Articles
<![CDATA[Standard Agreement at PT Finansia Multi Finanse (A Review of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection) ]]>
<![CDATA[Mardia Ibrahim]]>;
<![CDATA[Dahlai Hasim]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Vol 4, No 2 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Standard Agreement at PT Finansia Multi Finanse (A Review of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection) This study aims first to determine the implementation of the Standard Agreement at PT Finansia Multi Finanse in Ternate City Second To find out the Standard Agreement Settlement in the event of default by parties Creditors This type of research is empirical normative, because what is being studied is a problem regarding matters that are juridical and the existing facts regarding empirical normative research methods, because what is being studied is a problem regarding matters that are juridical and the existing facts regarding juridical review of the implementation of the agreement. standard at PT Finansia. And the Standard Agreement Settlement in the event of default by the debtor party in Ternate City, while normative determines what is allowed and what cannot be regulated in the Civil Code. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that First, the implementation of the Credit Agreement at PT Finansia Kota Ternate, from the last 5 months in 2020 there has been an increase, it can be seen that customers who make credit loans in the form of money or other electronic goods increase every month until the time This is because every customer who makes a credit loan at PT Finansia Kota Ternate is not convoluted so that from May to September 1743 customers made credit loans, or up to 98%. Second The legal consequence is that if there is default at PT Finansia Kota Ternate, the last 5 months in 2020 reached 10 customers or 0.5.5% of 1743 customers, the customer as a debtor has the authority to carry out and maintain the customer's credit loan items if PT Fainansia does default in accordance with the applicable law.]]>
<![CDATA[Standard Agreement at PT Finansia Multi Finanse (A Review of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection) ]]>
<![CDATA[Mardia Ibrahim]]>;
<![CDATA[Dahlai Hasim]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 4 Issue 2, March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1080.11 KB)
|
DOI: 10.33387/klj.v4i2.3108
<![CDATA[Standard Agreement at PT Finansia Multi Finanse (A Review of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection) This study aims first to determine the implementation of the Standard Agreement at PT Finansia Multi Finanse in Ternate City Second To find out the Standard Agreement Settlement in the event of default by parties Creditors This type of research is empirical normative, because what is being studied is a problem regarding matters that are juridical and the existing facts regarding empirical normative research methods, because what is being studied is a problem regarding matters that are juridical and the existing facts regarding juridical review of the implementation of the agreement. standard at PT Finansia. And the Standard Agreement Settlement in the event of default by the debtor party in Ternate City, while normative determines what is allowed and what cannot be regulated in the Civil Code. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that First, the implementation of the Credit Agreement at PT Finansia Kota Ternate, from the last 5 months in 2020 there has been an increase, it can be seen that customers who make credit loans in the form of money or other electronic goods increase every month until the time This is because every customer who makes a credit loan at PT Finansia Kota Ternate is not convoluted so that from May to September 1743 customers made credit loans, or up to 98%. Second The legal consequence is that if there is default at PT Finansia Kota Ternate, the last 5 months in 2020 reached 10 customers or 0.5.5% of 1743 customers, the customer as a debtor has the authority to carry out and maintain the customer's credit loan items if PT Fainansia does default in accordance with the applicable law.]]>
<![CDATA[Legal Analysis Of State Financial Loss In State Owned Business Entity (BUMN) ]]>
<![CDATA[Hidayatussalam Hidayatussalam]]>;
<![CDATA[Dahlai Hasyim]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 5 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.7019
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kerugian negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kekayaan negara pada BUMN adalah Keuangan Negara yaitu uang negara yang dipisahkan pengelolaannya sebagai bentuk penyertaan modal langsung dari Keuangan Negara pada perusahaan BUMN yang diwujudkan dalam kriteria jika seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan jika sebagian besar (mayoritas) modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua kriteria tersebut menunjukkan adanya kekayaan negara pada perusahaan BUMN sehingga sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan live case study sebagai pendekatan terhadap suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat berupa: bagian dari keuangan negara atau bukan bagian dari keuangan negara, hal ini didasarkan atas adanya kontradiksi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana keuangan perseroan terbatas adalah milik perseroan, sedangkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara masih mengkategorikan modal BUMN sebagai bagian dari keuangan negara, sehingga dimaknai sebagai milik umum. keuangan, padahal BUMN itu jelas perusahaan dan bukan lembaga negara. Bahwa Implikasi dari tidak tegasnya pemisahan status negara dalam pengelolaan kekayaan BUMN/Persero dalam hal kerugian negara Kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara merupakan pengertian yang salah. Jika penafsiran ini terus berlanjut, maka sebenarnya telah terjadi penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menjadi dasar keberadaan kegiatan BUMN itu sendiri. Oleh karena itu, sudah sepantasnya ke depan ada revisi terhadap ketentuan UU Keuangan Negara khususnya mengenai kekayaan BUMN yang masuk dalam kategori keuangan negara. Akibat hukum apabila terjadi kerugian negara akibat salah urus keuangan BUMN/Persero dapat disebabkan oleh 1) risiko usaha (rugi usaha), 2) kesalahan administrasi atau 3) atau kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Pembajakan Buku: Tantangan dan Perkembangan ]]>
<![CDATA[Alauddin, Rusdin]]>;
<![CDATA[Hasyim, Dahlai]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dibuat seiring perkembangan manusia juga dalam hal pemikiran original dan ide kreatif. Salah satu kasus yang saat ini marak dan belum ada kejelasan penyelesaian hingga saat ini yaitu kasus pembajakan buku. Kasus ini sudah menjadi isu yang sering diperbincangkan dan sangat krusial. Penelitian ini menggunakan metodologi sosio-legal. Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keenam penguruan tinggi yang berada di Kota Ternate, sebanyak 32.498 mahasiswa aktif di masing-masing kampus. Banyaknya jumlah mahasiswa tersebut tentu tidak sebanding dengan pasokan buku sebagai bahan pengetahuan pada beberapa tokoh buku yang saat ini aktif menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara bersama toko-toko buku diantaranya toko buku Amanah, Selekta, Gramedia, dan toko buku Kulaba yang diketahui terdapat buku-buku bajakan yang kemudian dijual. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta dikarenakan setiap pencipta dilindunggi hasil karyanya. Upaya perlindungan yang dilakukan berdasarkan observasi dapat dilihat baik preventif maupun represif belum sepenuhnya dilakukan bahkan dapat dikatan belum dilakukan sehingga progres kasus ini terus berkembang.]]>
<![CDATA[Analysis of Legal Responsibility for Environmental Impacts Due to Land Eviction in the Farm Road Construction Project in Tidore Islands City ]]>
<![CDATA[Alauddin, Rusdin]]>;
<![CDATA[Hasim, Dahlai]]>;
<![CDATA[Sonta, Supri]]>;
<![CDATA[Ikrima, Nur Aida]]>;
<![CDATA[Sangaji, Irawan]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2262
<![CDATA[The title of this research is “Analysis of Legal Responsibility for Environmental Impacts Due to Land Eviction in the Farm Road Construction Project in Tidore Islands City”. The object of this research was the impacts of land eviction to construct farm roads in Tidore Islands City as well as the government’s legal responsibility. It aims to study the environmental impacts of land eviction in the construction of farm roads and the government's legal responsibility for its environmental impacts in Tidore Islands City. This study is an empirical legal study that uses a qualitative approach with observation, interview and documentation methods. Results show that the land eviction project activities in the Ake Sahu Environment, Tosa Village, East Tidore District have a very bad impact on the environment in the form of landslides in the eviction project area, floods that bring soil and rock material to the highway so that it greatly disrupts the access activities of the surrounding community, such impacts are not only caused by the eviction of the project but also the utilization activity (C excavation) by Cv. Mafututu Indah. The government has taken action to handle floods and landslides, then gave warnings and stopped the project.]]>
<![CDATA[Standard Agreement at PT Finansia Multi Finanse (A Review of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection) ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Mardia]]>;
<![CDATA[Hasim, Dahlai]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 4 Issue 2, March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v4i2.3108
<![CDATA[Standard Agreement at PT Finansia Multi Finanse (A Review of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection) This study aims first to determine the implementation of the Standard Agreement at PT Finansia Multi Finanse in Ternate City Second To find out the Standard Agreement Settlement in the event of default by parties Creditors This type of research is empirical normative, because what is being studied is a problem regarding matters that are juridical and the existing facts regarding empirical normative research methods, because what is being studied is a problem regarding matters that are juridical and the existing facts regarding juridical review of the implementation of the agreement. standard at PT Finansia. And the Standard Agreement Settlement in the event of default by the debtor party in Ternate City, while normative determines what is allowed and what cannot be regulated in the Civil Code. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that First, the implementation of the Credit Agreement at PT Finansia Kota Ternate, from the last 5 months in 2020 there has been an increase, it can be seen that customers who make credit loans in the form of money or other electronic goods increase every month until the time This is because every customer who makes a credit loan at PT Finansia Kota Ternate is not convoluted so that from May to September 1743 customers made credit loans, or up to 98%. Second The legal consequence is that if there is default at PT Finansia Kota Ternate, the last 5 months in 2020 reached 10 customers or 0.5.5% of 1743 customers, the customer as a debtor has the authority to carry out and maintain the customer's credit loan items if PT Fainansia does default in accordance with the applicable law.]]>
<![CDATA[Standard Agreement at PT Finansia Multi Finanse (A Review of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection) ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Mardia]]>;
<![CDATA[Hasim, Dahlai]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 4 Issue 2, March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v4i2.3108
<![CDATA[Standard Agreement at PT Finansia Multi Finanse (A Review of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection) This study aims first to determine the implementation of the Standard Agreement at PT Finansia Multi Finanse in Ternate City Second To find out the Standard Agreement Settlement in the event of default by parties Creditors This type of research is empirical normative, because what is being studied is a problem regarding matters that are juridical and the existing facts regarding empirical normative research methods, because what is being studied is a problem regarding matters that are juridical and the existing facts regarding juridical review of the implementation of the agreement. standard at PT Finansia. And the Standard Agreement Settlement in the event of default by the debtor party in Ternate City, while normative determines what is allowed and what cannot be regulated in the Civil Code. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that First, the implementation of the Credit Agreement at PT Finansia Kota Ternate, from the last 5 months in 2020 there has been an increase, it can be seen that customers who make credit loans in the form of money or other electronic goods increase every month until the time This is because every customer who makes a credit loan at PT Finansia Kota Ternate is not convoluted so that from May to September 1743 customers made credit loans, or up to 98%. Second The legal consequence is that if there is default at PT Finansia Kota Ternate, the last 5 months in 2020 reached 10 customers or 0.5.5% of 1743 customers, the customer as a debtor has the authority to carry out and maintain the customer's credit loan items if PT Fainansia does default in accordance with the applicable law.]]>
<![CDATA[Home Ownership Loan Agreement in the Labuha Branch of Bank Syariah Indonesia ]]>
<![CDATA[Hasim, Dahlai]]>;
<![CDATA[Faisal, Fatma]]>;
<![CDATA[Budiono, Arief]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v10i1.10818
<![CDATA[In this paper, the authors will analyze: (1) the details of the home ownership loan agreement in the Labuha Branch of Bank Syariah Indonesia (The Indonesian Sharia Bank/BSI) and (2) how to resolve the issue of default carried out one of the parties in the home ownership loan agreement in the Labuha Branch of BSI. Members of society who wish to own a home but lack funds may utilize the credit facilities provided by BSI by making a credit agreement (home ownership loan). It is one of the solutions for prospecting housing consumers to quickly have a house. This paper is urgent because the increasing Indonesian population leads to an increase in demand for housing. Banks like BSI can help society obtain house ownership loans amid the increasing house prices. This paper employed the normative empirical legal research method. Results showed that the agreement carried out by the debtor and creditor is already according to the applicable regulations. It was shown that there was an increase in the number of debtors who obtained home ownership loans from the Labuha Branch of BSI. In total, 83 debtors obtained such facilities from 2021 to 2023. In the case of problematic debtors, ten debtors experienced a default in the Labuha Branch of BSI from 2021 to 2023. In the case where debtors fail to carry out their obligations in paying installments or in repaying their debt, then the bank will sell the collateral object or the house.]]>
<![CDATA[Tinjauan terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Batanglomang ]]>
<![CDATA[Hasim, Dahlai]]>;
<![CDATA[Ibrahim, Mardia]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.13915
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Pertama Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Mengatasi Tiingginya Angka Perceraian di Kecamatan Batanglomang Kedua Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Batanglomang Tipe Penelitian ini adalah penelitian Normatif Emiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif. Dampak Terhadap Tinginya Angka Perceraian di Kecamatan Batanlomang. Hasil penelitian upaya mengatasi tingginya angka percerian yang dilakukan di Kecamatan Batanglomang yaitu dengan menerapkan Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Selain Bp4 Sebagai upaya untuk mencegah sebuah kasus perceraian adalah nasehat dari pihak keluarga dan hendaknya dapat memberikan penjelasan seperti. Memberikan Bimbingan Penasehatan Pelestarian Perkawinan dan Perceraian sebelum melangsungkan Pernikahan. Mengadakan penyuluhan tentang pelaksanaan pernikahan/perceraian dan rujuk. Membentuk majelis ta’lim yang berfungsi memberikan motivasi dalam berumah tangga. PPN memberikan bantuan buku tentang kehidupan dalam berumah tangga, khususnya pernikahan, perceraian dan rujuk. Adapun jumlah perceraian pada kurun waktu tersebut di atas yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Labuha sebanyak 64 kasus perceraian. Tingginya angka perceraian di Kecamata Banglomang tidak mudah ditekan meskipun telah diminimalisir oleh Pengadilan Agama Labuha, yaitu dengan melakukan proses mediasi lewat mediator dan pemberian nasihat di setiap persidangan oleh majelis hakim namun hasilnya tetap meningkat pertahunnya. Penyebab faktor terjadi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama pada kurun waktu 2018-2022 sangat bervariasi.]]>
