itu tanya jawab dengan mempergunakan power point, dan LCD proyektor. Pengabdian dihadiri oleh ketua RT 001 RW 029 serta para warganya yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan kantor RT 001 RW 029 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Tujuan pengabdian ini adalah sebagai upaya sosialisai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan, mengingat banyaknya persoalan yang timbul dari permasalahan tentang tanah tersebut.
Environmental Law, the State, and the People: Examining the Reciprocal Obligations of Protection Hastiyanto, Febri; Faried, Femmy Silaswaty; Dewi, Nourma
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.322

Abstract

Widespread environmental degradation in Indonesia frequently gives rise to conflicts among local communities, the state, and business entities. Although Law No. 32 of 2009 provides a legal framework for resolving environmental disputes, the effectiveness of its implementation remains uncertain. This study examines the efficacy of both litigation and non-litigation mechanisms—particularly mediation and administrative approaches—in addressing such disputes. It also assesses the integration of customary law into the national legal system and identifies critical weaknesses in the enforcement of environmental regulations. Employing a normative legal approach supported by case studies of nine environmental conflict cases, the findings indicate that mediation and administrative legal processes often fail to deliver ecological justice. Moreover, customary law remains insufficiently harmonized with formal legal structures. Weak law enforcement, overlapping institutional authorities, and limited community participation further hinder effective resolution. The study concludes that regulatory reform, the strengthening of customary legal systems, and community empowerment are essential to enhancing environmental dispute resolution in Indonesia.
Proyeksi Kedudukan dan Fungsi Lembaga PDP Dalam Menjamin Sekuritas Data Digital di Era Disrupsi Santosa, Muhammad Hafidz; Faried, Femmy Silaswaty; Zaelani, Muhammad Aziz
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/e26bpe26

Abstract

Problema kebocoran data pribadi di era disrupsi menjadi fenomena yang perlu disikapi secara tegas di era disrupsi. Era disrupsi yang digambarkan sebagai era perkembangan teknologi secara masif tanpa adanya batasan-batasan tertentu sebagai upaya perlindungan data sebagai bahan utama dalam keberlangsungan perkembangan teknologi. Hal ini menjadi salah satu dasar dari sikap bangsa Indonesia untuk merumuskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai salah satu dasar hukum yang didalamnya termuat amanat untuk membentuk Lembaga PDP. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah metode penelitian normatif yang berfokus pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan historis. Bahan Hukum yang digunakan ialah bahan hukum sekunder yang penulis peroleh dari studi kepustakaan. Mencakup bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari artikel dan jurnal-jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini merujuk pada proyeksi pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang bersifat Independen. Dalam penelitian ini juga membahas terkait hambatan-hambatan berupa hambatan sumber daya manusia, inkonsistensi peraturan, dan hambatan struktur transparasi yang berpotensi terjadi dengan dibentuknya lembaga independen PDP. Dapat disimpulkan bahwa melalui penelitian ini lembaga independen PDP mampu menjadi rujukan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia yang memiliki wewenang kuat untuk melakukan perlindungan. 
Optimalisasi Pekarangan Rumah Sebagai Pengembangan Toga Di Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Wardani, Irma; Dewi, Tria Rosana; Widiastuti, Libria; Faried, Femmy Silaswaty
WASANA NYATA Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : STIE AUB Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36587/wasananyata.v9i1.1968

Abstract

Sebagian besar masyarakat di Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo memiliki sisa lahan pekarangan rumah akan tetapi lahan tersebut kurang dimanfaatkan secara maksimal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberi kesadaran kepada masyarakat tentang pemanfaatan lahan pekarangan dan pengetahuan tentang Tanaman Obat bagi kesehatan keluarga. Metode yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi lahan pekarangan sebagai taman TOGA. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Waru Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran dari masyarakat Desa Waru Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dalam pemanfaatan pekarangan untuk dijadikan percontohan serta mengetahui cara pemanfaatan TOGA dan mulai untuk melakukan penanaman Tanaman Obat Keluarga
Environmental Law, the State, and the People: Examining the Reciprocal Obligations of Protection Hastiyanto, Febri; Faried, Femmy Silaswaty; Dewi, Nourma
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.322

Abstract

Widespread environmental degradation in Indonesia frequently gives rise to conflicts among local communities, the state, and business entities. Although Law No. 32 of 2009 provides a legal framework for resolving environmental disputes, the effectiveness of its implementation remains uncertain. This study examines the efficacy of both litigation and non-litigation mechanisms—particularly mediation and administrative approaches—in addressing such disputes. It also assesses the integration of customary law into the national legal system and identifies critical weaknesses in the enforcement of environmental regulations. Employing a normative legal approach supported by case studies of nine environmental conflict cases, the findings indicate that mediation and administrative legal processes often fail to deliver ecological justice. Moreover, customary law remains insufficiently harmonized with formal legal structures. Weak law enforcement, overlapping institutional authorities, and limited community participation further hinder effective resolution. The study concludes that regulatory reform, the strengthening of customary legal systems, and community empowerment are essential to enhancing environmental dispute resolution in Indonesia.
UPAYA REGULASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGHADAPI SERANGAN SIBER (CYBER ATTACK) GUNA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Setiawan, Wahyu Beny Mukti; Churniawan, Erifendi; Faried, Femmy Silaswaty
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2773

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan UU ITE dan Upaya Regulasi dalam menghadapi Serangan Siber. Saat ini, teknologi berkembang dengan begitu pesat,oleh karena itu, perlunya diadakannya perlindungan terhadap para pengguna IT saat ini agar para pengguna selalu merasa dilindungi oleh Hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif, Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan penafsiran Gramatikal dan penafsiran Sistematis. Pemberlakuan UU ITE merupakan hukum siber pertama di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mencegah kejahatan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi bagi penggunanya. Undang-undang khusus tentang kejahatan siber merupakan salah satu kebijakan kriminalisasi kejahatan siber yang ideal di Indonesia yang memuat aturan umum yang berlaku untuk semua kejahatan yang berlaku di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan yang terkait dengan kerahasiaan data atau sistem di komputer. Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam suatu negara. Dalam hal ini, POLRI sebagai penegak hukum yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber.
Studi Perbandingan Penerapan Tindak Pidana Penghasutan dalam KUHP dan UU ITE Wicaksono, Candra; Faried, Femmy Silaswaty; Putri, Hanuring Ayu Ardhani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3602

Abstract

Sementara itu, pengertian "menghasut" (opruien) harus dibedakan dari menggerakkan, menganjurkan, atau berusaha menggerakkan. Menghasut berarti membangun minat, nafsu, atau dendam seseorang sehingga ia melakukan apa yang dihasutkan. Dalam hal ini, tidak dipermasalahkan apakah ada usaha dari si penghasut, mirip dengan penggerakan yang diatur dalam Pasal 55 KUHPidana (penyertaan). Namun di era sekarang, penghasutan tidak hanya menyebabkan kerusuhan secara massal dan terlihat langsung di khalayak ramai, upaya penghasutan mengikuti perkembangan zaman yang akhirnya bisa dilakukan melalui media massa atau media elektronik.Penelitian yang dilakukan untuk penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".Regulasi mengenai tindakan menganjurkan, membujuk, atau menggerakkan (uitlokken) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP berkaitan dengan tindakan provokasi (menghasut, memancing, mempengaruhi) untuk melakukan tindak pidana. Tindakan menganjurkan, membujuk, atau menggerakkan dapat mencakup tindakan provokasi sepanjang dilakukan sesuai dengan cara yang ditentukan dalam pasal tersebut.Sementara itu, dalam UU ITE, penghasutan diatur dalam Pasal 28 ayat (2), yang melarang penyebaran informasi elektronik yang bersifat menghasut. Pasal ini bertujuan untuk mencegah permusuhan, kerusuhan, atau perpecahan yang berdasarkan SARA.
Optimalisasi Pekarangan Rumah Sebagai Pengembangan Toga Di Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Wardani, Irma; Dewi, Tria Rosana; Widiastuti, Libria; Faried, Femmy Silaswaty
WASANA NYATA Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : STIE AUB Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36587/wasananyata.v9i1.1968

Abstract

Sebagian besar masyarakat di Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo memiliki sisa lahan pekarangan rumah akan tetapi lahan tersebut kurang dimanfaatkan secara maksimal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberi kesadaran kepada masyarakat tentang pemanfaatan lahan pekarangan dan pengetahuan tentang Tanaman Obat bagi kesehatan keluarga. Metode yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi lahan pekarangan sebagai taman TOGA. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Waru Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran dari masyarakat Desa Waru Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dalam pemanfaatan pekarangan untuk dijadikan percontohan serta mengetahui cara pemanfaatan TOGA dan mulai untuk melakukan penanaman Tanaman Obat Keluarga
Individual Corporations in Indonesia: Fostering Economic Growth and Fairness through Simplified Business Formation: Perusahaan Perseorangan di Indonesia: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Keadilan melalui Penyederhanaan Pendirian Usaha Faried, Femmy Silaswaty; Putri, Hanuring Ayu Ardhani; Arum, Dyah Ayu Sekar; Az-Zahra, Shaffanisa Alivia
Rechtsidee Vol. 11 No. 2 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i2.998

Abstract

In the pursuit of an organized and conducive business environment, the Indonesian government has ratified the Job Creation Law, introducing a legal concept of Individual Corporations for small and medium-sized entrepreneurs (UMK). This normative study employs a conceptual approach through Economic Analysis of Law, using primary, secondary, and non-legal materials to analyze the implications and orientation of this policy. The research findings suggest that the implementation of Individual Corporations, requiring only one founder or shareholder for establishment, leads to ease in creation and expansion of micro-small businesses, potentially impacting the ease of doing business index positively. This policy also fosters a proportionately growing, fair national economic structure, and is expected to enhance employment opportunities. The introduction of Individual Corporations represents a significant change in Indonesia's corporate law, aligning with national goals to improve investment conditions.Highlights: Introduction of Individual Corporations requiring only one founder simplifies business formation. Positive impact on the ease of doing business index and alignment with national investment goals. Fosterment of a proportionate, growing, and fair economic structure, enhancing employment opportunities. Keywords: Individual Corporations, Economic Growth, Small Entrepreneurs, Business Formation
Co-Authors Arum, Dyah Ayu Sekar Az-Zahra, Shaffanisa Alivia Candra Wicaksono Churniawan, Erifendi Dewi, Tria Rosana Hanuring Ayu Ardhani Putri Hastiyanto, Febri Irma Wardani Libria Widiastuti Muhammad Aziz Zaelani Nourma Dewi Santosa, Muhammad Hafidz Setiawan, Wahyu Beny Mukti Suparwi Suparwi