Andrea Abdul Rahman Azzqy
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,, Universitas Budi Luhur

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGEMBANGAN PULAU TARAKAN SEBAGAI PANGKALAN MILITER UDARA UTAMA DI WILAYAH KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS: LANUD ANANG BUSRA - TARAKAN, KALIMANTAN UTARA) Andrea Abdul Rahman Azzqy; Anggun Puspitasari
Sebatik Vol 24 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : STMIK Widya Cipta Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada teori keamanan nasional, terdapat beberapa alasan mengapa penyelidikan ilmiah dalam keamanan intelijen merupakan suatu analisis penting terutama untuk mengurangi ketidak-akurat data dalam suatu perumusan kebijakan. Pada lingkungan strategis yang kompleks, aktivitas atau peristiwa kecil sekalipun dalam pembentukan kebijakan keamanan dapat mengakibatkan efek yang luar biasa dan bersifat konfliktual karena memiliki variabel-variabel sensitif. Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat urgensi untuk meminimalisir ketidakpastian strategis dalam produk analisis mengenai suatu kebijakan keamanan, salah satunya adalah mengenai pengamanan daerah perbatasan. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa variabel yang harus dikaji terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur pertahanan di daerah perbatasan terluar. Salah satu variabel utama adalah aspek sosial budaya untuk mengukur keterbukaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur keamanan. Kesediaan dan keterbukaan masyarakat merupakan salah satu indikator utama kesuksesan sebuah penerapan kebijakan. Selaras dengan hal tersebut, pada penelitian ini akan difokuskan kajian mengenai Pengembangan Pulau Tarakan Sebagai Pangkalan Militer Udara Utama di Wilayah Kalimantan Utara dengan Studi Kasus: Lanud Anang Busra - Tarakan, Kalimantan Utara. Analisis terhadap peran dan keberadaan Kapal perang dan Pesawat TNI di wilayah perbatasan terluar Indonesia sebagai salah satu infrastruktur pertahanan harus dikorelasikan dengan kondisi keterbukaan masyarakat wilayah perbatasan di tempat tersebut, serta berbagai kepentingan nasional yang harus diamankan. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami perspektif masyarakat dengan mendalam.
PENYELIDIKAN KASUS ORGANISASI TERORISME DAN METODENYA (STUDI KASUS: AKTIVITAS SEL JAMAAH ISLAMIAH DI INDONESIA PERIODE 2001-2012) Andrea Abdul Rahman; Retta Andriani; Yusran Yusran; Pudiastuti Citra Adi
Transnasional Vol 10, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

October 12th, 2002 terrorism attack in Bali became the starting point of counter-terrorism movement, especially against those who are strongly indicated as being affiliated with Al-Qaeda, which is Jemaah Islamiyah (JI). The 2002 Bali bombing, followed by the 2005 Bali bombing, has put Indonesia on a reality that she has not only become the bases of terrorism movement, but also the victim of such movement. In order to comprehensively stop the terror activities and terrorist, the Government of Indonesia prefers the rule of law, in which the legal officials—including the police force and prosecution institution—stand in the front line. Therefore, this writing aims to study the policies and efforts in countering terrorism at the ‘action’ phase involving legal instruments. Then, this article also aims to analyze on how ‘disengagement’ method and ‘enhanced criminal justice model’ are able to overcome terrorism acts. The results show that since the period of President Soekarno’s administration until President Yudhono’s administration, the effort has evoluted. Indonesia has implemented the hard—military—approach which is lasted until 2003. Under President Yudhoyono, there’s new formulation of the hard approach which prefers non-military legal upholding which is Enhance Criminal Justice Model. The government has sets the police force—Densus 1988 AT—as the front line.
MENJAWAB PEMBENTUKAN AUKUS DI KAWASAN ASIA PASIFIK MENGGUNAKAN PRINSIP BEBAS AKTIF INDONESIA Azzqy, Andrea Abdul Rahman; Awal, Syahrul
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 8 No 2 (2023): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v8i2.1890

Abstract

The formation of the AUKUS alliance by the United States, Britain, and Australia in September 2021 concerns Indonesia in maintaining stability and security in the Asia Pacific region. As a key player, Indonesia responded to AUKUS with the principle of "Free and Active" in its foreign policy. This principle allows Indonesia to maintain relations with various powers without firm expressions of support or opposition. Indonesia continues to monitor AUKUS and adopts hedging strategies to reduce risks. This effort involves increasing military capabilities and regional cooperation. Indonesia's stance includes efforts to maintain stability, act as a mediator, and participate in international forums for the sake of peace and cooperation. An approach based on " Free and Active " helps Indonesia maintain positive relations with the United States, Britain, and China, while continuing to play an active role in the stability and security of the Asia Pacific.