Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FAWAID: Sharia Economic Law Review Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Ar Razak, Aris Nur Qadar
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Penyelesaian Disharmonisasi Norma Antara UU Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kab.Buton Utara dengan Perda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Buton Utara Tahun 2012-2032 Al Habib, Aris Darmawan; Ar Razak, Aris Nur Qadar
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 1 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v3i1.2578

Abstract

Adanya disharmonisasi norma antara Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara dengan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2031 sehingga menjadi alasan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi norma tersebut juga untuk menganalisis penyelesaian disharmonisasi norma antara  kedua Undang-undang tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach) . Hasil penelitian ini menggambarkan faktor-faktor penyebab disharmonisasi norma yaitu faktor konfigurasi politik bahwa pemerintah daerah kabupaten Buton Utara melakukan manuver politik untuk mengabaikan perintah UU pembentukannya dan lemahnya pengawasan eksekutif  bahwa pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan prima terhadap pembuatan peraturan daerah yang bermuara pada terjadinya disharmonisasi norma, selain itu penyelesaian penyelesaian disharmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 dapat diselesaikan melalui judicial review di Mahkamah Agung.
PERAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI KASUS PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 Purnamadamayanti, Rahayu; Zainal, Muh Asrianto; Ar Razak, Aris Nur Qadar
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 1 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i1.4299

Abstract

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) membentuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya (KPPBC Madya) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kinerja dan pelayanan publik guna untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu peran penting yang dilakukan dalam hal ini ialah terkait dengan penanganan terhadap penyelundupan rokok ilegal menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Menaggulangi Kasus Penyelundupan Rokok Ilegal Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006.Penelitian ini merupakan tipologi penelitian normatif empiris yang berorientasi kepada penelitian data primer dan data sekunder (Hasil penelitian lapangan dan kepustakaan). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, faktor terjadinya penyelundupan;Struktur wilayah, minimnya SDM, perekonomian/pendapatan, Kesadaran hukum, pajak cukai, peran masyarakat dan permintaan pasar. Berdasarkan faktor tersebut hal yang mendasar terjadinya penyelundupan yaitu tingginya pajak cukai menjadi alasan utama terjadinya penyelundupan rokok ilegal. Kedua, peran KPPBC; terdapat 2 (dua) bentuk penanggulangan yang dilakukan yaitu; upaya preventif meliputi pengawasan administrasi, sosialisasi dan patroli. Sedangkan upaya represif meliputi operasi pasar,Pemeriksaan barang, dan bentuk sanksipelanggaran kepabeanan. Efektivitas hukum yang telah di terapkan oleh BC Kendari terbukti belum efektif dibuktikannya dengan data yang ada setiap tahun penindakan terhadap penyelundupan mengalami peningkatan.  
IMPLEMENTASI PERPRES NO 80 TAHUN 2017 TENTANG BPOM (STUDI SISTEM PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL DI BALAI POM KENDARI) Sulastri, Rahmi; Ahmadi, Ahmadi; Ar Razak, Aris Nur Qadar
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.5010

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Perpres Nomor 80 Tahun 2017 terkait tugas dan kewenangan dari Bpom dalam menanggulangi peredaran obat-obatan ilegal. Penelitian ini merupakan tipologi penelitian normatif empiris yang berorientasi pada penelitian data primer dan data sekunder ( Hasil penelitian dan kepustakaan ). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Implementasi Perpres nomor 80 tahun 2017 mengenai sistem penanggulangan peredaran obat-obatan illegal meliputi Tugas dan kewenangan yang ada dalam pasal 2 dan 4 dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada walaupun masih terdapat kelemahan dalam aturan maupun yang melaksanakan aturan. Hal tersebut yang menjadi kelemahan mendasar sehingga masih terjadi peredaran obat-obatan illegal ialah karena lemahnya aturanya dan kurangya sarana SDM serta kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri walaupun telah dilakukan upaya penanggulangan sebelum dan setelah terjadinya sesuatu ( Preventif dan Represif). Seperti sosialisasi, edukasi, membangun kerjasama dengan pihak stakeholder dan upaya penindakan berupa sanksi admisatratifif dan pidana. Sanksi adminisratif yang berupa peringatan keras, pengamanan/penarikan produk, pencabutan izin usaha, dan pemusnahan barang bukti, sedangkan sanksi pidana berupa hasil dari penyidikan yang di berikan kepada pengadilan untuk menetapkan sanksi. Kedua, Solusi yang dapat diberikan ialah memperkuat kewenangan BPOM melalui UU, membangun pelatihan dasar untuk membentuk SDM yang profesional, serta memberikan edukasi kepada masyarakat melalui teknologi aplikasi yang mudah diases di dimana saja dan kapan saja dengan aplikasi cek bpom untuk menjadikan masyarakat yang cerdas dalam memakai dan menggunakan produk obatobat
Co-Authors AHMADI Al Habib, Aris Darmawan Purnamadamayanti, Rahayu Sulastri, Rahmi Zainal, Muh Asrianto