Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MODAL SOSIAL ORGANISASI PERANTAU SAS (SULIT AIR SEPAKAT) DI KOTA PEKANBARU Sulastri, Rahmi; ", Jonyanis
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8: Edisi I Januari - Juni 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was carried out in the overseas organization SAS (Sulit Air Sepakat) Pekanbaru City. The organization is a sorority  organization origaniting from Nagari Sulit Air X Koto Diatas District Solok Regenncy. This organization from the beginning wa formed until now still persists and exists in Pekanbaru City. The purpose of this research  is to find out how elements of social capital play a role in the existence of  SAS (Sulit Air Sepakat) organization and how rationality become a members in joining the SAS (Sulit Air Sepakat) organization. this research uses descriptive qualitative methods. There were also informants in this study totaling 8 people 3 of whom were supporting informants. In determininhg informants using purposive sampling technique. Data collection techniques namely by observation interview and documentation. The theory used is the social capital theory put forward by Putnam which consistsof 3 elements of social capital, namely networks, trust and norms. The results of this study explain that an organization requires social capital to maintain the relationship and sustainability of the SAS (Sulit Air Sepakat) organization in the City of Pekanbaru. The elements of social capital that play a role in the SAS (Sulit Air Sepakat) organization is trust. This scan be seen from the solidarity of the SAS (Sulit Air Sepakat) organization itself. the cohesiveness between the members, management and the trust given by outsiders to the SAS (Sulit Air Sepakat) organization. The rationality of members in joining the SAS (Sulit Air Sepakat) organization is instumental rationality, value-oriented rasionality and tradisonal rasionality. The rationality is carried out  by the members by considering and taking into account firts before the action is stated.  Keyword:  social capital, rasionality, SAS (Sulit Air Sepakat).
IMPLEMENTASI PERPRES NO 80 TAHUN 2017 TENTANG BPOM (STUDI SISTEM PENANGGULANGAN PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL DI BALAI POM KENDARI) Sulastri, Rahmi; Ahmadi, Ahmadi; Ar Razak, Aris Nur Qadar
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 4 No 2 (2022): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v4i2.5010

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Perpres Nomor 80 Tahun 2017 terkait tugas dan kewenangan dari Bpom dalam menanggulangi peredaran obat-obatan ilegal. Penelitian ini merupakan tipologi penelitian normatif empiris yang berorientasi pada penelitian data primer dan data sekunder ( Hasil penelitian dan kepustakaan ). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Implementasi Perpres nomor 80 tahun 2017 mengenai sistem penanggulangan peredaran obat-obatan illegal meliputi Tugas dan kewenangan yang ada dalam pasal 2 dan 4 dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada walaupun masih terdapat kelemahan dalam aturan maupun yang melaksanakan aturan. Hal tersebut yang menjadi kelemahan mendasar sehingga masih terjadi peredaran obat-obatan illegal ialah karena lemahnya aturanya dan kurangya sarana SDM serta kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri walaupun telah dilakukan upaya penanggulangan sebelum dan setelah terjadinya sesuatu ( Preventif dan Represif). Seperti sosialisasi, edukasi, membangun kerjasama dengan pihak stakeholder dan upaya penindakan berupa sanksi admisatratifif dan pidana. Sanksi adminisratif yang berupa peringatan keras, pengamanan/penarikan produk, pencabutan izin usaha, dan pemusnahan barang bukti, sedangkan sanksi pidana berupa hasil dari penyidikan yang di berikan kepada pengadilan untuk menetapkan sanksi. Kedua, Solusi yang dapat diberikan ialah memperkuat kewenangan BPOM melalui UU, membangun pelatihan dasar untuk membentuk SDM yang profesional, serta memberikan edukasi kepada masyarakat melalui teknologi aplikasi yang mudah diases di dimana saja dan kapan saja dengan aplikasi cek bpom untuk menjadikan masyarakat yang cerdas dalam memakai dan menggunakan produk obatobat