Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.723
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Keadilan PETITA Sambulugana JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Journal of Citizenship Keadilan Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Aifan, Aifan
Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
THE STATUS OF ADOPTED CHILDREN IN INHERITANCE ACCORDING TO THE CUSTOMARY LAW OF KAILI TRIBE IN CENTRAL SULAWESI Aifan, Aifan; Dewi, Marini Citra
Tadulako Law Review Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the goals of marriage is to achieve happiness and continue offspring. As stated in the provisions of Article 1 of Law Number 1 of 1974, that the purpose of marriage is to form a happy family and to have a close relationship with offspring. But in reality, it is not uncommon in a marriage or a family not to get offspring for various reasons, therefore it is done by taking over someone else's child which is then put into a family member as a substitute for children that cannot be obtained naturally. In this research, the juridical empirical approach method is used, while the research specification is descriptive analysis with data obtained through literature and field results. The position of adopted children as heirs of their adoptive parents and the distribution of inheritance to adopted children based on the Kaili customary law in Central Sulawesi are very important. Adopted children are often in a difficult position. Adoptive parents are always careful in the implementation of the distribution of inheritance to adopted children, the goal is to avoid inheritance disputes between their heirs, but must always adhere to the customary law adopted in the community. As for the problems that the author raises regarding 1, How is the inheritance system for adopted children in customary law? 2, What is the position of adopted children in inheriting the inheritance according to the Kaili customary law in Central Sulawesi? Although the position of adopted children is the same as that of biological children as family members of adoptive parents, in certain cases, for example, in obtaining the assets of their adoptive parents according to customary inheritance law in each region in Indonesia is not the same.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Aifan Aifan; Rosnani Lakuna
Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/sambulu_gana.v2i1.2949

Abstract

Pancasia lahir dari perjalanan sejarah bangsa yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 diharapkan dapat dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Memaknai nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, oleh sebab itu keberadaannya tidak hanya dijadikan simbol semata. Nilai-nilai Pancasila harus dipahami secara menyeluruh sehingga tercipta kerukunan bangsa. Sila-sila Pancasila dapat menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam menghadapi berbagai tantangan. Di masa pandemi Covid-19, nilai-nilai Pancasila sangat penting diimplementasikan dalam masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong.yang merupakan suatu ciri khas atau karakter dari warganegara Indonesia
PENANAMAN NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI MELALUI SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMK NEGERI 6 PALU Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad; Asriyani Asriyani; Aifan Aifan
Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): Mei 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/sambulu_gana.v2i2.2984

Abstract

Permasalahan korupsi di Indonesia kian mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan upaya yang cukup massif dalam hal pencegahan. Upaya pencegahan yang tengah digalakkan adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini kepada generasi muda bangsa, sejak tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Pengabdian bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa tentang pentingnya menumbuhkan nilai dan prinsip anti korupsi dalam rangka memberantasan dan mencegahan tindak korupsi. Sasaran dalam pengabdian ini adalah siswa SMK Negeri 6 Palu. Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode langsung, dimana Tim Pengabdi langsung mendatangi SMK Negeri 6 Palu dan memberikan penjelasan langsung kepada siswa SMK Negeri 6 tentang prinsip dan nilai anti korupsi. Selama proses pengabdian, siswa SMK Negeri 6 sangat antusias dalam mengikuti materi yang diberikan dan aktif dalam sesi tanya jawab.
PENYULUHAN TENTANG KETENTUAN NIKAH SORO PADA PERKAWINAN SUKU KAILI DI KABUPATEN DONGGALA aifan, aifan; Lakuna , Rosnani
Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/sambulu_gana.v4i2.6202

Abstract

his service is entitled Counseling on Soro Marriage Provisions forKaili Tribe Marriages in Donggala Regency. The service in the backgroundof the Soso Marriage Procession still causes debate among certaincommunity groups, because many things can happen. Soro marriages mustnot be registered with the local Population and Civil Registry Serviceor at the Office of Religious Affairs in recognition by the state. Thisprocession is only known to the family and community leaders who can betrusted or appointed by the family carrying out the celebration. Withthis mechanism, it can have an impact on the social conditions of societyas well as other legal aspects. Thus, the Service Team as academics musthelp the community find the root of the problems that arise. Of coursethey must be found. For the purpose of knowing the factors that influencethe occurrence of a kasoro marriage in Kaili tribe marriages and thelegal aspects of carrying out a kasoro marriage based on applicableregulations. The method of this activity is the lecture method andquestion and answer method with the delivery of theoretical mainmaterial, where the material is presented by several people aspresenters with the target being the Kola-Kola Village Office, Kec.Central Banawa Donggala Regency.Keywords: Kaili tribe; Marriage; Soro's marriage.
Aspek Hukum Nikah Soro pada Perkawinan Suku Kaili di Kabupaten Donggala Aifan; Lakuna, Rosnani
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/jipm.v5i3.1083

Abstract

Prosesi Nikah Soro tersebut masih menimbukan perdebatan di kalangan masrakat tertentu, karena banyak hal bisa terjadi. Pranikah atau Nikah Ssoro  tidak harus  didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.atau di Kantor Urusan Agama untuk  pengakuan oleh negara  Prosesi tersebut hanya diketahui oleh keluarga dan tokoh masyarakat yang dapat di percaya atau di tunjuk oleh keluarga yang melaksanakan hajatan tersebut. Dengan mekanisme demikian maka dapat  menimbulkan dampak bagi kondisi sosial masyarakat sekaligus aspek hukum lainnya. Tujuan dari Penelitian ini yakni  untuk mengetahu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah soro pada perkawinan suku kaili dan mengetahui aspek hukum  dalam melakukan nikah kasoro berdasarkan ketentuan  yang berlaku. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan.walaupun tidak mengesampingkan  pendekatan Yuridis Normatif. Adapaun hasil penelitian, bahwa faktor terjadinya Nikah Soro yaitu faktor keluarga, waktu, jarak ekonomi, dan kepercayaan/budaya. Aspek hukum  pelaksanaan Nikah Soro tersebut terbentuknya hubungan hukum anatara pihak laki dan pihak istri karena kedua belah pihak memenuhi persyaratan Rukun Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
AKTUALISASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 342/PDT.G/2020/PA.MTP) Aulia Mutiara Putri; Rosnani Lakunna; Aifan Aifan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Asas kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) merupakan asas fundamental dalam hukum keluarga Indonesia yang menjadi landasan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian, sebagaimana termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam praktik, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Mtp, aktualisasi asas ini masih didominasi faktor formal, yaitu usia anak, agama, dan kemampuan ekonomi orang tua, sementara kesehatan mental anak belum ditempatkan sebagai elemen mandiri. Artikel ini mengkaji bagaimana asas tersebut dimaknai dan diterapkan, serta bagaimana kesehatan mental anak semestinya diaktualisasikan sebagai elemen substantif tersendiri. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan penerapan asas masih bertumpu pada faktor formal yang mudah diverifikasi. Artikel ini merekomendasikan penajaman rumusan asas agar secara tegas memuat kesehatan mental anak sebagai elemen mandiri. 
PENGATURAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA KAPIROE KECAMATAN PALOLO Hardianti; Syamsuddin Baco; Aifan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2228

Abstract

BUMDes sebagai lembaga ekonomi Desa seharusnya dikelola berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun dalam prakteknya timbul permasalahan yaitu pengelolaan keuangan bumdes tidak transparansi dan tanggung jawab Pelaksana Operasional dalam mengelola BUMDes, selain itu keberadaan BUMDes belum legalitas. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimanakah pengaturan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes kapiroe dan (2) bagaimana tanggung jawab Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUMDes kapiroe. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan jawaban atas kedua rumusan masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji norma-norma hukum yang mengatur BUMDes dan penerapannya dalam BUMDes kapiroe. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan membandingkan ketentuan hukum dan kondisi faktual pengelolaan BUMDes Kapiroe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Kapiroe belum memenuhi prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari belum adanya Peraturan Desa sebagai dasar pendirian BUMDes, tidak tersusunnya Anggaran Dasar, ketiadaan laporan keuangan berkala, serta penyertaan modal desa yang tidak didahului musyawarah desa. Tanggung jawab Pelaksana Operasional juga belum terlaksana optimal, yang ditandai lemahnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, kurang berfungsinya pengawasan, dan belum maksimalnya peran organ BUMDes.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA MELINJOAN (KAWIN LARI) DI DESA ULATAN Moh. Rifai; Manga Patila; Aifan Aifan
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9331

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya melinjoan di Desa Ulatan.Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya melinjoan, yaitu faktor ekonomi, seperti ketidakmampuan memenuhi biaya pernikahan; faktor keluarga, seperti tidak adanya restu orang tua; faktor budaya, yang masih mentoleransi praktik kawin lari sebagai jalan keluar; serta faktor pergaulan dan kehamilan di luar nikah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan sosial juga turut berkontribusi terhadap terjadinya praktik ini. Dari sisi sosial, melinjoan memiliki dampak yang beragam. Di satu sisi, praktik ini dapat menjadi solusi bagi pasangan yang terhalang menikah secara formal, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik keluarga, stigma sosial, serta ketidakpastian status hukum pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa, tokoh adat, dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta dan memperkuat mekanisme mediasi keluarga.
Analisis Perlindungan Hukum Merek di E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, dan Tiongkok Ade Wulandari; Adfiyanti Fadjar; Aifan .
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 4 No. 1 (2026): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v4i1.2335

Abstract

The rapid growth of digital trade through e-commerce on the one hand provides many conveniences for businesses and consumers, but on the other hand opens up space for various forms of trademark violations, ranging from product counterfeiting, cybersquatting, brand dilution, to passing off. This article discusses two main issues, namely how legal protection for brands in e-commerce transactions according to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, and how it compares with regulations in force in Singapore and China. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that brand protection in Indonesia is pursued through preventive channels in the form of trademark registration and repressive channels in the form of civil lawsuits and criminal charges, with the option of resolving disputes through litigation and non-litigation. From a comparative perspective, Indonesia and Singapore do not yet have specific regulations that explicitly regulate brand protection in the e-commerce realm, but the Singaporean legal system is relatively more adaptive because it adheres to the common law system and has been integrated with international standards. China, on the other hand, has its own legal framework, the E-Commerce Law of the People's Republic of China, which explicitly regulates the obligations and responsibilities of platform operators. This article recommends the need for regulatory updates in Indonesia to specifically address brand protection in the digital realm and the responsibilities of e-commerce platform operators.
PERLINDUNGAN BUDAYA TRADISI MANDIU PASILI PADA MASYARAKAT SUKU KAILI DI KABUPATEN DONGGALA Rosnani Lakuna; Aifan; Andi Bustamin Daeng Kunu
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.830

Abstract

Tradisi mandiu pasili merupakan tradisi mandi pernikahan pada suku Kaili. Tradisi ini dilaksanakan dua atau tiga hari setelah akad nikah dilaksanakan di depan pintu rumah mempelai wanita. Mandiu Pasili merupakan salah satu adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat khususnya suku kaili pada saat melangsukan acara perkawinan. Budaya tradisi tersebut di selengarakan setelah selesainya pelaksanaan prosesi pernikahan. Tradisi ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri setelah menikah yang dalam pelaksanaannya menggunakan berbagai macam alat dan bahan dan mengandung filosofi makna. Pada kenyataannya tradisi tersebut kurang diminat generasi muda, bahkan tradisi mandiu pasili sudah mulai berangsur-angsur hilang akibat adanya pengaruh budaya dari luar sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut terabaikan. Pelestarian budaya merupakan upaya penting untuk mempertahankan identitas dan warisan budaya suatu masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan kompleks yang dapat mengancam keberlanjutan upaya tersebut yang dihadapi oleh generasi muda dalam melestarikan kebudayaan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memgetahui bagaimana masyarakat Suku Kaili berperan dalam pelestarian tradisi Mandiu Pasili sekaligus mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi perlindungan budaya tradisi Mandiu Pasili. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan. Kemudian tekhnik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah terkumpul, ditabulasikan menurut jenis data, dan memberikan keterangan dengan mengaitkan teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan yang kemudian diambil kesimpulan dan saran.dari hasil penelitian ini luarannya bisa dalam bentuk jurnal.
Co-Authors Ade Wulandari Adfiyanti Fadjar Andi Bustamin Daeng Kunu Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Asriyani Asriyani Aulia Mutiara Putri Hardianti Lakuna , Rosnani Lakuna, Rosnani Manga Patila Manga Patila Marini Citra Dewi Moh. Rifai Putri Rewlin Guampe Rosnani Lakuna Rosnani Lakuna Rosnani Lakunna Syamsuddin Baco