Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)
Djumardin
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Implikasi Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021: (Studi Kasus Di PT.BPR Prima Nadi ) Pramana Putra, I Gusti Putu Aditya; Djumardin; Munandar, Aris
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.134

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis kedudukan dan kekuatan hukum Titel Eksekutorial Sertifikat Fidusia dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, menganalis pelaksanaan Titel Eksekutorial Jaminan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan menganalisis pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di PT. BPR Prima Nadi. Pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian Normatif Empiris. Dalam praktek hasil lapangan yang diteliti penulis barang dapat dieksekusi apabila terbukti melakukan wanprestasi dan tidak ada itikad baik debitur pada saat negosiasi, pelaksanaan titel eksekutorial penarikan barang jaminan fidusia yang dilakukan PT. BPR Prima Nadi berpedoman pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta mengikuti prosedur Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 Jo Nomor 2/PUU-XIX/2021. Setelah ada putusan eksekusi pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Barang hasil eksekusi dapat dilelang pihak PT. BPR Prima Nadi secara umum yang didaftarkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan secara sukarela yang barang jaminannya diserahkan langsung pihak debitur kepada kreditur karena tidak sanggup membayar angsuran hutang untuk dilakukan pelelangan di bawah tangan.
Peran Notaris Dalam Membuat Akta Konsen Roya Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Putu Ayu Gianita Patni; Djumardin; Putro, Widodo Dwi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan Akta Konsen Roya sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan dan kekuatan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran notaris dalam pembuatan Akta Konsen Roya sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan dapat merujuk pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang mengatur bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Oleh karena Akta Konsen Roya merupakan akta yang muncul akibat dari kehendak para penghadap untuk melegalisasikan transaksi kreditnya di hadapan notaris, maka Akta Konsen Roya tersebut dianggap sebagai akta autentik. Kekuatan hukum Akta Konsen Roya yang dibuat oleh notaris sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan berkedudukan sama seperti hak tanggungan tetapi hanya digunakan untuk mengganti sertifikat hak tanggungan.
Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Pembagian Warisan Di Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa HS., Salim; Djumardin; Aris Munandar
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.244

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan jumlah kematian yang berdampak pada proses pembagian warisan di masyarakat. Di Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sengketa warisan sering terjadi, terutama ketika ada ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban ahli waris. Kematian seorang pewaris memunculkan persoalan dalam pembagian harta warisan, yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, setelah terlebih dahulu mengeluarkan biaya penguburan dan hutang-hutang pewaris. Contoh sengketa yang umum terjadi di desa tersebut adalah ketika seorang suami meninggal dunia meninggalkan harta yang cukup banyak, dengan ahli waris yang terdiri dari isteri dan dua saudara. Ketidaksepakatan timbul karena setiap pihak memiliki pandangan berbeda mengenai bagian warisan yang mereka klaim, akibat kurangnya pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa warisan di Desa Empang Bawa, dan (2) Menyusun upaya-upaya yang efektif untuk mengurangi sengketa tersebut. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah ceramah untuk penyampaian materi dan dialog untuk interaksi dan klarifikasi informasi. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan pada 29 Oktober 2023 di Kantor Desa Empang Bawa, dihadiri oleh 30 peserta, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai konsep dan aturan pembagian warisan meningkat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi sengketa warisan dan memperbaiki proses distribusi harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum.
Legal Analysis Of The Substance Of Inheritance Law (Comparative Study Between The Indonesian Civil Code And The Dutch Civil Code) Djumardin; HS, Salim; Sili, Eduardus Bayo
Unram Law Review Vol 8 No 2 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i2.366

Abstract

The aims to study is to examine and analyze the inheritance distribution pattern regulated in the Indonesian Civil Code, the inheritance distribution pattern according to the Dutch NBW, the differences and similarities between the inheritance distribution pattern stated in the Civil Code and the Dutch NBW, and the preparation of teaching materials for “Inheritance Law”. The inheritance law currently in force in Indonesia no longer follows the development of applicable laws worldwide. In contrast, in other countries, such as the provisions of inheritance law in the Netherlands, it has been stipulated in a new law called the Dutch NBW. Therefore, it is necessary to conduct a comparative study between Indonesian inheritance law and the Dutch NBW. The methods used are presented below. This type of research is normative legal research. The approaches used in this study are the statute and comparative approaches. The data sources come from library data, and the legal materials are primary, secondary, and tertiary. The data collection technique uses interviews and documentary studies. The data analysis uses qualitative analysis. The study results show that the heirs entitled to receive an inheritance in the Indonesian Civil Code are primarily legitimate children, illegitimate children, and the most extended surviving husband or wife. The heirs who are entitled to receive inheritance in the Dutch Civil Code consist of the husband/wife of the testator who is not separated according to law and his/her children, the parents of the testator with brothers and sisters, the grandparents of the testator; and the great-grandparents of the testator. The similarities between the heirs entitled to receive inheritance between the Indonesian Civil Code and the Dutch Civil Code are that legitimate children and husband/wife are entitled to receive inheritance.
JURIDICAL ANALYSIS OF FINANCING CONTRACTS POST CONVERSION OF BANK NTB INTO BANK NTB SHARIAH Idayana Attoyibah, Yeni; Hirsanuddin; Djumardin
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 1 (2022): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.992 KB) | DOI: 10.55047/polri.v1i1.24

Abstract

Islamic banking shows great potential, this is indicated by the large number of conventional banks converting to sharia-based banks. The conversion of conventional commercial banks to Islamic commercial banks has its own terms and procedures because it has quite basic differences, especially in the characteristics between interest calculation and profit sharing. Likewise, regarding the legal consequences that arise after conventional commercial banks are converted into Islamic commercial banks, of course, they also have their own characteristics. This research aims to find out how legal certainty over the Post-Conversion Financing Contract of NTB Bank into Bank NTB Shariah. This type of research is normative juridical research. This research uses a statute approach. Sources of Legal Materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials is carried out by methods of documentation studies and literature studies. The material is analyzed descriptively. The agreement in the financing contract at Islamic banking system is identical to the agreement in the credit contract at conventional banks, because the agreement's concept still refers to the Civil Code's Book III on General Engagements. According to Article 1233 of the Civil Code, an engagement occurs as a result of an agreement or by legislation. However, it should be noted that while financing Islamic banks, they must adhere to the Islamic economic rules that govern all banking activities.
The Position Of The Deed Of Will On Community Property Which Is Made By a Notary Kurniawati, Baiq Anisha; Djumardin; Wagian, Diangsa
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7278

Abstract

This study aims to analyze the validity of a deed of gift that will be executed by a notary without the consent of the married couple, based on Supreme Court Decision Number 2979 K/Pdt/2019. Additionally, it seeks to assess the inadequacy of the responses provided by the Notary Public regarding the deed of gift of will absent the consent of the married couple. The research methodology employed is normative legal research. The findings indicate that the validity of the deed of gift of will contravenes Chapter 36, Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, rendering the deed invalid. Furthermore, due to administrative responsibility, the Notary Public may incur liability for deeds executed negligently.
Akibat Hukum Penyelesaian Kredit Macet Dampak Covid-19 Darsanti Putra, Doddy Setya; Djumardin
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7311

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menambah pemahaman terkait langkah penyelesaian kredit macet akibat Covid-19 dan akibat hukum kredit yang masih tetap macet pasca Covid-19 meski telah adanya upaya penyelesaian tersebut pada bank Bukopin cabang Kota Mataram. Penelitian ini melakukan pengamatan dan pengkajian terkait langkah penyelesaian kredit macet dalam upaya penyelamatan dampak Covid-19 dan akibat hukum kredit yang masih tetap macet pasca Covid-19 meski telah ada upaya-upaya tersebut sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode NormatifEmpiris dengan sumber bahan hukum/data secara primer melalui observasi dan wawancara langsung ke Bank Bukopin Cabang Kota Mataram juga kajian terkait, bahan hukum/data sekunder dan tersier dari kajian terkait penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah langkah penyelesaian kredit macet akibat Covid-19 di Bank Bukopin Cabang Kota Mataram dilakukan dengan restrukturisasi sesuai dengan Peraturan OJK dan jika masih macet pasca Covid-19 meski telah adanya langkah penyelesaian tersebut sebelumnya maka akan dilakukan upaya non-eksekusi terlebih dahulu agar tidak lagi macet sebelum dilakukan eksekusi oleh kreditur. Jika debitur dinilai tidak ada itikad baik untuk melaksanakan prestasi maka akan dilakukan eksekusi oleh kreditur.
The Position Of The Deed Of Will On Community Property Which Is Made By a Notary Kurniawati, Baiq Anisha; Djumardin; Wagian, Diangsa
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7278

Abstract

This study aims to analyze the validity of a deed of gift that will be executed by a notary without the consent of the married couple, based on Supreme Court Decision Number 2979 K/Pdt/2019. Additionally, it seeks to assess the inadequacy of the responses provided by the Notary Public regarding the deed of gift of will absent the consent of the married couple. The research methodology employed is normative legal research. The findings indicate that the validity of the deed of gift of will contravenes Chapter 36, Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, rendering the deed invalid. Furthermore, due to administrative responsibility, the Notary Public may incur liability for deeds executed negligently.
Akibat Hukum Penyelesaian Kredit Macet Dampak Covid-19 Darsanti Putra, Doddy Setya; Djumardin
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7311

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menambah pemahaman terkait langkah penyelesaian kredit macet akibat Covid-19 dan akibat hukum kredit yang masih tetap macet pasca Covid-19 meski telah adanya upaya penyelesaian tersebut pada bank Bukopin cabang Kota Mataram. Penelitian ini melakukan pengamatan dan pengkajian terkait langkah penyelesaian kredit macet dalam upaya penyelamatan dampak Covid-19 dan akibat hukum kredit yang masih tetap macet pasca Covid-19 meski telah ada upaya-upaya tersebut sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode NormatifEmpiris dengan sumber bahan hukum/data secara primer melalui observasi dan wawancara langsung ke Bank Bukopin Cabang Kota Mataram juga kajian terkait, bahan hukum/data sekunder dan tersier dari kajian terkait penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah langkah penyelesaian kredit macet akibat Covid-19 di Bank Bukopin Cabang Kota Mataram dilakukan dengan restrukturisasi sesuai dengan Peraturan OJK dan jika masih macet pasca Covid-19 meski telah adanya langkah penyelesaian tersebut sebelumnya maka akan dilakukan upaya non-eksekusi terlebih dahulu agar tidak lagi macet sebelum dilakukan eksekusi oleh kreditur. Jika debitur dinilai tidak ada itikad baik untuk melaksanakan prestasi maka akan dilakukan eksekusi oleh kreditur.
Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kelayakan Kedua Orang Tua Untuk Mendapatkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian INGGIT HAWA AIDILLA; Hawa Aidilla, Inggit; Djumardin
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/qaafra03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai kelayakan kedua orang tua untuk memperoleh hak asuh anak pasca perceraian serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi hakim dalam proses penetapan hak asuh di Pengadilan Agama Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mtr., kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan hak asuh anak berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kemaslahatan anak, usia anak, serta sikap dan perilaku orang tua. Kendala yang sering dihadapi hakim ialah ketika anak telah lama diasuh oleh salah satu pihak, sementara putusan pengadilan menetapkan hak asuh kepada pihak lainnya, yang berpotensi menimbulkan eksekusi paksa dan berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, dalam setiap putusan mengenai hak asuh anak, hakim perlu mengedepankan kesejahteraan dan stabilitas emosional anak agar tujuan perlindungan hukum terhadap anak dapat terwujud secara optimal.
Co-Authors Aris Munandar Aris Munandar Darsanti Putra, Doddy Setya Diangsa Wagian, Diangsa Hawa Aidilla, Inggit Hirsanuddin HS, Salim Idayana Attoyibah, Yeni Inggit Hawa Aidilla Kurniawati, Baiq Anisha Pramana Putra, I Gusti Putu Aditya Putu Ayu Gianita Patni Sili, Eduardus Bayo Widodo Dwi Putro