Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TAHKIM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Amal: Jurnal Ekonomi Syariah
Lonthor, Ahmad
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SUDUT PANDANG SOSIOLOGI HUKUM EKSISTENSI PELABUHAN LASKAR Lonthor, Ahmad
AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.2 KB) | DOI: 10.33477/eksy.v2i02.1710

Abstract

Tulisan ini berkenan dengan studi Hukum Administrasi mengenai kelayakan operasional Pelabuhan Laskar di negeri batu merah Ambon sebagai Pelabuhan rakyat yang dapat ditetapkan dalam suatu peraturan daerah, asumsi penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta sosial yang menggambarkan keberadaan masa konflik sosial sekitar tahun 2000 hingga sekarang karena dan telah menjadi tumpuan harapan ekonomi kehidupan masyarakat yang memanfaatkan jalur transportasi laut di pelabuhan tersebut, sementara fakta hukum menganggap bahwa aktivitas kepelabuhanan dan pelayaran tersebut dipandang ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hal ini dimaklumi bahwa areal Pelabuhan, dimensi kapal, dan rute pelayaran telah digolongkan sebagai aktivitas yang harus mendapat perizinan dan pengawasan pemerintah, sementara kapal-kapal tersebut dan aktivitas penemuannya tidak memiliki izin operasional. Untuk dapat menentukan kelayakan operasional Pelabuhan Laskar sebagai pedoman rakyat maka pengumpulan data ini didasarkan atas penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosial, atau penemuan hukum berdasarkan fakta sosial. Selanjutnya data dianalisis berdasarkan teori hukum progresif yang mengadopsi pemikiran Roscoe Pound tentang sociological jurisprudence terhadap eksistensi pelabuhan di negeri batu merah Ambon. Dari sudut pandang normatif, sistem operasional atau dan pelayaran tidak memiliki legalitas formal secara administratif, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Izin Berlayar sedangkan Analisis Sosiologi Hukum, terhadap keberadaan Pelabuhan Laskar dapat dilihat dari dua sisi yakni, sisi kemaslahatan jika keberadaan Pelabuhan Laskar dijadikan sarana perhubungan antar pesisir, sarana rentang kendali dan sarana perekonomian serta pembangunan Desa, dan dari sisi kemudharatan jika Pelabuhan Laskar tidak diakui dan tidak akomodir sebagai sarana terminal laut, dan berpeluang memberikan peluang musibah terhadap putusnya rentang kendali antara masyarakat pesisir dan masyarakat di Kota Ambon, terputusnya ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar Pelabuhan Laskar serta menimbulkan bahaya akan adanya kapal-kapal niaga yang tidak memiliki kelaiklautan Pelayaran niaga. Kata kunci: Pelabuhan Laskar, Pelayaran Sosiologi Hukum
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA POLSEK HUAMUAL Lonthor, Ahmad; Umar, Risno
TAHKIM Vol. 18 No. 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.3987

Abstract

Settlement of crimes committed by children at the Huamual Police Sector were resolved through a restorative justice approach, in which the legal settlement process took place by bringing the victim and perpetrator (suspect) together to sit in a meeting to talk together, mediator, facilitator, or supervisor. Especially for children who commit criminal acts, restorative justice is important to apply because the child's psychological factors must be considered. In implementing the principle of restorative justice, the victims and their families, the perpetrators and their families, and the parties jointly conduct election deliberations with decisions that are as non-punitive as possible and prioritize solutions by taking into account the best interests of the child, victim and community.Keywords: restorative justice, child crime 
Crime of Collective Violence in Ambon City: Criminological Study of Locus Delicti, Time Patterns and Social Motives Uar, Syah Awaluddin; Lonthor, Ahmad; Baranyanan, Soeleman Djaiz; Lestaluhu, Ridwan F.; Yanlua, Siti Zainab
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6212

Abstract

Collective violence remains a significant social issue in Ambon City, particularly over the past two years. The increasing intensity and spread of group violence incidents underscore the importance of spatial, temporal, and social analysis in understanding the emerging patterns. This study aims to identify the distribution patterns of locus delicti, temporal trends, and the underlying social motives behind collective violence in Ambon during 2023–2024. This research employed a descriptive qualitative method with data collected through field observations, informal interviews with community members and security personnel, as well as documentation from police reports and local media. The results indicate that collective violence incidents were concentrated in densely populated urban areas, public facilities, and nightlife zones. By 2024, the locus of violence began shifting to suburban and symbolic locations such as Merdeka Square. Temporally, most incidents occurred at night until early morning, coinciding with weakened social control. Contributing criminogenic factors include weak community social control, subcultural violence within village-based youth groups, neglected environments, and the contagion effect of crowds in public spaces. This study concludes that collective violence in Ambon City is driven not only by situational and individual factors but also by environmental conditions, crime opportunities, and collective norms that legitimize violent behavior. This study recommends intensifying nighttime patrols, initiating inter-community youth dialogues, and fostering community-based early warning systems to prevent the escalation of group violence in the future.
Co-Authors Baranyanan, Soeleman Djaiz Lestaluhu, Ridwan F. Uar, Syah Awaluddin Umar, Risno Yanlua, Siti Zainab