<![CDATA[Peningkatan kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil menjadi isu serius yang meresahkan masyarakat. Kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal, memiliki dampak signifikan terhadap keamanan publik. Meskipun regulasi terkait seperti Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah mengatur dengan tegas larangan dan sanksi terhadap pelanggaran kepemilikan senjata api, kasus-kasus penyalahgunaan senjata api tetap marak terjadi. Faktor utama penyebabnya adalah lemahnya pengawasan serta sulitnya melacak keberadaan senjata api ilegal. Salah satu kasus yang relevan adalah Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kot, di mana terdakwa Samsudin kedapatan membawa senjata api ilegal jenis Revolver yang hendak digunakan untuk tindakan kriminal. Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan sanksi pidana yang tegas sebagai upaya menekan angka penyalahgunaan senjata api di masyarakat.Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah faktor penyebab warga sipil membawa senjata api kaliber 38 mm tanpa izin sesuai studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap warga sipil yang membawa senjata api tanpa izin sesuai studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/Pn Kot.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data skunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, hukum primer, hukum sekunder dan tersier. Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi warga sipil membawa senjata api kaliber 38 mm tanpa izin, yaitu faktor ekonomi, lingkungan, sosial, individu, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya senjata api ilegal. Faktor ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kurangnya akses ke pendidikan atau pekerjaan, menjadi pendorong signifikan, sementara kondisi lingkungan yang memfasilitasi kriminalitas dan lemahnya pengawasan memperburuk situasi. Dari segi penegakan hukum, penerapan sanksi pidana merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang memberikan dasar hukum tegas dengan ancaman pidana mulai dari hukuman mati hingga penjara maksimal 20 tahun. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kot mencerminkan penerapan sanksi dengan mempertimbangkan fakta kasus, niat pelaku, dan dampak dari pelanggaran, di mana terdakwa dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 8 bulan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sosialisasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai langkah preventif untuk mencegah kepemilikan dan penggunaan senjata api secara ilegal.Sebagai saran dari hasil penelitian ini adalah: faktor utama yang menyebabkan warga sipil membawa senjata api tanpa izin meliputi aspek ekonomi, lingkungan, sosial, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya senjata api ilegal, serta lemahnya pengawasan. Penerapan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, memberikan dasar hukum tegas dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Dalam kasus yang dikaji, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 8 bulan atas tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kontrol dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengurangi peredaran senjata api ilegal. Selain itu, penerapan sanksi pidana harus dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan hukum untuk mencapai tujuan pemidanaan, mengurangi kriminalitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kepemilikan senjata api ilegal.]]>
