Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.295
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal VOK@SINDO Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Panorama Hukum Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS Jurnal Abdimas Pariwisata Journal of Tourism, Culinary, and Entrepreneurship (JTCE) Jurnal Pengabdian UMKM E-Journal of Tourism
Wardana, Azna Abrory
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pelatihan Manajemen Bisnis, Keuangan dan Hukum Bisnis Guna Mendukung Desa Devisa yang Berkelanjutan di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung Agustina, Rini; Rosalin, Sovia; Rudiyanto, San; Wardana, Azna Abrory
JURNAL APLIKASI DAN INOVASI IPTEKS "SOLIDITAS" (J-SOLID) Vol 7, No 1 (2024): Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS
Publisher : Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/js.v7i1.5454

Abstract

Banyaknya usaha dalam negeri di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung memberikan dampak terhadap tingkat perekonomian masyarakat dalam hal pengembangan usaha. Tentu saja hal ini merupakan hal baik yang diharapkan dari banyaknya undang-undang dan kebijakan yang telah diterapkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa persoalan yang dihadapi pelaku usaha di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung saat ini diantaranya adalah kegiatan perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, marketing dan promosi hingga proses mengawasi kegiatan operasional usahanya. Selain itu, masih banyak mitra yang belum memiliki literasi terkait hukum, seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual, hingga perizinan usaha walaupun usaha masih dalam skala mikro/ kecil. Melalui kegiatan pelatihan dengan metode case study dan problem solving, yakni melakukan identifkasi permasalahan yang ada dilapangan, kemudian di analisis untuk diberikan solusi pemecahannya. Pelatihan dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan, karena kendala waktu dan juga para peserta adalah pelaku uasaha yang waktunya banyak tersita untuk kegiatan usaha di rumah. Sebanyak 20 orang peserta pelatihan, 92% merasa sangat senang dengan pelatihan yang diadakan. Sedangkan 8% peserta lainnya menyatakan pelatihan kurang lama dan sangat perlu untuk dilakukan pendampingan yang berkelanjutan. 
IMPLEMENTASI ESTATE REGULATION DALAM PENERTIBAN PKL DI KAWASAN INDUSTRI PT JIEP Wardana, Azna Abrory; Amrullah, Mochammad Rifa
VOK@SINDO : Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan dan Hasil Karya Nyata Vol. 10 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri. Kawasan industri wajib memiliki tata tertib, PT JIEP selaku pengelola sekaligus pengembang kawasan industri mengeluarkan estate regulation sebagai salah satu tata tertib di kawasan industri yang dikelolanya. Pada Bab VI poin 2.3 estate regulation, terdapat ketentuan bahwa PKL yang melakukan kegiatan-kegiatannya di area yang tidak diperkenankan oleh PT JIEP dan harus berada di lokasi yang sudah ditentukan oleh PT JIEP. Akan tetapi masih banyak PKL yang berjualan. Penelitian ini membahas tentang penertiban terkait kegiatan PKL yang berjualan di area kawasan industri secara bebas. Dan pembahasan ditekankan terhadap bagaimana pelaksanaan serta hambatan maupun upaya PT JIEP dalam penertiban PKL di Kawasan Industri Pulogadung. Apakah sudah sudah berjalan dengan baik sesuai regulasi yang berlaku. Data penelitian ini didapat melalui hasil wawancara melalui salah satu karyawan Unit Corporate Security PT JIEP, observasi keadaan PKL di Kawasan Industri Pulogadung secara langsung, dan dokumentasi berupa foto keadaan PKL di Kawasan Industri Pulogadung. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan penertiban belum mandapatkan hasil yang maksimal karna masih banyak PKL yang berjualan di area Kawasan Industri Pulogadung, belum adanya upaya untuk PKL agar tidak dapat memasuki area kawasan industri, sehingga para PKL berkeliaran secara bebas dan tidak terkendali. Saran dari peneliti adalah menciptakan sistem baru, dimana PKL yang ekonominya rendah tetap ingin berjualan di kawasan industri tersebut diberikan diberikan kompensasi biaya sewa yang minim juga subsidi berupa (biaya pemakaian listrik, air, dan telepon) agar mereka tidak perlu khawatir dengan biaya sewa-menyewa dan dapat berjualan di tempat yang legal, yakni di food center yang telah disediakan oleh PT JIEP selaku pengelola sekaligus pengembang Kawasan Industri Pulogadung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris.Kata Kunci: Penertiban PKL, Estate Regulation, PT JIEP
PENGEMBANGAN EKONOMI DESA MELALUI PEMBUATAN WEBSITE UMKM PADA ERA DIGITAL DENGAN MENERAPKAN SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) UNTUK MENINGKATKAN VISIBILITAS UMKM DESA KARANGPRANTI DI MATA PUBLIK Wardana, Azna Abrory; Hanum, Mikyal Aqilah; Hamdani, Fikri
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 4 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v4i1.69

Abstract

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan internet memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Desa Karangpranti, yang terletak di Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, memiliki potensi UMKM yang besar namun masih menghadapi tantangan dalam pemasaran dan digitalisasi. Produk unggulan UMKM di Desa Karangpranti di antaranya adalah UMKM Keripik Holifah Sari, Abon Hj. Sun, dan Rebexa Bakery. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas UMKM Desa Karangpranti melalui pembuatan website yang dioptimalkan dengan teknik Search Engine Optimization (SEO). Metode penelitian dimulai dengan survei, wawancara, dan observasi terhadap UMKM lokal untuk memahami kebutuhan dan potensi digitalisasi. Berdasarkan hasil survei, dilakukan pengembangan website menggunakan platform Content Management System (CMS) WordPress, dengan desain yang mencakup halaman profil UMKM, katalog produk, serta formulir pemesanan. Implementasi SEO dilakukan melalui teknik organik dengan mengoptimalkan konten dan menggunakan plugin SEO serta teknik anorganik melalui iklan Google Ads. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik SEO secara organik dan anorganik berhasil meningkatkan peringkat website dari halaman tidak terdaftar menjadi posisi ke-4 di halaman pertama hasil pencarian Google. Website ini kini memberikan visibilitas yang lebih baik kepada UMKM Desa Karangpranti, memperluas jangkauan pasar mereka ke tingkat regional dan nasional. Dengan demikian, program ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi digital dan strategi pemasaran yang tepat dapat mendorong kemajuan ekonomi desa dan meningkatkan daya saing UMKM dalam pasar global.
Successful Model of Implementation of the Pentahelix Concept in Developing Cultural-Based Tourism Destinations in Aeng Tong – Tong Village Rahman, A.Faidlal; Wardana, Azna Abrory
Jurnal Abdimas Pariwisata Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Abdimas Pariwisata
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36276/jap.v6i1.712

Abstract

Successful Model of Implementation of the Pentahelix Concept in Developing Cultural-Based Tourism Destinations in Aeng Tong – Tong Village. Aeng Tong-Tong Village has become a successful example of implementing the Pentahelix concept for developing a culture-based tourism village. This research explores the role of five main actors—government, academia, business, media, and community—in this development process. The government plays a role in providing policies and infrastructure, while academics contribute through research and training. Local businesses offer facilities and services, the media promotes the village, and local communities directly implement tourism activities. The synergy between these actors has boosted the local economy, preserved culture, and improved infrastructure. These findings show that the Pentahelix collaboration effectively creates sustainable and inclusive tourist destinations. The Aeng Tong-Tong Village Model can be used as a reference for other villages that want to develop their tourism potential with a similar approach.
Measuring community empowerment in the development of tourism village: Evidence from Batu City, Indonesia Rahman, A. Faidlal; Wardana, Azna Abrory; Mufarrohah
Bahasa Indonesia Vol 5 No 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : School of Tourism, Universitas Ciputra Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37715/jtce.v5i1.5551

Abstract

Transforming villages into tourism villages is essential for community empowerment, enabling them to grow and manage local potential, although its implementation is not yet systematic. This research aims to measure the community empowerment in the development of tourism villages in Batu City, focusing on four villages: Sidomulyo, Bumiaji, Punten, and Tulungrejo. The measurement is carried out using the concept of Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS) with modifications by adding an economic dimension. The research uses a quantitative descriptive approach, utilizing a purposive sampling technique to gather data from 100 respondents involved in tourism-related activities. The results indicate that psychological empowerment recorded the highest score 4.47, indicating strong community awareness, pride, and concern for tourism village potential. The social empowerment followed with a score of 4.37, reflecting active participation, collaboration, and community cohesion in tourism activities. The economic empowerment scored 3.95, demonstrating the community’s ability to leverage tourism for income generation and economic growth. Meanwhile, the political empowerment received a score of 4.05, showing community involvement in policy-making and decision-making related to tourism village management. This research can be used by the Batu City Government as a basis for developing more systematic tourism village management policies and improving training for tourism village communities, while also helping tourism village managers strengthen their management strategies.
Integrasi Sektor Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Lintas Sektor Implementasi Kontrak Bisnis dalam Perspektif Hukum Wardana, Azna Abrory
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan destinasi wisata lintas sektor melalui penerapan kontrak bisnis sebagai instrumen strategis untuk menciptakan kerjasama yang efektif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal. Tantangan utama dalam pengelolaan destinasi wisata seringkali muncul akibat kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, yang memicu konflik kepentingan dan mengakibatkan pengelolaan yang tidak optimal. Melalui pendekatan penelitian hukum yang mengintegrasikan konsep teoretis dan analisis peraturan perundang-undangan, studi ini mengeksplorasi peran kontrak bisnis dalam memperjelas hak dan kewajiban setiap pihak, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam kerjasama lintas sektor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontrak bisnis memiliki potensi signifikan untuk memperkuat sinergi antar sektor, mengurangi problematika hukum, dan mendukung keberlanjutan ekonomi serta lingkungan. Namun, implementasinya menghadapi beberapa kendala, seperti ketidakselarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterbatasan infrastruktur. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar sektor, harmonisasi regulasi, dan penguatan penegakan hukum untuk mendukung pengelolaan destinasi wisata yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, kontrak bisnis dapat menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan pengelolaan destinasi wisata yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.
Reconceptualization of Land Acquisition Regulations for Tourism Village Development Based on the Principle of Public Interest Wardana, Azna Abrory; Koeswahyono, Imam; Permadi, Iwan; Prasetyo, Ngesti Dwi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i2.1809

Abstract

Villages hold a strategic position in harnessing tourism potential as part of regional autonomy at the regency and city levels. Such development efforts can yield substantial economic gains and enhance the welfare of local communities. Despite this, the existing legal framework confines the authority to carry out land acquisition for tourism area development solely to four entities: the central government, regional administrations, state-owned enterprises (“BUMN”), and regionally owned enterprises (“BUMD”). As a result, village governments and village-owned enterprises face limitations in developing village tourism areas. This study employs a normative juridical approach, integrating conceptual and statutory methods. The findings indicate that strengthening decentralization and focusing on rural development present opportunities to empower village governments and village-owned enterprises with the authority to acquire land. The restriction of land acquisition for tourism areas to the central government, regional governments, SOEs, and ROEs is becoming increasingly irrelevant. Village tourism areas possess more significant economic potential when managed directly by village governments and village-owned enterprises, with active involvement from local communities. Therefore, a legal reconstruction is necessary to expand the entities authorized to acquire land for village tourism development. This can be achieved by harmonizing relevant legislation, particularly Law No. 2 of 2012, in conjunction with Law No. 6 of 2023 and Government Regulation No. 11 of 2021. Such harmonization will support village governments and village-owned enterprises in realizing effective, sustainable, and inclusive village tourism development.
Legal Contradictions in Land Acquisition for Community-Based Tourism Villages in Indonesia Wardana, Azna Abrory; Koeswahyono, Imam; Permadi, Iwan; Prasetyo, Ngesti Dwi
E-Journal of Tourism Volume 12 Number 2 (September 2025)
Publisher : Centre of Excellence in Tourism Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24922/eot.v12i2.2056

Abstract

Tourism village development in Indonesia is expanding rapidly, with tourist arrivals projected to reach 13.74 million in 2024. Yet the legal framework for land acquisition has not adapted to this growth. The core issue lies in the tension between the public interest doctrine in Law No. 2 of 2012 on Land Acquisition, which legitimizes compulsory state power, and the mandate of community-based tourism (CBT) under Law No. 6 of 2014 on Villages and Law No. 10 of 2009 on Tourism, which requires participatory, community-driven development. This doctrinal gap produces uncertainty over how land acquisition for tourism villages should proceed in ways that advance development while safeguarding community rights. This study employs a normative legal method, combining statutory interpretation and conceptual analysis of “public interest,” “participation,” and “compensation” in the Land Acquisition Law, alongside relevant provisions of the Village and Tourism Laws and judicial decisions in acquisition disputes. The findings highlight three contradictions: first, Article 10’s expansive definition of “public interest” enables commercial tourism projects to qualify as public uses; second, consultation procedures are reduced to formalities without substantive participation; and third, NJOP-based compensation undervalues land and disregards communal tenure. This article contributes by proposing a reform agenda: redefining public interest with measurable criteria, integrating Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), harmonizing sectoral laws, and mandating community consent mechanisms to balance tourism development with the protection of local land rights.
Co-Authors A. Faidlal Rahman Amrullah, Mochammad Rifa Hamdani, Fikri Hanum, Mikyal Aqilah Imam Koeswahyono Iwan Permadi Mufarrohah Ngesti Dwi Prasetyo Rahman, A.Faidlal Rini Agustina Rosalin, Sovia Rudiyanto, San