Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Pagaruyuang Law Journal Progressive Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana IBLAM Law Review Jurnal Penelitian Serambi Hukum LEX SUPERIOR Journal of Law, Education and Business Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Health Education Law Information and Humanities
Ramadan, Suta
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
REGULATION AND IMPLEMENTATION OF NATIONALITY PRINCIPLES FOR RAPE AND SEXUAL ASSAULT ABOARD Ramadan, Suta; Seftiniara, Intan; iqbal, Muhammad
Progressive Law Review Vol 3 No 01 (2021): April
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v3i01.47

Abstract

Sexual violence is an unwanted sexual behavior, such as a request to have sexual intercourse and other sexual behaviors by verbal and physical violence. The problem in this study is how is the legal regulation of rape and sexual assault in Indonesia? and How is the implementation of active national principles for rape and sexual assault crimes that occur abroad? The research method used in this research is normative research method, by examining legal problems using existing literature materials. This study will analyze the legal arrangements for perpetrators of rape and sexual assault crimes to the implementation of the principle of nationality for perpetrators of rape and sexual assaultcrimes that occur abroad. The conclusion in this study is that there needs to be an expansion in the Draft KUHP in regulating criminal acts of immorality, especially rapes committed similarly, both carried out by men and women and the application of the principle of personality both active and passive can be given by the state if the crime is related to the interests of the state, and the existence of bilateral agreements between the two countries so that legal diplomacy can run smoothly until it gets the best way out.
Praktek Dukun Pengganda Uang Berakibat Pidana Ramadan, Suta; Amallia, Rizka; Nuri, Paten; Akbar, Annafi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1048

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diciptakan di Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi kejahatan serta menjadi alat untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat. Salah satu contoh dalam penulisan jurnal ini yang memanfaatkan fungsi KUHP ialah penipuan yang dilakukan oleh dukun pengganda uang. Terdapat beberapa faktor penyebab mengapa oknum dukun pengganda uang melakukan kejahatan tersebut, karena Peristiwa itu membuat pelaku terjerat hukuman dari beberapa pasal yang ada di KUHP.
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN TRANSAKSI PEMINDAH-TANGANAN OBJEK SENGKETA JUAL BELI TANAH YANG DIATASNYA MASIH MELEKAT SITA EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN SECARA SEPIHAK. (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.TJK) Prasetyawati, S. Endang; Ramadan, Suta; Pratiwi, Galuh
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i3.4746

Abstract

Tanah berperan krusial dalam kehidupan manusia sebagai tempat tinggal dan aktivitas ekonomi. Kepemilikan tanah diatur dalam hukum agraria Indonesia, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai bentuk hak properti penting. Transaksi jual beli tanah sering melibatkan peralihan hak yang sah melalui mekanisme seperti jual beli, hibah, dan tukar menukar. Namun, masalah hukum muncul ketika transaksi dilakukan atas tanah yang masih berada dalam status sita eksekusi, yaitu proses hukum untuk menagih utang melalui penyitaan aset. Kasus ini berimplikasi pada kepemilikan tanah, terutama jika transaksi dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan hak-hak pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbuatan melawan hukum dalam transaksi pemindah-tanganan objek sengketa yang masih berada di bawah sita eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Tjk. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai dampak hukum dari transaksi tanah dalam situasi sengketa dan pentingnya kepatuhan hukum dalam pemindahan hak atas tanah.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA PERBUATAN MENGALIHKAN , MENJAMINKAN SECARA SEPIHAK HARTA WARISAN (Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK) B, Erlina; Ramadan, Suta; Saputra, Riyan
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4557

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan warisan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK. Metode penelitian menggunakan penelitian normative. Faktor penyebab para tergugat mengalihkan, menjaminkan warisan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena telah menjadikan bidang tanah sebagai objek jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II pada PT. Bank Mayabank Indonesia Tbk, dimana tanah tersebut merupakan milik orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat I. Ketidakjelasan dari pemegang SHM tersebut menjadikan perselisihan antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi perbuatan melawan hukum dimana Tergugat menjaminkan SHM yang dimiliki oleh Penggugat. Dengan porsinya masing-masing, seluruh ahli waris yang terlibat persengketaan ini pun sama-sama harus menanggung risiko. Pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK. Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara ini beralih kepada Tergugat I melalui proses jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris dengan Akta Jual Beli. Bahwa Akta Jual Beli tersebut merupakan dasar peralihan hak atas objek tanah dan bangunan yang saat ini menjadi objek sengketa maka sudah seharusnya Penggugat juga menarik Notaris/PPAT sebagai Tergugat. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang memuat kaedah hukum : “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN DAN PELECEHAN BERBASIS TEKNOLOGI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 452/PID.SUS/2022/PN TJK) syah, bagas muzekki; ramadan, suta
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i2.7873

Abstract

Abstract The current rampant cases of fading are really concerning especially with the development of technology which also affects the ease of spreading information which is then misused to spread things that are not good or aim to threaten and pressure victims by spreading content that is not good related to victims, the goal is that to find out the factors that caused the Defendant to commit the crime of spreading and harassment based on electronic technology and to find out the basis for the judge's considerations in imposing a criminal decision in the case of the crime of spreading and harassment based on electronic technology. The research method used is normative legal research. The legal materials used are sourced from the library. The types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is by studying documents. Analysis of legal materials using interpretation or arrest. The results of the research show that the Crime of Technology-Based Dissemination and Harassment has been regulated in Article 27 Paragraph 1 of the ITE Law that Every Person intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes Electronic Information and/or Electronic Documents that have contents that contain against decency. Keywords : Criminal Law, Harassment, Electronic Technology.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK DI TERIMA OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA SEWA MENYEWA RUMAH (Studi Putusan Nomor : 178/Pdt.G/2022/PN Tjk) Ramadan, Suta; B, Erlina; Bafaddol, M Bagas
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.325 KB)

Abstract

ABSTRAK Piagam Madinah merupakan sebuah catatan sejarah yang tidak akan pernah hilang dari memori kejayaan Islam. Karena piagam ini merupakan bukti nyata bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang mengatur dalam kegiatan yang bersifat religius saja tetapi merupakan agama yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk masalah ketatanegaraan. Rasulullah telah memberikan contohnya kepada kita semua bagaimana hidup bermasyarakat, berbangsa, beragama, dan bernegara, rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni Bagaimana Piagam Madinah dalam Sistem Ketatanegaraan dalam Islam, metode penelitian menggunakan data yang berasal dari kepustakaan, sehingga hasil penelitian ini adalah Dalam Piagam Madinah sebagaimana telah diuraiakan di atas terdapat ketetapan mengenai dasar-dasar negara untuk mengatur suatu umat dan membentuk suatu masyarakat serta menegakkan suatu pemerintahan. Oleh karenanya para pakar tentang piagam Madinah sependapat bahwa Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi pertama dalam Islam yang sangat penting dan memiliki nilai dan posisi strategis dalam mengantarkan misi Nabi saw untuk mempersatukan penduduk Madinah yang heterogen dan multi dimensi dalam ikatan persaudaraan kebersamaan dalam satu negera. Dalam Piagam Madinah disebutkan bahwa semua manusia sama tanpa harus membedakan suku, warna, kulit, dan agama. Siapa saja yang melanggar baik dari golongan sendiri harus dikenakan sanksi. Dengan demikian Piagam Madinah mengadung nilai-nilai atau prinsip persamaan, dan prinsip ini pun sangat penting dalam sistem perundang-undangan dan politik modern.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP MINUMAN KOPI NUJU DALAM PRESPEKTIF RAHASIA DAGANG (Studi Pada Kemenkumham dan Nuju Bandar Lampung) Difa, Muhammad Anta; Ramadan, Suta; B, Erlina
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.896 KB)

Abstract

ABSTRAK Coffee shop merupakan suatu bisnis yang sedang berkembang pesat di era industri saat ini. Permasalahan yang terdapat pada bisnis coffee shop dalam hal ini adalah terjadinya persaingan yang curang dalam bentuk pelanggaran rahasia dagang yang berupa pembocoran atau pencurian terhadap resep dan bahan biji kopi yang digunakan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa informasi rahasia dagang dalam bisnis Coffee Shop yang berupa resep dan bahan biji kopi telah dilindungi oleh hukum dan tidak boleh diketahui oleh umum. Pihak yang telah menyalahgunakan atau membocorkan informasi rahasia dagang dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU No. 30 tahun 2000. Melihat masih banyak para pekerja yang membocorkan informasi rahasia dagang maka perlu adanya perjanjian kerja secara tertulis mengenai larangan untuk menyalahgunakan atau membocorkan rahasia dagang agar bisa digunakan sebagai alat untuk menuntut jika terjadi pelanggaran rahasia dagang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi rahasia dagang pada resep minuman kopi nuju dalam prespektif rahasia dagang dan cara penyelesaian sengketa rahasia dagang apabila terjadi pelanggaran pada kedai kopi nuju.
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir Sutami-Simpang Sri Bawono (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TJK) Danuwangsa, Fabio Arya; Hartono, Bambang; Ramadan, Suta
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2188

Abstract

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu Negara. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat, Pentingnya pembangunan infrastruktur semakin terasa di tengah meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di berbagai belahan dunia, Ketidak cukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi namun masalah korupsi telah lama menjadi ancaman serius terhadap pembangunan infrastruktur di banyak Negara, Salah satu kasus Korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono, Kasus ini menjadi kontroversial karena melibatkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proyek pembangunan tersebut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Menjelaskan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono dalam perkara nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK dan Bagaimana Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono Sehigga Merugikan Negara Dalam Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK. Metode penelitian yang digunakan dalm penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono terdakwa Sahroni melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono antara lain adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Dia memanfaatkan posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan membocorkan dokumen rahasia seperti rincian harga satuan untuk menguntungkan pihak tertentu dalam proses lelang. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban profesionalnya dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Terdakwa Sahroni dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, dengan hukuman pidana penjara dan denda yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun hakim memberikan pidana yang lebih ringan, terdakwa tetap dihukum dan diwajibkan membayar denda serta uang pengganti sebesar Rp. 160.000.000,-. Jika terdakwa tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa.Saran dari penulis memerlukan peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Ini bisa termasuk membangun kesadaran tentang konsekuensi korupsi, memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan, atau mengadvokasi reformasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MELAWAN HUKUM MEMBAWA SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK) Jainah, Zainab Ompu; Ramadan, Suta; Bachruddin, Salman Zahir
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6179

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang membawa senjata tajam, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK. Kasus ini melibatkan seorang anak yang berusia 13 tahun dan berstatus pelajar yang didakwa membawa senjata tajam (golok dan gir motor) dalam konteks perseteruan antar kelompok remaja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, di mana pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana serta perlindungan anak, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui pengamatan dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak tersebut melanggar hukum, hakim memutuskan untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sanksi ini bertujuan memberikan kesempatan bagi orang tua untuk membina anak agar tidak mengulanginya. Selain itu, barang bukti berupa gir sepeda motor dimusnahkan dan anak dibebankan biaya perkara. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam mencegah kekerasan yang melibatkan anak, serta perlunya penegakan hukum yang memperhatikan hak anak.
Pertimbangan Hakim Banding Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif pada Perbankan Milik Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk) Hartono, Bambang; Ramadan, Suta; Siregar, Michael Gabe Bryan
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5419

Abstract

The main aim of writing this manuscript is firstly, to find out the factors that cause criminal acts of corruption based on the case in decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk relating to fictitious credit in BUMN (State-Owned Enterprise) banking. Second, to analyze the judge's consideration policy in handing down decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk against the accused perpetrator of the Corruption Crime. The research method used by the author in this manuscript namely, the Normative Juridical Approach is an approach carried out by means of literature study (Library Research) by examining, studying and examining theories, views, concepts and statutory regulations relating to the problems in writing this manuscript and an empirical approach, namely the approach which was carried out by conducting research in the field as a research object by means of observation and interviews in order to obtain descriptions and data related to the problems in this manuscript.
Co-Authors Akbar, Annafi Amallia, Rizka Asmara, Bunga Dewi Bachruddin, Salman Zahir Bafaddol, M Bagas Bambang Hartono Cahya Ningrum, Bella Danuwangsa, Fabio Arya Difa, Muhammad Anta Erlina B Harimurti, Pangestika Raras I Ketut Seregig Nuri, Paten Pratiwi, Galuh Riyan Saputra, Riyan S Endang Prasetyawati Seftiniara, Intan Siregar, Michael Gabe Bryan Siregig, I Ketut syah, bagas muzekki Tami Rusli Zainab Ompu Jainah