Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

HAK PREFEREN ATAS PENAGIHAN UTANG PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH Haryati, Haryati; Rochmiatun, Siti; Afriansyah, Syafran
Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.254 KB)

Abstract

ABSTRACT This thesis departs from academic anxiety when Taxpayers have tax debt which is a debt to the state. In tax law, the state has a special position, namely preferential rights (formerly) to collection of tax debts compared to personal debt. Preferred rights owned by the state must take precedence when the Taxpayer has a debt between tax debt and other preferred creditors. If the preferential rights of other preferred creditors are impaired because of the country's preferential rights, then the losses suffered by the community will outweigh the benefits. This study aims to answer about how the position of the country's preferential rights on tax debt collection and how the position of the country's preferential rights to collection of tax debt in the perspective of shari'ah economic law. This type of research is normative research (library research/ library research). The data collection technique used in this study is through literature studies. The type of data used is qualitative data. The data source used is secondary data. Data analysis in this study used a qualitative descriptive method. The results of this study conclude that the position of the country's preferential rights on tax debt collection has a prioritized position, which is more than the other preferred creditors. When a taxpayer has a creditor who has equal rights, the country's preferential rights to collection of tax debts are the most special because they have the facility to pay priority. In Shari'ah economic law, regarding the position of the state's preferential rights over the collection of tax debts, the payment takes precedence. The priority scale for the payment of the tax debt owned by the state takes precedence over payment of personal debt. This is because the results of the tax payments are used for the benefit of many people. Keywords: preferential rights, tax debt.
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA BATU KUCING KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH Kasari, Erit; Rochmiatun, Siti; Suryo, Yono
Muamalah Vol 4 No 2 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.91 KB)

Abstract

ABSTRAK Dana atau uang merupakan kebutuhan seluruh manusia di dunia ini, namun Dana yang ada jika tidak dipergunakan sebagaimana semestinya makaakan menjadi tombak kahancuran bagi para pemegang Dana. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)Dalam Meningkatkan Perekonomian Mayarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah. Namun, dalam penelitian ini ada dua hal yang menjadi titik fokus penelitian. Pertama, bagaimana penggunaan alokasi dana desa (add) dalam meningkatkan perekonomian masyarakata di desa batu kucing kecamatan rawas ilir kabupaten musi rawas utara pada tahun 2016. Kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap penggunaan alokasi dana desa (add) dalam meningkatkan perekonomian masyarakata di desa batu kucing kecamatan rawas ilir kabupaten musi rawas utara pada tahun 2016. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dipergunakan untuk apa saja alokasi dana desa (add) pada tahun 2016 di desabatu kucing kecamatan rawas ilir kabupaten musi rawas utara, dan bagaimana jika di tinjau dari Hukum ekonomi syari’ah terhadap penggunaan alokasi dana desa (add) tersebut. Metode yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (field research), studi kepustakaan (library research), dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang terdiri dari data yang berhubungan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat dari desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan Hukum sekunder adalah sumber data yang memberi penjelasan terhadap data primer yang terdiri dari Undang-Undang, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dan menggambarkan data melalui kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. Kemudian akan disimpulkan secara deduktif yaitu metode yang berangkat dari umum ke khusus. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembangunan infrstruktur dan pemberdayaan yang dalam hal ini pemberdayaan ekonomi. Maka Menurut Hukum Ekonomi Syariah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berupa infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi tersebut telah sesuai, karena pemberdayaan ekonomi tersebut untuk kemaslahatan masyarakat yaitu dapat meningkat ekonomi dan kaulitas hidup masyarakat. Kata Kunci: Penggunaan Dana Desa, Hukum Ekonomi Syari’ah.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATASAN HAK KEPEMILIKAN TANAH DALAM PASAL 17 UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Ponimin, Ponimin; Rochmiatun, Siti; Tamuddin, M
Muamalah Vol 4 No 1 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.733 KB)

Abstract

ABSTRACT The existence of land is basically very important and very closely related to human life. Everyone certainly needs land, not even in his life, to die he needs a piece of land. To meet these needs, there arises a desire in some people to own the land as wide as possible in order to enrich themselves as fulfilling their life needs. In the end there was a social inequality that did not evenly spread the amount of land owned by each Indonesian citizen. Some even do not have the land parcel. And as a solution to this, the importance of the role of the government in adopting a policy called the Restriction on Land Rights (Article 17 of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles). This research is a research library research that is library research. Library research is research that is carried out by collecting data from various literature, both literature and other textual sources. Data analysis was conducted in a qualitative descriptive manner and deductively deduced. From the results of this study it can be concluded that restrictions on the broad ownership of land rights are indeed supposed to be applied and enforced. By determining the extent of control of land rights based on provisions that have been made and ratified by the State. And in Islamic law restrictions on the extent of land rights are permissible, with provisions that really provide an equal distribution of land rights for the Indonesian people to achieve mutual benefit. Keywords: Islamic law, ownership rights, restrictions on land ownership rights ABSTRAK Keberdaan tanah pada dasarnya sangatlah penting dan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu perlu akan tanah,bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun ia memerlukan sebidang tanah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka timbul keinginan disebagian orang untuk memiliki tanah seluas-luasnya guna untuk memperkaya diri sebagai pemenuh kebutuhan hidupnya. Yang pada akhirnya terjadilah ketimpangan sosial tidak meratanya jumlah luas tanah yang dimiliki masing warga negara indonesia. Bahkan ada yang tidak memiliki bidang tanah tersebut. Dan sebagai solusi dari hal ini maka pentingnya peran pemerintah dalam mengambil kebijakan yang disebut dengan Pembatasan Hak Milik Atas Tanah (Pasal 17 Undang-Undang no.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). penelitian ini merupakan penelitian library research yaitu penelitian yang bersifat kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik pustaka maupun sumber lain yang bersifat tekstual. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembatasan terhadap kepemilikan luas hak atas tanah memang sudah seharusnya diterapkan dan diberlakukan. Dengan menentuakan luas penguasaan hak atas tanah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan disahkan oleh Negara. Dan dalam hukum islam pembatasan luas hak milik atas tanah dibolehkan, dengan ketentuan betul-betul memberikan pemerataan luas hak milik atas tanah bagi masyarakat indonesia untuk mencapai kemaslahatan bersama. Kata Kunci: Hukum Islam, Hak Kepemilikan, Pembatasan Hak Kepemilikan Atas Tanah
HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGUASAAN HAK MILIK TANAH TANPA IZIN Astuti, Linda Dwi; Rochmiatun, Siti
Al-muamalah Vol 10 No 2 (2024): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v10i2.26169

Abstract

Review of Sharia Economic Law on Control of Land Ownership Rights Without Permits in Tanjung Seteko Village, Indralaya District, Ogan Komering Ilir Regency. Land plays such an important role in every human life and business that it is possible for disputes to arise regarding land rights. Therefore, many people want to control or utilize land without the consent of the land owner. The problems in this research are: 1. What factors are behind the control of land ownership rights without permission in Tanjung Seteko Village, Indralaya District, Ogan Komering Ilir Regency? 2. What is the review of Sharia Economic Law regarding the control of land ownership rights without permission in Tanjung Seteko Village, Indralaya District, Ogan Komering Ilir Regency? This research uses field research methods. This research used a population of 94 people and a sample of 9 people. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques consist of interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of this research show that 1. what factors are behind the control of property rights without permission in Tanjung Seteko Village, namely the low level of understanding of land control without permission, economic factors and negligence of land owners. 2. How does Sharia Economic Law review the control of land ownership rights without permission in Tanjung Seteko Village, which is haram and not permitted because it is an act of Ghasab. Because he has controlled someone else's land without any rights. In Sharia Economic Law, control of property rights without permission in Tanjung Seteko Village, namely  does not fulfill the Principles of Justice and the Principles of Benefit. Actions carried out by land managers cause injustice to the land owner, and the land does not provide benefits in terms of the land owner or the surrounding community.
Analisis Yuridis Sistem Multi Partai Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Di Indonesia Sabili, Khoiril; Yazwardi, Yazwardi; Afriansyah, Syafran; Rochmiatun, Siti; Utama, Cholidah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia as a country adopting a presidential system of government and embracing a multi-party system.According to the 2013 Democracy Index, by 2023, the quality of democracy in Indonesia is still in the category of flawed democracies and not fully democratic. (post democracy). How did he analyze the multi-party political system in an effort to improve the quality of democracy in Indonesia? How is it conceptualized as a state of natural law in Indonesia? Understanding the legal system of the multi-party political system as an attempt to improve the quality of democracy in Indonesia and the conceptualization of the opposition party in the multi -party system on the rule of law in Indonesia. The methods used in research are the historical approach, the comparative approach and the conceptual approach. (conceptual approach). Political scenarios attempt to introduce electoral thresholds, parliamentary thresolds and presidential thresholes in the electoral process, but less effective. Strategic steps to transform the party system into a limited multi-party system and elections into an open semi-district system to enhance the quality of democracy in Indonesia. Regulation of the rules of existence of opposition parties is essential in a democratic system, as an advocate for improving the quality of democracy. The opposition party serves as a supervisor of government policy, provides constructive criticism, and offers policy alternatives.