Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Journal of Forest Science Avicennia Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta
Webliana B, Kornelia
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Upaya Penetapan Hutan Adat Sebagai Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Lombok Utara Jemarut, Wihelmus; Webliana B, Kornelia; Ichsan, Andi Chairil
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v9i2.2629

Abstract

Legalization of customary forests is an effective way to resolve social conflicts within customary forest areas and grant access and management rights to Indigenous communities, thereby improving their welfare. This study analyzes the efforts to legalize Customary Forests in North Lombok Regency (KLU). The research method used is the legal empirical research method conducted from May to September 2024. Data were collected through observation, interviews and literature study. Interview informants were selected using purposive sampling technique. The results showed that efforts to legalize Customary Forest in KLU have only reached the process of legalization of the legal subject, namely the Customary Law Community (MHA). The process of legalization of MHA has started since the existence of KLU Regional Regulation No. 6 of 2020. Based on the identification results of the KLU MHA Identification Team, there are 43 (forty-three) Customary Forest areas in KLU. Four (4) of these areas are located within the Forest Estate. The forty-three Customary Forests are located in five (5) Customary Law Community units. The process of establishing these Customary Forests was supported by many parties including customary stakeholders, communities, and social institutions.
Analisis Kesesuaian Lahan Ekowisata Mangrove Tanjung Batu, Desa Sekotong Tengah Webliana B, Kornelia; Anwar, Hairil; Lesmono Aji, Irwan Mahakam; Sari, Diah Permata; Mayaning Sari, Ni Kadek
Journal of Forest Science Avicennia Vol. 6 No. 1 (2023): FEBRUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/avicennia.v6i1.22128

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian lahan dalam rangka  pengembangan kawasan ekowisata Mangrove Tanjung Batu, Desa Sekotong Tengah yang mengacu pada parameter ketebalan mangrove, kerapatan mangrove, jenis mangrove, pasang surut dan objek biota. Ekowisata merupakan sebuah konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang memadukan konservasi dan pariwisata, sehingga mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan alam, budaya serta meningkatkan partisipasi masyarakat lokal.  Dalam rangka kegiatan ekowisata mangrove, perlu dilakukan penilaian kesesuaian lahan yang bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian kawasan untuk pengembangan atraksi wisata yang berbasis ekologi. Analisis kesesusaian lahan penting dilakukan mengingat mangrove memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi, oleh karena itu pembangunan pariwisata pada kawasan ini memerlukan perencanaan yang detail . Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan penentuan lokasi secara Purposive Sampling, dan pengukuran untuk mengetahui kondisi mangrove menggunakan metode Transek Garis dan petak contoh (Line Transect Plot. Hasil penelitian menunjukkan kondisi kerapatan mangrove, jenis mangrove, pasang surut dan jenis biota di kawasan ini berada pada kategori baik dengan skor 2-3, untuk parameter ketebalan mangrove berada pada kategori yang rendah dengan skor 1. Sedangkan hasil akhir penilaian kesesuaian lahan menunjukkan Tanjung Batu berada pada kategori “sesuai” untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata mangrove di wilayah Sekotong Tengah, dengan IKW pada stasiun I, II dan II adalah 1,97. Potensi ekowisata yang dapat dikembangkan di lokasi Tanjung Batu dapat berupa keanekaragaman flora dan fauna dan landscape pantai.
KAJIAN YURIDIS TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL Jemarut, Wihelmus; Webliana B, Kornelia; Sari, Diah Permata
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i2.1275

Abstract

Putusan MK No. 35 Tahun 2012 perihal hutan adat merupakan awal pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas hutan adat. Pengakuan hak tersebut menjadi dasar penetapan Hutan Adat sebagai salah satu skema dalam Program Perhutanan Sosial Kementerian LHK. Tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan pengaturan hukum tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam program Perhutanan Sosial. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan peran masyarakat adat dalam Program Perhutanan Sosial diatur dalam Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial; PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen. LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolahan Perhutanan Sosial. Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah salah subyek hukum pengelolaan perhutanan sosial dengan skema Hutan Adat. Kriteria penetapan status Hutan Adat dan hak MHA setelah ditetapkan sebagai subyek pengelolaan Hutan Adat diatur secara spesifik dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolahan Perhutanan Sosial
Pemetaan Partisipatif Hutan Adat Desa Bayan Webliana B, Kornelia; Prasetyo, Andrie Ridzki; Valentino, Niechi; Juansyah, Raj'i Waldi; Hadi, M Rijalul Gozali1, Muhammad Anwar; Ariagunawan; Jemarut, Wihelmus
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 8 No 1 (2025): Januari-Maret 2025
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v8i1.9594

Abstract

The objective of this community service activity was to ascertain the location and extent of customary forests in Bayan Village, with the intention of subsequently preparing a map delineating the boundaries of these areas. The preparation of the map was conducted through a participatory approach, which involved the village government, customary leaders, representatives of indigenous communities, youth leaders, and communities situated in close proximity to the customary forest area. The location of the service was determined through the use of purposive sampling, with the following considerations taken into account: Bayan Village is notable for its extensive customary forest area, ranking among the largest in North Lombok Regency. However, there has been no data update related to the customary forest area since 2005. The data sources employed in this activity encompassed both secondary and primary data, which were subsequently classified into two distinct categories: primary data, comprising boundary digitization results, satellite imagery, village boundaries, village profiles, and pertinent literature; and secondary data, obtained from various sources, including satellite imagery, village boundaries, village profiles, and related literature. The data were analyzed using ArcGIS 10.8.2 software, resulting in a map visualization of the customary forest areas. The mapping results demonstrate that the Bayan Village Customary Forest is divided into four distinct areas: Bangket Bayan, Mandala, Pangempokan, and Tiu Rarangan. The total area of the customary forest in Bayan Village is 82.02 hectares, representing a decrease of 1.18 hectares from the 2005 mapping results, which recorded 83.2 hectares
Memperkuat Sistem Monitoring dan Evaluasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) yang Inklusif, Partisipatif, dan Akuntabel Jemarut, Wihelmus; Webliana B, Kornelia
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v8i2.3321

Abstract

Indonesia memiliki komitmen dalam menjaga keanekaragaman hayati sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity dan Dokumen IBSAP 2025-2045. Berdasarkan evaluasi atas IBSAP sebelumnya, menunjukkan hambatan dalam implementasi, terutama pada aspek monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monev). Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan atas dokumen IBSAP untuk mengidentifikasikan kelemahan dan merumuskan strategi penguatan. Temuan penelitian menunjukkan beberapa hal: (1) kelembagaan BKKHI, yang saat ini bersifat koordinatif, tidak memiliki kapasitas atau kwenangan hukum untuk memastikan pelaksanaan dan konsistensi pelaporan lintas sektor; (2) tidak ada pedoman teknis IPK; (3) lemahnya integrasi data antar-kementerian; dan (4) minimnya pelibatan masyarakat, akademisi dan sektor-sektor non-state lainnya. Artikel ini merekomendasikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perlunya penguatan kelembagaan dengan dasar hukum yang kuat. Kedua, pedoman teknis Monev perlu segera disusun. Ketiga, diperlukan sistem verifikasi bertingkat dengan mengedepankan integrasi data ilmiah dan partisipatif. Keempat, pelibatan aktor non-state agar terwujud akuntabilitas publik dan relevansi data lapangan.
Co-Authors Andi Chairil Ichsan Ariagunawan DIAH PERMATA SARI, DIAH PERMATA Hadi, M Rijalul Gozali1, Muhammad Anwar Hairil Anwar Irwan Mahakam Lesmono Aji Juansyah, Raj'i Waldi Mayaning Sari, Ni Kadek Niechi Valentino Prasetyo, Andrie Ridzki Wihelmus Jemarut