Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pitih Balanjo in Courtship: Minangkabau Traditions and their Compliance with Islamic Law Ramadhani, Suci Isra; Dantes, Raymond
El-Rusyd Vol. 10 No. 2 (2025): December
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ahlussunnah Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58485/elrusyd.v10i2.482

Abstract

This study examines the tradition of pitih balanjo, in which a prospective groom provides a monetary gift to his prospective bride during the courtship period in Minangkabau society, and evaluates its compliance with Islamic law. This tradition has long been an integral part of the social system and is regarded as a symbol of a man’s sincerity in proposing marriage. The value of pitih balanjo is determined not by the amount given but by the giver’s sincerity. The study employs a qualitative method with an ethnographic approach, including interviews, participant observation, and documentation, to gain an in-depth understanding of the practice and its socially constructed meanings. Findings indicate that the community views pitih balanjo as a symbolic bond between prospective partners, preventing others from proposing to the woman after the gift is given. However, the traditional sanction requiring the gift to be returned double in case of a canceled engagement contradicts the Islamic principle of voluntary gifts (hibah), which cannot be withdrawn except in specific contexts, such as by a father to his child. The study concludes that the giving of pitih balanjo is permissible as long as it complies with Sharia, while the traditional sanction mechanism warrants reconsideration.
Implementasi PERBUB Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejorongan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Nagari Limau Purut Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat) Irwanto, Aditia; Wirman, Hardi Putra; Arsal; Dantes, Raymond
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1816

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penataan Wilayah Kejorongan di Nagari Limau Purut. Dalam kebijakan tersebut, wilayah Nagari Limau Purut yang semula terdiri dari satu kejorongan, dipecah menjadi tiga kejorongan. Namun, hingga saat ini, kejorongan baru yang terbentuk belum memiliki kepala jorong yang definitif. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah kejorongan baru tersebut. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya merasakan pelayanan pemerintahan yang efektif dan merata, sebagaimana yang diharapkan dari penataan wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejorongan di Nagari Limau Purut dan bagaimana implementasi dari Peraturan Bupati ini jika ditinjau dari perspektif fiqih siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Nagari Limau Purut, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah Badan Musyawarah (Bamus), PJ Wali Nagari Limau Purut, Masyarakat Nagari Limau Purut, sedangkan untuk sumber data sekundernya adalah sumber-sumber yang telah ada dalam bentuk dokumen berupa undang-undang, buku, skripsi terdahulu, jurnal dan artikel yang relevan untuk dibahas. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum terlaksananya pelayanan publik secara maksimal karena belum adanya kepala jorong di kejorongan yang baru dibentuk, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, serta minimnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Akibatnya, masyarakat belum mengetahui secara menyeluruh keberadaan peraturan tersebut dan belum sepenuhnya merasakan manfaat yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Kedua, implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penataan Wilayah Kejorongan di Nagari Limau Purut sudah sejalan dengan  konsep fiqih siyasah tanfidziyyah yakni mengejar kemaslahatan umat dan menolak kemudaratan.
ANALISIS KAMPANYE POLITIK PASLON 03 PADA PILKADA TAHUN 2024 BERDASARKAN STRATEGI TIE IN PUBLICITY DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH Fauziah, Nurfida; Dantes, Raymond
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025): NOVEMBER
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v10i2.3819

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pilkada serentak yang di lakukan pada tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengusung empat Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati. Diantara keempat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, cuma Paslon 03 yang tidak pernah menjabat sebagai anggota Legislatif sebelumnya, berdasarkan hal tersebut akan menjadi tantangan bagi paslon 03 untuk meraih dukungan masyarakat dan menarik publisitas dalam memperoleh kemenangannya. Untuk memperoleh kemenangannya paslon 03 melakukan kampanye politik dengan menggunakan salah satu strategi Tie In Publicity untuk menciptakan eksistensi dan membagun citra positif di masyarakat. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksaan kampanye politik paslon 03 pada pilkada tahun 2024 berdasarkan strategi tie in publiciy di Kabupaten Lima Puluh Kota di tinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kampanye politik Paslon 03 dengan menggunakan strategi tie in publicity di Kabupaten Lima Puluh Kota membuahkan hasil yang memuaskan, pelaksanaan kampanye menggunakan strategi ini dilakukan dengan cara membentuk tim relawan yang bekerja sama dengan partai pengusung. Mereka melakukan pendekatan ke masyarakat melalui tetua-tetua adat, memanfaatkan media sosial, publik figur yang terkenal di masyarakat, dan juga isu-isu yang terjadi di masyarakat, agar dapat dikenal sehingga mendapatkan citra positif dari masyarakat. Sementara itu dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah paslon 03 melakukan kampanye sesuai dengan kampanye bersadarkan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah diantaranya prinsip melakukan kampanye secara jujur dan transparan, tidak mencemarkan lawan politik, dan kampanye mengajak kepada kebaikan (amar ma’ruh nahi mungkar).