Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Loka Pengawas Obat dan Makanan: Transformasi New Public Service dalam Reformasi Administrasi BPOM Mudrikah, Eny Diana; Dharma, Alexander Arie Sanata
Administratio Vol 12 No 1 (2021): Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak implementasi otonomi daerah tahun 1999, sektor kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan tidak lagi memiliki Kantor Wilayah seperti halnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Walau demikian, sebagai tindak lanjut otonomi daerah pula, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang antara lain mengatur berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM berfungsi sebagai instansi pusat yang memiliki perangkat di daerah. Pada tahun 2018, BPOM melakukan reformasi administrasi melalui penambahan 40 Unit Pelaksana Teknis baru setingkat Eselon IV berupa Loka Pengawas Obat dan Makanan. Penelitian ini memotret reformasi administrasi tersebut dalam perspektif New Public Service menggunakan kerangka pikir evaluasi perubahan proses bisnis, yaitu PNS, masyarakat, institusi publik, dan proses. Kehadiran Loka POM melalui reformasi administrasi BPOM memperlihatkan hadirnya sejumlah nilai-nilai New Public Service baik pada elemen PNS, masyarakat, institusi publik, dan proses. Transformasi tersebut juga ditunjang dengan sejumlah data-data capaian yang memperlihatkan perluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan yang memungkinkan masyarakat untuk menjadi lebih terlindungi dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Diperlukan suatu perangkat yang relevan dan komprehensif untuk dapat mengukur outcome terutama pada elemen masyarakat sehingga peran dari BPOM secara umum maupun Balai Besar, Balai, dan Loka POM secara khusus pada masyarakat dapat diketahui dengan lebih cermat.
Pengukuran Kinerja Kesehatan Masyarakat Dalam Konstelasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dharma, Alexander Arie Sanata
JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jpap.v8i1.4742

Abstract

Pembangunan kesehatan masyarakat menjadi salah satu pondasi untuk penanganan pandemi di dunia. Secara khusus untuk Indonesia, sektor kesehatan merupakan salah satu urusan yang didesentralisasikan sehingga pembangunan kesehatan masyarakat merupakan kewenangan daerah. Untuk mengukur pembangunan kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan sebagai leading sector memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) sebagai indikator kinerja. Di sisi lain, Kementerian Keuangan yang memiliki peran penting dalam distribusi anggaran ke daerah melakukan pengukuran kinerja pemerintah daerah melalui Indeks Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kedua indikator kesehatan masyarakat dengan indikator yang umum digunakan dalam manajemen kinerja di Indonesia, yaitu SAKIP, dalam ruang lingkup kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uji beda yang dilakukan diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara Indeks Kesehatan dan IPKM serta terdapat perbedaan antara Indeks Kesehatan maupun IPKM dengan nilai SAKIP. Penelitian ini merekomendasikan penguatan IPKM sebagai indikator kinerja kesehatan masyarakat yang dapat digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam manajemen kinerja pemerintah daerah sekaligus untuk mengevaluasi pemanfaatan TKDD untuk sektor kesehatan.
Analisis Keterlibatan Publik dalam Pemanfaatan Instagram Untuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengembangan Vaksin COVID-19 oleh BPOM Dharma, Alexander Arie Sanata
Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety Vol 4 No 1 (2023): Edisi Desember
Publisher : Badan Pengawas Obat dan Makanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54384/eruditio.v4i1.179

Abstract

The COVID-19 pandemic has become a complicated problem faced by the world. The absence of specific antiviral drugs or vaccines at the beginning of the outbreak made the public health approach the primary strategy for preventing the spread of COVID-19. The lack of transparency at the start of the COVID-19 outbreak also led to public misinformation. WHO called it an infodemic, an excess of information, whether true or not, making it difficult for people to determine valid references. In Indonesia, misinformation on health matters is not a new difficulty and is in the top rank along with socio-political. The government utilizes social media to provide information to the citizens. Social media itself has a vital role in the infodemic as a medium for disseminating information, whether credible or not. The Indonesian FDA plays an essential role in conducting education through social media. This study aims to map the elements forming citizens' engagement in Indonesian FDA social media use, especially in disseminating information about the COVID-19 vaccine. This study uses a regression method with citizens' engagement (calculated from the number of likes and comments) as the dependent variable. Three independent variables form citizen engagement elements: media richness, content production, and content type defined by the government. The sentiment toward government Instagram posts was measured by analyzing citizens' comments using the dataset from InSet Semantic Lexicon. Based on negative binomial regression results, data obtained that the framework developed in this research was statistically significant in observing the phenomenon. Media richness and content production significantly affect citizens' engagement. On the other hand, original and informative content encourages more citizen engagement. Generally, public sentiment on Indonesian FDA Instagram content, both head office and regional offices, tends to be more positive than negative.