Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

EVALUASI PERMASALAHAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI DAERAH ASAL KABUPATEN TULUNGAGUNG ANANG SUGENG CAHYONO
Publiciana Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah pengangguran merupakan masalah utama di Indonesia yang sulit dipecahkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka pengangguran yang semakin hari semakin bertambah. Tingginya angka pengangguran di Indonesia, menjadikan pemerintah menetapkan pasar kerja luar negeri sebagai alternatif strategis dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.Perlu disadari oleh semua masyarakat khususnya keluarga maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu sendiri bahwa jenis pilihan penyambung keberlangsungan hidup keluarganya memiliki resiko yang tinggi. Sering kali permasalahan sosial menjadi hal yang bisa sewaktu – waktu mengancam Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya. Tidak hanya terjadi kasus di daerah tujuan akan tetapi implikasi permasalahan sosial seringkali muncul didaerah asalnya. Didukung oleh Musni Umar (2011) bahwa TKI PLRT perempuan yang sudah berkeluarga, menimbulkan permasalahan dalam keluarga ketika meninggalkan rumah tangga dalam waktu lama, seperti anak-anak tidak terurus dan terhenti pendidikannya, dan suami menikah lagi.Sementara itu, perempuan mengalami kesepian di tempat bekerja, sehingga sering terjadi kasus perselingkuhan dengan TKI laki-laki atau dengan majikan atau anak majikan.Memperhatikan permasalahan calon TKI maupun TKI saat berada di luar negeri (pada keluarga di daerah asal), maka diperlukan strategi khusus dalam mengatasi permasalahan sosial yang dialami TKI dan Keluarganya di daerah asal. Keterlibatan pihak lain yang lebih memiliki kewenangan seperti peran pemerintah daerah seharusnya mampu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti TKI dan keluarganya serta penyalur tenaga kerja luar negeri sehingga permasalahan sosial tersebut tidak berimbas negatif kepada pahlawan devisa.Berbagai kebijakan berupa program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, memberikan layanan informasi, memberikan layanan sosial, dan memberikan perlindungan sosial kepada mereka dan keluarga yang berada di daerah asal. Untuk ini perlu dirancang strategi program dan kegiatan yang antisipatif terhadap permasalahan TKI tersebut.
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA Anang Sugeng Cahyono
Publiciana Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etikan dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: apa pengertian media sosial, apa dampak media sosial terhadap masyarakat di Indonesia dan apa pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia.  Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap / eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Adanya media sosial  telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial dan segala   bentuk   perubahan-perubahan   pada   lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem  sosialnya,  termasuk  didalamnya nilai-nilai,  sikap  dan  pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok – kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma – norma yang ada.
IMPLEMENTASI MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELESAIAN PANDEMI COVID-19 Anang Sugeng Cahyono
Publiciana Vol. 13 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.651 KB) | DOI: 10.36563/publiciana.v13i1.207

Abstract

Fenomena mewabahnya virus covid -19 dihampir sebagian besar dunia merupakan kejadian yang tidak terprediksi dengan baik sebelumnya. Hal ini tampak dari kegugupan negara – negara yang menjadi pandemic virus covid -19. Sekaliber US,UK,China,Jepang dan negara Eropa sampai saat ini berjibaku menanggulangi mewabahnya virus covid – 19. Segala aspek hancur dalam resesi ini.Mulai sektor ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, kesehatan, pariwisata, industri dan masifnya dampak dengan mewabahnya virus ini menjadi bukti bahwa kemampuan pemerintah tiap negara mendapatkan ujian berat dalam menghadapinya. Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia telah dilakukan dengan mengeluarkan 3 (tiga) kebijakan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020,Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020. Penanggulangan tentang semakin meluasnya virus covid 19 tidak bisa dilakukan pemerintah saja.Diperlukan kerjasama lintas disiplin dan bidang dengan mengacu pada prinsip collaborative governance. Sektor kesehatan menjadi leading yang didukung oleh ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi dan berbagai sektor lain.Diakhir artikel ini beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dituangkan dengan menggunakan hasil analisis menggunakan SWOT dan Stakeholders Analisys.Dan beberapa temuan dalam naskah ini adalah penekanan atau fokus kepada program penanggulangan covid -19 yang telah dilakukan pemerintah dengan telaah strategi kolaborasi didalamnya. Keyword : Kebijakan Publik, Covid – 19
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Website Sistem Pelayanan Administrasi (SILASTRI) Pada Pemerintah Desa Mirigambar: Management and Utilization of the Administrative Service System Website (SILASTRI) at the Mirigambar Village Government Anang Sugeng Cahyono; Maisa; Merlis Sarahfina; Bellinda Destaru
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5994

Abstract

Pengembangan teknologi terhadap pelayanan administrasi pemerintah di fokuskan pada konseptualitasi ulang pemerintah untuk mendefinisikan kembali peran pemerintah dalam tata kelola masyarakat yang bertujuan untuk membuat pemerintahan yang lebih efektif dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kelebihan dan kekurangan program inovasi pelayanan publik berbasis website pada Pemerintahan Desa Mirigambar. Untuk lebih meningkatkan pengembangan e-government di Desa Mirigambar baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka diperlukan adanya komitmen dari pemerintah dalam menyempurnakan pengembangan e-government terutama dari segi infrastruktur, operator, peraturan dan sosialisasi secara luas. Hal tersbeut penting untuk mencapai hasil dan kualitas pelayanan yang efektif bagi masyarakat.
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK MELALUI FORUM GROUP DISCUSSION DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULUNGAGUNG pengabdian; Anang Sugeng Cahyono; Retno Sari Dewi; Asmah Asmah; Dwiatmanto; Ina Heliany
JANITA : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/pengabdian.v4i2.1336

Abstract

Regency as part of the local government has an obligation to provide quality public services. The benchmark is carried out through public service standards that are service guidelines. According to the regulations, the disdukcapil is required to involve external parties such as the community, academics and others to jointly develop service standards. The purpose of community service activities and the role of FISIP Universitas Tulungagung is to provide assistance in the preparation of service standards for the Tulungagung Regency Disdukcapil. The method used was through Focus Group Discussion (FGD). As a result of this activity, there are policies in the form of decrees on the determination of service standards and service standard documents of the Tulungagung Regency Disdukcapil. The consistency and continuity of this activity needs to be carried out in accordance with changes in regulations and the growing demands of service users.