Andrea Abdul Rahman Azzqy
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,, Universitas Budi Luhur

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENGEMBANGAN PULAU TARAKAN SEBAGAI PANGKALAN MILITER UDARA UTAMA DI WILAYAH KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS: LANUD ANANG BUSRA - TARAKAN, KALIMANTAN UTARA) Andrea Abdul Rahman Azzqy; Anggun Puspitasari
Sebatik Vol 24 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : STMIK Widya Cipta Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada teori keamanan nasional, terdapat beberapa alasan mengapa penyelidikan ilmiah dalam keamanan intelijen merupakan suatu analisis penting terutama untuk mengurangi ketidak-akurat data dalam suatu perumusan kebijakan. Pada lingkungan strategis yang kompleks, aktivitas atau peristiwa kecil sekalipun dalam pembentukan kebijakan keamanan dapat mengakibatkan efek yang luar biasa dan bersifat konfliktual karena memiliki variabel-variabel sensitif. Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat urgensi untuk meminimalisir ketidakpastian strategis dalam produk analisis mengenai suatu kebijakan keamanan, salah satunya adalah mengenai pengamanan daerah perbatasan. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa variabel yang harus dikaji terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur pertahanan di daerah perbatasan terluar. Salah satu variabel utama adalah aspek sosial budaya untuk mengukur keterbukaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur keamanan. Kesediaan dan keterbukaan masyarakat merupakan salah satu indikator utama kesuksesan sebuah penerapan kebijakan. Selaras dengan hal tersebut, pada penelitian ini akan difokuskan kajian mengenai Pengembangan Pulau Tarakan Sebagai Pangkalan Militer Udara Utama di Wilayah Kalimantan Utara dengan Studi Kasus: Lanud Anang Busra - Tarakan, Kalimantan Utara. Analisis terhadap peran dan keberadaan Kapal perang dan Pesawat TNI di wilayah perbatasan terluar Indonesia sebagai salah satu infrastruktur pertahanan harus dikorelasikan dengan kondisi keterbukaan masyarakat wilayah perbatasan di tempat tersebut, serta berbagai kepentingan nasional yang harus diamankan. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami perspektif masyarakat dengan mendalam.
PENYELIDIKAN KASUS ORGANISASI TERORISME DAN METODENYA (STUDI KASUS: AKTIVITAS SEL JAMAAH ISLAMIAH DI INDONESIA PERIODE 2001-2012) Andrea Abdul Rahman; Retta Andriani; Yusran Yusran; Pudiastuti Citra Adi
Transnasional Vol 10, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

October 12th, 2002 terrorism attack in Bali became the starting point of counter-terrorism movement, especially against those who are strongly indicated as being affiliated with Al-Qaeda, which is Jemaah Islamiyah (JI). The 2002 Bali bombing, followed by the 2005 Bali bombing, has put Indonesia on a reality that she has not only become the bases of terrorism movement, but also the victim of such movement. In order to comprehensively stop the terror activities and terrorist, the Government of Indonesia prefers the rule of law, in which the legal officials—including the police force and prosecution institution—stand in the front line. Therefore, this writing aims to study the policies and efforts in countering terrorism at the ‘action’ phase involving legal instruments. Then, this article also aims to analyze on how ‘disengagement’ method and ‘enhanced criminal justice model’ are able to overcome terrorism acts. The results show that since the period of President Soekarno’s administration until President Yudhono’s administration, the effort has evoluted. Indonesia has implemented the hard—military—approach which is lasted until 2003. Under President Yudhoyono, there’s new formulation of the hard approach which prefers non-military legal upholding which is Enhance Criminal Justice Model. The government has sets the police force—Densus 1988 AT—as the front line.
Two Decades of Asymmetrical Threats to Non-traditional Security in Asia Pacific and Challenges for Indonesia (2003-2023) Azzqy, Andrea Abdul Rahman
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 2 No. 2 (2024): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v2i2.31

Abstract

Abstrak: non-tradisional (NTS) merupakan ancaman serius bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Ancaman NTS dapat berupa terorisme, kejahatan transnasional terorganisir, bencana alam, perubahan iklim, dan lain-lain. Ancaman NTS seringkali bersifat asimetrik, yaitu melibatkan aktor non-negara yang memiliki sumber daya terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dan tantangan keamanan NTS di Asia Pasifik, serta tantangan bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman NTS semakin meningkat di kawasan Asia Pasifik. Ancaman NTS dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pembangunan di kawasan ini. Indonesia juga rentan terhadap ancaman NTS, terutama ancaman terorisme siber, kejahatan transnasional terorganisir, dan bencana alam. Untuk mengatasi tantangan keamanan NTS, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pertahanan siber, memperkuat kerja sama internasional, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan NTS.   Abstract: Non-traditional security (NTS) poses a significant threat to countries in the Asia-Pacific region, including Indonesia. NTS threats encompass a range of potential dangers, including terrorism, transnational organized crime, natural catastrophes, climate change, and other similar risks. NTS threats frequently exhibit asymmetry, meaning they involve non-state entities who possess restricted resources. This study uses a method of literature study to analyze previous research that is relevant to the problem discussed. Research results show that NTS threats are rising in the Asia-Pacific region. NTS threats could disrupt security stability and development in the region. Indonesia is also vulnerable to NTS threats, especially the threat of cyber terrorism, transnational organized crime, and natural disasters. To address the NTS security challenges, Indonesia needs to enhance its cyber defense capabilities, strengthen international cooperation, and raise public awareness of the importance of NTS safety.
INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON CITIZENSHIP EDUCATION: NETNOGRAPHY ON DIGITAL-BASED LEARNING Rahmadi, Haryo Budi; Azzqy, Andrea Abdul Rahman
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 3 No. 1 (2025): January
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v3i1.47

Abstract

Abstract: The ever-evolving global dynamics demand Citizenship Education (PKn) to adapt to increasingly complex cross-border challenges such as climate change, economic disparities, human rights violations, and authoritarianism. This study aims to analyze the key elements of these global issues and their impact on the curriculum and approach of PKn. A descriptive-analytic method based on netnography was employed to gather data from various online references, including social media and Google search trends. Google Trends was utilized to identify current trends, highlighting the relevance of global citizenship issues and the importance of information technology in PKn learning. The findings show that topics such as climate change, economic disparities, and human rights violations dominate searches related to global citizenship issues. The study also emphasizes the need for cross-sector collaboration and updated references to make the PKn curriculum more adaptive to changing times. Results suggest that integrating civic affairs as a dominant element in the curriculum and using information technology can create a more adaptive, relevant, and responsive PKn education in the face of global developments. By identifying and analyzing these global trends, it is hoped that PKn education can help shape a generation that is more aware and responsive to global challenges while building a curriculum that is responsive and relevant to the dynamics of the times. In conclusion, PKn education based on understanding global issues and cross-sector collaboration can help create new citizens who are aware of their social responsibilities in the global world. Abstrak: Dinamika global yang terus berkembang menuntut Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk beradaptasi dengan tantangan lintas batas yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, pelanggaran HAM, dan otoritarianisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur kunci dari isu-isu global ini dan dampaknya terhadap kurikulum dan pendekatan PKn. Metode deskriptif-analitik berdasarkan netnografi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai referensi online, termasuk media sosial dan tren pencarian Google. Google Trends digunakan untuk mengidentifikasi tren terkini, menyoroti relevansi isu kewarganegaraan global dan pentingnya teknologi informasi dalam pembelajaran PKn. Temuan menunjukkan bahwa topik-topik seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia mendominasi pencarian terkait masalah kewarganegaraan global. Studi ini juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan referensi yang diperbarui untuk membuat kurikulum PKn lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengintegrasikan urusan kewarganegaraan sebagai elemen dominan dalam kurikulum dan menggunakan teknologi informasi dapat menciptakan pendidikan PKn yang lebih adaptif, relevan, dan responsif dalam menghadapi perkembangan global. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis tren global tersebut, diharapkan pendidikan PKn dapat membantu membentuk generasi yang lebih sadar dan responsif terhadap tantangan global sekaligus membangun kurikulum yang responsif dan relevan dengan dinamika zaman. Kesimpulannya, pendidikan PKn berbasis pemahaman isu global dan kolaborasi lintas sektor dapat membantu menciptakan warga negara baru yang sadar akan tanggung jawab sosialnya di dunia global.
MENJAWAB PEMBENTUKAN AUKUS DI KAWASAN ASIA PASIFIK MENGGUNAKAN PRINSIP BEBAS AKTIF INDONESIA Azzqy, Andrea Abdul Rahman; Awal, Syahrul
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 8 No 2 (2023): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v8i2.1890

Abstract

The formation of the AUKUS alliance by the United States, Britain, and Australia in September 2021 concerns Indonesia in maintaining stability and security in the Asia Pacific region. As a key player, Indonesia responded to AUKUS with the principle of "Free and Active" in its foreign policy. This principle allows Indonesia to maintain relations with various powers without firm expressions of support or opposition. Indonesia continues to monitor AUKUS and adopts hedging strategies to reduce risks. This effort involves increasing military capabilities and regional cooperation. Indonesia's stance includes efforts to maintain stability, act as a mediator, and participate in international forums for the sake of peace and cooperation. An approach based on " Free and Active " helps Indonesia maintain positive relations with the United States, Britain, and China, while continuing to play an active role in the stability and security of the Asia Pacific.