Articles
<![CDATA[Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Karawang di Era Covid 19 ]]>
<![CDATA[Fadlian, Aryo]]>;
<![CDATA[Irawan, R. Bagus]]>;
<![CDATA[Faridah, Hana]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL ABDIMAS MAHAKAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24903/jam.v5i2.1479
<![CDATA[Pada saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pandemi COVID-19. Sehingga mengakibatkan banyak sektor yang mengalami hambatan termasuk salah satunya adalah peran Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara. Banyaknya perkara yang harus diadili, memaksa Pengadilan Negeri untuk terus menjalankan Tugas, Pokok, dan Fungsinya dalam mengadili perkara yang diajukan. Banyak sekali aspek-aspek dalam Pengadilan Negeri yang belum diketahui oleh masyarakat luas sehingga perlu pengedukasian lebih lanjut mengenai peran Pengadilan Negeri. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, menjelaskan mengenai pengadilan menggunakan sistem E-Court dalam memeriksa dan mengadili perkara di Pengadilan Negeri. Dalam momentum pandemi COVID-19 seperti inilah pemanfaatan E-Court dimaksimalkan karena guna mengurangi interaksi di ruang sidang sehingga secara tidak langsung mengurangi kontak antar manusia sekaligus meminimalisasi potensi penyebaran virus corona. Banyak sekali aspek-aspek dalam E-Court yang belum diketahui oleh masyarakat luas sehingga perlu pengedukasian lebih lanjut mengenai kinerja E-Court ini. Karena mengingat program E-Court ini bermanfaat untuk mendukung kegiatan social distancing sehingga hal ini menjadi penting dan menarik untuk dibahas dalam momentum pandemik COVID-19. Selain melakukan Seminar Nasional melalui via online sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam kelompok KKN Legalaid melakukan pendampingan langsung di Pengadilan Negeri Karawang sekaligus meneliti perubahan-perubahan bagian-bagian lain di unit kerja Pengadilan Negeri Karawang semenjak era Covid 19. Dalam era yang baru seluruh kantor pemerintah termasuk Pengadilan Negeri ada perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut ada perubahan pada metode pelayanannya yaitu dari metode konvensional berubah kepada metode daring, beberapa hal yang dilakukan dalam pengadilan dengan Metode daring adalah pendaftaran perkara, persidangan(perkara perdata), pelayanan bantuan hukum, pemberkasan dilakukan semi daring]]>
<![CDATA[Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ]]>
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>;
<![CDATA[Faridah, Hana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v7i1.536
<![CDATA[Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Dalam Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di dalamnya memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif apakah sesuai dengan kehidupan masyarakat. Sistem hak asasi manusia mencakup didalamnya ranah administrasi peradilan, yang memuat beberapa prinsip, yaitu peradilan yang adil (Fair Trial), Indepedensi Pengadilan dan pemulihan secara efektif. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berlaku untuk peradilan pidana umum maupun peradilan pidana militer. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, lebih menekankan penyelidikan dibanding penyidikan. Di dalam praktik penegakan supremasi hukum masih belum ada kerja sama yang baik antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah. Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, fungsi penasihat hukum sangat penting sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya. Hak-hak tersebut diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan yang menyangkut hak asasi tersangka oleh penyidik sangatlah penting. Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa. Untuk menghindari hambatan-hambatan yang terjadi di tingkat penyidikan, penyidik harus memeritahukan kepadanya tentang hak mendapat bantuan hukum, dan hak lain sebagainya.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Terhadap Penegakan Hukum Atas Transportasi Publik Akibat Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Kapal Laut (Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran) ]]>
<![CDATA[Koswara, Indra Yudha]]>;
<![CDATA[Faridah, Hana]]>
<![CDATA[ Abdimas: Papua Journal of Community Service Vol 3, No 2 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/pjcs.v1i2.1383
<![CDATA[Di Indonesia jumlah kecelakaan kapal laut terus mengalami penurunan pada setiap tahunnya, namun jumlah korban masih sangat tinggi. Hal ini memberi gambaran yang mana bahwasannya walaupun Indonesia terkenal sebagai negara maritim tetapi faktanya Indonesia masih sering mengalami kecelakaan, sehingga masyarakat masih belum dapat merasakan perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran yang maksimal. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pengguna jasa trasportasi laut pada khususnya, Mengenai aturan hukum dan bentuk pertanggung jawaban yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas kapal laut serta perlindungan hukum bagi masyarakat dan khususnya para awak kapal jika terjadi permasalahan saat melakukan kegiatan di lapangan. Sehingga diharapkan dengan adanya pemahaman tersebut, dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Penipuan Dengan Modus Donasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ]]>
<![CDATA[Ghozali, Ahmad]]>;
<![CDATA[Faridah, Hana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 23 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10072323
<![CDATA[The rise of fraud in the digital era has forced the government to prepare regulations in line with the development of fraudulent technology in accordance with Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 Concerning Electronic Information and Transactions, article 28 paragraph 1 states, "Every person intentionally and without the right to spread false and misleading news that results in consumer losses in electronic transactions”. This study aims to discuss legal protection for victims in online donation cases and whether misappropriation of donations or crowdfunding can be categorized as fraud in Indonesian criminal law. 1 shall be punished with a maximum imprisonment of six years and/or a maximum fine of IDR 1 billion. has set a number of implementation guidelines in determining whether or not someone violates Article 28 paragraph 1 of the Electronic Information and Transaction Law.]]>
<![CDATA[PELATIHAN PENINGKATAN KREATIVITAS VISUAL DALAM PERANCANGAN POSTER KAMPANYE TENTANG COVID-19 BAGI ANAK-ANAK DI SEKOLAH DASAR JATIRAGAS 1 SUBANG ]]>
<![CDATA[Kartini, Dedeh]]>;
<![CDATA[Faridah, Hana]]>
<![CDATA[ Journal of Community Service Vol 6 No 1 (2024): JCS, June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ikatan Dosen Menulis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56670/jcs.v6i1.190
<![CDATA[Pandemi COVID-19 telah mengubah paradigma pendidikan, khususnya di Sekolah Dasar Jatiragas 1 Subang, memerlukan inovasi dalam menyampaikan pesan kesehatan kepada anak-anak. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman anak-anak terhadap protokol kesehatan COVID-19 melalui pelatihan peningkatan kreativitas visual dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai pusat kegiatan. Metode pengabdian dilakukan dengan memilih lokasi di Sekolah Dasar Jatiragas 1 Subang, memperhatikan aksesibilitas dan relevansi dengan audiens yang dituju, serta melibatkan mahasiswa, dosen, karyawan, pihak administrasi universitas, dan lembaga eksternal sebagai mitra kegiatan. Pendekatan holistik melibatkan anak-anak secara langsung dalam merancang poster kampanye dengan menggunakan permainan peran, cerita bergambar, dan aktivitas seni visual. Hasil implementasi program menunjukkan peningkatan pemahaman anak-anak terhadap protokol kesehatan dan keterlibatan mereka sebagai agen perubahan dalam menyebarkan pesan kesehatan ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Program ini tidak hanya menciptakan ikatan erat antara pengajar dan anak-anak tetapi juga membangun pondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan aman dan kampus ramah perempuan di Universitas Palangka Raya. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan peningkatan kreativitas visual menjadi langkah positif dalam mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Sekolah Dasar Jatiragas 1 Subang.]]>
<![CDATA[Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ]]>
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>;
<![CDATA[Faridah, Hana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana: June 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v7i1.536
<![CDATA[Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Dalam Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di dalamnya memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif apakah sesuai dengan kehidupan masyarakat. Sistem hak asasi manusia mencakup didalamnya ranah administrasi peradilan, yang memuat beberapa prinsip, yaitu peradilan yang adil (Fair Trial), Indepedensi Pengadilan dan pemulihan secara efektif. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berlaku untuk peradilan pidana umum maupun peradilan pidana militer. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, lebih menekankan penyelidikan dibanding penyidikan. Di dalam praktik penegakan supremasi hukum masih belum ada kerja sama yang baik antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah. Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, fungsi penasihat hukum sangat penting sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya. Hak-hak tersebut diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan yang menyangkut hak asasi tersangka oleh penyidik sangatlah penting. Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa. Untuk menghindari hambatan-hambatan yang terjadi di tingkat penyidikan, penyidik harus memeritahukan kepadanya tentang hak mendapat bantuan hukum, dan hak lain sebagainya.]]>
<![CDATA[STRATEGI MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR SEBAGAI UPAYA MENGATASI PUTUS SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Naya S, Grasiara]]>;
<![CDATA[Suryanti, Mery]]>;
<![CDATA[Faridah, Hana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol 5 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARA BUNGO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52060/jppm.v5i1.1500
<![CDATA[The generation of elementary school students dropping out of school is still a massive phenomenon in Matang Segarau village. So that it becomes a highlight and priority for villages that make extra efforts to overcome this problem. According to village data, 28 people who did not attend school were still found. Apart from that, in terms of education, there were 120 graduates from elementary school (SD), followed by second-place graduates from junior high school (SMP) with 105 people. This data shows that graduates at the 9 (nine) year Compulsory Education level are still low. This means that the higher the education, the fewer people have it. Solving this problem is a joint task for all stakeholders in the Matang Segarau village, attracting the author to conduct research in this village, intended to solve the problems that occur. The research method used is a qualitative empirical study method (field research) by identifying problems that occur directly at the location. Using a qualitative approach and data collection techniques through observation and interviews. The purpose of this research is to determine the factors that cause students to drop out of school, then the factors that cause a lack of motivation to learn, and obstacles in the learning process of elementary school students by formulating strategies to increase learning motivation in elementary school students so that they want to continue their studies to higher education. So, the results of this research are hoped to solve problems and be a solution in efforts to overcome elementary school dropouts in Matang Segarau village, Tekarang District, Sambas Regency, West Kalimantan Province.]]>
<![CDATA[Aspek Sosiologis Tindak Pidana Perzinaan Atas Suami Yang Nikah Dibawah Tangan (Siri) Tanpa Izin Poligami ]]>
<![CDATA[Pura, Margo Hadi]]>;
<![CDATA[Faridah, Hana]]>
<![CDATA[ KRTHA BHAYANGKARA Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/krtha.v14i2.141
<![CDATA[Pernikahan siri yang secara agama dianggap sah pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri tanpa adanya izin dari istri yang sah dapat memberi ruang delik perzinaan, perzinaan diatur dalam pasal 284 KUHP sepanjang pelaku nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa benar telah ada perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, dan hanya bisa dituntut berdasarkan adanya pengaduan dari istri/suami yang tercemar (delik aduan). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat atas nikah siri menjadi sah menurut agama serta berdasarkan pasal 284 dan mengetahui perlindungan hukum bagi istri yang ditelantarkan oleh suaminya yang sudah nikah siri. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode penelitian Hukum Normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang menyertai pernikahan siri, khususnya bagi perempuan, antara lain masalah keluarga, masalah sosial serta psikologis. Secara hukum, pernikahan siri bagi perempuan adalah bahwa istri tidak dianggap sebagai istri sah dan tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga belaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri.]]>
<![CDATA[Analisis Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi) ]]>
<![CDATA[Widodo, Karina Luana Pramesti]]>;
<![CDATA[Faridah, Hana]]>
<![CDATA[ Jurnal Panorama Hukum Vol 6 No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21067/jph.v6i2.6227
<![CDATA[During the COVID-19 Pandemic, criminal acts of crime increased in big cities. The rise of the crime of theft of motorbikes is a social problem, namely problems in the community, because the perpetrators and victims are members of the community as well. In the perspective of criminology, crime is a human act that tarnishes the basic values and norms of society, acts that violate the rules that live and develop in society. Eventhough crimes are criminal acts and the sanctions or punishments, the community still commits crimes. The method used in this study is a normative legal research method, research that examines documents, various secondary data such as legislation, legal theory, court decisions and legal expert opinions. Several factors cause people to commit crimes of theft and violence because of the necessities of life. However, it is a bad act that must be done because it endangers other people to the point of taking lives.]]>
<![CDATA[MARAKNYA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU WHITE COLLAR CRIME DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Syaharani, Mayza Nur Alfi]]>;
<![CDATA[Faridah, Hana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.122-130
<![CDATA[Indonesia memang merupakan negara hukum yang semua perbuatan warga negaranya diatur menggunakan peraturan perundang-undangan. Fungsi dikeluarkannya peraturan perundang-undangan adalah untuk memberi batasan kepada warga negara terkait hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan, karena ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang maka dapat dijatuhi hukuman sebagaimanan konsep tindak pidana. Siapa saja dapat melakukan tindak pidana, termasuk juga pejabat pemerintahan. Yang dimaksud pejabat disini adalah orang yang memiliki kewenangan khusus atau mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu hal yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Namun banyak sekali pihak tidak bertanggungjawab yang justru menyalahgunakan kekuasaan tersebut demi meraup keuntngan pribadi, hal itulah yang disebut dengan korupsi. Korupsi merupakan salah satu jenis white collar crime yang merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok individu yang memiliki jabatan tertentu untuk selanjutnya menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meraih keuntungan tertentu. Salah satu kasus korupsi yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian normatif ini adalah korupsi yang terjadi di PT Asabri. Ditinjau dari segi kriminologi, penyebab terjadinya korupsi di PT Asabri (Persero) merupakan gabungan dari adanya teori korupsi menurut Jack Bologne dan teori Willingness and Opportunity to Corrupt, dikatakan demikian karena kedelapan tersangka tersebut memang memiliki keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan jika ditinjau dari teori korupsi Jack Bologne.]]>
