Garuda - Garba Rujukan Digital

The Progressive Legal Perspective of Legal Justice in Customary Dispute Resolution Related to Natural Resources Akbar, Muhammad; Maisa; Permana, Mohamad Didi; Rusli, Hazmi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i2.1252

The absence of special arrangements regarding customary law has the potential to cause inferiority in the position of customary law compared to the substance of national law in customary disputes relating to natural resources. This study seeks to analyze and formulate the idea of resolving customary disputes over the management of natural resources in a progressive legal perspective to achieve justice. The results of the study confirmed that the problems of customary disputes related to the management of natural resources, especially those that occurred in the territories of indigenous peoples, made the position of customary law weaker compared to national law. This happens because regulations regarding indigenous peoples have not been ratified. Legal efforts to settle natural resource customary disputes to achieve justice in a progressive legal perspective need to be regulated through the establishment of a Perppu (Government Regulation in Lieu of Law) to facilitate the position of customary law in resolving customary disputes in the field of natural resource management. In the Perppu, it is hoped that there will be confirmation regarding the enactment of the conception of legal pluralism so that customary law has an equal position with national law in customary disputes over natural resource management.

PENYELESAIAN DAN PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA erly pangestuti; Maisa; dewi, retno sari; Yuli Indarsih
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i1.3422

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat bahkan dilakukan secara turun menurun. Penetapan Hari Anak Nasional pada 23 Juli bertujuan untuk mendorong seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk melindungi anak-anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara fisik dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan serta penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan menyimpang lainnya. Kekerasan terhadap anak terjadi pada hampir seluruh kalangan yang tidak mengenal batasan wilayah, ras, keyakinan, maupun strata sosial. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal orang tua, wali maupun pengasuh anak yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku akan dikenakan pemberatan hukuman. Menurut data yang diperoleh dari UPP-KPPA mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap anakadalah rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, kemiskinan, dll. Orang tua yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian yaitu melalui unit PPA pada Polres setempat di wilayah hukum tempat terjadinya peristiwa tersebut. Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kasus kekerasan anak, pidana anak

Peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Objek Vital Nasional Kabupaten Morowali Utara: The Role of the Bhayangkara Samapta Unit in Preventing Criminal Acts of Theft in the National Vital Object Area of North Morowali Regency Maisa; Moh. Didi Permana; Abd. Wahid Milsan L
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5505

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara empiris. Hasil Penelitian ini adalah (1) Peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan beberapa upaya diantaranya yakni, melalui upaya pre-emtif, melalui upaya prefentif dan melalui upaya represif, ketiga hal tersebut yang dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diobjek vital nasional (2) Adapun kendala yang dihadapi oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara yakni diantaranya kendalan internal dan kendala eksternal, ketiga kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional tidak berjalan dengan baik.

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Website Sistem Pelayanan Administrasi (SILASTRI) Pada Pemerintah Desa Mirigambar: Management and Utilization of the Administrative Service System Website (SILASTRI) at the Mirigambar Village Government Anang Sugeng Cahyono; Maisa; Merlis Sarahfina; Bellinda Destaru
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5994

Pengembangan teknologi terhadap pelayanan administrasi pemerintah di fokuskan pada konseptualitasi ulang pemerintah untuk mendefinisikan kembali peran pemerintah dalam tata kelola masyarakat yang bertujuan untuk membuat pemerintahan yang lebih efektif dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kelebihan dan kekurangan program inovasi pelayanan publik berbasis website pada Pemerintahan Desa Mirigambar. Untuk lebih meningkatkan pengembangan e-government di Desa Mirigambar baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka diperlukan adanya komitmen dari pemerintah dalam menyempurnakan pengembangan e-government terutama dari segi infrastruktur, operator, peraturan dan sosialisasi secara luas. Hal tersbeut penting untuk mencapai hasil dan kualitas pelayanan yang efektif bagi masyarakat.

Reforming Government Public Land Parigi Moutong District Of Sulawesi Province Maisa; Haerani Husainy
VRISPRAAK : International Journal of Law Vol 8 No 2 (2024): September 2024
Publisher : STAI Miftahul Ula Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59689/vris.v8i2.1159

The main problem discussed in this study is the legal aspect of public land management by the Government. The main legal issues that discussed is the legal basis for the implementation of public land consolidation, land consolidation mechanism and the accuracy of the method of land consolidation by the Local Government Parigi Moutong district, Central Sulawesi. This study uses the type of normative legal research to answer the problem formulation. The results showed that the land consolidation program is one of the legal institutions that used by the government in arranging a settlement area by involving citizens in its implementation through a decree as an instrument of public law while a decree as a private legal instrument containing the agreement of the participants of land consolidation with the government over land Consolidation Team. The program is more appropriate to use the voluntary method as a legal basis for the establishment of legal rules in implementing the land consolidation program in district of Parigi Moutong. It is recommend that the legal basis of land consolidation program remains consistent referring to the applicable law which is adapted with its principle. In addition, Land Consolidation Team should issues land certificates so that all land consolidation participants can ensure the consolidation of rights and the use of land, and the government consistently using voluntary and deliberation method as a settlement of legal dispute in case of disputes.

Reforming Government Public Land Parigi Moutong District Of Sulawesi Province Maisa; Haerani Husainy
VRISPRAAK : International Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : STAI Miftahul Ula Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59689/vris.v8i2.1159

The main problem discussed in this study is the legal aspect of public land management by the Government. The main legal issues that discussed is the legal basis for the implementation of public land consolidation, land consolidation mechanism and the accuracy of the method of land consolidation by the Local Government Parigi Moutong district, Central Sulawesi. This study uses the type of normative legal research to answer the problem formulation. The results showed that the land consolidation program is one of the legal institutions that used by the government in arranging a settlement area by involving citizens in its implementation through a decree as an instrument of public law while a decree as a private legal instrument containing the agreement of the participants of land consolidation with the government over land Consolidation Team. The program is more appropriate to use the voluntary method as a legal basis for the establishment of legal rules in implementing the land consolidation program in district of Parigi Moutong. It is recommend that the legal basis of land consolidation program remains consistent referring to the applicable law which is adapted with its principle. In addition, Land Consolidation Team should issues land certificates so that all land consolidation participants can ensure the consolidation of rights and the use of land, and the government consistently using voluntary and deliberation method as a settlement of legal dispute in case of disputes.

Juridical Review of The Protection of Intellectual Property Rights in Franchise Agreement Nafri, Moh.; Maisa; Mantopo, Oscar S
Sinergi International Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v3i2.762

The aim of the research is to find out and analyze the legal protection of intellectual property rights in franchise agreements and to find out and analyze the legal consequences if there is a breach of contract in the franchise agreement. The research method uses normative legal research which uses primary legal materials and secondary legal materials which are then presented in the form of an inductive thinking pattern, namely from specific things to general things. The research results found that as a form of legal protection in franchise agreements, the franchise must be registered with Intellectual Property Rights. Indonesian laws and regulations require a franchise to register its Intellectual Property Rights. The legal consequences if there is a breach of contract in the franchise agreement or one of the parties (Franchisee) does not fulfill its obligations properly and the obligations are not fulfilled because there are elements of negligence and error, then the other party (franchisor) has the right to demand compensation for losses as regulated in Article 1236 and Article 1243 of the Civil Code. The termination of the franchise relationship will also have consequences in terms of the use of IPR, namely Brand Rights and Trade Secrets. The franchisee can no longer use the franchisor's brand and logo. Everything related to it must be returned to the franchisor. The research suggestion is that to provide more certainty and legal protection for IPR owners in the franchise agreement, it is best to always include a clause regulating IPR protection which contains restrictions that the franchisee must comply with. And companies are also advised to make additional agreements with employees to protect IPR.

Analisis Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah: Analysis of the Implementation of Inheritance Distribution in the Kaili Indigenous Community in Sigi Biromaru District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province Fidayati; Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025 - In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.8073

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis system kerabatan terhadap pembagaian harta warisan menurut menurut hukum waris adat kaili dan untuk menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan menurut adat kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian perspektif non doktrinal. Dalam penelitian hukum empiris, data yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari prilaku dan/atau masyarakat) mengenai pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Kaili. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili, jika pewaris tidak memiliki keturunan secara langsung atau ahli waris mendapatkan bagian waris dari isteri. Masyarakat adat Kaili menganut prinsip keturunan Paternal yaitu prinsip keturunan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan dan pembagian warisan adat Kaili bersifat wajib agar tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari, sehingga para pihak yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan ketika ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya kepada penerima warisan. Saran, Sebaiknya sistem kekerabatan yang mempunyai pengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili lebih di sosialisasikan lagi terhadap masyarakat khususnya masyarakat adat Kaili dan sebaiknya pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi haruslah mempunyai suatu gambaran yang jelas mengenai banyaknya pembagian-pembagian harta kekayaan atau harta waris yang akan diwariskan kepada penerima warisan. Karena, jika hanya mengikuti garis keturunan yang ditarik dari garis bapak atau ibu dimana laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan wanita, maka pembagian harta warisan yang menurut adat Kaili akan menimbulkan permasalahan di antara para penerima waris.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search