Garuda - Garba Rujukan Digital

EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PERADILAN Faisal, Fatma
Gorontalo Law Review Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Gorontalo

Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan. Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1)Menganalisis dan Menjelaskan eksistensi pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap suatu perkara; (2) Menganalisis dan Menjelaskan peran pengadilan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan kepastian hukum pada sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau doctrinal, yang melihat hukum sebagai sistim konseptual, sistim nilai dan sistim norma, sehingga bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah norma dasar yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan perundang-undangan serta Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut, dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analisys). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Eksistensi pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap suatu perkara masih banyak mengandung kelemahan yang mengakibatkan hambatan yuridis dalam penerapan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000; (2) Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana dapat mewujudkan kepastian hukum bahwa hukum acara yang digunakan dalam pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sama yang digunakan dalam hukum acara pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Agar penerapan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 berjalan dengan baik pemerintah perlu mengamandemen Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 agar secara lengkap menyesuaikan tindak pidana yang diatur yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap genosida yang seharusnya disertai dengan penjelasan mengenai unsur tindak pidananya.

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN POHUWATO Fatma Faisal; Halisma Amili; Rustam Rustam
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.25164

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato serta untuk mengetahui hambatan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam mendukung kemajuan pengawasan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data-data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian sehingga diketahui apakah kondisi yang terjadi telah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sembilan rekomendasi yang disepakati Bawaslu bersama Satgas yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bumi Panua di Kantor Bawaslu Pohuwato, rekomendasi ini dibuat agar pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak mengalami kendala meskipun di masa pandemi. Hambatan yang dialami Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 yaitu keterbatasan anggaran dalam pengadaan peralatan protokol kesehatan, petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas, tidak tersedianya rapid test, dan jaringan internet yang belum mendukung.

Dampak Putusan Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Kepastian Hukum Umra, Sri Indriyani; Faisal, Fatma
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana dampak putusan inkonstitusional bersyarat terhadap kepastian hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data ini diperoleh, yakni dengan cara meneliti data lapangan dengan dukungan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inkonstitusional bersyarat berpengaruh terhadap eksistensi kepastian hukum terhadap permberlakuan undang-undang termasuk menghambat pelaksanaan di lapangan terkait peraturan pelaksana. Fenomena ketidakpastian hukum pun terjadi terutama berkaitan dengan status dan validitas peraturan yang di putus menjadi inkonstitusional bersyarat. Hukum yang seyogyanya dapat memberikan jaminan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat justru berpotensi membingungkan masyarakat yang dampaknya masyarakat tidak dapat terlayani secara maksimal denga hadirnya hukum serta hukum hadir justru mempersulit sekaligus memperkeruh masyarakat. Inilah salah satu kekhawatiran dan suatu bentuk ketidakpastian hukum yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi acap kali mengeluarkan putusan yang inkonstitusional bersyarat.

The Use of Magic in the Village Head Election in Tidore Islands City Indonesia Rosyidi, Irham; Faisal, Fatma; Umar, Mahmud Hi; Sybelle, Jan Alizea; Junaidi, M
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10519

In Indonesia, the Village Head Election is the implementation of people’s sovereignty to choose village heads in a direct, public, free, confidential, honest, and just manner as stated in Regulation of the Minister of Internal Affairs No. 27 of 2020. This paper aims to analyze deviant behavior in the Village Head Elections that may bring harm to other people that involve the role of supernatural beings committed by Village Head Election participants. The importance of learning magic for the Village Head Election includes: (1) to influence the opinion of society who have suffrage rights; (2) to manipulate the obtainment of votes; (3) to make other Village Head Election participants die and/or sick; and (4) to influence the opinion of Village Head Election organizers. This paper employed the juridical empirical research method in the field of the legal anthropology scientific discipline. It used the behavioral approach. This paper aims to understand how mystical practices may influence election results that should ideally be carried out in a just and honest manner as well as to increase awareness of the risk of unethical behavior in the election process. Results showed that mystical things are always closely related to the culture of the Indonesian nation from era to era, including in its political culture. It can be seen that in every leadership of national figures, mystical activities are practiced. Contestants will visit shamans by sending voodoo to their political opponents so that they can win the political contestation. Apart from that, there are those who carry out rituals that are believed to be effective as a way to win the contestation in the political realm. The novelty of this research is that authors not only analyze the magical aspect of the Village Head Elections but also how magic is believed and implemented at the national level. The implication of this case is that it is rather difficult to prove magical cases. Thus, it leads to the occurrence of widespread suspicion among all parties.

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Faisal, Fatma; Amili, Halisma
De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 12 (2024): Desember
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/decive.v4i12.2653

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tipe penelitian ini adalah hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh yakni dengan cara meniliti data lapangan dengan dukungan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik Masyarakat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 14 huruf C yang berbunyi “Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat” menandakan bahwa perlu adanya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada, karena rakyat berperan atau berpengaruh sangat penting untuk berlangsungnya proses demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan prinsip demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi daerah.

Home Ownership Loan Agreement in the Labuha Branch of Bank Syariah Indonesia Budiono, Arief; Hasyim, Dahlai; Faisal, Fatma
Jurnal Ius Constituendum Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v10i1.10818

In this paper, the authors will analyze: (1) the details of the home ownership loan agreement in the Labuha Branch of Bank Syariah Indonesia (The Indonesian Sharia Bank/BSI) and (2) how to resolve the issue of default carried out one of the parties in the home ownership loan agreement in the Labuha Branch of BSI. Members of society who wish to own a home but lack funds may utilize the credit facilities provided by BSI by making a credit agreement (home ownership loan). It is one of the solutions for prospecting housing consumers to quickly have a house. This paper is urgent because the increasing Indonesian population leads to an increase in demand for housing. Banks like BSI can help society obtain house ownership loans amid the increasing house prices. This paper employed the normative empirical legal research method. Results showed that the agreement carried out by the debtor and creditor is already according to the applicable regulations. It was shown that there was an increase in the number of debtors who obtained home ownership loans from the Labuha Branch of BSI. In total, 83 debtors obtained such facilities from 2021 to 2023. In the case of problematic debtors, ten debtors experienced a default in the Labuha Branch of BSI from 2021 to 2023. In the case where debtors fail to carry out their obligations in paying installments or in repaying their debt, then the bank will sell the collateral object or the house.

UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Faisal, Fatma
Jurnal Ar-Risalah Vol 4, No 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v4i1.5601

Abstrak Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakn pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh, yakni dengan cara meneliti data lapangan dengan dukungan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apakah suatu sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan melalui Upaya administrasi atau tidak, adalah tergantung pada pengaturan perundang-undangan yang menjadi dasar mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Istilah Upaya administratif hanya ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan peraturan perundang-undangan memakai istilah yang bermacam-macam. Untuk membedakan apakah sengketa harus diselesaikan melalui banding administratif atau keberatan dapat dilihat dari pejabat atau instansi yang berwenang menyelesaikannya. AbstractThe purpose of this research is to investigate the Administrative Efforts in Resolving State Administrative Disputes. The type of research conducted is normative law. Normative legal research is a process of discovering legal rules, legal principles, or legal doctrines to address legal issues faced. Normative legal research is conducted to produce arguments, theories, or new concepts as prescriptions in solving the problems encountered. By using statutory approach and conceptual approach. The data source in this research is the subject from which the data is obtained, namely by examining field data supported by literature. The results of this study indicate that whether a State Administrative dispute should be resolved through Administrative Efforts or not depends on the legal regulations that serve as the basis for issuing the State Administrative Decision. The term Administrative Efforts only exists in Law Number 5 of 1986 jo Law Number 9 of 2004 concerning State Administrative Court, while legal regulations use various terms. To distinguish whether a dispute should be resolved through administrative appeal or objection can be seen from the official or authorized agency to resolve it.

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Faisal, Fatma; Umra, Sri Indriyani
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3218

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami tanggung jawab negara terhadap penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif menyajikan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian yang berlandaskan pada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan dikaji. Jenis pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM sebagaimana dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 28I ayat (4)), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 71) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap pelanggaran hak asasi manusia baik itu berat ataupun tidak, senantiasa menerbitkan bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi warga negara tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Pendirian pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab negara dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Harapan besar lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam penegakan dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia dapat dimpelemtasikan secara maksimal.

Implementation of Village Autonomy: A Normative Study of Law Number 6 of 2014 Concerning Villages Faisal, Fatma; Attas, Nasrah Hasmiati
Journal of Legal Contemplation Vol. 1 No. 2 (2025): Journal of Legal Contemplation
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jlc.v1i2.10

This study focuses on gaining an in-depth understanding of the implementation of village autonomy based on the legal framework of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study uses a normative legal research method, also known as library legal research. This means that this study is based on searching and analyzing library materials and applicable legal provisions, then linking them to the issues being studied. The statute approach is the main analytical foundation of this research. The results of this research explain that Law Number 6 of 2014 concerning Villages is indeed an important milestone designed to strengthen decentralization and autonomy at the village level in Indonesia. Conceptually, this law gives villages broader authority in managing resources and making strategic decisions. However, in practice, the implementation of village autonomy still faces a series of complex obstacles. Significant obstacles identified include overlapping authorities between policies originating from the central government and local governments, as well as legal ambiguities that cause uncertainty at the village level. Overcoming these challenges is essential to ensure that village autonomy can operate effectively and efficiently.

Pendidikan Karakter Anti Korupsi Bagi Kalangan Remaja dalam Upaya Dini Memberantas Tindak Pidana Korupsi Malik, Faissal; Adhyaksa, Andika; M. Djafar, Muhammad; Faisal, Fatma
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 4 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i4.1150

Korupsi menghantui “Bumi Kie Raha” dengan ditetapkannya Gubernur Maluku Utara sebagai tersangka. Sebelumnya juga mantan Gubernur Maluku Utara, Thaib Armaiyn dan putrinya juga terjerat kasus korupsi. Ini menjadi catatan buruk ditengah-tengah perkembangan fantastis Maluku Utara. Berdasarkan data yang termuat dalam Tribun Ternate.com, terdapat 3 kasus di tahun 2023 yang sedang di dalami yang potensi kerugian negara yang ditimbulkan berkisar 300 Miliar Rupiah. Ini menandakan bahwa Maluku Utara menjadi sorotan terkait tingginya kasus korupsi yang sedang melanda. Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat antisosial atau biasa dianggap sebagai patologi sosial, oleh karenanya korupsi menjadi “penyakit” dan merugikan masyarakat luas. Penguatan karakter melalui pendidikan anti korupsi menjadi permulaan yang sangat menjanjikan untuk membentuk karakter generasi penerus untuk sejak dini menghindari perbuatan-perbuatan yang telah mendarah daging di kehidupan bangsa Indonesia. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, maka dari kegiatan ini, solusi yang ditawarkan adalah melaksanakan Sosialisasi hukum dengan sasaran pelajar / remaja yang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Hasil dari kegiatan ini kemudian dipublikasikan pada jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai wujud penyebarluasan pengetahuan tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk pencegahan melalui pendidikan Anti Korupsi.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search