Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pertahanan : Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity Sebatik DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Buletin Poltanesa Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Puspitasari, Anggun
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Kegagalan Organization For Prohibited Of Chemical Weapon (Opcw) Sebagai Organisasi Perlucutan Senjata Pada Konflik Suriah Witarti, Denik Iswardani; Puspitasari, Anggun
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.309 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v8i1.268

Abstract

Abstrak – Tulisan ini menganalisis tentang kegagalan Organization for Prohibited of Chemical Weapon (OPCW) dalam menangani upaya perlucutan senjata kimia di Suriah. Penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah terhadap warga negaranya sendiri menjadi tantangan OPCW dalam menjalankan perannya untuk melarang penggunaan dan pengembangan senjata kimia di seluruh dunia. OPCW sendiri yang terbentuk pada tahun 1997 merupakan implementasi dari Chemical Weapon Convention (CWC) 1993. Permasalahan utama dari kajian ini yaitu faktor-faktor kegagalan OPCW dalam upaya pelarangan penggunaan dan pengembangan senjata kimia pada konflik Suriah. Hasil kajian menunjukkan upaya pelucutan senjata kimia di Suriah oleh OPCW dilakukan dengan mengirim dan menghancurkan senjata kimia milik pemerintahmengalami kegagalan. Meski OPCW telah mengklaim Suriah sudah terbebas dari senjata kimia namun ternyata masih ditemui penggunaan senjata kimia oleh kelompok terroris ISIS dan kelompok oposisi yang tidak diakui pemerintah. Kesimpulannya, peran OPCW menurut konsep perlucutan senjata dan organisasi inernasional masih belum sepenuhnya berhasil. OPCW hanya mampu mendeteksi penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Suriah. Organisasi ini tidak memiliki kewenangan dalam menangangi masalah penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh aktor non-state.Kata Kunci : senjata kimia, konflik Suriah, OPCW, pelucutan senjata
PENANAMAN NASIONALISME DALAM MENCEGAH AKSI RADIKALISME KEPADA ANAK: PERWUJUDAN KONKRET PENCAPAIAN SDGS 16 Anggun Puspitasari; Denik Iswardani Witarti; Arin Fithriana
Sebatik Vol 24 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : STMIK Widya Cipta Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16 merupakan salah satu tujuan utama dalam pencapaian SDGs sampai dengan tahun 2030. Tujuan 16 berupaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), terwujudnya penegakan keadilan (justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (strong institutions). Dalam tujuan 16 ini, komponen Peace merupakan tujuan utama, namun pencapaiannya terhambat dengan masalah-masalah keamanan yanng ada di Indonesia, salah satunya adalah aksi terorisme. Indonesia bukan hanya dikenal sebagai negara yang menjadi sasaran tindakan teroris, namun juga masuk negara pemasok teroris. Dengan adanya aksi terorisme yang melibatkan anak, maka anak berada pada posisi yang rentan dan mudah dimanipulasi bahkan dieksploitasi untuk bertindak radikal sebagaimana teroris. Dalam pencapaian SDGs 16, pemerintah membutuhkan bantuan dari segenap unsur-unsur yang ada di dalam negara. Kajian ini merupakan hasil dari kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) yang menitikberatkan pada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh bagian dari masyarakat untuk mencapai target SDGs ke 16, yaitu upaya menanamkan rasa nasionalisme kepada anak usia dini dan dibatasi pada upaya yang dilakukan di wilayah hunian urban di daerah Jakarta Selatan, Apartemen Gateway. Penanaman nilai-nilai nasionalisme dengan metode yang menarik yaitu dengan perlombaan melukis tematik menciptakan antusiasme tersendiri bagi anak-anak usia dini tersebut akan negara bangsanya. Penanaman sikap nasionalisme ini diharapkan dapat menjadi modal bagi anak-anak untuk membentengi diri dari sikap radikalisme dan menumbuhkan sikap kepekaan dan kepedulian sesamanya.
PEMUDA PENGAWAL DEMOKRASI: PENGENALAN PEACE JOURNALISM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMPANYE SEHAT KEPADA PEMILIH PEMULA Denik Iswardani Witarti; Anggun Puspitasari; Arin Fithriana
Sebatik Vol 24 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : STMIK Widya Cipta Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mendekati Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 maupun Pemilihan Umum 2024 di Indonesia, penyebaran berita palsu atau hoaks makin marak terjadi. Sedangkan, agar dapat memilih secara tepat, pemilih memerlukan informasi yang benar serta relevan tentang rekam jejak para kandidat dan program mereka. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bahu-membahu memerangi penyebaran berita palsu tersebut. Cara paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan tidak menyebarkan informasi apa pun sebelum memastikan kebenaran serta kredibilitas sumbernya. Jika masyarakat ingin menyebarkan informasi terkait dengan keunggulan politis calon yang dijunjungnya, masyarakat, khususnya pemilih pemula harus mengerti mengenai ketentuan-ketentuan umum mengenai berita positif jurnalistik yang bersifat damai (peace journalism) sehingga dapat menyebarkan berita yang tidak mengandung hoaks. Pemilih pemula merupakan bagian penting di dalam sebuah demokrasi. Pemuda di Indonesia harus mampu memegang peran strategis dengan kekuatan kelembagaannya. Pemilih pemula dapat menjadi unit kontrol sosial terhadap suatu demokrasi karena dinilai paling aktif dalam menyebarkan berita melalui media digital mengenai penyelenggaraan Pilkada maupun pemilu. Dalam upaya untuk memberikan pengetahuan mengenai peace journalism kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, diperlukan sosialisasi mengenai peace journalism yang dikemas dalam diskusi interaktif. Salah satu metodenya adalah workshop fotografi. Dalam sosialisasi tersebut, pemilih pemula diperkenalkan dengan pentingnya menyebarkan berita dengan baik dan benar yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan masyarakat mengenai pembuatan konten sosial media yang menarik.
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA ANAK USIA SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) TUJUAN 16 TARGET 5 Denik Iswardani Witarti; Anggun Puspitasari; Arin Fithriana
Sebatik Vol 25 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : STMIK Widya Cipta Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.226 KB) | DOI: 10.46984/sebatik.v25i1.1085

Abstract

Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 16 berusaha untuk mencapai kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, telah disusun beberapa target. PKM ini dilakukan sebagai untuk mencapai sasaran ke 5 yaitu secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuknya. Isu korupsi dan suap di Indonesia telah menjadi permasalahan yang serius. RPJMN secara eksplisit mengakui bahwa korupsi merupakan hambatan utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Tindakan korupsi dan suap bisa dicegah dengan memberikan pendidikan sejak dini. Kegiatan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Musyarrofah dilakukan untuk mengenalkan pentingnya gerakan anti korupsi dan suap dalam segala bentuknya kepada masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah. Kegiatan yang dilakukan melalui bentuk seminar dan diskusi kelompok ini diikuti oleh 43 siswa pengurus OSIS MTs Al Musyarrofah. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta menyampaikan bahwa sikap jujur, penguatan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) serta ketegasan penegakan hukum dapat mencegah dan meminimalisir tindak suap dan korupsi.
PENGEMBANGAN PULAU TARAKAN SEBAGAI PANGKALAN MILITER UDARA UTAMA DI WILAYAH KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS: LANUD ANANG BUSRA - TARAKAN, KALIMANTAN UTARA) Andrea Abdul Rahman Azzqy; Anggun Puspitasari
Sebatik Vol 24 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : STMIK Widya Cipta Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada teori keamanan nasional, terdapat beberapa alasan mengapa penyelidikan ilmiah dalam keamanan intelijen merupakan suatu analisis penting terutama untuk mengurangi ketidak-akurat data dalam suatu perumusan kebijakan. Pada lingkungan strategis yang kompleks, aktivitas atau peristiwa kecil sekalipun dalam pembentukan kebijakan keamanan dapat mengakibatkan efek yang luar biasa dan bersifat konfliktual karena memiliki variabel-variabel sensitif. Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat urgensi untuk meminimalisir ketidakpastian strategis dalam produk analisis mengenai suatu kebijakan keamanan, salah satunya adalah mengenai pengamanan daerah perbatasan. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa variabel yang harus dikaji terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur pertahanan di daerah perbatasan terluar. Salah satu variabel utama adalah aspek sosial budaya untuk mengukur keterbukaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur keamanan. Kesediaan dan keterbukaan masyarakat merupakan salah satu indikator utama kesuksesan sebuah penerapan kebijakan. Selaras dengan hal tersebut, pada penelitian ini akan difokuskan kajian mengenai Pengembangan Pulau Tarakan Sebagai Pangkalan Militer Udara Utama di Wilayah Kalimantan Utara dengan Studi Kasus: Lanud Anang Busra - Tarakan, Kalimantan Utara. Analisis terhadap peran dan keberadaan Kapal perang dan Pesawat TNI di wilayah perbatasan terluar Indonesia sebagai salah satu infrastruktur pertahanan harus dikorelasikan dengan kondisi keterbukaan masyarakat wilayah perbatasan di tempat tersebut, serta berbagai kepentingan nasional yang harus diamankan. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami perspektif masyarakat dengan mendalam.
Analysis Of The Failure Of Organizations For Prohibited of Chemical Weapon (OPCW) As The Organization For Disarmament On The Conflict Of Syria Denik Iswardani Witarti; Anggun Puspitasari
Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : The Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.412 KB) | DOI: 10.33172/jp.v4i1.253

Abstract

This paper analyzes the failure of the Organization for Prohibited of Chemical Weapon (OPCW) in handling chemical weapon disarmament in Syria. The use of chemical weapons by the Syrian government against its own citizens poses a challenge for OPCW in its role to ban the use and development of chemical weapons worldwide. OPCW itself formed in 1997 is an implementation of Chemical Weapon Convention (CWC) in 1993. The main problem of this study is OPCW failure factors to ban the use and development of chemical weapons in Syrian conflict. The study results show that the chemical weapon disarmament efforts in Syria by the OPCW by sending and destroying government-owned chemical weapons has failed. Although OPCW has claimed Syria has been freed from chemical weapons, it is still encountered the use of chemical weapons by ISIS terrorist groups and unofficial opposition groups. In conclusion, the role of the OPCW according to the concept of disarmament and the international organization is still not fully successful. OPCW is only able to detect the use of chemical weapons committed by the Syrian government. This organization has no authority in overcoming the problem of the misused chemical weapons committed by non-state actors.Keywords: Chemical weapons, Syrian conflict, OPCW, Disarmament.  
Generating Digital Literacy Website: Upgrading the Understanding of Digital Literacy at SMA Yuppentek 1 Tangerang Arin Fithriana; Anggun Puspitasari; Samsinar Samsinar
Poltanesa Vol 24 No 2 (2023): December 2023
Publisher : P2M Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v24i2.2958

Abstract

This community service initiative introduces a website and Android-based application system to enhance digital literacy among educators at SMA Yuppentek 1, Tangerang. The prevailing issue pertains to the misuse of digital media, which significantly impacts societal well-being. Adolescents, being prolific users of digital platforms, face heightened vulnerability to various crimes stemming from their social media engagements. To address this, preventive measures necessitate an elevation of the partners' proficiency and comprehension in digital literacy. The initiative emphasizes social humanities and information systems, channeling efforts into fostering literacy and constructing website and Android applications to fortify the practice of digital literacy. The implementation strategy encompasses meticulous stages of preparation, execution, and reporting. The primary focus during the implementation phase centers on comprehensive solutions, comprising educating on digital literacy, providing insights into applications pertinent to digital literacy, crafting digital literacy applications, and formulating a digital literacy module. This program aims to foster a sustained understanding of digital literacy in youngsters, empowering educators to navigate and mitigate challenges posed by digital media misuse among adolescents. By equipping them with the requisite tools, it strives to fortify the capacity of educators in addressing the complexities inherent in adolescent digital engagement.
INDONESIA DALAM REZIM LINGKUNGAN INTERNASIONAL: IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM KERANGKA CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) Anggun Puspitasari
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 8 No 2 (2023): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v8i2.1891

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Indonesia pada rezim internasional CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam menangani kejahatan lingkungan transnasional terkait perdagangan satwa liar. Fokus utama adalah mengidentifikasi dan menganalisis problematika yang dihadapi Indonesia dalam melaksanakan CITES untuk mengatasi kejahatan lingkungan. Dalam membahas topik ini, pendekatan yang digunakan mencakup perspektif liberalisme, teori kejahatan lingkungan transnasional, konsep rezim internasional, dan metode penelitian berbasis kualitatif. Penemuan dalam artikel ini mencerminkan bahwa Indonesia menganggap CITES sebagai pedoman dalam proses legislasinya dan telah berkomitmen untuk mematuhi ketentuan rezim ini dalam rangka melindungi satwa liar yang terancam punah dari perdagangan internasional. Melalui keterlibatan dalam rezim internasional CITES, Indonesia mengembangkan berbagai strategi dalam menghadapi permasalahan kejahatan lingkungan ini yang dibagi ke dalam lima sektor, termasuk aspek hukum, politik, lingkungan, sosial dan budaya, serta teknologi informasi dan komunikasi.
Co-Authors Andrea Abdul Rahman Azzqy Fithriana, Arin Samsinar Samsinar Witarti, Denik Iswardani Witarti, Denik Iswardani