Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIVERSI : Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)
Koni, Yoslan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar Jupri, Jupri; Koni, Yoslan; Moonti, Roy
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 23 No 2: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/aijih.v23i2.52

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of electronic-based traffic case resolution in the regions to determine the obstacles in solving electronic-based traffic cases. This type of research uses empirical research. The type of research used in this research is empirical research. Implementation of electronic-based traffic case settlement in the regions, where the offender receives a ticket ID via SMS, then makes a transfer via a bank account. After that, bring proof of e-ticket payment to the district attorney to exchange the confiscated evidence, then the offender gets a ticket ID via SMS, the offender goes to the district court to attend the trial and pay there and the offender receives the ticket ID via SMS. Offenders come to the court to see the announcement of the traffic court and the court directs to pay at the prosecutor's office and the obstacles to solving electronic-based traffic cases, namely legal factors, social factors and community factors. In the implementation of the settlement of traffic cases in the future, this should be stated in the law so that its application can still be clearer, then more in-depth socialization is also needed regarding the prosecution process so that the public will be able to understand. Abstrak:Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik di daerah untuk mengetahui hambatan-hambatan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian empiris. Pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik di daerah yaitu pelanggar menerima ID Tilang melalui SMS, kemudian melakukan transfer melalui rekening bank. Setelah itu membawa bukti pembayaran e-Tilang ke kejaksaan negeri untuk ditukar dengan barang bukti yang disita, kemudian si Pelanggar mendapatkan ID Tilang melalui SMS, si pelanggar ke pengadilan negeri untuk mengikuti sidang dan membayar disana dan si pelanggar menerima ID Tilang melalui sms. Pelanggar mendatangi pengadilan untuk melihat pengumuman sidang lalu lintasdan pihak pengadilan mengarahkan untuk membayar di kejaksaan dan hambatan-hambatan penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik yaitu faktor hukum, faktor social dan faktor masyarakat. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas kedepan seharusnya ini dituangkan di dalam undang undang sehingga penerapannya masih bisa lebih jelas, kemudian juga dibutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam terkait dengan proses penindakannya sehingga masyarakat akan bisa memahami.
Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Nurmala, Leni Dwi; Koni, Yoslan
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2022): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v8i1.2285

Abstract

Kebijakan terkait kewajiban kepada setiap warga negara untuk melakukan vaksinasi Covid-19 telah menjadi polemik yang menimbulkan pro kontra pada masyarakat. Namun, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 menyebar, dari segi hukum berlaku asas lex spesialis derogate legi generalis. Sehingga dalam situasi yang dianggap darurat, masyarakat harus mampu mematuhi ketentuan khusus. Adapun tujuan yang ini dikaji dalam tulisan ini yakni tentang bagaiaman perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap masyarakat terkait kewajiban vaksinasi Covid-19. Metode yang di gunakan yuridis normatif. Kebijakan tentang kewajiban vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah tak sedikit masyarakat yang menolaknya. Dalam menanggulangi polemik tersebut pemerintah menentukan kebijakan bahwa bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi secara hukum baik sanksi administratif bahkan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Berdasarkan hal inilah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasakan oleh masyarakat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagai hak warga negara dalam menentukan pemilihan pelayanan kesehatan.
DIFFERENCES AND SIMILARITIES IN THE DIVISION OF INHERITANCE LAW ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND JAVANESE CUSTOMARY LAW IN INDONESIA IN A COMPARATIVE STUDY OF LAW, so that Nurmala, Leni; Koni, Yoslan
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i1.134

Abstract

The acquisition of property through inheritance is a form of legal ownership and is justified by Allah SWT. The Qur'an and Hadith have also provided explanations regarding the parties who are entitled to become heirs along with the amount or amount of distribution of inheritance. However, in everyday life in society, the distribution of inheritance often creates its own problems, the distribution of inheritance is vulnerable to conflict and prone to disputes between parties who are entitled to become heirs. The method used in this paper is the normative legal research method. Namely the type of research method that is doctrinal in nature and comes from research sources from the library. In research, it is necessary to have library sources that are relevant to the subject being studied. In Indonesia, the applicable inheritance law is still not uniform. This is because there are different laws of inheritance, including civil inheritance law, customary inheritance law, and Islamic inheritance law. However, this paper only focuses on the division of inheritance law according to customary inheritance law and Islamic inheritance law. In Indonesia, there are very diverse customary laws, so this research is more directed to Javanese customary law of inheritance which adheres to the term sepikul segendongan, namely that boys get twice the share of girls. The principle of sepikul-segendong implies that men and women both get the same inheritance rights, but each share is different, the men who are considered to have a bigger role and responsibility get more shares (sepikul) than men. women (segendong), however, as Muslims, they should obey and submit to the provisions stipulated in Islamic law.
Co-Authors Jupri Jupri Moonti, Roy Nurmala, Leni Dwi