Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM INTERNAL AUDITOR BANK SYARIAH Try Subakti
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 6 No. 1 (2021): Meningkatkan Pemahaman Tentang Hukum Ekonomi Islam dan Ahwal As Syahsiyah
Publisher : LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The history of banking regulation and supervision in Indonesia cannot be separated from the desire to develop national banking as well as to tackle the accompanying banking crimes. Bank supervision through audits of state banks is carried out in layers by the financial and development supervisory board (BPKP), the financial audit body (BPK), public accounting offices including by the Indonesian bank itself, the sharia supervisory board for Islamic banks.
Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya Dalam Perekonomian Islam Try Subakti; Nurhidayah Marsono
AL-MUTSLA Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Al Mutsla Juni 2020
Publisher : STAIN MAJENE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.181 KB) | DOI: 10.46870/jstain.v2i1.34

Abstract

Artikel ini membahas tentang BMT, dimana Baitul Māl wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al- tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Māl wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Baitul Māl wat Tamwil yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syari’ah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, di mana perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya.
Law Omission in Muslim Society: Inquiring Citizen Rights in the Administration of Islamic Family Law in Madura Indonesia Syawqi, Abdul Haq; Umam, Muhammad Khatibul; Ridho, Achmad Ainur; Ilyas, Roziana Amalia; Subakti, Try
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 3 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i3.20048

Abstract

Understanding on the law omission seems controversial; some view it only as an interruption of normal life, and some discern it as an administrative violation. Differences in the understanding may produce difficulties in enforcing the administration of Islamic family law. In line with this context, while mapping forms of the law omission in various community groups, this study analyses reasons for differences of the understanding of it. This study was based on data collected from interviews, FGDs and Google Forms on three different community groups with religious structural characteristics in 4 regencies on Madura Island. This study revealed that social differences and social classes in a society have become a force that structures the society’ views or understanding of the law omission. Differences of the understanding have consequences for the levels of difficulties in enforcing the Islamic family law, especially in the administrative context, such as in cases of registration and dispensation of marriages. Structural differences that exist in a religious society become important to differentiate factors in an interpretation of a reality of life. This paper suggests to expand the observed cases and to provide additional data sources to enable an in-depth and comprehensive understanding of the impact of the law omission in the field of administration of Islamic family law.
Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilu yang Mempengaruhi Prinsip-Prinsip Hukum Pemilu Try Subakti; Andi Low; Mohammed Vecky; Imam Samudra
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.11748

Abstract

Tatkala Pemilukada dinyatakan menjadi bagian dari rezim hukum pemilu sesuai Pasal 236C UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka kemenangan untuk mengadili masalah pemilukada dialihkan menjadi domain Mahkamah Konstitusi yang ditangani sebelumnya oleh Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam masalah pemilukada tidak hanya dimaknakan secara tekstual yaitu sekedar mengakhiri percakapan yang akan terja diperhitungan suara Pemilukada, namun pula mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Inilah kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya bertujuan agar pemilukada berlangsung amanah dan adil. Dalam praktek, relatif banyak masalah yang muncul pada pelaksanaan pemilukada baik dari sisi regulasi, penyelenggaran, dan penguatan hukumnya. Selain itu dari sisi Mahkamah Konstitusi, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah pemilukada. Namun demikian, syarat tersebut tak mengoyahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan variasi hukum pada rangka membenahi serta memperbaiki sistem pemilukada. Langkah Mahkamah Konstitusi justru sebagai suatu keniscayaan dan semakin mengungkapkan karakternya undang-undang konstitusi untuk menegakan hukum serta keadilan sebagaimana diamanatkan oleh UUD1945.
Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Internal Auditor Bank Syariah Try Subakti; Nurhidayah Marsono
TAFAQQUH Vol. 6 No. 1 (2021): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/0a5vmw18

Abstract

The history of banking regulation and supervision in Indonesia cannot be separated from the desire to develop national banking as well as to tackle the accompanying banking crimes. Bank supervision through audits of state banks is carried out in layers by the financial and development supervisory board (BPKP), the financial audit body (BPK), public accounting offices including by the Indonesian bank itself, the sharia supervisory board for Islamic banks.
Persekusi yang Dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah Muchlisin; Try Subakti
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6295

Abstract

Penelitian ini berjudul “Persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda pancasila dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah”. Rumusan masalah yang hendak dimunculkan yaitu, bagaimana Pandangan Tokoh Ormas NU dan Muhammadiyah terhadap tindak pidana persekusi yang dilakukan Ormas Pemuda Pancasila, yang ke dua bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana Persekusi. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Reserch) atau Wawancara terhadap dua Organisasi Masyarakat (Ormas) yakni Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu menggambarkan sifat atau suatu keadaan yang dijadikan objek penelitian yakni tentang persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila dalam kacamata Hukum Pidana Islam. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila terhadap Pusham UII dilihat dari unsur-unsur dan tindakannya merupakan perbuatan melawan melawan Hukum, yang jika dihubungkan kedalam Hukum Pidana Islam para tokoh NU dan Muhammadiyah sepakat masuk dalam kategori hukuman ta’zir. Kedua, terkait analisis Hukum Pidana Islam dilihat dari unsur-unsur tindak pidana persekusi dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman ta’zir karena tindakan persekusi merupakan jenis tindakan yang belum diatur didalam Al qur’an dan Hadits, dan bentuk hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri ( hakim ).
Toleransi dan Politik Identitas: Studi tentang Perilaku Politik Kebangsaan di Indonesia Romadhon, Sukron; Try Subakti
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i2.7475

Abstract

Toleransi sebagai sikap memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, tanpa melakukan penilaian bahwa pendapat yang disampaikan salah atau benar, sama atau berbeda. Penghormatan dan ketaatan kepada sistem hukum, bersatunya setiap elemen yang berbeda dalam berbagai hal yang berkaitan dengan budaya, nilai, norma atau agama ke dalam sistem politik. Politik identitas hadir sebagai konstruksi masyarakat dalam menentukan posisi atas kepentingan suatu komunitas politik. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan sajian data berupa deskriptif dengan ketajaman dan analisis data tentang toleransi dan politik identitas; studi tentang perilaku politik kebangsaan di Indonesia. Jenis penelitian dengan menggunakan studi kasus yang bersifat analisis-deskriptif. Sumber data penelitian ini berupa data studi pustaka yang menggunakan data sekunder berupa dokumen, arsip, buku, artikel, dan jurnal, surat kabar. Hasil penelitian kepustakaan dan analisis menunjukkan bahwa politik identitas dipahami sebagai konstruksi dalam menentukan kepentingan kelompok tertentu, yang akan menjadi sarana mencapai politik kekuasaan; Tokoh masyarakat yang menjadi ikon tentang kriminalisasi politik nasional; Terciptanya politik yang dinamis tentu harus ada kontrol secara politik yang berimbang antara kubu koalisi versus oposisi; Sikap tegas Negara dalam menjaga stabilitas nasional dengan mencabut dan melarang ormas-ormas yang menimbulkan konflik social. Kata Kunci: Toleransi, Politik Identitas, Perilaku Politik
Protection of Families with Disabilities; A Juridical and Maqashid Shariah Analysis Partiah, Siti; Bin Ali Samson, Umar Abdul Aziz; Subakti, Try
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-manhaj.v7i1.20261

Abstract

A disparity in service delivery persists for individuals and family with disabilities, hindering their equal access to rights under the law. Observational data from the 2024 elections reveals that many individuals with disabilities were disenfranchised due to factors such as inaccessible voting facilities, inadequate support from officials, and familial perceptions of them as a burden. This situation is at odds with existing legislation, which should prioritize family protection beyond mere formal recognition of human rights. This study examines legal protection for individuals with disabilities through the lens of Maqashid Shariah, utilizing a qualitative library research approach that analyzes relevant legislation, human rights principles, and Maqashid Shariah frameworks. The research findings highlight that Law Number 8 of 2016 provides legal safeguards for families with disabilities, guaranteeing fundamental rights such as life, education, and employment. These protections align with the five essential objectives of Maqashid Shariah, underscoring their relevance to both national and religious goals.
PENGEMBANGAN DANA DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN PAMEKASAN (ANALISIS UU. No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA) Subakti, Try; Partiah, Siti
Collaborative: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Desember
Publisher : CV. Jendela Gagasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61743/collaborative.v2i2.100

Abstract

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dana daripemerintah yang secara delegasi diberikan kepada daerah kemudian diberikan secara mandat kepada desa yakni di Desa Pademawu Barat. Tujuannya adalah untuk mengethaui proses pengelolaan dana desa tersebut . Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan data dan jawaban yang akuntabel. Dalam pengelolaan dana desa tersebut di Pademawu Barat melakukan beberapa tahapan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap tata usaha dan tahap pelaporan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat mewujudkan visi misi desa harusnya melibatkan banyak pihak yakni kepala desa, kaur perencaan, kaur bendahara dan tata usaha, sehingga dana dari pemerintah dapat terealisasikan dengan baik dan benar. Untuk tahap pengembangan di Pademawu Barat belum maksimal, karena dana desa diutamakan untuk pengelolaan dan penyempurnaan apa yang belum terealisasi di desa Pademawu Barat tersebut.
PENDAMPINGAN BAGI MASYARAKAT PADEMAWU DEMI MEWUJUDKAN TRADISI PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL DI KANTOR PENDOPO KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN Subakti, Try; Syahidah, Jihan Amalia; Partiah, Siti
Collaborative: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Juni
Publisher : CV. Jendela Gagasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61743/collaborative.v2i1.113

Abstract

Pemilihan umum yang bersih dan adil (luber) serta menjunjung tinggi aspek-aspek keadilan (jurdil) merupakan pondasi utama bagi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait pemilu, kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan fokus pada edukasi, pelatihan, dan advokasi pemilu. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut terhadap partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait pemilu. Lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tahun 2022 ini berada di Pendopo Kecamatan Pademawu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tema yang diusung yaitu “Pendampingan Bagi Masyarakat Pademawu Demi Mewujudkan Tradisi Pemilu Yang LUBER dan JURDIL. Hal ini sangat cocok dengan tema yang akan di bahas oleh narasumber dari anggota Komisioner KPU Pamekasan. Kecamatan Pademawu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pamekasan, Madura. Letak Kecamatan Pademawu berbatasan dengan Kecamatan Larangan dibagian utara, berdampingan dengan Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pamekasan dibagian barat, dan berdampingan dengan Kecamatan Galis dibagian timur, sedangkan dibagian selatan dibatasi oleh Selat Madura. Dari segi astronomis, Kecamatan Pademawu terletak pada posisi 113°19’ - 113°58’ BT dan 6°51’ - 7°31’ BS. Dikarenakan PKM ini temanya tentang “Pendampingan Bagi Masyarakat Pademawu Demi Mewujudkan Tradisi Pemilu Yang LUBER dan JURDIL”, maka peserta dari sosialisasi ini adalah para anggota Karang Taruna Kecamatan Pademawu. Karang taruna merupakan salah satu organisasi pemuda yang sudah tidak asing lagi, khususnya masyarakat perdesaan terutama bagi masyarakat Pademawu. Salah satu visi dari organisasi ini adalah wadah pembinaan dan pengembangan kreativitas generasi muda yang berkelanjutan, serta menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan dengan mitra organisasi lembaga, baik kepemudaan maupun pemerintah dalam pengembangan kreativitas. Dengan adanya pesta demokrasi rakyat di tahun 2024 maka langkah pendampingan ini perlu dilakukan berhubung para pemuda karang taruna adalah bagian dari penerus bangsa sehingga tradisi pemilu yang LUBER dan JURDIL dimasa yang akan datang tetap terealisasi dengan baik.