Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum BILANCIA Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Sambulugana Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Asriyani Asriyani
Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH Surahman Surahman; Asri Lasatu; Asriyani Asriyani
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 14 No. 2 (2020): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v14i2.578

Abstract

Establishment of Regional Owned Enterprises (BUMD) An effort to reduce the dependence of local governments on balancing funds from the central government. This Regionally Owned Enterprise is mostly or wholly owned by regions of wealthy regions. This BUMD is a government instrument that has a role to develop the regional and even national economy. The existence of BUMD in successful regional economic activities is a new thing, but has been going on for a long time. The obligation to establish BUMD is to carry out regional development through services to the community, implementing public benefits and increasing the level of local government. The purpose of this study is to determine the legal description of BUMD in taking legal actions and what factors are obstacles for BUMD to achieve their orders. The research method used is normative juridical research method.
PENANAMAN NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI MELALUI SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMK NEGERI 6 PALU Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad; Asriyani Asriyani; Aifan Aifan
Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): Mei 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/sambulu_gana.v2i2.2984

Abstract

Permasalahan korupsi di Indonesia kian mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan upaya yang cukup massif dalam hal pencegahan. Upaya pencegahan yang tengah digalakkan adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini kepada generasi muda bangsa, sejak tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Pengabdian bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa tentang pentingnya menumbuhkan nilai dan prinsip anti korupsi dalam rangka memberantasan dan mencegahan tindak korupsi. Sasaran dalam pengabdian ini adalah siswa SMK Negeri 6 Palu. Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode langsung, dimana Tim Pengabdi langsung mendatangi SMK Negeri 6 Palu dan memberikan penjelasan langsung kepada siswa SMK Negeri 6 tentang prinsip dan nilai anti korupsi. Selama proses pengabdian, siswa SMK Negeri 6 sangat antusias dalam mengikuti materi yang diberikan dan aktif dalam sesi tanya jawab.
Penyuluhan Hukum tentang Manfaat Nilai Jual Objek Pajak bagi Masyarakat di Kelurahan Siranindi Kota Palu Muja'hidah Muja'hidah; Adiesty Syamsuddin; Asriyani Asriyani; Supriyadi Supriyadi
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 3 No 6 (2023): JAMSI - November 2023
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.974

Abstract

Kelurahan Siranindi merupakan salah satu Kelurahan yang berada dalam wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil konsultasi dengan aparat Kelurahan, diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Siranindi belum memahami perihal Manfaat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga perlu dilakukan penyuluhan hukum yang berfokus pada pemahaman pada makna dan tujuan dari manfaat NJOP sebagai taksiran harga rumah dan bangunan yang dihitung berdasarkan luas tanah dan bangunan serta kelas tanah. Selain itu, NJOP juga digunakan sebagai dasar pembayaran PBB. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan menggunakan model ceramah, tanya jawab, dan konsultasi. Hasil kegiatan penyuluhan yaitu adanya pemahaman tentang NJOP dari perspektif kemanfaatan bagi masyarakat pemilik objek pajak di Kelurahan Siranindi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan penyuluhan ini yaitu masyarakat Kelurahan Siranindi pada umumnya belum mengetahui hal-hal terkait NJOP, terutama mengenai sistem zonasi dan besaran NJOP yang ditetapkan oleh pemeirntah, apalagi bila objek pajak yang bersangkutan akan diperjualbelikan.
BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH Surahman Surahman; Asri Lasatu; Asriyani Asriyani
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 14 No. 2 (2020): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v14i2.578

Abstract

Establishment of Regional Owned Enterprises (BUMD) An effort to reduce the dependence of local governments on balancing funds from the central government. This Regionally Owned Enterprise is mostly or wholly owned by regions of wealthy regions. This BUMD is a government instrument that has a role to develop the regional and even national economy. The existence of BUMD in successful regional economic activities is a new thing, but has been going on for a long time. The obligation to establish BUMD is to carry out regional development through services to the community, implementing public benefits and increasing the level of local government. The purpose of this study is to determine the legal description of BUMD in taking legal actions and what factors are obstacles for BUMD to achieve their orders. The research method used is normative juridical research method.
Penyuluhan Tentang Dampak Likuifaksi terhadap Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan di Kelurahan Balaroa, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Muja'hidah Muja'hidah; Rustam Rustam; Asriyani Asriyani; Adiesty Septhiany Prihatiningsih Syamsuddin; Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 8 No. 1 (2026): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v8i2.18303

Abstract

Tanah dan bangunan yang merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang sebagai tempat hunian atau tempat berusaha. Dalam pengaturan tentang tanah dan bangunan, melekat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penetapan pajak dan angka penentuan nilai tanah dan bangunan yang menjadi patokan bagi masyarakat. NJOP dibutuhan Ketika masyarakat ingin melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan. Sebagai salah satu wilayah terdampak gempa dan likuifaksi pada tanggal 28 September 2018 yang lalu, banyak bangunan di Kelurahan Balaroa yang sudah tidak dapat dihuni, bahkan tanahnya pun tidak layak untuk dibangun kembali. Wilayah ini dikategorikan ke dalam zona merah (dilarang untuk mendirikan bangunan). Sehingga masyarakat Kelurahan Balaroa memerlukan penyuluhan mengenai NJOP sebagai dasar penilaian tanah dan bangunan setelah terjadi bencana.
Enhancing The Role Of Political Parties In Advancing Political Education As A Foundation For Democracy Gunawan Arifin; Virgayani Virgayani; Asriyani Asriyani; Muja'hidah Muja'hidah; Jubair Jubair
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v19no1.4026

Abstract

Political parties play a strategic role in democratic governance, serving as key instruments in fostering democracy. However, a decline in public trust has emerged due to the perception that political parties prioritize power politics over their educational function, reducing them to mere tools of political control. This study employs legislative, conceptual, and comparative approaches to develop a framework for strengthening the role of political parties, particularly in enhancing political education as a prerequisite for democracy. It examines two key issues: whether the current regulation of political party functions aligns with Indonesia’s democratic development model and how these functions can be reinforced to promote public political education. The findings indicate that the existing political party law has not effectively facilitated political education, failing to enhance civic awareness and responsibility in accordance with Indonesia’s democratic principles. To address this, the legal framework governing political parties must institutionalize political education and ensure that ethical and moral values serve as guiding principles in decision-making processes.
Co-Authors Adiesty Septhiany Prihatiningsih Syamsuddin Aifan, Aifan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Asri Lasatu Faruq Lamusa Gunawan Arifin Jubair Jubair Muja'hidah Muja'hidah Muja'hidah Muja'hidah Rita Yunus Rustam Rustam Supriyadi Supriyadi Surahman Surahman Syamsuddin, Adiesty Septhiany Prihatiningsih Virgayani Virgayani