Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustitia JURNAL ILMIAH ADVOKASI KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Suara Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research
Pura, Margo Hadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM ATAS PENGADUAN ATAU LAPORAN PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor : 10/Pid.B/2023/PN.Tul) Negara, Monica Atma; Pura, Margo Hadi
Yustitia Vol. 11 No. 1 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i1.329

Abstract

ABSTRACT This research aims to identify the elements that constitute a false report and analyze how the judges consider cases of false complaints. Through a normative legal approach, this study found that false reports are characterized by elements such as "whoever", "intentionally", "submitting a false complaint or notification to the authorities", and "both in writing and for writing". In the case of Abdul Halik Roroa, a lawyer who was reported for making a false report, is an interesting example. Although proven guilty, the defendant was acquitted because the judges were of the view that his actions were carried out in the course of performing his professional duties in good faith. This decision indicates that there is legal protection for lawyers while carrying out their duties. Keywords: Elements, Considerations, Panel of judges.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Media Sosial Pebrianti, Chantika; Pura, Margo Hadi
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.404

Abstract

Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi para oknum tak bermoral untuk menjalankan aksinya, banyak sekali kejahatan yang sering terjadi saat ini salah satu bentuknya adalah pelecehan seksual secara verbal di media sosial. Tentunya hal tersebut termasuk perbuatan yang melawan hukum dan pelaku dapat dijerat dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam KUHP tentang pelanggaran kesusilaan, UU Pornografi, UU ITE dan UU TPKS. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui metode studi pustaka dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan di media sosial selalu di anggap sebagai hal lumrah oleh karena itu pandangan masyarakat mengenai hal ini harus diubah, tentunya kesadaran bukan hanya tertuju pada masyarakat saja tetapi juga pada penegak hukum. Aparat penegak hukum dan negara harus memberi perhatian lebih pada korban pelecehan seksual baik verbal maupun non-verbal sehingga dapat memberikan perlindungan hukum.
Kekuatan Keterangan Ahli Forensik dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 184 Undang -Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017) Motian, Yosep Nyoman; Pura, Margo Hadi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13624

Abstract

Keterangan ahli forensik memiliki peran dalam mengungkap kebenaran materiil dalam perkara tindak pidana. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kekuatan keterangan ahli forensik dalam perkara tindak pidana pembunuhan, berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan ahli forensik dapat mempengaruhi proses pembuktian di pengadilan dalam menegakkan keadilan terutama pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor meliputi kebutuhan bukti ilmiah yang valid dan kredibel, pengungkapan mekanisme kejahatan, pembuktian keterlibatan tersangka, konfirmasi alibi dan kesaksian, serta penyediaan informasi Kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik. Keterangan tersebut mampu menjelaskan dan mengaitkan bukti-bukti ilmiah dengan tersangka secara jelas dan meyakinkan. Putusan hakim yang berdasarkan keterangan ahli forensik telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan berperan penting dalam menegakkan keadilan dalam kasus ini.
Penyalahgunaan Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Sarana Penyebaran Kejahatan Asusila Ayu, Indah Putri; Pura, Margo Hadi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 9 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11178517

Abstract

The rise of crimes such as those that occur in social media assistance has a bad impact on most internet users. As we know nowadays pornographic content is difficult to access. Considering that internet users are not only adults, but also children, this is very proud. Then not only that, many have abused technological advances as a means of prostitution. With this, of course, there needs to be someone who oversees the application of the technology. Indonesia is a state of law, of course, this does not escape the legal arrangements in Indonesia. Therefore, judging from the current phenomena, this journal looks at the phenomena that injure the norms and rules that exist in Indonesia from a legal perspective.
Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kajian Kriminologi Syahbana, Ikrima Salsa; Pura, Margo Hadi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 13 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12741780

Abstract

The latest issue faced is not limited to theft; nowadays, theft is a prevalent concern, involving not only adults but also children and teenagers. The root cause of juvenile theft lies in deviant mindsets fostered by their surroundings. Addressing criminal acts by children becomes a legal challenge for the state, and Indonesia, as a legal state, governs such events through the Republic of Indonesia Law no. 11 of 2012, focusing on Juvenile Justice. This study endeavors to identify the criminal sanctions imposed on children involved in theft. Employing sociological legal research with empirical properties, the approach entails descriptive analysis. Primary and secondary data sources are utilized, gathered through literature study. Descriptive observation is employed for analysis, revealing that children's inclination towards theft stems from environmental, social, and economic factors, coupled with insufficient parental supervision during their formative years.
Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Firmansyah, Firmansyah; Pura, Margo Hadi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 14 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13731831

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan kritis yang tampaknya sulit untuk diselesaikan. Akibat dari tindak pidana korupsi bagi suatu negara dapat mengakibatkan penderitaan warga negaranya, menghambat kemajuan perekonomian, dan memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Dampaknya, para pelaku tindak pidana korupsi perlu dihukum seberat-beratnya agar tercipta keadilan. efek jera. Salah satu upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi adalah dengan penjatuhan hukuman mati. Meski begitu, dalam penerapannya, hukuman mati menuai banyak pro dan kontra serta permasalahan. Penolakan tersebut salah satunya datang dari aktivis hak asasi manusia yang menilai penerapan sanksi pidana telah melanggar hak asasi manusia. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data penelitian melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun keberadaan dan legalitas sanksi pidana masih ditegakkan dan diperhatikan di Indonesia. Namun penjatuhan pidana mati masih belum bisa diterapkan, terlepas dari pro dan kontra terkait hal tersebut, selebihnya masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya diantaranya lemahnya substansi hukum yang terdapat pada Pasal 2 UU Tipikor, serta tumpang tindih kewenangan dan yurisdiksi serta lemahnya budaya hukum. dibuktikan dengan pro dan kontra terkait penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.
Co-Authors Ade Irawan Allorante, David Mallisa Ansari, Teuku Syahrul Astuti, Try Yuni Ayu, Indah Putri Azizah, Faiqah Nur Dedi Pahroji Farhani, Athari Faridah, Hana Firmansyah Firmansyah Gultom, Walman Insiyah, Hisni Koswara, Indra Maemunah Maemunah Motian, Yosep Nyoman Negara, Monica Atma Nuryadi, Deni Pebrianti, Chantika Priyana, Puti Putri, Anggi Safira Saswoyo, Ade Bagus Syahbana, Ikrima Salsa