Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN Prosiding Seminar Nasional Pakar Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains JANITA Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Yure Humano
Ina Heliany
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG DITINJAU BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN Ina Heliany; Edison Hatogan Manurung
PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN 2019 BUKU II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/semnas.v0i0.5848

Abstract

Kejahatan merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang umur maupun status sosialhal ini, ketika seseorang mealakukan kejahatan maka ia akan mendapat hukuman di penjara. Selama di dalam penjara narapidana diberikan pembinaan, pembinaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem kepenjaraan yaitu sebuah sistem yang mempergunakan prinsip balas dendam dari negara terhadap mereka.Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak berjalan dengan mulus, sehingga Sahardjo, dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang pada tanggal 27 April 1964  melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan. Mengingat adanya sebuah perubahan dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan tersebut diatas, maka peneliti sangat tertarik sekali untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimanakah implementasi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang ditinjau dari Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ?. adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yakni metode yang metode yang digunakan dengan menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut.Hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Pembinaan yang diperoleh peneliti dari Bidang Bimbingan Kemasyarakatan (Bim Kemasy) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada dasarnya WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) diberikan dua jenis pembinaan yaitu Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi antara lain:Pembinaan kesadaran beragama Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara Pembinaan Kemampuan intelektual Pembinaan Kesadaran HukumPembinaan Sosial Kemasyarakatan (integrasi). Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi berbagai macam keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing – masing.
Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim. Ina Heliany; Edison Hatogoan Manurung
Prosiding Seminar Nasional Pakar PROSIDING SEMINAR NASIONAL PAKAR 2020 BUKU II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pakar.v0i0.6849

Abstract

Hingga saat ini Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki keterlibatan anak-anak terbanyak dalam insiden kecelakaan lalu lintas. Banyak orangtua yang sudah berani memberikan kendaraan pribadi baik itu sepeda motor atau mobil kepada anak-anak yang belum cukup umur dan belum memiliki surat izin mengemudi khususnya bagi anak-anak yang masih berusia dini, hal ini merupakan pembentukan karakter yang salah terhadap anak, Salah satu contoh kasus kecelakaan anak dibawah umur adalah kecelakaan yang terjadi pada minggu dini hari 8 september 2013 di tol jagorawi KM 8 yang disebabkan oleh pengendara Mitsubishi lancer hitam dengan plat nomor B 80 SAL yang di kemudikan oleh AQJ (Abdul Qodir Jaelani) anak dari musisi Ahmad Dhani. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang  mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif tersebut disebut juga dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang memusatkan pada analisis hukum baik hukum yang tertulis dalam buku (law in books) maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui putusan pengadilan (law is decided by the judge through the judicial process). Terkait dalam kasus kecelakaan yang melibatkan AQJ alias Dul (13), putra bungsu musisi Ahmad Dhani di Jalan Tol Jagorawi, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada orangtua menurut peneliti adalah vicarious liablity. Karena kasus ini diselesaikan melalui konsep restorative justice yang menggunakan pola diversi.
ANALISIS FINAL AND BINDING PUTUSAN ARBITRASE SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN INA HELIANY
YURE HUMANO Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia persaingan dalam bisnis yang semakin ketat dan dinamis akan meningkatkan potensi sengketa antar pelaku usaha. Terhadap sengketa tersebut ada dua pilihan penyelesaian yaitu jalur litigasi dan non litigasi, tetapi pada umumnya pelaku usaha memilih jalur non ligitasi khususnya arbitrase karena dianggap selaras dengan dunia usaha, lebih efektif, efisien, dijamin kerahasiannya serta memiliki putusan yang bersifat final and binding. Prinsip final and binding terdapat pada pengaturan arbitrase baik nasional maupun internasional. Tulisan ini ditujukanuntuk menganalisis konsistensi pasal serta sifat putusan arbitrase juga mengetahui dampaknya pada kepastian hukum dan keadilan. Kesimpulan yang didapatkan bahwa putusan arbitrase masih menyisakan banyak pertanyaan yang membingungkan para pelaku bisnis. Hal itu disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian dalam Undnag-Undang Arbitrase. Undang-Undang tersebut masih membuka kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur litigasi dengan dalil yang sulit dibuktikan serta tidak ada petunjuk rincinya. Putusan belum memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang berperkara.Mereka dapat dengan mudah mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri. Dipandang perlu adanya revisi atau pembaharuan Undang-Undang yang berkaitan dengan prinsip final and binding pada putusan arbitrase. Peraturanperaturan maupun pasal-pasal yang tidak sinkron atau inkonsisten yang berhubungan dengan putusan arbitrase harus disesuaikan sehingga lahir kepastian hukum dan mampu memberikan keadilan bagi semua pihak. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah atau pihak yang terkait diluar proses litigasi, misalnya dibentuk dewan kehormatan dan juga pengawas lembaga arbitrase sehingga tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan juga pertukaran domain hukum antara sistem litigasi dengan non litigasi. Kata Kunci: Arbitrase, Non Litigasi, Final and Binding
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK MELALUI FORUM GROUP DISCUSSION DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TULUNGAGUNG pengabdian; Anang Sugeng Cahyono; Retno Sari Dewi; Asmah Asmah; Dwiatmanto; Ina Heliany
JANITA : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/pengabdian.v4i2.1336

Abstract

Regency as part of the local government has an obligation to provide quality public services. The benchmark is carried out through public service standards that are service guidelines. According to the regulations, the disdukcapil is required to involve external parties such as the community, academics and others to jointly develop service standards. The purpose of community service activities and the role of FISIP Universitas Tulungagung is to provide assistance in the preparation of service standards for the Tulungagung Regency Disdukcapil. The method used was through Focus Group Discussion (FGD). As a result of this activity, there are policies in the form of decrees on the determination of service standards and service standard documents of the Tulungagung Regency Disdukcapil. The consistency and continuity of this activity needs to be carried out in accordance with changes in regulations and the growing demands of service users.
Legal Responsibility of Hospital for Case of Exchange of Baby Identity Reviewed from Legal Certainty (Case of Alleged Exchange of Babies at Cempaka White Islamic Hospital) Precia Widyatomo; Ina Heliany; Jamiatur Robekha
Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Vol. 15 No. 01 (2025): Informatika dan Sains , 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the process of providing health services, errors or negligence can occur in the form of patient identification errors either in the process of diagnosis, treatment, or other medical procedures. Such negligence or error can potentially result in injury or loss to the patient. The purpose of providing correct patients identification is to identify patients who will be given appropriate services, actions, or treatment. One of the vulnerabilities of services for newborns is the error of health workers in providing identification. Newborn babies must be matched with the mother who gave birth to them, namely immediately attaching an identity bracelet immediately after the baby is born to avoid the baby being exchanged. The formulation of the problems discussed are: 1) How is the mechanism and verification of the identity of babies born in hospitals to prevent cases of baby exchange? and 2) What is the form of legal responsibility of the hospital if there is a case of baby identity exchange according to laws and regulations in the context of legal certainty? The research method used is the normative juridical method, namely the research is conducted with a literature approach, namely by studying books, laws and regulations and other documents related to this research. Based on the results of the study, the author concludes that the legal responsibility of the hospital in the event of a case of a baby's identity being exchanged according to laws and regulations in the context of legal certainty is that the hospital can be held accountable for criminal, civil, state administration, and professional ethics or for negligence that results in losses for patients and families. Referring to the provisions of Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, it states that: the hospital is legally responsible for all losses caused by negligence by health workers in the hospital. In an effort to hold the hospital criminally responsible, it was first started by providing a number of compensation, and/or compensation, of course the hospital must sit down together with the policy makers of the hospital.
Implementation of Food Hygiene and Sanitation Policy in the Kitchen of Class IIA Cibinong Prison Based on the Regulation of the Minister of Immigration and Corrections Number 1 of 2025 Lily Pendiawaty; Ina Heliany
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID) Vol. 4 No. 12 (2025): Jim-id, December 2025
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The importance of hygiene and sanitation in the kitchen of the Correctional Institution is to ensure that the food served to the inmates (WBP) is healthy, clean, and safe from contamination, thereby preventing the spread of disease. This includes the personal hygiene of officers and helpful WBPs, the use of Personal Protective Equipment (PPE) such as masks and gloves, and the cleanliness of the kitchen environment and equipment. In this study, the author specifically discusses the kitchen at the Cibinong Class IIA Correctional Institution. The formulation of the problems discussed is: 1) How is the implementation of food hygiene and sanitation policies in the kitchen of Class IIA Cibinong Prison? and 2) What factors affect the implementation of food hygiene and sanitation policies in the kitchen of Class IIA Cibinong Prison?. The research method used is the normative juridical method, namely research that prioritizes literature data, namely research on secondary data. The secondary data can be in the form of primary, secondary or tertiary legal materials. Based on the results of the research, the author concludes that the implementation of food hygiene and sanitation policies in the kitchen of the Class IIA Cibinong Prison is that the implementation of strict hygiene and sanitation practices at all stages of the food processing process—from the selection of raw materials, storage, processing, to presentation—is necessary to ensure safe, quality, nutritious, and healthy food for the Inmates, as well as to prevent disease and poisoning. The importance of Food Hygiene and Safety, because kitchen cleanliness is the main foundation in the processing of nutritious and clean food, ensuring the quality of health and taste of the food served to the Fostered Residents. The goal is to control factors such as raw materials, processes, people, and equipment to prevent contamination, bacterial breeding, as well as cross-contamination and recontamination that can cause diseases or health problems
Co-Authors Anang Sugeng Cahyono Asmah Asmah Dwiatmanto Edison Hatogan Manurung Edison Hatogoan Manurung Jamiatur Robekha Lily Pendiawaty pengabdian Precia Widyatomo RETNO SARI DEWI