Articles
<![CDATA[LANDREFORM SEBAGAI SOLUSI MASALAH KETIMPANGAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH ]]>
<![CDATA[Citra Dewi, Marini]]>
<![CDATA[ AKTUALITA Vol 6, No 3 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[AKTUALITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.998 KB)
<![CDATA[Implementation of the land reform program is an effort made by each countryto make changes in land ownership and increased productivity. One of themost important land reform programs is the implementation of landredistribution. The land distribution to the farmers in redistribution programdistinguished between the solid and dense area. If the governments implementit well, then there are no more people who do not have land.Keywords: Land reform for the greatest prosperity of the people.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP SAMBULUGANA DALAM HUKUM ADAT PERKAWINAN KAILI LEDO (STUDI KASUS DI KELURAHAN PETOBO KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU) ]]>
<![CDATA[PRAFITRI, SUCI]]>;
<![CDATA[KEKKA, ABRAHAM]]>;
<![CDATA[DEWI, MARINI CITRA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Skripsi dengan judul âTinjauan Hukum terhadap Sambulugana Dalam Hukum Adat Perkawinan Kaili Ledo (Studi Kasus di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)â merupakan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah Perkawinan itu Sah menurut Hukum Adat Kaili Ledo jika tidak dilakukan menurut Tradisi Sambulugana serta akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran hukum adat perkawinan kaili ledo menurut tradisi sambulugana. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yang menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa: tradisi sambulugana telah dilakukan oleh masyarakat suku Kaili secara turun temurun dan masih terus dipraktekkan hingga sekarang. Pada awalnya tujuan sambulugana adalah untuk meringankan biaya upacara pernikahan dari pihak perempuan, namun seiring berjalannya waktu sambulgana juga mengalami perkembangan dan membawa dampak yang kurang baik. Semua ketentuan tradisi sambulugana ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sudah selayaknya bagi masyarakat di Kelurahan Petobo untuk melakukan tradisi sambulugana tersebut dengan memilah ketentuan yang sesuai atau berseberangan dengan hukum Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ]]>
<![CDATA[LANDREFORM SEBAGAI SOLUSI MASALAH KETIMPANGAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH ]]>
<![CDATA[Citra Dewi, Marini]]>
<![CDATA[ AKTUALITA Vol 6, No 3 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[AKTUALITA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.998 KB)
<![CDATA[Implementation of the land reform program is an effort made by each countryto make changes in land ownership and increased productivity. One of themost important land reform programs is the implementation of landredistribution. The land distribution to the farmers in redistribution programdistinguished between the solid and dense area. If the governments implementit well, then there are no more people who do not have land.Keywords: Land reform for the greatest prosperity of the people.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERSKALA RUMAH TANGGA TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PRODUK NUGGET) ]]>
<![CDATA[Citra Dewi, Marini]]>
<![CDATA[ Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1174
<![CDATA[ABSTRAKUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yaitu yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisa dengan pemahaman atas norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pengawasan oleh pemerintah terhadap peredaran produk hasil olahan daging. Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya perlindungan hokum terhadap hak konsumen atas peredaran produk nugget berskala rumah tangga tanpa izin edar adalah memberikan sanksi administrastif dan apabila belum memberikan efek jera, maka akan dikenakan sanksi pidana. BPOM yang ada di setiap provinsi tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah di provinsi sehingga sosialisasi yang diberikan belum menyeluruh ke masyarakat. Keterbatasan pegawai yang dimiliki BPOM juga menjadi salah satu kendala dalam memberikan penyuluhan hokum kepada masyarakat. Regulasi yang dibuat terkait produk pangan yang wajib izin edar telah ada namun pelaksanaannya masih kurang efektif disebabkan adanya beberapa aspek kendala tersebut.Kata kunci: perlindungan konsumen; produk tanpa izin edarABSTRACTLaw of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection contained in Article 1 number 1 states that consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers. This type of research is field research (Field Research). The method used in this research is normative juridical research which refers to statutory regulations. The data obtained were analyzed with an understanding of legal norms, specifically the laws and regulations relating to the oversight task by the government of the circulation of processed meat products. Based on the results of research that efforts to protect the law against consumer rights over the distribution of household-scale nuggets products without marketing authorization are to provide administrative sanctions and if they have not provided a deterrent effect, criminal sanctions will be imposed. BPOM in each province cannot reach all regions in the province so the socialization given is not comprehensive to the community. The limited staff owned by BPOM is also one of the obstacles in providing legal counseling to the public. Regulations that are made related to food products that are mandatory for marketing permits already exist, but their implementation is still ineffective due to several aspects of these obstacles.Keywords: consumer protection; products without circular permission]]>
<![CDATA[THE STATUS OF ADOPTED CHILDREN IN INHERITANCE ACCORDING TO THE CUSTOMARY LAW OF KAILI TRIBE IN CENTRAL SULAWESI ]]>
<![CDATA[Aifan, Aifan]]>;
<![CDATA[Dewi, Marini Citra]]>
<![CDATA[ Tadulako Law Review Vol 5, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[One of the goals of marriage is to achieve happiness and continue offspring. As stated in the provisions of Article 1 of Law Number 1 of 1974, that the purpose of marriage is to form a happy family and to have a close relationship with offspring. But in reality, it is not uncommon in a marriage or a family not to get offspring for various reasons, therefore it is done by taking over someone else's child which is then put into a family member as a substitute for children that cannot be obtained naturally. In this research, the juridical empirical approach method is used, while the research specification is descriptive analysis with data obtained through literature and field results. The position of adopted children as heirs of their adoptive parents and the distribution of inheritance to adopted children based on the Kaili customary law in Central Sulawesi are very important. Adopted children are often in a difficult position. Adoptive parents are always careful in the implementation of the distribution of inheritance to adopted children, the goal is to avoid inheritance disputes between their heirs, but must always adhere to the customary law adopted in the community. As for the problems that the author raises regarding 1, How is the inheritance system for adopted children in customary law? 2, What is the position of adopted children in inheriting the inheritance according to the Kaili customary law in Central Sulawesi? Although the position of adopted children is the same as that of biological children as family members of adoptive parents, in certain cases, for example, in obtaining the assets of their adoptive parents according to customary inheritance law in each region in Indonesia is not the same.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERSKALA RUMAH TANGGA TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PRODUK NUGGET) ]]>
<![CDATA[Marini Citra Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1174
<![CDATA[ABSTRAKUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yaitu yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisa dengan pemahaman atas norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pengawasan oleh pemerintah terhadap peredaran produk hasil olahan daging. Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya perlindungan hokum terhadap hak konsumen atas peredaran produk nugget berskala rumah tangga tanpa izin edar adalah memberikan sanksi administrastif dan apabila belum memberikan efek jera, maka akan dikenakan sanksi pidana. BPOM yang ada di setiap provinsi tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah di provinsi sehingga sosialisasi yang diberikan belum menyeluruh ke masyarakat. Keterbatasan pegawai yang dimiliki BPOM juga menjadi salah satu kendala dalam memberikan penyuluhan hokum kepada masyarakat. Regulasi yang dibuat terkait produk pangan yang wajib izin edar telah ada namun pelaksanaannya masih kurang efektif disebabkan adanya beberapa aspek kendala tersebut.Kata kunci: perlindungan konsumen; produk tanpa izin edarABSTRACTLaw of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection contained in Article 1 number 1 states that consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers. This type of research is field research (Field Research). The method used in this research is normative juridical research which refers to statutory regulations. The data obtained were analyzed with an understanding of legal norms, specifically the laws and regulations relating to the oversight task by the government of the circulation of processed meat products. Based on the results of research that efforts to protect the law against consumer rights over the distribution of household-scale nuggets products without marketing authorization are to provide administrative sanctions and if they have not provided a deterrent effect, criminal sanctions will be imposed. BPOM in each province cannot reach all regions in the province so the socialization given is not comprehensive to the community. The limited staff owned by BPOM is also one of the obstacles in providing legal counseling to the public. Regulations that are made related to food products that are mandatory for marketing permits already exist, but their implementation is still ineffective due to several aspects of these obstacles.Keywords: consumer protection; products without circular permission]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN LALOVE KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Pakki, Darwat]]>;
<![CDATA[Citra Dewi, Marini]]>
<![CDATA[ Maleo Law Journal Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/mlj.v6i1.2395
<![CDATA[Land is the most important and inseparable part of human life, especially for the community. On land that is occupied by the community, the community can take the results, utilize and also build buildings/buildings according to their designation. For land rights holders, the issue of compensation is the most complicated central issue to deal with in land acquisition efforts. It is often forgotten that interpretation as a social function also implies that land rights must be used according to their nature and purpose, so that they can benefit the land rights owners and the community. One of the land acquisitions that have been carried out by the Regional Government of Palu City, namely the Construction of Bridge V or also called the Lalove Bridge which for the people of the city of Palu in addition to being a public facility for the community in terms of transportation, the construction of the Lalove bridge is also a magnet for community tourism. Like exercising, gathering with family to enjoy the afternoon. Based on the reality that exists in the community, there are still incidents of land rights holders, late and or not replacing losses that make the community restless. So this can cause problems regarding land acquisition, especially the construction of the Lalove bridge in Palu City.]]>
<![CDATA[UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN ANAK ]]>
<![CDATA[Susilawati , Susi]]>;
<![CDATA[Amir, Baliana]]>;
<![CDATA[Ratna Korompot, Ratu]]>;
<![CDATA[Citra Dewi, Marini]]>
<![CDATA[ Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.842 KB)
|
DOI: 10.24239/familia.v2i1.25
<![CDATA[Tulisan ini berdasarkan hasil pengabdian pada masyarakat. Hasil penelitian pun dan informasi-informasi di media sosial membuktikan adanya peningkatan yang cukup signifikan jumlah peristiwa perkawinan anak. Maraknya perkawinan anak di Kota Palu sejak Amandemen Undang-Undang Perkawinan (UUP) sebagai latar belakang diadakannya kegiatan ini. Dengan tujuan untuk membantu Pemerintah mensosialisasikan UUP terbaru dan sebagai upaya meminimalisir perkawinan anak. Metode Pelaksanaannya dalam bentuk seminar dengan beberapa Narasumber yaitu Tim Pengabdi sendiri yaitu para akademisi dari Fakultas Hukum Unversitas Tadulako Bagian Hukum Perdata.]]>
<![CDATA[PERAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MENDUKUNG INDUSTRI PRODUK KOPI UNTUK MENDUKUNG EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Citra Dewi, Marini]]>;
<![CDATA[Fatimah Maddisila, Sitti]]>;
<![CDATA[Ratna Korompot, Ratu]]>
<![CDATA[ Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v12i2.18119
<![CDATA[Hadirnya peraturan merek dan indikasi geografis yang terbaru yang perubahannya lebih luas lagi dengan disebutkannya Indikasi Geografis dalam penamaannya, namun sejak diundangkannya peraturan tersebut masih ada yang belum menjadi perhatian dari para pelaku usaha dan juga instansi terkait, apalagi pada wilayah Kabupaten, Kota yang masih kurang kesadaran betapa pentingnya perlindungan akan merek barang atapun merek jasa tersebut bagi pelaku usaha. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang perlu pembinaan dan bantuan untuk mendaftarkan merek, diuntungkan dengan dukungan instansi yang lebih mudah dan murah biaya pendaftarannya. Metode yang digunakan adalah empiris . Mengingat Kopi adalah pilihan peneliti saat ini karena disemua daerah memiliki tanaman kopi dan menghasilkan cita rasa kopi yang khas ditiap daerah. Hasil ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan perlindungan terhadap produk dan kemasan yang perlu dilabel dan terdaftar perlindungan Dirjen Hukum dan Ham demi menjaga dari peniruan merek serta pemboncengan merek yang dapat merugikan pelaku usaha itu sendiri, sehingga Masyarakat dimudahkan mendapatkan informasi dan fasilitas. Karena mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh negara tidak hanya sebatas pemilik merek tetapi kepada konsumen yang menginginkan aman, nyaman, terjamin dalam mendapatkan merek yang asli, dan tidak tertipu dengan barang palsu atau tiruan. Perlindungan hukum hanya diberlakukan terhadap merek yang telah terdaftar. Pendaftaran merek memberikan perlindungan yang lebih kuat khususnya merek identik atau yang mirip. Peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong permohonan pendaftaran merek dan indikasi geografis bagi produk kopi untuk kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini telah terwujud dengan telah dijalinnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan akademisi untuk penyusunan dokumen deskripsi persiapan pendaftaran indikasi geografis. ]]>
<![CDATA[Indikasi Geografis Sebagai Nilai Tambah Produk Kopi Menuju Pasar Domestik Dan Internasional ]]>
<![CDATA[Borman, Mohammad Ikbal]]>;
<![CDATA[Citra Dewi, Marini]]>;
<![CDATA[Kharismawan, Adiguna]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.449
<![CDATA[Indonesia is a country blessed with abundant natural resources. This fosters a wide variety of biological resources, thus providing a wide range of potential natural wealth in the form of agricultural, plantation, cultivation, handicraft and forestry products characterized by each region’s geographical features. The potential for coffee products to be used as Geographical Indication product is very large because there are many variants of coffee from different regions in Central Sulawesi, each having its own unique characteristics. The problem is that at this time there has been no real step taken by the parties related to the application and registration of Geographical Indications. This research aims to see how the potential of Central Sulawesi coffee products to be registered as Geographical Indications and see how the role of local government in encouraging applications and registration of geographical indications. This paper focuses on two coffee producing areas, namely Sigi Biromaru Regency and Poso Regency. The data used are primary data in the form of field observations and direct interviews and secondary data in the form of literature studies and regulations on geographical indications, then processed and analyzed using qualitative methods. Data is presented in descriptive form and conclusions are drawn using deductive logic. The result of the research is that it is time for the Central Sulawesi Government to start mapping the potential of Geographical Indication products in Central Sulawesi, especially those that have the potential to give birth to Geographical Indications, to create local product competitiveness and regional competitiveness in national and international trade.]]>
