Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal as-Shahifah Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Try Subakti
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilu yang Mempengaruhi Prinsip-Prinsip Hukum Pemilu Try Subakti; Andi Low; Mohammed Vecky; Imam Samudra
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v3i2.11748

Abstract

Tatkala Pemilukada dinyatakan menjadi bagian dari rezim hukum pemilu sesuai Pasal 236C UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka kemenangan untuk mengadili masalah pemilukada dialihkan menjadi domain Mahkamah Konstitusi yang ditangani sebelumnya oleh Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam masalah pemilukada tidak hanya dimaknakan secara tekstual yaitu sekedar mengakhiri percakapan yang akan terja diperhitungan suara Pemilukada, namun pula mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Inilah kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya bertujuan agar pemilukada berlangsung amanah dan adil. Dalam praktek, relatif banyak masalah yang muncul pada pelaksanaan pemilukada baik dari sisi regulasi, penyelenggaran, dan penguatan hukumnya. Selain itu dari sisi Mahkamah Konstitusi, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah pemilukada. Namun demikian, syarat tersebut tak mengoyahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan variasi hukum pada rangka membenahi serta memperbaiki sistem pemilukada. Langkah Mahkamah Konstitusi justru sebagai suatu keniscayaan dan semakin mengungkapkan karakternya undang-undang konstitusi untuk menegakan hukum serta keadilan sebagaimana diamanatkan oleh UUD1945.
Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Internal Auditor Bank Syariah Try Subakti; Nurhidayah Marsono
TAFAQQUH Vol. 6 No. 1 (2021): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/0a5vmw18

Abstract

The history of banking regulation and supervision in Indonesia cannot be separated from the desire to develop national banking as well as to tackle the accompanying banking crimes. Bank supervision through audits of state banks is carried out in layers by the financial and development supervisory board (BPKP), the financial audit body (BPK), public accounting offices including by the Indonesian bank itself, the sharia supervisory board for Islamic banks.
Persekusi yang Dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah Muchlisin; Try Subakti
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6295

Abstract

Penelitian ini berjudul “Persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda pancasila dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah”. Rumusan masalah yang hendak dimunculkan yaitu, bagaimana Pandangan Tokoh Ormas NU dan Muhammadiyah terhadap tindak pidana persekusi yang dilakukan Ormas Pemuda Pancasila, yang ke dua bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana Persekusi. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Reserch) atau Wawancara terhadap dua Organisasi Masyarakat (Ormas) yakni Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu menggambarkan sifat atau suatu keadaan yang dijadikan objek penelitian yakni tentang persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila dalam kacamata Hukum Pidana Islam. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila terhadap Pusham UII dilihat dari unsur-unsur dan tindakannya merupakan perbuatan melawan melawan Hukum, yang jika dihubungkan kedalam Hukum Pidana Islam para tokoh NU dan Muhammadiyah sepakat masuk dalam kategori hukuman ta’zir. Kedua, terkait analisis Hukum Pidana Islam dilihat dari unsur-unsur tindak pidana persekusi dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman ta’zir karena tindakan persekusi merupakan jenis tindakan yang belum diatur didalam Al qur’an dan Hadits, dan bentuk hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri ( hakim ).
Toleransi dan Politik Identitas: Studi tentang Perilaku Politik Kebangsaan di Indonesia Romadhon, Sukron; Try Subakti
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i2.7475

Abstract

Toleransi sebagai sikap memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, tanpa melakukan penilaian bahwa pendapat yang disampaikan salah atau benar, sama atau berbeda. Penghormatan dan ketaatan kepada sistem hukum, bersatunya setiap elemen yang berbeda dalam berbagai hal yang berkaitan dengan budaya, nilai, norma atau agama ke dalam sistem politik. Politik identitas hadir sebagai konstruksi masyarakat dalam menentukan posisi atas kepentingan suatu komunitas politik. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan sajian data berupa deskriptif dengan ketajaman dan analisis data tentang toleransi dan politik identitas; studi tentang perilaku politik kebangsaan di Indonesia. Jenis penelitian dengan menggunakan studi kasus yang bersifat analisis-deskriptif. Sumber data penelitian ini berupa data studi pustaka yang menggunakan data sekunder berupa dokumen, arsip, buku, artikel, dan jurnal, surat kabar. Hasil penelitian kepustakaan dan analisis menunjukkan bahwa politik identitas dipahami sebagai konstruksi dalam menentukan kepentingan kelompok tertentu, yang akan menjadi sarana mencapai politik kekuasaan; Tokoh masyarakat yang menjadi ikon tentang kriminalisasi politik nasional; Terciptanya politik yang dinamis tentu harus ada kontrol secara politik yang berimbang antara kubu koalisi versus oposisi; Sikap tegas Negara dalam menjaga stabilitas nasional dengan mencabut dan melarang ormas-ormas yang menimbulkan konflik social. Kata Kunci: Toleransi, Politik Identitas, Perilaku Politik
Co-Authors Andi Low Imam Samudra Mohammed Vecky MUCHLISIN Nurhidayah Marsono Romadhon, Sukron