Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal as-Shahifah Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA
MUCHLISIN
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Persekusi yang Dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah Muchlisin; Try Subakti
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6295

Abstract

Penelitian ini berjudul “Persekusi yang dilakukan oleh ormas pemuda pancasila dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah”. Rumusan masalah yang hendak dimunculkan yaitu, bagaimana Pandangan Tokoh Ormas NU dan Muhammadiyah terhadap tindak pidana persekusi yang dilakukan Ormas Pemuda Pancasila, yang ke dua bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana Persekusi. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Reserch) atau Wawancara terhadap dua Organisasi Masyarakat (Ormas) yakni Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu menggambarkan sifat atau suatu keadaan yang dijadikan objek penelitian yakni tentang persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila dalam kacamata Hukum Pidana Islam. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang tindak pidana persekusi yang dilakukan oleh Ormas pemuda Pancasila terhadap Pusham UII dilihat dari unsur-unsur dan tindakannya merupakan perbuatan melawan melawan Hukum, yang jika dihubungkan kedalam Hukum Pidana Islam para tokoh NU dan Muhammadiyah sepakat masuk dalam kategori hukuman ta’zir. Kedua, terkait analisis Hukum Pidana Islam dilihat dari unsur-unsur tindak pidana persekusi dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman ta’zir karena tindakan persekusi merupakan jenis tindakan yang belum diatur didalam Al qur’an dan Hadits, dan bentuk hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri ( hakim ).
Merespons Perubahan: Peran Kritis Kepemimpinan Wanita dalam Membangun Masa Depan Islam Muchlisin
NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA Vol. 1 No. 1 (2024): Desember: JURNAL ILMIAH MAHASISWA (NAAFI)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian (P3M) STKIP Majenang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v1i1.81

Abstract

This study aims to answer the question of how women's leadership in Banyuwangi can play a role in responding to changes in the times, especially in the context of social and political developments. In addition, this study will also examine how Islamic values ​​can be used as a basis for building more inclusive and progressive leadership, and its impact on regional development. This study uses a qualitative approach with a case study to analyze the role of women's leadership in Banyuwangi. Data were obtained through observation, interviews with the community, local officials, political activists, and workers, as well as policy documentation. The analysis process includes data reduction, data display, and data verification to identify patterns of roles and impacts of women's leadership. The analysis methods used are content analysis, discourse, and interpretation to explore the meaning of policies, public perceptions, and the contribution of women's leadership to social development and the future of Islam. The results of this study indicate that women's leadership has an important role in facing changes in the Islamic world, by providing a more inclusive perspective and encouraging social progress and sustainable education. The results of the study underline the importance of gender equality in leadership positions to create faster and more inclusive change. The contribution of this study updates the perspective on women's leadership in Islam and introduces a new approach to Islamic leadership theory that emphasizes gender equality. However, this study has limitations in terms of geographical coverage and methodology, so further research with a quantitative approach and wider sample is needed for a deeper understanding.  
Rekonstruksi Hukum Pemilihan Umum Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Darmawan, Darmawan; Muchlisin
TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah Vol. 2 No. 3 (2025): September: TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/tadhkirah.v2i3.277

Abstract

Pemilihan umum daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Tetapi, dinamika ketatanegaraan pasca reformasi menunjukkan bahwa sistem dan norma hukum pemilu sering kali mengalami perubahan signifikan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan tersebut tidak hanya mengoreksi ketentuan undang-undang, tetapi juga mengubah struktur dasar penyelenggaraan pemilu, termasuk sistem proporsional terbuka, ambang batas parlemen, hingga teknis penghitungan suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis putusan MK terhadap hukum pemilu daerah dan merumuskan model rekonstruksi hukum yang sesuai dengan prinsip kepastian, keadilan, dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah terjadinya kekosongan jabatan DPRD dan Kepala Daerah selama masa transisi antara tahun 2029 hingga 2031, yang menuntut adanya solusi hukum yang jelas dan konstitusional. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, diperlukan rekonstruksi hukum melalui tiga opsi alternatif, yaitu: perpanjangan masa jabatan secara terbatas, penunjukan Penjabat Kepala Daerah, atau pelaksanaan pemilu antara untuk masa jabatan transisi selama 2,5 tahun.
Co-Authors Darmawan Darmawan Try Subakti