Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH Surahman Surahman; Asri Lasatu; Asriyani Asriyani
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 14 No. 2 (2020): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v14i2.578

Abstract

Establishment of Regional Owned Enterprises (BUMD) An effort to reduce the dependence of local governments on balancing funds from the central government. This Regionally Owned Enterprise is mostly or wholly owned by regions of wealthy regions. This BUMD is a government instrument that has a role to develop the regional and even national economy. The existence of BUMD in successful regional economic activities is a new thing, but has been going on for a long time. The obligation to establish BUMD is to carry out regional development through services to the community, implementing public benefits and increasing the level of local government. The purpose of this study is to determine the legal description of BUMD in taking legal actions and what factors are obstacles for BUMD to achieve their orders. The research method used is normative juridical research method.
PENANAMAN NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI MELALUI SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMK NEGERI 6 PALU Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad; Asriyani Asriyani; Aifan Aifan
Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): Mei 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/sambulu_gana.v2i2.2984

Abstract

Permasalahan korupsi di Indonesia kian mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan upaya yang cukup massif dalam hal pencegahan. Upaya pencegahan yang tengah digalakkan adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini kepada generasi muda bangsa, sejak tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Pengabdian bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa tentang pentingnya menumbuhkan nilai dan prinsip anti korupsi dalam rangka memberantasan dan mencegahan tindak korupsi. Sasaran dalam pengabdian ini adalah siswa SMK Negeri 6 Palu. Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode langsung, dimana Tim Pengabdi langsung mendatangi SMK Negeri 6 Palu dan memberikan penjelasan langsung kepada siswa SMK Negeri 6 tentang prinsip dan nilai anti korupsi. Selama proses pengabdian, siswa SMK Negeri 6 sangat antusias dalam mengikuti materi yang diberikan dan aktif dalam sesi tanya jawab.
Penyuluhan Hukum tentang Manfaat Nilai Jual Objek Pajak bagi Masyarakat di Kelurahan Siranindi Kota Palu Muja'hidah Muja'hidah; Adiesty Syamsuddin; Asriyani Asriyani; Supriyadi Supriyadi
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 3 No 6 (2023): JAMSI - November 2023
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.974

Abstract

Kelurahan Siranindi merupakan salah satu Kelurahan yang berada dalam wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil konsultasi dengan aparat Kelurahan, diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Siranindi belum memahami perihal Manfaat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga perlu dilakukan penyuluhan hukum yang berfokus pada pemahaman pada makna dan tujuan dari manfaat NJOP sebagai taksiran harga rumah dan bangunan yang dihitung berdasarkan luas tanah dan bangunan serta kelas tanah. Selain itu, NJOP juga digunakan sebagai dasar pembayaran PBB. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan menggunakan model ceramah, tanya jawab, dan konsultasi. Hasil kegiatan penyuluhan yaitu adanya pemahaman tentang NJOP dari perspektif kemanfaatan bagi masyarakat pemilik objek pajak di Kelurahan Siranindi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan penyuluhan ini yaitu masyarakat Kelurahan Siranindi pada umumnya belum mengetahui hal-hal terkait NJOP, terutama mengenai sistem zonasi dan besaran NJOP yang ditetapkan oleh pemeirntah, apalagi bila objek pajak yang bersangkutan akan diperjualbelikan.
BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH Surahman Surahman; Asri Lasatu; Asriyani Asriyani
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 14 No. 2 (2020): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v14i2.578

Abstract

Establishment of Regional Owned Enterprises (BUMD) An effort to reduce the dependence of local governments on balancing funds from the central government. This Regionally Owned Enterprise is mostly or wholly owned by regions of wealthy regions. This BUMD is a government instrument that has a role to develop the regional and even national economy. The existence of BUMD in successful regional economic activities is a new thing, but has been going on for a long time. The obligation to establish BUMD is to carry out regional development through services to the community, implementing public benefits and increasing the level of local government. The purpose of this study is to determine the legal description of BUMD in taking legal actions and what factors are obstacles for BUMD to achieve their orders. The research method used is normative juridical research method.