Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Suara Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research
Pura, Margo Hadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAYA PEREDARAN CABAI MERAH PALSU DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Astuti, Try Yuni; Pura, Margo Hadi
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.8029

Abstract

Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat, tidak diimbangi dengan Meningkatnya harga bahan-bahan kebutuhan selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan semakin sulitnya masyarakat dalam mencari sumber pendapatan, membuat sebagian oknum pedagang memilih jalan alternatif yang salah dalam memperoleh keuntungan, yaitu dengan membuat dan menjual cabai merah palsu. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif lebih memfokuskan untuk mengkaji dan meneliti kajian hukum terhadap bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Bahaya Peredaran Cabai Merah Palsu Di Tengah Pandemi Covid-19. cabai merah palsu yakni cabai muda yang masih hijau yang disemprot cat pylox berwarna merah. upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian atas barang yang tidak layak konsumsi seperti cabai merah palsu ini. Pertama penyelesaian di pengadilan melalui Pengadilan Negeri (PN) dan kedua, penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Pembuktian Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Dalam Tahap Penyidikan Melalui Bukti Petunjuk Melalui Ilmu Komputer Digital Forensik di Kepolisian Resort Karawang Pura, Margo Hadi; Nuryadi, Deni; Carudin, Carudin
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v3i2.42954

Abstract

Kuliah Kerja Nyata merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa, Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kontribusi universitas bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi maupun social. Berdasarkan situs Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dapat diketahui bahwa terdapat total 11.205 laporan masyarakat mengenai kejahatan siber yang terjadi, Kasus terbanyak di daerah Karawang yang berhubungan dengan kejahatan siber adalah kasus penipuan. Data tersebut menunjukkan bahwa salah satu kejahatan siber merupakan kejahatan yang cukup serius. Hal ini yang melatar belakangi tim pengabdi melakukan pengebadian untuk melakukakn proses pembuktian Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Tahap Penyidikan Melalui Bukti Petunjuk Melalui Ilmu Komputer Digital Forensik Di Kepolisian Resort Karawang. Metoda Pelaksanaan pengabdian dilakukan secara daring mengingat di Tahun 2020 sedang dalam masa Pandemi, sehingga dilaksanakan dari tempat tinggal setiap mahasiswa. Dengan tujuan mahasiswa dan mitra kepolsian dapat lebih memahami penindakan kejahatan teknologi informasi terutama dalam hal pembuktian.
ASPEK HUKUM PERLINTASAN KERETA API ILEGAL DI WILAYAH WARUNG BAMBU KARAWANG Insiyah, Hisni; Pura, Margo Hadi
Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.8714

Abstract

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji dan menelaah aspek hukum perlintasan kereta api terhadap perlintasan sebidang ilegal khususnya di wilayah Warungbambu Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian perlintasan kereta api ilegal di Warungbambu Karawang. Hasil dari penulisan karya ilmiah ini adalah mengenai adanya perlintasan sebidang ilegal di wilayah Warungbambu Karawang yang dibuat tanpa memerhatikan aspek hukum pembuatan perlintasan kereta api, di mana perlintasan sebidang ilegal tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap keselamatan para pengguna jalan dan penumpang kereta api. Dengan begitu dapat diketahui bahwa regulasi mengenai perlintasan sebidang kereta api yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada implementasinya belum berlaku efektif dalam penerapannya, sehingga sampai saat ini masih sangat banyak ditemukannya perlintasan kereta api ilegal. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perlintasan kereta api ilegal serta memiliki wewenang untuk menutup perlintasan kereta api ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup. Namun dalam implementasinya pemerintah daerah hingga kini tidak terlalu memerhatikan mengenai perlintasan-perlintasan sebidang kereta api ilegal, sehingga banyak perlintasan kereta api ilegal masih beroperasi hingga saat ini.
Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Irawan, Ade; Pura, Margo Hadi
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i1.6453

Abstract

The research on "Juridical Analysis of Provisions Regarding Living Laws in the Community in the National Criminal Code" is motivated by the emergence of the issue of including provisions regarding living law in the National Criminal Code. This study aims to explore the position of customary law in Indonesian positive law and to analyze in depth the existing legal arrangements in the Criminal Code. This study uses a normative-conceptual legal research method, focusing on laws and norms that apply in society and collecting data through library research. After conducting research, the results show that the recognition of customary law community units has been contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which at the same time recognizes applicable customary law, but the Criminal Code, which was adopted from the Netherlands, has not contained rules regarding customary law; only the National Criminal Code contains provisions regarding living law as an extension of the principle of legality, accompanied by sanctions, and the method of application, which, in the dynamics of society, still raises pros and cons. For this reason, the state must also provide the best legal certainty regarding this matter, including being willing to accept all forms of aspirations from the community and being willing to review the National Criminal Code if there is a request for review at the Constitutional Court.
Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Implikasi, Keuntungan dan Kelemahan Gultom, Walman; Ansari, Teuku Syahrul; Koswara, Indra; Pura, Margo Hadi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 25 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10437483

Abstract

There are times when disputes with regret in industrial relations are regulated by Law Number 2 of 2004, namely the regulation of the procedure for resolving problems arising from industrial relations conflicts, the dispute resolution process can be passed from the mechanism outside the court or special court that specifically handles disputes in that field. The content of this research utilizes the normative juridical method as the research approach. This method involves tracing various secondary materials, such as laws and regulations. This research aims to analyze the legal framework governing the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Indonesia and Singapore, as well as to compare the differences and similarities between the legal frameworks in Indonesia and Singapore in terms of recognition and enforcement of foreign arbitral awards. Arbitration plays an important role in the out-of-court settlement of industrial relations disputes. In this study, several advantages of arbitration have been identified, such as cost and time efficiency, high level of confidentiality, legal certainty, and flexibility in settlement procedures.
PRESENCE OF EVIDENCE OF MEDICAL RECORD CONTENTS IN TRIALS FOR CRIMINAL ACTIONS OF MALPRACTICE BASED ON MINISTER OF HEALTH REGULATIONS NUMBER 269/MENKES/PER/2008 JUNCTO LAW NUMBER 8 OF 1981 CONCERNING THE BOOK OF CRIMINAL PROCEDURES Allorante, David Mallisa; Pura, Margo Hadi
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i1.3640

Abstract

Victimology, from the words victim (victim) and logic (science), Latin victim (victim) and logos (science). In simple terms, victimology means the science of victims (crimes). According to the Crime Dictionary dictionary quoted by an Abussalam expert, victims are "people who have suffered physical or mental suffering, lost objects or resulted in death for acts or attempts of minor violations committed by perpetrators of criminal acts and others". Here it is clear what is meant by "people who experience physical suffering and so on" are victims of violations or criminal acts.In conducting research so that it is carried out optimally, the researcher uses several methods. In this study, the normative juridical approach is used. Normative juridical namely the study of legal principles, legal systematics, level of legal synchronization and legal comparison. This normative juridical is an effort to inventory positive law. This approach examines legal issues based on normative rules whether they are compatible with social life. To obtain the data and information referred to by this thesis, the authors use the nature of descriptive analysis research.The crime of theft is an act of crime, which greatly disturbs the comfort of the people. For that we need a consistent action that can uphold the law, so that harmony is established. As it is known that Law Number 8 of 1981 Concerning Criminal Procedure Law adheres to a criminal justice system that prioritizes the protection of human rights, but if the provisions regarding this matter are considered in more depth, it turns out that only the rights of submission/defendant are much highlighted while the rights of victims of theft. In line with this principle, the public, especially the mass media, focuses more on the rights of the suspect/defendant rather than making an issue of the Protection of Victims of Theft.Keywords: Victimology, Theft Crime, Criminal Justice System
TINJAUAN EFEKTIFITAS JALAN DAN SALURAN DRAINASE DI JALAN H.S. RONGGOWALUYO, TELUKJAMBE TIMUR, KARAWANG Putri, Anggi Safira; Pura, Margo Hadi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2865

Abstract

Jalan H.S. Ronggowaluyo in Kab. Karawang is one of the streets that is narrow but densely populated and also buildings in the form of houses, shops, and educational buildings. However, the road conditions and drainage on this road is still not optimal. A bad drainage system can cause water to overflow until there could be a flooding on the road. This study uses a juridical normative and empirical juridical approach. The role of the government and society is needed in improving the road conditions and the drainage systems. That way, it can be ascertained that the traffic will be orderly, and the road conditions will be clean and comfortable if motorized vehicle drivers passing by, it and also for the people who live around the H.S. Ronggowaluyo.
Aspek Sosiologis Tindak Pidana Perzinaan Atas Suami Yang Nikah Dibawah Tangan (Siri) Tanpa Izin Poligami Pura, Margo Hadi; Faridah, Hana
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v14i2.141

Abstract

Pernikahan siri yang secara agama dianggap sah pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri tanpa adanya izin dari istri yang sah dapat memberi ruang delik perzinaan, perzinaan diatur dalam pasal 284 KUHP sepanjang pelaku nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa benar telah ada perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, dan hanya bisa dituntut berdasarkan adanya pengaduan dari istri/suami yang tercemar (delik aduan). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat atas nikah siri menjadi sah menurut agama serta berdasarkan pasal 284 dan mengetahui perlindungan hukum bagi istri yang ditelantarkan oleh suaminya yang sudah nikah siri. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode penelitian Hukum Normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang menyertai pernikahan siri, khususnya bagi perempuan, antara lain masalah keluarga, masalah sosial serta psikologis. Secara hukum, pernikahan siri bagi perempuan adalah bahwa istri tidak dianggap sebagai istri sah dan tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga belaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri.
Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara Saswoyo, Ade Bagus; Pura, Margo Hadi
Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v5n1.p19-43

Abstract

Indonesia is a country that has a diversity of ethnicities, races, religions and languages, including the existence of indigenous and tribal peoples. In fact, there is injustice that is felt by a number of indigenous peoples in the form of a lack of protection and recognition by the state for the existence of indigenous and tribal peoples, such as the Kuningan Regency Government's decision not to recognize the application of the Sunda Wiwitan community as indigenous peoples (MHA). The refusal was based on a letter from the Regent of Kuningan Number 189/3436/DPMD on December 29 2020. The reason was that Sunda Wiwitan was deemed not to comply with Minister of Home Affairs Regulation Number 52 of 2014 regarding the recognition of MHA, namely history, customary territories, customary law, assets and/or customary objects, as well as institutions/customary governance systems. This study aims to analyze the urgency of the importance of passing the Indigenous Peoples Law to facilitate various indigenous and tribal peoples in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a conceptual and statutory approach. The Bill on Customary Law Communities has actually been included in the National Legislation Program and has reached the harmonization stage and needs to add substance regarding the regulation of customary law community areas so that indigenous peoples live safely, grow and develop as a community group in accordance with their human dignity. The urgency of ratifying the Bill on Customary Law Communities is needed to ensure that indigenous and tribal peoples are free from discrimination, including reducing conflicts that often occur over ownership of customary/forest territories so that Indigenous Peoples' position as citizens is equal to other citizens in Indonesia.
Justice in Proportional Inheritance Distribution Based on Contemporary Perspective Pahroji, Dedi; Priyana, Puti; Pura, Margo Hadi; Farhani, Athari; Azizah, Faiqah Nur
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6090

Abstract

This research focuses on the application of a sense of justice in the distribution of inheritance according to contemporary Fiqh Mawaris and compares it with Islamic inheritance law and analyzes the judge's considerations in related cases. This research uses normative juridical methods with a literature approach (statute approach), comparative analysis, concept analysis and case analysis. The results of this research conclude that the sense of justice that develops in society must be taken into account when determining the distribution of inheritance. The concept of dividing inheritance property 2:1 as regulated in the Compilation of Islamic Law and referring to the arguments of the Al-Qur'an is a proportional distribution, but in certain conditions it is also not an absolute basis without considering the current conditions of society. Where currently it is not uncommon for women to take on the role of men in certain conditions, so that in terms of inheritance the division between men and women with the 1:1 concept can be considered to fulfill a sense of justice and can be said to be a proportional distribution as well
Co-Authors Ade Irawan Allorante, David Mallisa Ansari, Teuku Syahrul Astuti, Try Yuni Ayu, Indah Putri Azizah, Faiqah Nur Dedi Pahroji Farhani, Athari Faridah, Hana Firmansyah Firmansyah Gultom, Walman Insiyah, Hisni Koswara, Indra Maemunah Maemunah Motian, Yosep Nyoman Negara, Monica Atma Nuryadi, Deni Pebrianti, Chantika Priyana, Puti Putri, Anggi Safira Saswoyo, Ade Bagus Syahbana, Ikrima Salsa