Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.041
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Commerce Law
Hirsanuddin
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
JURIDICAL ANALYSIS OF FINANCING CONTRACTS POST CONVERSION OF BANK NTB INTO BANK NTB SHARIAH Idayana Attoyibah, Yeni; Hirsanuddin; Djumardin
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 1 (2022): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.992 KB) | DOI: 10.55047/polri.v1i1.24

Abstract

Islamic banking shows great potential, this is indicated by the large number of conventional banks converting to sharia-based banks. The conversion of conventional commercial banks to Islamic commercial banks has its own terms and procedures because it has quite basic differences, especially in the characteristics between interest calculation and profit sharing. Likewise, regarding the legal consequences that arise after conventional commercial banks are converted into Islamic commercial banks, of course, they also have their own characteristics. This research aims to find out how legal certainty over the Post-Conversion Financing Contract of NTB Bank into Bank NTB Shariah. This type of research is normative juridical research. This research uses a statute approach. Sources of Legal Materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials is carried out by methods of documentation studies and literature studies. The material is analyzed descriptively. The agreement in the financing contract at Islamic banking system is identical to the agreement in the credit contract at conventional banks, because the agreement's concept still refers to the Civil Code's Book III on General Engagements. According to Article 1233 of the Civil Code, an engagement occurs as a result of an agreement or by legislation. However, it should be noted that while financing Islamic banks, they must adhere to the Islamic economic rules that govern all banking activities.
Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Dalam Mengatasi Permasalahan Investasi Digital Ilegal Yang Merugikan Konsumen Di Lombok (Studi Di PT. FEC Shopping Indonesia) Una Yukuri, Maelavae; Hirsanuddin
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4215

Abstract

This research aims to analyze the responsibilities of the NTB Province Financial Services Authority (OJK) in overcoming the problem of illegal digital investment, which is detrimental to Lombok consumers. This type of research is empirical normative legal research. The results of the study show that legal protection arrangements for consumers for losses in making illegal digital investments according to Indonesian laws and regulations are regulated in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Law Number 8 of 1999 concerning Consumers, Law of the Republic Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Decision of the OJK Board of Commissioners Number: 01/KDK.04/2013 concerning the Investment Alert Task Force and Article 378 of the Criminal Code. The responsibility of the NTB Financial Services Authority (OJK) in dealing with the illegal digital investment case of PT FEC Shopping Indonesia, which is detrimental to consumers in Lombok, is carried out by actively disseminating information that PT FEC Shopping Indonesia is an illegal digital investment through its official social media accounts and providing a means of resolving disputes through the Institution. Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution (LAPS SJK).
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Mengkonsumsi Vitamin Penggemuk Badan Tanpa Label Bbpom Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Nadya, Baiq Shalsabilla; Hirsanuddin
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4237

Abstract

The purpose of this study is to find out the legal protection that can be provided by consumers if they are harmed by the use of body-fattening vitamins based on Positive Law in Indonesia and to find out the legal responsibilities of business actors towards consumers who are harmed by the use of body fattening vitamins. This research is normative legal research that uses statute, conceptual, and approaches. The result of the study can be concluded; (1) Legal protection for consumers is contained in Article 19 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which regulates the legal responsibilities of business actors in sales and purchase agreements with consumers. (2) the responsibility of Businessmen who do not display the BBPOM label will be subject to administrative sanctions, imprisonment, or a fine.
analisis persekongkolan tender dalam perspektif undang -undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehata(study kasus:perkara nomor 17/kppu-l/2022) Ami Anggara; Hirsanuddin
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5244

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender dalam perkara No 17/KPPU-L/2022 tentang proyek Revitalisasi Jalan Taman Ismail Marzuki tahap III dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam perkara Nomor 17/KPPU-L/2022. jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian memperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender yaitu pelaku usaha diberikan perlindungan secara Represif serta diberikannya kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan laporan apabila merasa dirugikan oleh pelau usaha lain. Penyelesaian sengketa yang dilakukan yaitu melalui tahap pemeriksaan KPPU,apabila pelaku usaha keberatan atas putusan KPPU maka bisa melakukan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga,apabila tidak menerima putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Video Atas Digital Marketing Dalam Penggunaan Instagram Menurut Hukum Positif Indonesia Lalu Muhamad Assalin Mussofa; Hirsanuddin
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku terhadap pemegang hak cipta video atas digital marketing yang videonya dicuri dan diunggah ulang pada platform social media instagram yang dikategorisasikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan penelitiannhukum normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual. Jenis dan sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dilakukan dengan study kepustakaan dan Analisa yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik megatur perlindungan kegiatan yang menggunakan internet, baik untuk mendapatkan informasi maupun melakukan transaksi. Selanjutnya tanggung jawab hukum pelaku terhadap pencurian video promosi produk dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana dan pertanggung jawaban secara perdata.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dengan Keberadaan Ritel Modern di Kabupaten Lombok Utara Sudiarto; Hirsanuddin; Chrisdianto Eko Purnomo
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya lelang eksekusi terhadap barang jaminan hak tanggungan secara sepihak, Untuk menganalisis tata cara prosedur dan penyelenggaraan lelang eksekusi, dan Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah atas lelang eksekusi terhadap barang jaminan hak tanggungan. Metode Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, Pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan Konseptual (conspetual approach). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan teknik wawancara. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lelang eksekusi secara sepihak karena salah satupihak melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadi wanprestasi dibagi menjadi dua yaitu, pertama faktor internal faktor Eksternal. Bahwa prosedur Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terdiri atas 3 prosedur yaitu Prosedur Pra Lelang, Prosedur Pelaksanaan Lelang, dan Risalah Lelang. Bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum secara preventif. Pada pelaksanaan eksekusi lelang objek jaminan Hak Tanggungan pihak Bank belum memberikan perlindungan kepada nasabah. ketika permohonan lelang terhadap objek jaminan Hak Tanggungan yang telah disetujui oleh pihak KPKNL, Bank melakukan pengumuman lelang dan keterlambatan dalam memberitahukan nasabahbahwa objek jaminan Hak Tanggungan tersebut akan dilelang, Nasabah dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap kerugian yang diterimannya atas penjualan Hak Tangungan yang dimilikinya dengan harga yang jauh dari nilai yang patut dan wajar.
Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mengantisipasi Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Studi Bank BRI Unit Taliwang) Saraswati Putri, Diah Indira; Hirsanuddin; Fatoni, Lalu Achmad
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3244

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian bank BRI Unit Taliwang dalam mengantisipasi sengketa wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat dan menganalisis penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif-Empiris yang melakukan studi lapangan pada Bank BRI Unit Taliwang. Dalam penelitian ini karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari obyek yang diteliti dan aspek atau fungsi tertentu dari perusahaan. Penelitian studi lapangan ini mengkaji secara mendalam tentang kondisi atau situasi tertentu untuk menentukan solusi dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Penyelesaian dari kredit bermasalah dapat diselesaikan melalui penyelamatan kredit dengan melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) dan penyelesaian kredit KUR melalui pihak ketiga yaitu perusahaan penjamin yang ditunjuk langsung oleh pemetintah yaitu PT. Askrindo dan PT. Jamkrindo.
Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui ODR (Online Dispute Resolution) Made, I Made Gending Ganesha; Hirsanuddin; Raodah , Putri
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3518

Abstract

ABSTRAKPENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)I Made Gending GaneshaNIM : D1A118108Penelitian ini bertujuan agar pemerintah melakukan pembaruan terhadap Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan mengkonstruksi kembali substansi mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan memasuki ketentuan Online Dispute Resolution (ODR) serta mekanisme penyelesaian sengketanya.Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang biasanya pendekatan yang digunakan Pendekatan Undang – Undang (Statute Approach),Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan pendapat para sarjana dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.Adapun hasil dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah antara lain: (1). ODR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang paling tepat karena lebih efektif dan efisien serta tidak terhalang kondisi geografis. (2). Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resolution (ODR) sama seperti penyelesaian sengketa konvensional pada umumnya. Hanya saja dalam ODR berbeda pada media yang digunakan, yakni mempergunakan media internet (Intenational network). Sehingga pada penyelesaian sengketa online, jenis penyelesaiannya menjadi : negosiasi online, mediasi online, dan arbitrase online. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Konsumen, Online Dispute Resolution
Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Dalam Mengatasi Permasalahan Investasi Digital Ilegal Yang Merugikan Konsumen Di Lombok (Studi Di PT. FEC Shopping Indonesia) Una Yukuri, Maelavae; Hirsanuddin
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4215

Abstract

This research aims to analyze the responsibilities of the NTB Province Financial Services Authority (OJK) in overcoming the problem of illegal digital investment, which is detrimental to Lombok consumers. This type of research is empirical normative legal research. The results of the study show that legal protection arrangements for consumers for losses in making illegal digital investments according to Indonesian laws and regulations are regulated in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Law Number 8 of 1999 concerning Consumers, Law of the Republic Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Decision of the OJK Board of Commissioners Number: 01/KDK.04/2013 concerning the Investment Alert Task Force and Article 378 of the Criminal Code. The responsibility of the NTB Financial Services Authority (OJK) in dealing with the illegal digital investment case of PT FEC Shopping Indonesia, which is detrimental to consumers in Lombok, is carried out by actively disseminating information that PT FEC Shopping Indonesia is an illegal digital investment through its official social media accounts and providing a means of resolving disputes through the Institution. Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution (LAPS SJK).
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Mengkonsumsi Vitamin Penggemuk Badan Tanpa Label Bbpom Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Nadya, Baiq Shalsabilla; Hirsanuddin
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4237

Abstract

The purpose of this study is to find out the legal protection that can be provided by consumers if they are harmed by the use of body-fattening vitamins based on Positive Law in Indonesia and to find out the legal responsibilities of business actors towards consumers who are harmed by the use of body fattening vitamins. This research is normative legal research that uses statute, conceptual, and approaches. The result of the study can be concluded; (1) Legal protection for consumers is contained in Article 19 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which regulates the legal responsibilities of business actors in sales and purchase agreements with consumers. (2) the responsibility of Businessmen who do not display the BBPOM label will be subject to administrative sanctions, imprisonment, or a fine.
Co-Authors Ami Anggara Chrisdianto Eko Purnomo Djumardin Fatoni, Lalu Achmad Idayana Attoyibah, Yeni Lalu Muhamad Assalin Mussofa Made, I Made Gending Ganesha Nadya, Baiq Shalsabilla Raodah , Putri Saraswati Putri, Diah Indira Sudiarto Una Yukuri, Maelavae